Big Data Could Impact the Trump-Clinton Election

Source: innovation-accelerator.co.uk

In the race for the White House, it has never been clearer that each and every candidate — just like cars and running shoes — is a brand.
The strategists, political ad agencies, campaign managers and candidates are constantly working to define their messaging and understand the nuances of their audience interests. That way, they can better communicate their platform and drive votes.

Brand marketers work much the same way and in the world of consumer products, analysis of data plays an important role.

Analyzing both online and offline behaviors, data scientists have the power to discern the unique characteristics of consumer populations and generate audiences that turn browsers into buyers.
Continue reading

Momen Para Relawan

Kompas.com

Kerelawanan (volunteerism) itu daya keterlibatan yang muncul dari inisiatif independen melakukan sesuatu bagi kebaikan bersama tanpa keuntungan dan afiliasi dengan bisnis, tanpa dikte pemerintah atau partai politik. Itulah daya societal ajaib yang sering muncul pada momen darurat masyarakat. Dari arah sebaliknya, menjamurnya gejala kerelawanan dapat menjadi tanda suatu masyarakat sedang berada dalam situasi darurat.

Tentu, istilah “darurat” menunjuk penilaian tentang situasi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, secara mendalam dipengaruhi idiom persoalan yang sedang berlaku. Bentuk kerelawanan mencakup luas, dari urusan pendidikan sampai kerja kemanusiaan, dari relawan politik sampai kesehatan. Organisasi seperti Médecins Sans Frontières (MSF/dokter tanpa batas) dengan tenaga medis dan kemanusiaan di wilayah konflik adalah contohnya.
Continue reading

Ketika Partai Berburu Relawan

Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kerelawanan di bidang politik punya modal awal untuk terjun lebih jauh dalam berpolitik. Selain bergantung pada kemauan individual relawan, partai politik juga punya andil untuk memuluskan proses “terjun” lebih jauh tersebut.

Menjelang pilkada serentak 9 Desember 2015, Grace Natalie, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sibuk berkampanye. Namun, alih-alih berkampanye untuk pasangan calon pada pilkada di satu daerah, Grace mendorong netizen atau pengguna internet menyukseskan gerakan kerelawanan Kawal Pilkada 2015. Gerakan berkerumun lewat laman kawalpilkada.id, inisiatif dari Khairul Anshar, warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura, itu bertujuan mengawasi proses rekapitulasi perolehan suara ataupun profil calon kepala daerah.
Continue reading

Membaca Tanda Zaman

Benny Susetyo Pr (foto:satuharapan.com

SATUHARAPAN.COM – Ketua DPR Ade Komarudin mengingatkan, revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota harus untuk kepentingan nasional. Revisi, kata dia, jangan dilakukan hanya untuk menjegal salah seorang calon kepala daerah tertentu. Wacana revisi UU Pilkada mencuat menyusul keputusan Basuki Tjahaja Purnama maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Bagi sebagian kalangan, langkah Basuki merupakan ancaman. Alasannya, syarat yang diperuntukkan bagi calon independen yang diatur di dalam UU itu tidak memenuhi asas berkeadilan.

Ketakutan akan femenena Ahok sebagai calon independen tidak perlu dikuatirkan karena fenomena biasa dalam ilmu pemasaran politik bagian strategi meraih kemenangan. Marketing politik yang dari istilahnya sendiri terasa sebagai contradictio in terminis (dalam istilahnya seperti ada yang kontradiktoris). Tapi sesungguhnya tidak demikianlah adanya. Strategi-strategi marketing memang sudah saatnya diterapkan dalam politik, mengingat Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunkasi, semakin terintegrasinya masyarakat global dan tekanan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, institusi politik pun membutuhkan pendekatan alternatif untuk membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat luas.
Continue reading

Political marketing can be an asset rather than a threat to democracy

The once distinct spheres of politics and marketing have become more entwined in recent decades, with mixed results. Clare Lovett explores the strengths and weaknesses of the political marketing approach to ‘selling’ the Labour Party from 1992 to 1997 with a view to demonstrating that, within certain frameworks, political marketing is not a threat but an asset to democracy.


