Pengamat Nilai Saling Klaim Kemenangan Bukti Tidak Percaya Lembaga Negara

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro
KOMPAS.com/Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyayangkan dua pasang capres cawapres saling mengklaim kemenangan di dalam Pilpres 2014. Hal itu bisa membuat rakyat gamang.

“Tidak seharusnya dua kandidat saling klaim kemenangan,” ujar Siti kepada Kompas.com pada Kamis (10/7/2014) siang. Continue reading

“Quick Count”, Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei

Prabowo-Hatta (kiri) dan Jokowi-JK (kanan) Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Tujuh dari 11 lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count dalam Pemilu Presiden 2014 menyebut pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemungutan suara.

Sebaliknya, empat lembaga survei lain mendapatkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pemenang.

Tujuh lembaga survei itu adalah Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, CSIS, Radio Republik Indonesia, dan Saiful Mujani Research Center. Continue reading

Dituduh Sembunyikan Hasil Survei, Ini Kata CSIS

JAKARTA, KOMPAS.com – Tulisan salah satu media asal Australia, The Sydney Morning Herald menyebutkan, Center Strategic and International Studies (CSIS) menjadi salah satu lembaga survei yang terlambat memublikasi atau bahkan diam, terkait pergeseran dukungan kandidat dalam pemilu presiden 2014. Menanggapi hal tersebut, peneliti CSIS, Philips Jusario Vermonte membantah berita yang beredar secara tidak langsung di media-media Indonesia tersebut.

“Enggak. Kita enggak sengaja menyembunyikan (hasil survei). Tapi memang belum dirilis saja,” kata dia kepada Kompas.com di Jakarta, Sabtu (28/6/2014).

Continue reading

Pertarungan Jokowi vs Prabowo Makin Sengit

JAKARTA- Pertarungan calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dengan capres Gerindra, Prabowo Subianto diperkirakan akan tambah sengit.

Menurut Direktur Eksekutif Survei Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, elektabilitas Prabowo terus mengalami peningkatan sedangkan Jokowi justru mengalami penurunan.

Hasil survei terbaru Indikator Politik, menunjukkan elektabilitas Prabowo dengan Jokowi hanya selesih sekira 15 persen. “Hingga April 2014, elektabilitas Jokowi masih teratas, disusul Prabowo di peringkat kedua dengan selisih sekitar 15 persen. Dalam satu bulan terakhir, selisih dukungan antara Jokowi dengan pesaing terkuat, Prabowo, semakin mengecil,” jelas Burhan saat jumpa pers di Kantor Indikator Jalan Cikini V Nomor 15A Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).
Continue reading

Ada Desain Jokowi Seolah Dizalimi & Teraniaya

Source okezone.com

JAKARTA – Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, berpendapat tulisan “RIP-Jokowi” yang sempat beredar di media sosial mungkin saja ditulis oleh tim sukses calon presiden dari PDIP itu.

“Bisa ditafsirkan dilakukan oleh tim sukses Jokowi sendiri. Ini bukan tanpa dasar,” kata Zaki Mubarak, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Zaki menanggapi tulisan “RIP-Jokowi” yang sempat beredar di media sosial yang penyebarnya hingga saat ini belum diketahui. Menurut dia, sejak awal sudah terbentuk desain dari tim Jokowi supaya dikesankan teraniaya dan seolah diserang.
Continue reading

Fraksi PDIP Dianggap Enggan Perjuangkan Jokowi

Joko Wdodo

.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Burhanudin Muhtadi menyoroti ketidakseriusan internal PDI Perjuangan (PDIP) dalam mendukung Jokowi menjadi capres. Dia menyatakan, Jokowi bisa gagal terpilih menjadi presiden meski memiliki elektabilitas lebih tinggi ketimbang tokoh lain.

“Itu isu serius. Ada keengganan fraksi memperjuangkan Jokowi. Tim tidak solid,” kata Burhanudin, Selasa (15/4).
Continue reading

Saling Punya “Kuncian”, Pilpres 2014 Bakal Lebih Panas

Ilustrasi Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Atmosfer politik pada Pemilihan Presiden 2014 diprediksi lebih seru dan panas dibandingkan tahun 2009. Lima tahun lalu, figur masih tersentral pada sosok calon incumbent, Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, meski bakal capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo, tengah di atas angin, bukan berarti pertarungan selesai. Lawan Jokowi bukan yang gampang ditaklukkan.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho “Dodi” Ambardi, memprediksi, akan maju tiga calon presiden, yaitu Joko Widodo; bakal capres dari Partai Golkar, Aburizal Bakrie; dan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ketiganya, menurut Dodi, saling punya “kuncian”. Ada titik lemah yang bisa dijadikan amunisi serangan oleh lawan. Hal inilah yang akan membuat situasi politik memanas.
Continue reading

Cegah Koalisi Pragmatis, Pilpres Diadakan Lebih Dulu

JAKARTA–MICOM: Pelaksanaan pemilu presiden lebih dahulu dinilai menjadi solusi untuk memotong koalisi yang berpijak pada kepentingan semata. Jika pilpres digelar lebih dulu, yang terbangun adalah koalisi ideologis. Karena itulah, usulan ini dikemukakan PDIP untuk diatur dalam revisi undang-undang pilpres mendatang.

