Rakyat Dan Pesta Demokrasi

Demokrasi merupakan pembicaraan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem managemen  kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Demikian apa yang dikatakan oleh J. Kristiadi. (2008)

Maka, demokrasi itu haruslah dipandang sebagai seni membangun komunikasi, cara marangkul, dan seni membangun kebersamaan untuk menuju satu pemerintahan yang adil dan meratah. Kalau demokrasi dipandang sebagai dominasi orang yang berkuasa maka, demokrasi seperti ini cenderung berujung pada kudeta. Lihat saja apa yang terjadi di Libya atau di negara kita indonesia pada masa pemerintahan orde baru.

Runtuhnya rezim otoriter orde baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi indonesia.

Singkatnya, untuk terus membangun demokrasi di indoesia maka, lahirnya Undang- Undang No. 23 Tahun 2003 yang mengatur tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah membuka ruang kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik. Indonesia telah dua kali melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yaitu 2004 dan 2009 dengan asas “JURDIL” yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas ini lahir di era reformasi menggantikan asar “LUBER” yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi pancasila yang tidak berbeda dengan  demokrasi pada umumnya, karena demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Karenanya rakyat mepunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama bagi semua rakyat. 

Ranah Aceh

Di aceh, dengan lahirnya Undang-Undang  No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, untuk pertama kalinya para kandidat dari partai politik dan perseorangan yang sekarang disebut dengan independen bertarung dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2006 lalu.

Dalam perjalanannya, waktu lima tahun tidak terasa, pilkada telah didepan mata, pertanda bahwa lima tahun yang lalu telah habis masa jabatannya dengan segala dinamika yang ada, rakyat kembali berperan sangat penting untuk menentukan nasib Aceh lima tahun kedepan.

Untuk membentuk satu tatanan demokrasi, kepolisian harus menjamin tidak adanya intimidasi dan pemaksaan kehendak dari pihak manapun kepada rakyat yang ingin menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi ini. Ini penting untuk diingat, sehingga bangunan demokrasi tidak memudar dan bahkan tidak berarti bagi rakyat.

Kalau ini terjadi maka, pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung selanjutnya akan ditentukan oleh rakyat Aceh yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditentukan KIP aceh.

Dalam pesta demokrasi ini kekuasaan berada ditangan rakyat. Karena demokrasi merupakan satu sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam pembentukan keputusan atau pembentukan dasar. Demokrasi ialah sistem politik dimana ia boleh dikatakan seluruh rakyat membuat dan diberikan hak untuk memutuskan keputusan dasar dalam perkara-perkara penting seperti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota.

Untuk melahirkan pemerintahan yang demokrasi didasarkan pada pendekatan yang menyatakan bahwa semua manusia bebas dan mempunya hak yang sama. Oleh karena itu suara rakyat hendaklah didengar sekalipun dia dari golongan minoriti (minoritas) dalam sebuah daerah. Sehingga diharapkan dari proses ini akan lahir satu pemerintahan demokrasi.

Kekuatan rakyat terutama yang terdaftar di DPT sangat dipertaruhkan. Mengambil sikap untuk tidak memilih (golput). Kekecewaan tidak akan dapat terobati dengan kita memandang bahwa golongan putih (golput) adalah satu jalan terbaik. Karena, hari ini kekuatan ada ditangan rakyat untuk memilih pemimpin Aceh kedepan.

Membiarkan pilkada begitu saja berlalu tanpa memilih, sama dengan membiarkan Aceh terutama raknyatnya masuk ke lubang yang sama tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Memilih diantara lima kandidat gubernur yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan nomor urutnya adalah sebagai usaha untuk memperbaiki Aceh yang lebih baik dalam membangun masa depan rakyat Aceh.

Oleh karenanya sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. maka, sudah seyogyanya masyarakat aceh menentukan pemimpinnya dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Dalam hal ini perlu kiranya kita cerna ungkapan bahwa “satu menit salah memilih lima tahun akan menanggung akibatnya”. Maka, memahami esensi dari demokrasi itu terutama rakyat yang telah terdaftar di DPT sangat penting. Rasa apatis dan pesimis yang menyelimuti rakyat karena pengalaman kelam masa lalu yang berujung pada acuh tak acuh haruslah dibuang jauh-jauh.

Akhirnya untuk memberikan spirit kepada kita perlu kiranya kita ingat kembali apa yang dikatan Tuhan dalam al-Qur`an 13:11 kepada manusia  “Tidak akan berubah nasib seseorang, sekelompok orang, sebuah desa, kecamatan, provinsi dan negara kalau kita tidak mau merubahnya”. pilkada adalah salah satu Instrumen untuk merobah dan berbenah dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Akhirnya, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Karena hati nurani tidak pernah berbohong atas pilihan itu. Semoga!

*Oleh Nirwanuddin, Penulis Ketua Umum PEMA FKIP USM Priode 2007-2008 dan Sekretaris Umum BADKO HMI Aceh Periode 2010-2012.

Source : The Globe Journal

Posted with WordPress for BlackBerry.

Amanat Hasan Tiro Hana Peunawa Bak Musoh

Pemecatan yang dilakukan terhadap beberapa Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah oleh pimpinan KPA adalah imbas penolakan KPA Wilayah terhadap pencalonan pimpinan GAM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada Aceh 2012.

Dalam rapat khusus pimpinan KPA bersama pimpinan GAM dengan agenda pembahasan cagub yang akan diusung oleh PA di Mess Mentroe pada Februari 2011, pimpinan GAM Malik Mahmud langsung menunjuk calon gubernur dan wakil gubernur yaitu dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf tanpa memberi ruang kepada KPA Wilayah untuk berdiskusi terhadap agenda yang akan dibahas.