Continue reading

Parpol Turun Suara Harus Evaluasi Diri

BANDA ACEH – Pengamat hukum dan politik, Saifuddin Bantasyam SH MA mengatakan, perlu ada penelitian ilmiah atau setidaknya evaluasi diri oleh partai politik (parpol) untuk mengetahui apa penyebab utama mengapa perolehan kursi Partai Aceh dan Partai Demokrat, misalnya, turun pada Pileg 9 April lalu di Aceh. Sebaliknya, mengapa pula suara Partai NasDem dan Gerindra meningkat.

Ia berpandangan, hasil pileg tahun ini selayaknya dijadikan pengurus parpol sebagai awal bagi kesadaran bersama bahwa rakyat memang berdaulat dalam menentukan pilihannya. “Parpol pun harus percaya bahwa publik itu memiliki rasionalitasnya sendiri dan menghukum siapa pun yang mereka mau,” kata Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah) ini saat dimintai pendapatnya, Senin (5/5) sehubungan dengan liputan eksklusif Serambi berjudul Menanti Langkah PA ke Depan yang dipublikasi kemarin.
Continue reading

Mualem: PA Siap Berubah

SERAMBI/BUDI FATRIA

BANDA ACEH – Wagub Aceh, Muzakir Manaf yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP-PA) menyatakan, hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 akan dijadikan bahan kajian dan analisa untuk menjadi dasar bagi PA melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Celah-celah kelemahan PA di Pileg 2014 akan dievaluasi dan dijadikan bahan untuk mengubah sistem komunikasi partai kepada rakyat,” kata Muzakir Manaf secara khusus menjawab Serambi di ruang kerjanya, Senin (5/5).
Continue reading

Sulitnya PPP Menjadi “Rumah Bersama”

Partai Persatuan Pembangunan baru saja memperingati hari jadinya yang ke-39 pada 5 Januari 2012. Dalam usianya yang hampir empat dekade, partai yang mengusung asas Islam ini kian menghadapi banyak tantangan, terutama bagaimana bertahan di tengah tren politik Indonesia yang kian pragmatis.

Menengok sejarah, PPP yang didirikan pada 5 Januari 1973 adalah hasil fusi dari empat partai Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Hal ini bagian dari penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia pada awal masa Orde Baru.

Sejak semula, partai yang berasas Islam ini mencitrakan diri sebagai payung bagi aspirasi umat Islam. PPP menjadi alternatif dari Golongan Karya (Golkar) yang menjadi kendaraan politik Orde Baru kala itu. Posisi ini menjadikan PPP memperoleh banyak simpati, terutama dari umat Islam dengan orientasi politik yang masih dipengaruhi pemahaman keagamaan.

Pada Pemilu 1977, misalnya, PPP mengantongi 29,29 persen suara atau 99 kursi dari 360 kursi di lembaga legislatif. Hingga akhir masa Orde Baru, perolehan ini masih lumayan stabil. Pada Pemilu 1997, partai ini mengumpulkan 22,43 persen suara atau 89 dari total 425 kursi di parlemen.

Konstelasi politik berubah drastis setelah gerakan Reformasi 1998. Sistem multipartai membuat kompetisi politik kian bebas dan terbuka. PPP bukan lagi satu-satunya partai yang mengusung wajah Islam setelah lahir partai baru yang menggarap basis serupa. Ini misalnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK) yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Saat bersamaan, batas-batas ideologi semakin lebur bersamaan dengan sikap politik yang semakin pragmatis. Partai kini tak lagi berkutat dalam perjuangan ideologi, termasuk yang berbasis keagamaan, tetapi mengincar target memenangi pemilu. Rakyat kian terbuka, cenderung mengambang, dan loyalitas pada partai kian menurun. Dalam atmosfer politik di era reformasi yang demikian cair, perolehan suara PPP menurun.

Tidak hanya PPP, sebenarnya partai Islam lain juga menghadapi problem serupa. Perolehan suara partai keagamaan cenderung melorot dalam tiga pemilu terakhir tahun 1999, 2004, dan 2009. Kemerosotan itu terasa drastis jika dibandingkan dengan Pemilu 1955. ”Jualan ideologi agama” agaknya tak lagi mudah memikat pemilih.