“Pilpres sebaiknya dilakukan sebelum pemilu legislatif. Supaya koalisi yang terbangun lebih ideologis. Karena, kita tidak tahu perolehan kursi di pemilu legislatif, sehingga tidak ada transaksional,” tutur fungsionaris DPP PDIP Arif Wibowo, ketika ditemui di sela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/12).

Menurut Arif, hal ini juga sesuai dengan rekomendasi Kongres PDIP di Bali pada April, 2010 lalu. Koalisi yang dibangun sejak awal juga dinilai akan lebih permanen.

“Ini lebih menjamin pemerintahan lebih stabil, karena bukan sharing kekuasaan,” tambahnya.

Pelaksanaan pilpres lebih dulu juga akan mendorong kekuatan dan keseriusan parpol. Karena, dengan demikian, pelaksanaan pemilu akan lebih kokoh dan terukur.

Ia menambahkan pilihan alternatif, selain pelaksanaan pilpres lebih dahulu, adalah melaksanakan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pilpres lebih dulu, terjadi perubahan syarat pencalonan presiden. Saat ini berpijak pada hasil pemilu legislatif yang dilakukan lebih dulu. Jika diubah, pijakannya pada hasil pemilu periode sebelumnya.

Calon bisa diusung satu atau gabungan partai politik. Jika pengajuan calon dilakukan oleh gabungan parpol, akan lebih terbuka dengan melihat kader partai yang mempunyai kapabilitas mumpuni, bukan kader yang berasal dari partai dengan perolehan suara terbanyak.

“Parpol sejak jauh hari sudah mengukur kekuatan masing-masing dan memprediksi perolehan suara. Kuncinya persamaan visi yang sifatnya ideologis tidak pragmatis. Kelebihannya kalau menang, diikuti dengan kemenangan legislatif,” tukasnya. (Wta/OL-10)

Source : Media Indonesia

Golkar Bahas Calon Presiden Tahun 2012

Jakarta, Kompas – Partai Golkar akan membahas calon yang diusung dalam Pemilu Presiden 2014 pada akhir tahun 2012 atau awal 2013. Dalam pembahasan itu Partai Golkar bisa memutuskan mengusung calon presiden atau calon wakil presiden.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Senin (17/1) di Jakarta, menuturkan, sejumlah kader Partai Golkar di daerah-daerah meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mengikuti Pilpres 2014. Di internal Partai Golkar, Aburizal juga menduduki peringkat pertama pada sejumlah survei.

”Kami tetap akan memakai survei untuk menentukan calon yang akan diusung di pilpres. Namun, sampai saat ini Golkar masih fokus pada konsolidasi internal sehingga wacana seperti pilpres sama sekali belum dibahas,” papar Priyo.

Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai, partai demokratis seharusnya tidak hanya menggunakan survei ketika memilih calon yang akan diusung di pilpres. Ini karena survei memiliki kemungkinan bias yang besar.

”Seharusnya ada mekanisme internal lain yang memungkinkan para anggota partai memilih calon yang akan diusung di pilpres. Mekanismenya dapat melalui pemilihan yang terbuka dan demokratis di internal partai. Namun, cara tersebut masih dianggap bertele-tele oleh sebagian besar partai di Indonesia,” papar Tommy.

Tommy juga menuturkan, maju-tidaknya Aburizal dalam Pilpres 2014 tetap akan menunggu hasil pemilu legislatif 2014. Jika memenangi pemilu legislatif, Golkar diyakini akan berusaha sekuat tenaga mengusung capres.

”Namun, Golkar merupakan partai yang penuh perhitungan. Jika tanggapan publik terhadap Aburizal dinilai kurang meyakinkan hingga saat-saat terakhir menjelang Pilpres 2014, tidak menutup kemungkinan ada yang menentang pencalonan Aburizal sebagai capres dari internal partai itu,” papar Tommy.

