Tak Ada Ideologi Politik di Jabar

Source: metrotvnews.com

Source: metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Bumi Pasundan, tak sekali dua menyuguhkan kejutan. Terkhusus, ihwal komunikasi politik jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, ditinggal Partai Golongan Karya (Golkar). Sementara Walikota Bandung Ridwan ‘Emil’ Kamil, malah ramai pinangan.
Continue reading

PKS di Pilgub Jabar tanpa Konsultan Politik Eep Saefullah Fatah

TEMPO.CO, Karawang – Setelah sukses dengan kemenangan Anies-Sandi pada pemilihan kepala daerah DKI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, bakal kembali bertarung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Kali ini, ia bakal menjadi ketua tim pemenangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu pada pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun depan.

Kepada Tempo, ia mengaku tidak bakal meratapi kepergian sejumlah pihak yang kini berlabuh ke kandidat lain. Eep Saefullah Fatah dari PolMark, misalnya, mantan konsultan politik Anies-Sandi pada pilkada DKI, di mana PKS di dalamnya, itu kini disebut-sebut menukangi politikus Golkar Dedi Mulyadi dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Continue reading

Polmark Ungkap Faktor Signifikan Kemenangan Anies-Sandi

Anies-Sandi Unggul di Quick Count (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)

Anies-Sandi Unggul di Quick Count (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)

VIVA.co.id – Direktur Polmark Indonesia, Eep Saefullah Fatah menjelaskan, alasan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa menang telak di Pilkada Jakarta 2017.

“Sebabnya, karena suara Ahok-Djarot terkarantina. Maksudnya terkarantina, tak bisa meluas kampanye mereka. Suara Ahok turun hampir 14 ribu dari putaran pertama,” kata Eep dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 22 April 2017.
Continue reading

Fenomena digital marketing di politik

Internet saat ini memang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Mau bukti? Simak hasil survei yang dilakukan Opera di sembilan kota besar mengungkapkan, banyak penduduk yang memilih berinternet ketika menunggu. Sekitar 78% responden menuturkan kegiatan menunggu terasa lebih baik, jika mereka memiliki koneksi internet.

Survei yang melibatkan 1.000 responden ini menemukan kegiatan browsing atau mengakses media sosial adalah pilihan utama ketika memakai smartphone saat menunggu.
Continue reading

Tiga Provinsi dan Empat Kabupaten Paling Rawan

JAKARTA, KOMPAS — Tiga provinsi dan empat kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada Februari 2017 tergolong memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Ketiga provinsi itu adalah Aceh, Papua Barat, dan Banten. Sementara empat kabupaten dengan kerawanan konflik tertinggi terdapat di Papua, yaitu Tolikara, Intan Jaya, Nduga, dan Lanny Jaya.

Data tersebut merupakan hasil pemetaan kerawanan di 101 daerah yang menggelar pilkada 2017 yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Survei dimaksudkan untuk mewujudkan pilkada yang demokratis dan damai sejak proses pencalonan dimulai.
Continue reading

Demokrat, PNA dan PAN Dikabarkan Usung Irwandi dan Nova Iriansyah

Banda Aceh – Juru bicara pusat PNA Thamren Ananda memposting foto duet Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. Pasangan ini meramaikan bursa pilgub Aceh 2017 yang hanya tersisa tujuh bulan lagi. Pasangan ini dikabarkan akan diusung oleh partai Demokrat, PNA dan PAN.

Jika menghitung jumlah kursi yang dimiliki ketiga partai ini, sudah lebih dari cukup untuk mengusung calon. Demokrat memiliki 8 kursi di DPRA, PNA 3 kursi dan PAN 7 kursi. Total 18 kursi yang dimilikinya, sedangkan syarat minimal adalah 13 kursi sesuai UUPA, yakni 15 persen dari jumlah kursi DPRA.
Nova pernah maju bersama Muhammad Nazar saat pilgub 2012 lalu, keduanya maju dari jalur partai politik Demokrat, PPP dan SIRA. Namun pasangan ini hanya memperoleh 182 ribu suara dan berada diposisi ketiga, jauh dibawah pasangan Zikir yang mendapatkan lebih dari 1,3 juta suara. Sedangkan Irwandi – Muhyan mendapatkan 694 ribu suara.

