Revisi UU Diminta Fokus Hal Substansial

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kian terbatasnya waktu, pemerintah dan DPR diharapkan memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada hal substansial untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR/DPD/DPRD mundur saat menjadi peserta pilkada tidak perlu dibahas berlarut-larut karena tinggal dilaksanakan.

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mesti tuntas akhir Mei ini. Hal ini memberikan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memiliki cukup waktu menyusun peraturan pelaksananya.

“Putusan MK tidak multitafsir dan tidak ambigu. Jadi pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR, tinggal melaksanakannya,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (24/5).
Continue reading

Kapasitas Bawaslu Perlu Ditingkatkan: Lakukan Politik Uang, Calon Bisa Didiskualifikasi

Ilustrator: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kapasitas dan integritas Badan Pengawas Pemilu mutlak dilakukan menyusul penguatan kewenangan lembaga itu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, fungsi Bawaslu sebagai peradilan terhadap pelanggaran administrasi, terutama praktik politik uang, tidak akan efektif.

Usulan peningkatan kapasitas Bawaslu disampaikan oleh peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, dan Ketua Panitia Kerja revisi Undang-Undang Pilkada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Riza Patria, secara terpisah, Kamis (28/4).
Continue reading

Mempertimbangkan Political Marketing

Indonesia baru saja melewati satu fase penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu 2014 sukses digelar 9 April memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD. Pemilu merupakan sarana demokratis untuk membentuk pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Seperti pemilu tahun 2004 dan 2009, pada pemilu 2014 masyarakat memilih langsung calon-calon wakil rakyat dan calon presiden yang dikehendaki. Dengan usainya pemilu legislatif, tercatat beberapa hal yang perlu dievaluasi, khususnya sehubungan dengan metode kampanye yang digunakan.

Perhelatan pemilu 2014 harus diakui mendorong dinamika komunikasi politik di berbagai wilayah lebih bergairah. Sejak Agustus 2013, organisasi politik dan para pelaku politik, mulai dari partai politik, caleg, dan capres, ramai-ramai turun gelanggang memperkenalkan diri mereka ke masyarakat. Setelah KPU resmi mengumumkan Daftar Calon Tetap Legislatif pada awal Agustus 2013, ruang-ruang publik di kota dan daerah dipenuhi beragam alat peraga kampanye. Hari-hari besar nasional dan keagamaan menjadi alunan pesan yang mewarnai isi poster, spanduk, banner, dan baliho yang terdapat di lokasi-lokasi strategis, perempatan jalan, jembatan penyeberangan, termasuk pula dinding-dinding gedung-gedung besar yang menyolok mata warga masyarakat. Bahkan di bawah rindangnya pepohonan, sering ditemukan wajah-wajah para caleg berupaya menyapa dengan ramah warga masyarakat.
Continue reading

Parpol Turun Suara Harus Evaluasi Diri

BANDA ACEH – Pengamat hukum dan politik, Saifuddin Bantasyam SH MA mengatakan, perlu ada penelitian ilmiah atau setidaknya evaluasi diri oleh partai politik (parpol) untuk mengetahui apa penyebab utama mengapa perolehan kursi Partai Aceh dan Partai Demokrat, misalnya, turun pada Pileg 9 April lalu di Aceh. Sebaliknya, mengapa pula suara Partai NasDem dan Gerindra meningkat.

Ia berpandangan, hasil pileg tahun ini selayaknya dijadikan pengurus parpol sebagai awal bagi kesadaran bersama bahwa rakyat memang berdaulat dalam menentukan pilihannya. “Parpol pun harus percaya bahwa publik itu memiliki rasionalitasnya sendiri dan menghukum siapa pun yang mereka mau,” kata Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah) ini saat dimintai pendapatnya, Senin (5/5) sehubungan dengan liputan eksklusif Serambi berjudul Menanti Langkah PA ke Depan yang dipublikasi kemarin.
Continue reading

Capres dan Media Sosial

Ilustrasi, Kompas Cetak

KOMPAS.com – Siapa yang menguasai internet dan media sosial, dialah yang akan memimpin negara. Barack Obama sudah membuktikannya di AS. Bagaimana dengan calon presiden Republik Indonesia? Sejauh mana capres-capres memanfaatkan media sosial untuk menjaring pendukung?
Sebelum menjabat presiden Amerika Serikat 2008, Barack Obama, Senator Illinois ini, sukses memanfaatkan internet untuk menjaring pendukung dan mengumpulkan dana secara online. Obama memiliki jejaring sosial mulai dari Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter, Friendster, hingga MySpace. Pada pemilihan periode kedua 2012, Obama juga memanfaatkan jejaring sosial lainnya yang populer di Amerika, seperti Google Hangouts.