Kegiatan Aburizal yang belakangan ini aktif berkeliling daerah, lanjut Tommy, menjadi bagian dari usahanya untuk menguji popularitas. (NWO)

Source: Kompas.com

Mari Saling Mendengar

2011: Tahun Kebenaran

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dialog dan komunikasi antara dirinya dan tokoh agama sangat penting karena bermanfaat mengurangi kesalahan persepsi. Presiden pun mengajak untuk saling mendengar, berbagi, serta memberi.

Hal itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan tokoh agama di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1) malam. Pertemuan didahului dengan makan malam bersama. ”Saya bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran para tokoh. Semoga budaya saling mendengar di antara kita semakin tumbuh dengan baik. Sebab, adakalanya kita bicara dan adakalanya kita mendengar. Orang bijak mengatakan bahwa mendengar itu menyempurnakan kepribadian,” ujar Presiden.

Presiden menginginkan agar pertemuan semalam menjadi pertemuan sesama anak bangsa, yang bersama-sama bertanggung jawab atas masa depan negeri ini. ”Mari laksanakan pertemuan ini dalam suasana yang konstruktif. Saling menerima dan memberi. Komitmen kita sama. Kita ingin bangsa kita maju dan sejahtera,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri terkait, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Dari kalangan tokoh lintas agama hadir Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr MD Situmorang, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Andreas Yewangoe, Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Siti Hartati Murdaya, Ketua Parisada Hindu Dharma I Made Gde Erata, Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Wawan Wiratma, Presidium Matakin Budi Tanu Wibowo, Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Sahal Mahfud, Plt Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Aceng Zakaria.

Hadir pula tokoh Buddha Bikhu Sri Mahathera Pannyavaro, tokoh Katolik Franz Magnis-Suseno, KH Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, yang juga diundang, tidak bisa hadir karena ada agenda lain. Demikian pula Romo Benny Susetyo.

Pertemuan tersebut, kata Presiden, merupakan prakarsa Din Syamsuddin. ”Prakarsa pertemuan dimulai dari pesan layanan singkat (SMS) Pak Din Syamsuddin. Beliau menginginkan dialog dan pertemuan dari hati ke hati,” ujar Presiden, yang menerima SMS Kamis (13/1) saat berada di Surabaya, Jawa Timur.

”Sesungguhnya, saya juga ingin untuk berkomunikasi langsung. Jadi, ketika saya sedang memikirkan waktu yang tepat dan sangat baik untuk bisa berkomunikasi saya dan jajaran pemerintah dengan pemuka agama, maka tepat apa yang ingin disampaikan Pak Din waktu itu. Tampaknya, ini jalan Allah SWT sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka, dan berdialog,” jelasnya. Pertemuan yang kemudian tertutup untuk pers itu hingga pukul 23.00 masih berlangsung.

Siang harinya di Maarif Institute, para tokoh lintas agama itu menegaskan sikap untuk terus mengkritik pemerintah dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Pertemuan dengan Presiden itu tidak menjadi akhir dari perjuangan menyuarakan aspirasi rakyat. ”Pertemuan itu bukan akhir dari segala-galanya,” tegas Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr MD Situmorang, Senin.

Ia menyatakan, meski tidak ada batas waktu tertentu yang akan diberikan kepada Presiden, semua pihak tetap akan memantau bersama-sama apa yang dikerjakan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang menggelisahkan rakyat.

Dalam jumpa pers itu, KH Salahuddin Wahid membacakan pernyataan terdiri dari tujuh poin berisikan hal-hal yang belum dituntaskan pemerintahan Yudhoyono. Pemerintah, antara lain, dinilai gagal melakukan pemerataan kesejahteraan sehingga banyak warga yang menderita gizi buruk. Penegakan hukum juga gagal dilakukan pemerintah sehingga hukum dikalahkan oleh kekuasaan, serta uang.

”Kita harus mendesak pemerintah segera mengakhiri pengingkaran itu. Jika pemerintah menolak atau mengabaikan desakan itu, berarti pemerintah melakukan kebohongan publik, dalam pengertian ada kesenjangan antara ucapan dan tindakan atau antara pernyataan dan kenyataan,” kata Salahuddin.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, yang terpenting bukan pertemuan antara pemerintah dan tokoh agama, melainkan bagaimana pemerintah berusaha segera mewujudkan janji-janjinya kepada rakyat.

Senin siang di Gedung Joang, sejumlah tokoh melakukan pertemuan. Mereka mengkritik pemerintahan Yudhoyono. Tahun 2011 adalah ”tahun kebenaran” yang membongkar rangkaian kebohongan penguasa. Ekonom Rizal Ramli mengatakan, enam tahun berlalu dipenuhi pencitraan dan bungkus palsu tanpa prestasi menonjol.(HAR/ONG/NWO/WHY/ATO)

Source: Kompas.com