Sumber HarianMerdeka.com menyebutkan ketua DPD PAN Aceh Anwar Ahmad sudah berhasil meyakinkan pihak DPP berdasarkan hasil survey internal partai. “Karena DPP sudah mengaminkan usulan DPD maka Anwar Ahmad langsung berkunjung ke rumah Irwandi Yusuf untuk menanyakan kesiapan mantan juru propaganda GAM tersebut,” ujarnya.

Dengan demikian hanya Tarmizi Karim yang belum memiliki kendaraan politik, mengumpulkan 150 ribu KTP bukan perkara mudah dalam sisa waktu jelang pendaftaran dari jalur independen. Jikapun Tarmizi berduet dengan TM Nurlif, Golkar hanya memiliki 9 kursi dan butuh 4 kursi tambahan.

Sebelumya diisukan Tarmizi Karim akan diusung Demokrat dan Nasdem, namun Demokrat kini merapat ke Irwandi Yusuf, dan Nasdem ke Mualem.

Source: Harianmerdeka.com

Kemendagri Sebaiknya Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri sebaiknya turun tangan untuk memastikan penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2017 mempercepat pembahasan naskah perjanjian hibah daerah. Tekanan pusat diyakini dapat mempercepat pendanaan Pilkada 2017 sebelum batas waktunya.

Batas waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU setempat adalah Minggu (22/5) depan.

Sementara itu, hingga Rabu (11/5), berdasarkan informasi dari KPU, baru 50 dari 101 kepala daerah yang menggelar Pilkada 2017 menandatangani NPHD dengan KPU setempat. NPHD berisi total anggaran untuk KPU guna penyelenggaraan pilkada dan menjadi syarat sebelum anggaran Pilkada 2017 dicairkan dari kas pemerintah daerah ke kas KPU.
Continue reading

APBD Dinilai Mampu Membiayai

Litbang Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinilai mampu memenuhi biaya pilkada. Pertimbangan itu membuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pembiayaan untuk pilkada tetap akan bertumpu ke APBD dan bukan APBN.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (12/5), mengatakan, di sebagian dari 269 daerah yang menggelar pilkada tahun 2015 memang sempat ada masalah terkait anggaran. Namun, setelah ada monitoring dan fasilitasi dari Kemendagri, masalah itu terselesaikan.

“Jika APBD 269 daerah yang menggelar Pilkada 2015 bisa membiayai pilkada, apalagi pilkada serentak setelah tahun 2015, APBD pasti juga bisa. Masalah justru bisa muncul jika pendanaan pilkada kemudian diubah dari APBN,” katanya.
Continue reading

Hormati Putusan MK

Efek Negatif jika Tak Mundur, Anggota Legislatif Bisa Tak Fokus Kerja

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersikukuh tak ingin mengubah aturan yang mengharuskan anggota DPR, DPD, atau DPRD mundur jika menjadi calon kepala/ wakil kepala daerah saat pemilihan kepala daerah. Pasalnya, aturan itu sudah dikuatkan Mahkamah Konstitusi.

“Sikap pemerintah harus sejalan dengan putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (2/5).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menambahkan, hingga pembahasan terakhir RUU Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada antara pemerintah dan DPR, akhir pekan lalu, fraksi- fraksi sepakat agar aturan itu diubah. DPR/DPD/DPRD tak perlu mundur, tetapi cukup mengambil cuti sebagai anggota. Hanya saja untuk mereka yang duduk sebagai pimpinan di alat kelengkapan DPR/DPRD, mereka harus meletakkan jabatannya.
Continue reading

Sanksi Belum Cukup

Layar proyeksi menampilkan salah satu makalah dalam acara diskusi “Pembahasan RUU Pilkada di Media Daring dan Pola Komunikasi Partai di Media Sosial”, di Jakarta, Senin (25/4). Analisis pada pembicaraan tentang RUU Pilkada di media sosial dan media daring menjadi salah satu upaya untuk membaca wacana dan apresiasi masyarakat Indonesia.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

JAKARTA, KOMPAS — Sanksi bagi pelaku praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah akan diperluas. Tidak hanya calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang diberi sanksi, tetapi juga semua pemberi dan penerima politik uang. Namun, hal itu dinilai belum cukup.

Dalam draf RUU Pilkada (RUU perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota), pemerintah mengusulkan sanksi bagi pemberi uang atau materi kepada pemilih. Sanksi juga diusulkan untuk penerima materi atau uang sebagai kompensasi untuk memilih pasangan calon tertentu (Pasal 187 A).
Continue reading