Saat itu, KPA wilayah bersikeras memberi masukan dan mempertanyakan kenapa kedua pimpinan GAM diputuskan menjadi calon gubernur yang merupakan  wakil pemerintah Republik Indonesia di Aceh. Diantara wilayah itu adalah, Batee Iliek yang dipimpin oleh Alm. Saiful alias Cagee. Saiful kemudian ditembak.  Selain itu wilayah Aceh Reyeuk yang dihadiri Muharram, Sabang Izil Azhar, Aceh Jaya Syarbaini dan Tapak Tuan yang diwakili oleh Kartiwi Dawood.

Tujuan mantan pimpinan KPA Wilayah itu untuk mengingatkan pimpinan GAM Malik Mahmud terhadap keputusan itu, karena kedua pimpinan yang dicalonkan yaitu Dr. Zaini Abdullah yang bertugas sebagai menteri luar negeri GAM dan Muzakkir Manaf sebagai ketua KPA pusat, yang mana mereka berdua sebagai simbol perjuangan GAM dan pimpinan tertinggi dari GAM yang sangat tidak layak dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Dalam pandangan ketua KPA dan GAM di wilayah, yang dimaksud dengan citra perjuangan  yaitu menyelamatkan pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai, bukan pimpinan menjadi calon gub dan wagub. Sebagai bukti, butir-butir MoU Helsinki masih banyak yang belum terakomodir dalam UUPA.

Pimpinan GAM seharusnya tetap berada dalam posisi setara dengan pemerintah indonesia, bukan malah menjadi wakil dari pemerintah indonesia di Aceh. Hal ini penting agar para pihak tetap dapat berunding untuk memperbaiki implementasi MoU Helsinki yang termasuk dalam kategori dispute (yang belum diamandemen/revisi oleh pemerintah RI kedalam UUPA).

Ketika masukan daripada wilayah tidak diakomodir oleh pimpinan, kami merasa sangat kecewa, karena disaat perang kami selalu berprinsip, suksesnya diplomasi politik pimpinan GAM di swedia adalah karena adanya GAM dan TNA di hutan. Bertahannya TNA dan GAM di hutan, karena adanya bantuan dari masyarakat. Jika ketiga sistem itu tidak berjalan, mungkin perdamaian tidak akan lahir seperti yang kita rasakan saat ini.
     
Kami yang bergerilya di hutan sudah terbukti sanggup mempertahankan perjuangan.  Milad yang sudah dilakukan sampai seterusnya merupakan bukti bahwa GAM dan TNA tidak kalah dalam berperang. Kalau kalah dalam berperang, sudah pasti GAM dan TNA tidak dapat melaksanakan milad tersebut.

Disaat perang, segala kebutuhan logistik seperti tidak adanya senjata, kami membeli sendiri, tidak adanya peluru kami membeli sendiri, tidak adanya beras kami membeli sendiri. Syahidnya militer TNA dan sipil GAM, kami pun menguburkannya sendiri.

Segalanya menjadi tanggungan kami sendiri tanpa bantuan dari pimpinan GAM. Yang kami kecewakan, kenapa tidak sedikitpun sikap murah hatinya dari pimpinan GAM untuk menghargai segala yang telah kami lakukan. Maksud daripada keinginan kami untuk dihargai adalah mengapa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik praktis yaitu untuk mencalonkan gub dan wagub. Keputusan itu diambil tanpa musawarah.

Yang kami tahu, dalam sumpah (bai’at), tidak pernah tersebut GAM akan membuat partai, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif baik di provinsi maupun kab/kota. Karena tidak ada dalam bai’at tersebutlah kami merasa hal itu harus diputuskan dalam musyawarah bersama yang melibatkan semua wilayah.
     
Semua pihak GAM dan TNA tau jelas ketika mereka dituntut untuk perduli terhadap penderitaan rakyat saat itu, hingga mereka menjadi gerilyawan, tidak ada satupun tempat pendaftaran diterimanya GAM dan TNA. Sangatlah Aneh ketika perdamaian, lahir kategori pemecatan. Tapi kami tidak merisaukan terhadap bahasa pemecatan atau pengkhianat, karena yang kami lakukan saat perang bukanlah untuk pimpinan tetapi untuk rakyat Aceh.

Kami tetap berkeyakinan masyarakat membantu kami saat perang karena kami memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh kami masih memikirkan aspirasi rakyat, kami akan dihargai oleh rakyat. Ketika kami tidak lagi memikirkan rakyat, dengan sendirinya rakyat akan melupakan kami. Dalam artian yang kami takutkan adalah ketika kami dipecat oleh rakyat.

Kami yang dipecat selalu ingat amanat Yang Mulia Wali Negara Tgk. Sjiek Di Tiro Hasan bin Muhammad, Hana peunawa bak musoh.

Source : The Globe Journal

Posted with WordPress for BlackBerry.

Mengembalikan Feodalisme Partai

Agaknya, hasil Pemilihan Umum Legislatif 2009 membuat petinggi partai politik tidak lagi ada artinya. Penentuan anggota legislatif terpilih berdasarkan suara terbanyak, proporsional terbuka, alias tidak lagi berdasar nomor urut membuat para petinggi partai yang dipatok di nomor kecil tak menjamin mereka melenggang ke gedung wakil rakyat.
Para tokoh parpol mati-matian dan merasa berjasa membesarkan partai ternyata tidak punya dukungan yang kuat dari konstituen, sehingga harus tersisih dengan tokoh-tokoh yang kadang kala pencalonannya sebagai wakil rakyat hanya sekadar sebagai penambang suara, vote getter.