Menguasai komunikasi publik salah satu kunci kemenangan capres. Franklin D Roosevelt menggunakan radio untuk menjangkau pendukungnya, John F Kennedy memanfaatkan televisi untuk meraih kemenangan.

Barack Obama memanfaatkan internet, menyapa masyarakat akar rumput melalui media sosial yang bertebaran di Amerika. Obama mencatat sejarah, menjadi orang berkulit hitam pertama yang tinggal di Gedung Putih. Internet menjadi sarana ampuh bagi Obama.
Continue reading

“Jual” Orde Baru, Langkah Mundur Golkar

Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro
KOMPAS.com/Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, strategi Partai Golkar dengan kembali mengungkit keberhasilan pemerintahan orde baru merupakan langkah mundur. Menurutnya, Golkar tak seharusnya bernostalgia dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Seharusnya, kata dia, Golkar mengedepankan isu membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Jangan lupa, kita menurunkan orde baru karena kita ingin membasmi KKN,” ujar Siti, seusai diskusi “Masalah Penciptaan Lapangan Kerja di Mata Partai Politik”, di Gedung SME Tower, Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Continue reading

Gaya Politik Prabowo Dinilai Emosional

Tribun Bali/Miftachul Huda

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana menilai gaya komunikasi politik Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden Prabowo Subianto terkesan emosional. Gaya seperti itu dinilai bisa menjadi kontraproduktif.

“Gaya komunikasi politik Pak Prabowo dikhawatirkan dapat menciptakan persepsi negatif di publik terhadap figur Pak Prabowo sendiri,” kata Ari ketika dihubungi, Kamis (27/3/2014), seperti dikutip dari Antara.
Continue reading

Disorientasi Partai Politik

KOMPAS.com – POTRET parlementer negara kita kian buram. Gara-gara sejumput duit, status yuridis puluhan wakil rakyat berubah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Padahal, tak sedikit duit yang sudah dialokasikan buat gelanggang parlemen. Disorientasi partai politik atau krisis identitas ”wakil rakyat”?

Krisis jati diri anggota parlemen di Jakarta, Papua, Padang, dan daerah lainnya melahirkan disorientasi seluruh sistem perwakilan rakyat. Gaya hidup aji mumpung memintal mental profitisasi kursi parlementer yang menyedot uang semir, siluman, THR, dan komisi dari individu/instansi terkait DPR(D). Tentu keadaan ini menyemarakkan gawai korupsi di kalangan anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan penentu kebijakan.
Continue reading

Tipologi Pemilih

Kenalilah pemilih anda, ini adalah kalimat ampuh yang harusnya disemayamkan dalam diri setiap caleg yang maju dipileg nanti, kalimat sakral dan singkat ini sebenarnya sering digunakan oleh kalangan pebisnis agar lebih fokus dalam menjangkau konsumennya dalam bentuk yang berbeda yaitu mengenali konsumennya namun garis batas antara bisnis dan politik sekarang nyaris tidak berbatas, sebab strategi keduanya dalam merebut perhatian publiknya (konstituen) tidak jauh berbeda pula.

Untuk mencapai tahap ini, Firmanzah dalam bukunya, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas (2007), menegaskan perlunya diketahui lebih dulu bahwa pada masing-masing pemilih terdapat karakteristik yang membedakan antara satu pemilih dengan pemilih lain. Dalam kalimat lain karakteristik ini disebut dengan tipologi, lebih tegasnya dalam Zamroni (2007) menyebutkan bahwa tipologi adalah karakter yang unik dan spesifik yang melekat pada orang-orang tertentu yang membedakannya dengan orang lain dan pemilih adalah warga negara yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Continue reading

Banggakan Orde Baru, Golkar Ingin Dekati Petani dan Nelayan

TRIBUNNEWS/HERUDIN

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, Siswono Yudohusodo, mengungkapkan, pihaknya ingin menarik dukungan dari kalangan petani dan nelayan terkait strategi mengungkit kepemimpinan Soeharto dan masa Orde Baru dalam kampanye Pemilu 2014.

“Dalam lingkungan tertentu, seperti di daerah pertanian dan nelayan, masa Pak Harto itu lebih banyak. Sampai sekarang masih kuat,” ujar Siswono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Siswono mencontohkan, kalangan petani masih memiliki ingatan kuat akan kepastian pada masa pemerintahan Soeharto, ketika harga jual sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara pada masa kini, sebut Siswono, petani lebih banyak menemui ketidakpastian.
Continue reading