Kehilangan pendukung

Pengamat politik Fachry Ali menilai, PPP kian kehilangan pendukung ideologis. Pada awal Orde Baru, partai ini memperoleh banyak suara sebab ditopang persuaan antara ideologi partai yang Islamistis dan orientasi politik massa yang masih dipengaruhi pandangan keagamaan. PPP juga menjadi alternatif dari hegemoni politik Orde Baru. ”Sekarang terjadi pragmatisme pemilih di akar rumput. Saat bersamaan, PPP kehilangan simbol atau tokoh yang bisa menarik minat pemilih. Dalam kompetisi antarpartai yang tinggi, PPP tak bisa terus-terusan ’menjual’ Islam, tanpa tawaran program yang operasional,” katanya.

Ketua Umum PPP Surya- dharma Ali, dalam pidato ulang tahun ke-39 di Jakarta, pekan lalu, berusaha menawarkan kiat. ”PPP mengukuhkan posisinya sebagai rumah besar umat Islam di Indonesia, yang masih terserak dalam banyak kelompok dan partai. Kami memayungi dan memperjuangkan nilai Islam yang universal, yang menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk manusia,” katanya.

Umat Islam di Indonesia berkiprah dalam politik nasional selama lebih enam dasawarsa, tetapi sulit menyatu karena terpecah dalam banyak kelompok. Karena itu, pemimpin politik dari kalangan Islam diharapkan dapat duduk bersama, menyingkirkan berbagai perbedaan, dan memberi pesan kepada umat bahwa mereka memiliki pemimpin berjiwa besar dan berhati lapang. ”Sia-sia jika kita terus terpecah belah dalam banyak partai hanya demi menuruti ego masing-masing,” katanya.

Jargon rumah besar umat Islam sebenarnya cukup jeli. PPP punya sejarah sebagai payung bersama kelompok politik Islam. Komitmen itu hendak ditegaskan lagi saat kini aspirasi umat kian terpencar dalam banyak partai. Namun, adakah tokoh partai ini yang mampu menjadi ikon dalam memasarkan gagasan itu?

Menurut Fachry Ali, sebenarnya Suryadharma berjasa mengembangkan konsep rumah besar umat Islam. Namun, dia bukan ”penjual” yang memikat. Tokoh lain di partai ini juga belum mampu menjadi ikon yang kuat. PPP perlu memasarkan jargon itu dengan menggaet kaum profesional, katakanlah seperti biro iklan atau konsultan politik lewat strategi komunikasi politik tepat. (ilham khoiri)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Rumah Aspirasi Berpotensi Kerdilkan Parpol

JAKARTA–MICOM: Usulan pengadaan rumah aspirasi oleh anggota DPR RI justru telah menyingkirkan peran partai politik (Parpol)  dari proses demokrasi.

Keberadaan rumah aspirasi dinilai justru akan mengakhiri proses reformasi politik yang masih memerlukan waktu. Rakyat pun akan semakin terjebak pada politik pragmatis gaya baru.

“Rumah aspirasi ini meminggirkan partai. Enggak perlu ini, perkuat saja fungsi kepartaian yang enggak jalan,” kata Pengajar FISIP UGM AAGN Ari Dwipayana saaat dihubungi, Selasa (4/10).

Menurutnya, dalam kondisi ideal, perwakilan Parpol di daerah yang berupa DPW ataupun DPC seharusnya bisa berperan sebagai penyalur aspirasi konstituen kepada wakil mereka di parlemen. Organ-organ kelengkapan partai, kata dia, semestinya lebih dioptimalkan.

“Rumah aspirasi ini hanya hamburkan budget baru. Fungsikan saja agar dari bawah bisa berinteraksi dengan partai,” tambahnya.

Ia pun mengkhawatirkan, keberadaan rumah aspirasi ini hanya menjadi arena bancakan politik untuk memelihara konstituen di daerah. Hal ini, katanya, tidak jauh beda dengan yang terjadi dalam proses pemilu yang rawan politik uang. “Ini digunakan untuk membeli dukungan,” tutur Ari.

Bagi Ari, fenomena yang telah menjadi budaya ini justru menjadi pendidikan politik yang buruk bagi rakyat. Padahal, peran utama anggota DPR adalah fungsi artikulasi aspirasi rakyat melalui pemenuhan kebutuhan ataupun program di daerah pemilihan (Dapil)-nya, bukan bagi-bagi uang. “Pendidikan politik buruk, masyarakat menjadi pragmatis,” jelas Ari lagi. (*/OL-2)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.