Ternyata model proporsional terbuka memberi peluang emas kepada caleg yang tidak populer di tubuh partai menjadi wakil rakyat. Dengan bekal uang, jaringan, dan akses di daerah pemilihan membuat mereka punya kesempatan besar memijakkan kaki ke gedung legislatif mengalahkan elit partai. Sebagai tokoh yang dibesarkan oleh rakyat membuat mereka berkesempatan mengungguli para tokoh partai yang ditempatkan di nomor urut kecil.

Masuknya tokoh-tokoh nonpartai ke berbagai lapisan lembaga legislatif tentu saja membuat kalang kabut elit partai. Suasana partai yang selalu memosisikan elit partai sebagai poros utama dalam proses distribusi kesejahteraan elit berangsur-angsur pupus. Kini, keberadaan tokoh baru tersebut secara perlahan mulai menggusur elit partai. Dengan kekuatan akses dan modal yang dimiliki —terutama setelah menjadi pejabat publik— tokoh nonpartai malah menjadi kekuatan penentu di tubuh partai, menyingkirkan elite partai yang merasa paling berjasa membesarkan partai.

Tentu saja kenyataan ini membuat pusing tujuh keliling petinggi partai yang sudah terbiasa menjadi “raja kecil” di partai masing-masing. Mereka tak terima dan berusaha supaya Pemilu 2014 model penetapan caleg terpilih kembali seperti masa orde baru. Beberapa partai, seperti PDIP, dan beberapa partai lain bersikukuh untuk mengembalikan supermasi emas elit partai di kancah perpolitikan nasional.

Mempertahankan Feodalisme

Harus diakui tradisi feodalisme di perpolitikan nasional masih menjadi virus demokrasi yang sulit diberantas. Feodalisme menempatkan kekuasaan sebagai harta warisan bagi penerus di lingkaran elit partai. Feodalisme telah menjadikan elit partai atau patron sebagai pemilik syah parpol.

Kekuasaan elit partai tak ubahnya kekuasaan sekelompok bangsawan pada masa keemasan feodalisme di abad pertengahan. Dalam sejarah feodalisme, sekelompok orang disebut bangsawan yang menguasai suatu wilayah, memiliki hak kuasa atas tanah, hasil produksi dan hak atas setiap individu dalam wilayah tersebut. Hak-hak yang dimiliki pun terkesan tak terbatas, kaum bangsawan dapat mengambil keputusan yang merugikan masyarakat yang tidak dapat diganggu gugat oleh masyarakat tersebut karena kaum feodal memegang kuasa atas apapun yang berada di wilayahnya. Dengan kata lain, dalam sistem feodalisme, kedaulatan rakyat berada ditangan satu orang atau sekelompok orang yang mengambil hak kemerdekaan individual masyarakat dalam suatu komunitas dan ini bertentangan dengan demokrasi.

Dalam konteks sistem perpartaian Indonesia, feodalisme masih membelengu kuat pada setiap kebijakan dan kebijaksanaan partai. Paling tidak beberapa ciri berikut menjadi bukti cakar feodalisme begitu tajam menghunjam di partai negeri ini. Pertama, relasi kuasa berjalan dalam logika patron-klien. Pemimpin ditempatkan sebagai patron yang dipuja dan memiliki segalanya. Dalam posisi sebagai patron, pemimpin tidak hanya dicitrakan tanpa tanding, tetapi juga ditempatkan sebagai poros utama dalam proses distribusi kesejahteraan antarelite. Dalam posisi semacam ini, patron ibarat matahari yang menjadi sebab keteraturan dan akan selalu didekati demi memperoleh perlindungan dan akses sumber daya yang lebih besar.

Kedua, dalam politik di mana patron adalah matahari, segala sesuatu menjadi serba personal. Tidak ada pemisahan yang tegas antara yang personal dan yang publik. Yang terjadi adalah memublikkan sesuatu yang sesungguhnya bersifat personal. Yang menjadi keinginan dan kepentingan sang patron dianggap sebagai kepentingan publik. Sebaliknya, respons publik atas keinginan patron selalu ditempatkan sebagai serangan personal atas sang patron.

Ketiga, oposisi terhadap sang patron adalah pembangkangan. Tindakan oposisional tak bisa ditoleransi dan harus disingkirkan. Oposisi dianggap bukan penyeimbang dalam bertindak, melainkan ekspresi paling nyata dari ketidakpatuhan. Rivalitas hanya bisa dilakukan di bawah kontrol sang patron. Bahkan, dalam logika politik feodalisme baru, tidak boleh ada matahari kembar.

Pertahankan Proporsional terbuka

Beratnya risiko model proporsional terbuka yang harus ditanggung elit parpol membuat beberapa partai ingin kembali ke masa keemasan petinggi partai. Bagi elit partai yang terbiasa mendapat keistimewaan di tengah-tengah kader partai merasa tak terima jika di kemudian hari, kedudukan dan derajatnya malah di bawah pendatang baru.

Padahal masyarakat modern yang menjunjung tinggi demokrasi harus menjadikan nilai-nilai kesetaraan dalam menetapkan anak bangsa yang berminat menjadi pejabat publik. Bahkan, semangat yang terkandung dalam falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, terutama nilai yang terkandung pada sila ke 2, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan gamblang mengatakan Indonesia sebuah negara demokrasi, dan menutup ruang bagi tradisi feodalisme dengan mengedepankan kesetaraan setiap warga negara.

