CATATAN AKHIR TAHUN: Ini Wilayah Pertarungan Jokowi-Prabowo Paling Sengit

Source: http://indonesiaexpat.biz

Merujuk pada hasil-hasil survei, peta penguasaan dukungan para pemilih pada Pemilu Presiden 2019 mendatang diperkirakan berubah dibandingkan pemilu sebelumnya. Perubahan bakal terjadi pada wilayah yang selama ini menjadi battle ground antara Jokowi maupun Prabowo. Wilayah-wilayah manakah itu?

Berdasarkan hasil Pemilu Presiden 2014 lalu, Joko Widodo yang saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pertarungan, dengan menguasai sebanyak 70.997.833 pemilih atau sebesar 53,15 persen. Sebaliknya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, hanya mampu menguasai hingga 62.576.444 pemilih (46,85 persen).

Apabila ditelusuri, kemenangan Jokowi tersebar di 23 provinsi dan para pemilih di luar negeri. Prabowo secara keseluruhan unggul di 10 provinsi. Berdasarkan penguasaan jumlah pemilih dan wilayah kemenangan, dari 33 provinsi tersebut sebenarnya dapat dipetakan menjadi tiga wilayah penguasaan masing-masing sosok calon presiden saat itu, baik Jokowi maupun Prabowo.
Continue reading

Pengamat Nilai Saling Klaim Kemenangan Bukti Tidak Percaya Lembaga Negara

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro
KOMPAS.com/Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyayangkan dua pasang capres cawapres saling mengklaim kemenangan di dalam Pilpres 2014. Hal itu bisa membuat rakyat gamang.

“Tidak seharusnya dua kandidat saling klaim kemenangan,” ujar Siti kepada Kompas.com pada Kamis (10/7/2014) siang. Continue reading

“Quick Count”, Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei

Prabowo-Hatta (kiri) dan Jokowi-JK (kanan) Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuh dari 11 lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count dalam Pemilu Presiden 2014 menyebut pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemungutan suara.

Sebaliknya, empat lembaga survei lain mendapatkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang.

Tujuh lembaga survei itu adalah Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, CSIS, Radio Republik Indonesia, dan Saiful Mujani Research Center. Continue reading

Dituduh Sembunyikan Hasil Survei, Ini Kata CSIS

JAKARTA, KOMPAS.com – Tulisan salah satu media asal Australia, The Sydney Morning Herald menyebutkan, Center Strategic and International Studies (CSIS) menjadi salah satu lembaga survei yang terlambat memublikasi atau bahkan diam, terkait pergeseran dukungan kandidat dalam pemilu presiden 2014. Menanggapi hal tersebut, peneliti CSIS, Philips Jusario Vermonte membantah berita yang beredar secara tidak langsung di media-media Indonesia tersebut.

“Enggak. Kita enggak sengaja menyembunyikan (hasil survei). Tapi memang belum dirilis saja,” kata dia kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu (28/6/2014).

Continue reading

Pertarungan Jokowi vs Prabowo Makin Sengit

JAKARTA- Pertarungan calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dengan capres Gerindra, Prabowo Subianto diperkirakan akan tambah sengit.

Menurut Direktur Eksekutif Survei Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, elektabilitas Prabowo terus mengalami peningkatan sedangkan Jokowi justru mengalami penurunan.

Hasil survei terbaru Indikator Politik, menunjukkan elektabilitas Prabowo dengan Jokowi hanya selesih sekira 15 persen. “Hingga April 2014, elektabilitas Jokowi masih teratas, disusul Prabowo di peringkat kedua dengan selisih sekitar 15 persen. Dalam satu bulan terakhir, selisih dukungan antara Jokowi dengan pesaing terkuat, Prabowo, semakin mengecil,” jelas Burhan saat jumpa pers di Kantor Indikator Jalan Cikini V Nomor 15A Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).
Continue reading

Ada Desain Jokowi Seolah Dizalimi & Teraniaya

Source okezone.com

JAKARTA – Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, berpendapat tulisan “RIP-Jokowi” yang sempat beredar di media sosial mungkin saja ditulis oleh tim sukses calon presiden dari PDIP itu.

“Bisa ditafsirkan dilakukan oleh tim sukses Jokowi sendiri. Ini bukan tanpa dasar,” kata Zaki Mubarak, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Zaki menanggapi tulisan “RIP-Jokowi” yang sempat beredar di media sosial yang penyebarnya hingga saat ini belum diketahui. Menurut dia, sejak awal sudah terbentuk desain dari tim Jokowi supaya dikesankan teraniaya dan seolah diserang.
Continue reading

Fraksi PDIP Dianggap Enggan Perjuangkan Jokowi

Joko Wdodo

.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Burhanudin Muhtadi menyoroti ketidakseriusan internal PDI Perjuangan (PDIP) dalam mendukung Jokowi menjadi capres. Dia menyatakan, Jokowi bisa gagal terpilih menjadi presiden meski memiliki elektabilitas lebih tinggi ketimbang tokoh lain.