Atas dasar kesetaraan itulah kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pengujian pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengubah sistem Pemilu legislatif dari sistem proporsional terbuka (Pasal 5 ayat 1 UU No 10 Tahun 2008) ke sistem distrik. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini membatalkan penetapan anggota DPR dan DPRD melalui nomor urut menjadi suara terbanyak. Berdasar konstitusi, sesungguhnya kekuasaan tak terbatas elit partai sudah berujung, selesai.

Karenanya, heboh, bahkan konon akan berujung pada negosiasi politik antara partai yang berkepentingan demi mengembalikan penentuan caleg terpilih berdasar nomor urut sama artinya keinginan mengembalikan bangsa ini seperti zaman kerajaan yang menumpukan kekuasaan kepada patron, bangsawan, kerabat, dan keturunan.

Di tengah proses demokratisasi yang terus melaju sejak era reformasi, ternyata di tubuh partai politik masih tersimpan elit partai yang berusaha memagar dan memertahankan eksitensinya sebagai patron. Atas nama demokrasi, mereka kemudian beralasan bahwa proporsional terbuka hanya akan membuat soliditas partai kian tergerai ketika masing-masing caleg mengerahkan kemampuannya merebut kursi di parlemen.

Agaknya, partai itu lupa bahwa inti keberhasilan demokrasi justru terletak dari proses demokrasi. Sesolid apapun internal partai kalau tidak mampu menyetarakan kesempatan seluruh warga negara menduduki jabatan strategis di negeri ini sebagai pertanda partai itu masih mewarisi mental feodalisme yang sudah dibabat habis oleh founding father kita. Bukankah Bapak Bangsa memilih bentuk negara ini republik, bukan kerajaan? Itu artinya, proses demokratisasi harus memungkinkan transformasi dari kultur “kawula” atau klien menjadi kultur warga negara.

Dalam konteks inilah kemudian sesungguhnya wacana mengembalikan penetapan wakil rakyat berdasarkan keinginan elit partai (feodalisme) sudah berakhir sejak bangsa ini diproklamasikan. Sudah saatnya, rakyat Indonesia melawan kebijakan yang berusaha mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan Kerajaan Indonesia. Semoga.

Oleh : Arfanda Siregar, Penulis adalah Dosen Politeknik Negeri Medan.

Source : Harian Analisa

Posted with WordPress for BlackBerry.

Hindari Pendekatan Kekuasaan dan Kekuatan Selesaikan Kisruh Pilkada

Banda Aceh, (Analisa). Penyelesaian konflik regulasi dan kisruh politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh diharapkan dapat segera dicari jalan keluar terbaik, yang saling menguntungkan semua pihak. Untuk itu, harus dihindari pendekatan dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan.
“Kalau pihak-pihak tertentu mengedepankan pendekatan kekuasaan dan kekuatan, itu akan menghancurkan keharmonisan dan perdamaian di Aceh,” kata anggota DPR-RI asal Aceh M Nasir Djamil kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (24/9).

Menurutnya, harapan semua pihak dalam mengatasi dan menjawab pertanyaan kapan Pilkada di Aceh akan dimulai, kapan tahapan akan diumumkan dan kapan rancangan qanun Pilkada akan dibahas kembali, itu akan terwujud kemudian kalau semua pihak membuang jauh-jauh pendekatan kekuasaan dan kekuatan.

“Karena ini justru akan kontraproduktif dengan upaya kita untuk mewujudkan Aceh yang stabil, karenanya keinginan masyarakat kita yang disampaikan kepada saya melalui SMS dan telepon, itu mereka menginginkan semuanya bisa dinormalkan kembali. Sebab masyarakat Aceh tidak ingin diombang-ambing dengan isu ini dan itu, jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Nasir mengharapkan, jangan sampai kemudian kasus-kasus yang terjadi satu sama lain saling terkait dan kemudian ini akan bisa meruntuhkan bangunan perdamaian yang sedang dibangun bersama. “Sama juga dulu ketika kita meminta pemerintah pusat membuang jauh-jauh pendekatan keamanan dan pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik Aceh,” tegas ujar anggota Komisi III DPR-RI ini.

Ketika ditanya tanggapannya terkait penilaian justru pemerintah pusat yang terkesan tidak tegas dan terlalu lemah dalam menyelesaikan konflik regulasi Pilkada di Aceh, Nasir menyatakan, ini juga jadi satu persoalan.

Minim Pengawasan

“Harapan kita justru ada win win solution, semua pihak kemudian bisa menerima kesepakatan, dan pusat juga kita minta jangan mengombang-ambing. Sebenarnya pusat itu punya tanggungjawab, pengawasan dan pembinaan. Ini terjadi selama ini karena pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pusat. Ketika menghadapi masalah ini mereka juga gamang,” sebutnya.

Dalam amatan Nasir, pemerintah pusat selama ini kurang atau mengabaikan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap daerah-daerah terutama daerah yang punya label Otonomi Khusus. Ketika ada konflik seperti ini, ada yang mengatakan konflik komunikasi atau regulasi apa pun namanya, menurutnya ini terjadi karena minimnya pengawasan dan pembinaan.

“Makanya ketika ada kasus-kasus politik seperti ini di Aceh ada yang bermuatan politik, kalau menurut saya high politik, karena voltasenya agak tinggi kalau istilah listrik. Makanya pusat agak takut-takut menyelesaikannya, karena kemudian mereka juga akan kena stroom aliran listrik tadi. Tapi apa pun ceritanya, ini harus dinormalkan segera. Itulah tugas pusat jika ada yang tersumbat harus dilihat lembali dan dirapikan kembali,” terangnya.