“Itu isu serius. Ada keengganan fraksi memperjuangkan Jokowi. Tim tidak solid,” kata Burhanudin, Selasa (15/4).
Continue reading

Saling Punya “Kuncian”, Pilpres 2014 Bakal Lebih Panas

Ilustrasi Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Atmosfer politik pada Pemilihan Presiden 2014 diprediksi lebih seru dan panas dibandingkan tahun 2009. Lima tahun lalu, figur masih tersentral pada sosok calon incumbent, Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, meski bakal capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, tengah di atas angin, bukan berarti pertarungan selesai. Lawan Jokowi bukan yang gampang ditaklukkan.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho “Dodi” Ambardi, memprediksi, akan maju tiga calon presiden, yaitu Joko Widodo; bakal capres dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie; dan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ketiganya, menurut Dodi, saling punya “kuncian”. Ada titik lemah yang bisa dijadikan amunisi serangan oleh lawan. Hal inilah yang akan membuat situasi politik memanas.
Continue reading

Cegah Koalisi Pragmatis, Pilpres Diadakan Lebih Dulu

JAKARTA–MICOM: Pelaksanaan pemilu presiden lebih dahulu dinilai menjadi solusi untuk memotong koalisi yang berpijak pada kepentingan semata. Jika pilpres digelar lebih dulu, yang terbangun adalah koalisi ideologis. Karena itulah, usulan ini dikemukakan PDIP untuk diatur dalam revisi undang-undang pilpres mendatang.

“Pilpres sebaiknya dilakukan sebelum pemilu legislatif. Supaya koalisi yang terbangun lebih ideologis. Karena, kita tidak tahu perolehan kursi di pemilu legislatif, sehingga tidak ada transaksional,” tutur fungsionaris DPP PDIP Arif Wibowo, ketika ditemui di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/12).

Menurut Arif, hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Kongres PDIP di Bali pada April, 2010 lalu. Koalisi yang dibangun sejak awal juga dinilai akan lebih permanen.

“Ini lebih menjamin pemerintahan lebih stabil, karena bukan sharing kekuasaan,” tambahnya.

Pelaksanaan pilpres lebih dulu juga akan mendorong kekuatan dan keseriusan parpol. Karena, dengan demikian, pelaksanaan pemilu akan lebih kokoh dan terukur.

Ia menambahkan pilihan alternatif, selain pelaksanaan pilpres lebih dahulu, adalah melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilpres lebih dulu, terjadi perubahan syarat pencalonan presiden. Saat ini berpijak pada hasil pemilu legislatif yang dilakukan lebih dulu. Jika diubah, pijakannya pada hasil pemilu periode sebelumnya.

Calon bisa diusung satu atau gabungan partai politik. Jika pengajuan calon dilakukan oleh gabungan parpol, akan lebih terbuka dengan melihat kader partai yang mempunyai kapabilitas mumpuni, bukan kader yang berasal dari partai dengan perolehan suara terbanyak.

“Parpol sejak jauh hari sudah mengukur kekuatan masing-masing dan memprediksi perolehan suara. Kuncinya persamaan visi yang sifatnya ideologis tidak pragmatis. Kelebihannya kalau menang, diikuti dengan kemenangan legislatif,” tukasnya. (Wta/OL-10)

Source : Media Indonesia

Golkar Bahas Calon Presiden Tahun 2012

Jakarta, Kompas – Partai Golkar akan membahas calon yang diusung dalam Pemilu Presiden 2014 pada akhir tahun 2012 atau awal 2013. Dalam pembahasan itu Partai Golkar bisa memutuskan mengusung calon presiden atau calon wakil presiden.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Senin (17/1) di Jakarta, menuturkan, sejumlah kader Partai Golkar di daerah-daerah meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mengikuti Pilpres 2014. Di internal Partai Golkar, Aburizal juga menduduki peringkat pertama pada sejumlah survei.

”Kami tetap akan memakai survei untuk menentukan calon yang akan diusung di pilpres. Namun, sampai saat ini Golkar masih fokus pada konsolidasi internal sehingga wacana seperti pilpres sama sekali belum dibahas,” papar Priyo.

Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai, partai demokratis seharusnya tidak hanya menggunakan survei ketika memilih calon yang akan diusung di pilpres. Ini karena survei memiliki kemungkinan bias yang besar.

”Seharusnya ada mekanisme internal lain yang memungkinkan para anggota partai memilih calon yang akan diusung di pilpres. Mekanismenya dapat melalui pemilihan yang terbuka dan demokratis di internal partai. Namun, cara tersebut masih dianggap bertele-tele oleh sebagian besar partai di Indonesia,” papar Tommy.

Tommy juga menuturkan, maju-tidaknya Aburizal dalam Pilpres 2014 tetap akan menunggu hasil pemilu legislatif 2014. Jika memenangi pemilu legislatif, Golkar diyakini akan berusaha sekuat tenaga mengusung capres.

”Namun, Golkar merupakan partai yang penuh perhitungan. Jika tanggapan publik terhadap Aburizal dinilai kurang meyakinkan hingga saat-saat terakhir menjelang Pilpres 2014, tidak menutup kemungkinan ada yang menentang pencalonan Aburizal sebagai capres dari internal partai itu,” papar Tommy.

Kegiatan Aburizal yang belakangan ini aktif berkeliling daerah, lanjut Tommy, menjadi bagian dari usahanya untuk menguji popularitas. (NWO)

Source: Kompas.com