Nasir juga meminta pusat tidak boleh gamang, kalau gamang justru akan jadi preseden buruk yang membuat masyarakat Aceh juga bingung.

Karena hari ini masyarakat sudah menyerahkan semua kepada pemerintah, dan pemerintah lah yang bertanggungjawab menyelesaikannya. “Ketegasan pemerintah pusat akan menyelematkan Aceh dari konflik kembali,” kata Nasir. (mhd)

Source : Harian Analisa

Posted with WordPress for BlackBerry.

Makna Pertemuan Para Jendera

Awal Agustus lalu, salah satu media nasional memuat berita kunjungan para purnawirawan, yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, ke kantor salah satu partai terbesar di negeri ini.

 

Menurut pernyataan salah satu petinggi partai tersebut, kunjungan didorong oleh kesamaan visi kebangsaan yang berlandaskan nasionalisme.

Pasca-lobi diplomat AS, kelompok purnawirawan kembali memosisikan diri sebagai salah satu kekuatan politik yang masih sangat berpengaruh di negeri ini. Berdasarkan potensi tersebut, sangat wajar jika partai-partai politik tertarik mendekati kelompok potensial dari kalangan militer tersebut.

Dalam hal ini ada beberapa hal penting yang patut disimak. Pertama, partai-partai politik masih membutuhkan pihak militer. Kedua, lobi militer kepada partai-partai politik. Ketiga, hubungan sipil-militer era reformasi.

Partai-partai politik masih merasa dukungan pihak militer sebagai kunci keberhasilan agenda partai di tingkat nasional. Bahkan, beberapa organisasi masyarakat radikal meminta dukungan sebagian purnawirawan untuk mendukung agenda politiknya.

Bentuk rendah diri

Hal itu sebenarnya merupakan bentuk rendah diri atau inferiority complex (Muna: 2002), yakni keadaan rendah diri sipil terhadap militer yang memiliki sejarah dominasi kuat di negeri ini. Indikator lain dari rendah diri adalah masih ditempatkannya para purnawirawan dalam jabatan-jabatan strategis, seperti komisaris bank swasta, kepala bidang penelitian, maupun duta besar. Hal tersebut menandakan masih berpengaruhnya militer untuk mengamankan kepentingan-kepentingan tertentu para pemimpin sipil.

Indikator selanjutnya adalah korupsi di tubuh militer. Selama KPK berdiri, belum pernah muncul satu kasus korupsi yang terjadi di Markas Besar TNI dan Kementerian Pertahanan RI.

Pertanyaannya kemudian, apakah benar kedua lembaga tersebut tak pernah menyelewengkan penggunaan dana pertahanan nasional? Ataukah KPK tidak berani mengusut indikasi korupsi di kedua lembaga tersebut? Alasan kedua dinilai menjadi alasan terbesar sampai hari ini kedua lembaga tersebut belum pernah tersentuh atau masuk radar investigasi KPK.

Pertemuan para purnawirawan dengan para pemimpin partai politik dalam beberapa minggu belakangan ini berdasarkan pada penilaian kegagalan kepemimpinan di Indonesia saat ini. Kegagalan sipil menjadi pintu masuk bagi keterlibatan militer dalam ranah masyarakat sipil (Honowitz: 1962).

Peristiwa 17 Oktober 1952 menjadi cikal bakal peranan politik militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa mantan perwira merasa kecewa dengan kepemimpinan yang berkuasa saat ini. Padahal, pemerintahan sekarang berada di bawah kepemimpinan mantan perwira tinggi TNI.

Beberapa kalangan purnawirawan bergabung dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menyuarakan berbagai persoalan bangsa dewasa ini. Berbagai pertemuan rutin mingguan dilakukan di Jakarta dengan melibatkan para purnawirawan untuk membedah dan mencari solusi permasalahan bangsa ini.

Sebagian besar purnawirawan yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat maupun dalam berbagai kelompok masyarakat sipil menyuarakan hal yang sama, yakni kegagalan rezim berkuasa sehingga perlu dikoreksi. Inilah refleksi militer Indonesia yang tidak hanya ditempatkan sebagai ”pemadam kebakaran” (Finer: 1967). Perselisihan antarpartai politik, korupsi yang merajalela, serta kelakuan politisi dan elite yang tidak mencerminkan jati diri bangsa mendorong pihak militer terpanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Intensi politik

Pertemuan-pertemuan para purnawirawan dengan partai-partai politik juga perlu dilihat sebagai intensi politik untuk mendapatkan posisi strategis pada pemerintahan 2014. Sama seperti di Amerika Serikat, tujuan utama lobi politik 2014 adalah menempatkan ”teman lama” di jajaran puncak pemerintahan.

Pertemuan para purnawirawan tidak hanya terhadap satu partai politik atau satu kelompok masyarakat, tetapi juga menyebar ke hampir semua partai politik nasional dan kelompok-kelompok masyarakat sosial. Hal itu mengindikasikan keinginan para purnawirawan untuk tidak ditinggalkan oleh kelompok sipil yang akan berkuasa tahun 2014. Selain itu, konsolidasi militer-sipil menandakan pihak militer masih berkeinginan untuk terus terlibat dalam menentukan arah pembangunan bangsa ini.

Keterlibatan militer dalam ranah sipil pada era demokrasi akan mengganggu konsolidasi demokrasi di Indonesia yang baru berjalan 13 tahun. Walaupun hanya sebagai purnawirawan, semangat korps militer mampu menarik simpati dan dukungan institusi militer untuk juga terlibat dalam urusan sosial politik masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

Masih terbuka kemungkinan penggunaan jaringan militer untuk mendulang suara pada pemilu mendatang. Keterlibatan institusi militer dalam ranah sipil dapat berakibat menurunnya kemampuan tempur militer Indonesia di tengah modernisasi militer negara-negara lain di sekitar kita. Oleh karena itu, intensi politik yang masih dimiliki kelompok militer sebaiknya dieliminasi demi mencapai profesionalisme militer Indonesia pada masa mendatang.

Hipolitus Wangge Peneliti Pacivis di Universitas Indonesia

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kejayaan Partai Teh

Seharusnya kebijakan ekonomi di negara maju diputuskan setelah pertimbangan matang dan bukan sebagai hasil paksaan sejumlah kecil aktivis ekstrem. Namun, kenyataan pahit itulah yang harus diterima masyarakat Amerika. 

Setelah disandera beberapa bulan, Presiden Obama dan para pemimpin Kongres baru diizinkan menaikkan batas utang negara pada 2 Agustus lalu. Seandainya keputusan itu ditunda sehari lagi, pemerintah akan dinyatakan default (gagal bayar) atau tak mampu membayar kembali semua obligasinya, menurut Menkeu Timothy Geithner.

Sebelumnya, kenaikan batas utang itu dilakukan hampir 80 kali sejak Perang Dunia II di bawah presiden-presiden, baik dari Partai Republik yang kanan seperti Ronald Reagan maupun Partai Demokrat yang kiri seperti Bill Clinton.

Baru kali inilah dipersoalkan oleh Kongres, khususnya fraksi Partai Republik yang sejak pemilu legislatif 2010 menjadi mayoritas di Dewan Perwakilan (House of Representatives), satu dari dua badan legislatif nasional AS. Badan kedua, Senat, masih dikuasai Partai Demokrat. Presiden Obama berasal dari Partai Demokrat.

Munculnya kelompok baru

Faktor apa yang membawa Pemerintah AS ke ambang pintu kehancuran kredibilitasnya sebagai pengutang internasional? Inti jawaban saya, munculnya kelompok baru dalam politik Amerika: anggota Dewan Perwakilan dari Partai Republik yang dipilih untuk kali pertama pada pemilu 2010.

Mereka berjumlah hanya 85 orang, sekitar sepertiga dari anggota fraksi Republik (240 orang) dari total anggota Kongres yang mencakup 435 orang. Ciri-ciri khas mereka: sebuah visi politik sederhana dengan daya tarik kuat, sikap percaya diri tinggi, serta strategi politik canggih.

Kelompok ini juga menyebutkan diri faksi Tea Party, Partai Teh. Label itu dimaksudkan untuk mengingatkan kita kepada pejuang Revolusi Amerika yang menumpahkan teh di pelabuhan Boston sebagai protes terhadap kebijakan pajak pemerintahan Inggris. Juga untuk mengambil jarak dari Partai Republik meski semua anggota kelompok ini di Kongres mewakili partai itu. Ketika berdemonstrasi, mereka suka mengenakan rambut putih palsu dan kostum patriotik zaman penjajahan. Nyentrik, tetapi semua orang tahu siapa mereka.

Tuntutan khas Tea Party adalah perlawanan pada segala bentuk kenaikan pajak, no new taxes. Kenaikan batas utang negara harus disertakan dengan pemotongan anggaran pengeluaran setimpal. Sama sekali tidak boleh disertakan dengan pajak baru dalam bentuk apa pun, termasuk penutupan lowongan dalam struktur perpajakan yang sedang berlaku. Mereka mengalahkan bukan hanya Presiden Obama dan mayoritas Senat yang Demokrat, tetapi juga kepemimpinan partai mereka sendiri, Partai Republik, di Dewan Perwakilan.

Kemenangan Tea Party disebabkan terutama oleh keberanian politik. Mereka berhasil meyakinkan semua orang, baik teman maupun lawan, bahwa mereka tidak takut pada ancaman gagal bayar. Tegas mereka, lebih baik gagal bayar—suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika—ketimbang kenaikan pajak.

Mereka menolak beberapa tawaran murah hati, berlapang dada, dari Presiden Obama bersama pemimpin Partai Republik. Di dalam tawaran-tawaran itu masih ada unsur pajak meski kecil dibandingkan dengan pemotongan pengeluaran. Macam-macam alasan diajukan untuk melunakkan posisi mereka, seakan-akan bahaya gagal bayar tak sedahsyat diyakini orang lain, termasuk para ekonom, pebisnis, dan bankir.

Namun, pada dasarnya mereka mengandalkan ketakutan umum itu untuk memaksakan kemauan mereka. Mereka percaya betul bahwa Obama akan tunduk ketimbang membiarkan kas negara tak mampu melunasi utang Amerika. Mereka benar.

Semakin apresiatif

Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Sebagai pengamat politik Indonesia, saya semakin apresiatif terhadap kebijakan ekonomi sejumlah presiden, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ancaman politik yang mereka hadapi berasal dari kiri dalam bentuk tuntutan populis dan antiglobal, bukan dari kanan seperti di Amerika. Akan tetapi, selama ini mereka mampu mempertahankan garis besar kebijakan ekonomi yang pro-pasar dan terbuka kepada dunia.

Pada waktu yang sama, kalau saya adalah orang Indonesia, saya akan bersikap lebih skeptis terhadap peran global Amerika. Syukur alhamdulillah, sebuah malapetaka dihindari kali ini.

Namun, hal itu tidak menjamin bahwa Pemerintah AS akan terus bertindak secara bertanggung jawab selaku pemain global. Ternyata kebijakan ekonominya terlalu mudah dijungkirbalikkan oleh kelompok aktor kecil dengan visi sempit, tetapi dengan dedikasi dan keterampilan politik tinggi.

R William Liddle Profesor Emeritus, Ohio State University, Columbus, OH, AS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Memenangkan Transisi

Apakah gejolak di dunia Arab, the Arab Spring, akan berubah menjadi musim gugur yang kelam? Dengan tindak kekerasan yang terjadi di Suriah, perang saudara di Libya, dan Yaman di ambang kekacauan, semakin banyak orang yang merasa skeptis.

Walaupun gerakan-gerakan prodemokrasi di Mesir dan Tunisia telah berhasil mencapai perubahan rezim yang pesat, masih banyak ketidakpastian yang menggantung untuk kedua negara tersebut. Secercah harapan sempat terlihat, tetapi kini banyak pengamat mulai bertanya apakah kawasan ini mampu menciptakan sistem demokrasi yang fungsional dengan ekonomi yang kuat.

Masa revolusi dan pascarevolusi selalu diselimuti ketidakpastian dan hasilnya sering kali tidak menentu. Menjembatani kesenjangan antara ekspektasi tinggi dan anggaran serta kemampuan yang terbatas merupakan tantangan tersendiri. Menanggapi ketidakadilan masa lalu dan membangun ekonomi inklusif juga merupakan tantangan besar yang akan diwarnai gejolak, ketidakpastian, dan oportunisme politik.

Namun, masa transisi juga membawa kesempatan baik. Pada tahun 1990-an saya bersama warga negara Indonesia yang lain menuntut dan kemudian merayakan berakhirnya Orde Baru. Saya bergabung dalam pemerintahan baru beberapa tahun setelah itu.

Korupsi akar kehancuran

Banyak pengamat yang mengira bahwa Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak akan mampu mempertahankan demokrasinya dan akan berakhir porak-poranda. Tugas yang kami emban sangat berat. Namun, kami berhasil membuktikan sebaliknya sekaligus memetik pelajaran berharga.

Mungkin yang terpenting, kami belajar bahwa tidak ada satu solusi untuk semua dalam membangun demokrasi. Negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara kelak akan menghadapi tantangan unik yang perlu ditanggapi dengan cara mereka sendiri. Kendati demikian, mereka perlu meninggalkan masa lalu, baik secara nyata maupun simbolis. Para pejabat pemerintah baru juga perlu mengirimkan sinyal bahwa cara-cara lama sudah berakhir.

Perubahan perlu dimanifestasikan secara formal dengan undang-undang baru yang disosialisasikan secara luas. Undang-undang yang mampu menjamin kebebasan berekspresi, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi sangat penting. Masyarakat juga harus memahami bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, kelancaran masa transisi akan terancam.

Lebih dari itu, korupsi adalah akar dari kehancuran pembangunan di mana pun dan, untuk itu, pemerintahan baru harus bekerja cepat untuk membangun lembaga dan prosedur untuk melawannya.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua konsep penting yang didukung secara universal. Karena itu, para pemimpin baru tidak boleh mudah menyerah ketika perjuangan untuk mempertahankan transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin berat.

Organisasi masyarakat sipil, komunitas di tingkat akar rumput, kalangan kelompok miskin yang rentan, serta kaum perempuan juga memainkan peran penting dan, karena itu, seyogianya dilibatkan di setiap tahap pengambilan keputusan.

Di Indonesia pada masa awal reformasi sekitar seratus undang-undang baru yang meliputi sejumlah bidang telah ditandatangani dalam kurun 18 bulan, dari kebebasan pers hingga pemilihan umum, antikorupsi, desentralisasi, dan persaingan usaha. Kita juga meratifikasi legislasi keuangan publik dan mengukuhkan kedaulatan bank sentral.

Berbagai tantangan

Pemimpin-pemimpin baru juga perlu mengantisipasi dan mengelola segala tantangan. Pada masa pascarevolusi, harapan publik akan menjulang tinggi dan rintangan untuk mewujudkan harapan tersebut sangat besar. Saya tahu dari pengalaman pribadi bahwa kita tidak selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Kita harus berkompromi dan menerima hasil terbaik yang dapat dicapai pada saat itu.

Ancaman keamanan juga merupakan salah satu tantangan paling serius pada masa transisi. Rasa nasionalisme akan menguat dan sentimen ini akan dieksploitasi politisi dan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Reformasi membutuhkan waktu dan para birokrat lama belum tentu mampu menerapkannya.

Di Indonesia kita menggunakan beragam inovasi untuk menanggulangi dilema semacam itu. Contohnya, kita menunjuk hakim independen untuk memimpin sidang kepailitan dan korupsi karena persepsi para hakim karier sudah ternoda. Sama halnya, ketika kita memulai program padat karya sebagai bagian dari agenda promiskin, kita meminta masyarakat memimpin proses.

Dalam wacana yang lebih luas, pemimpin-pemimpin baru berada dalam posisi yang pas untuk memastikan kinerja ekonomi yang baik. Mereka memiliki tanggung jawab memulihkan perekonomian dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengusaha, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah yang banyak menciptakan lapangan pekerjaan.

Perlu kita ingat, revolusi yang baru-baru ini terjadi di dunia Arab diawali oleh aksi bakar diri seorang penjual buah dari Tunisia yang dilecehkan oleh pihak yang berwenang. Namun, pertumbuhan ekonomi tak akan berkelanjutan tanpa akuntabilitas dan inklusi sosial, dan pemerintahan baru sering kali dihadapkan pada pilihan sulit dalam rangka melindungi kaum miskin dan rentan. Mereka mungkin perlu menghapus subsidi-subsidi salah arah agar ada cukup anggaran untuk mendanai program-program pemberantasan kemiskinan yang lebih terarah.

Di Indonesia kita sampai harus menarik garis antara masyarakat sangat miskin dan hampir miskin. Kita tidak mampu menaikkan gaji atau menyubsidi semua orang. Bantuan yang kita berikan harus lebih diarahkan. Alhasil, kita memutuskan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan, tetapi terpaksa mengesampingkan mereka yang belum cukup miskin untuk diberi bantuan.

Ini merupakan pilihan sulit yang sangat sulit dan tidak populer.

Terakhir, negara-negara dalam masa transisi perlu dukungan. Bukan hanya sekadar uang, melainkan juga bantuan teknis untuk mewujudkan reformasi yang sangat kompleks. Ketika menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia, saya memiliki 64.000 pegawai. Namun, ketika harus mereformasi sistem perpajakan, keahlian yang kita butuhkan tidak bisa ditemukan di mana pun di Indonesia.

Ya, kita memang membutuhkan bantuan luar, tetapi kita tidak pernah melepaskan ”kepemilikan” proses reformasi. Proses tersebut bekerja untuk kita. Proses transisi Indonesia mungkin saja gagal jika tidak dikuasai oleh masyarakat Indonesia sendiri. Pelajaran itu pun patut diingat oleh semua negara yang sedang melewati masa transisi.

Sri Mulyani Indrawati  Managing Director Bank Dunia untuk Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, Amerika Latin, serta Asia Timur dan Pasifik; Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tulisan ini diterjemahkan dari naskah aslinya yang bertajuk ”Winning the Transition” (Project Syndicate, 2011)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Mengatasi Kemacetan Politik

Jiwa pemimpin dan penyelenggara negara itu mestinya jiwa konstitusi. Namun, jabatan kenegaraan di republik ini seolah barang bebas yang tidak memerlukan prasyarat kejiwaan untuk meraihnya.

Siapa saja, asal ada kemauan, dengan tebar pesona dan dukungan tebal kantong atau tebal muka, bisa saling serobot, adu cepat meraih kedudukan. Tibalah kita pada fase sejarah yang murung. Di republik ini, kedalaman internalisasi konstitusi tak pernah lebih jauh dari tenggorokan. Sekadar ramai disebut dalam pidato pejabat dan sumpah jabatan, tetapi tak pernah sungguh-sungguh membatin dalam jiwa pemimpin dan penyelenggara negara.

Pokok pikiran keempat dari Pembukaan UUD 1945 menyatakan, ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.” Berdasarkan itu, menduduki jabatan kenegaraan dan pemerintahan memiliki prasyarat, yakni kapasitas dan komitmen memelihara budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat (amanah konstitusi).

Dengan mengabaikan dua prasyarat, para aspiran kekuasaan berlomba mengundi peruntungan dengan saling curi kesempatan, tak segan menabrak lampu merah, yang menimbulkan tubrukan dan penumpukan di persimpangan jalan. Maju kena, mundur kena; semua pengemudi kendaraan saling mengunci. Terjadi gridlock dalam tata hubungan kenegaraan, yang menimbulkan kemacetan di semua jalur.

Mengatasi gridlock seperti itu mengandaikan kehadiran otoritas yang berdiri tegas, dapat mengupayakan jalur putaran atau pengalihan, yang secara perlahan bisa mengurai kemacetan. Namun, pengandaian inilah yang tak terpenuhi di negeri ini. Tony Blair berkata, ”The art of leadership is saying no, not yes. It is easy to say yes.” Di dalam perilaku berlalu lintas kekuasaan yang saling serobot, yang sangat dituntut dari seorang pemimpin adalah keberanian berkata ”tidak”.

Kepala negara adalah otoritas terakhir yang mestinya dapat mengambil kata putus. Dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan dukungan jumlah pemilih yang meyakinkan, secara prinsipiil dan kondisionalitas, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki basis legitimasi yang kuat. Ada dua tugas fundamental kepala negara: pengawal konstitusi (dengan menjunjung tinggi dan menjalankan amanah konstitusi) dan penjaga integrasi nasional (dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia). Itu sebabnya, presiden yang melanggar konstitusi dan gagal melindungi bangsa dan negara bisa dimakzulkan.

Dengan basis legitimasinya yang kuat, SBY dalam mengemban tugasnya itu bisa mewujudkan diri sebagai active president. Artinya, presiden yang dalam batas-batas konstitusionalnya bisa proaktif menerobos berbagai sumbatan kemacetan, tanpa perlu dihantui rasa terancam, karena mendapat dukungan rakyat yang kuat. Dalam merebaknya disorganisasi sosial, active president bisa menjadi pemimpin karismatis, yang dapat melahirkan berbagai kompensasi atas kelumpuhan pranata-pranata kenegaraan.

Nyatanya, SBY cenderung mengembangkan kepresidenan secara pasif, kecuali dalam merespons hal-hal yang dianggap dapat mencoreng citra dirinya. Dalam menyusun kabinet, Presiden membiarkan didikte oleh pilihan partai-partai politik. Dalam menyusun perekonomian, Presiden membiarkan didikte oleh kepentingan asing. Dalam persoalan integrasi nasional, Presiden membiarkan didikte oleh kelompok pemaksa kekerasan.

Dalam persoalan perlindungan buruh migran, Presiden membiarkan perbudakan warga negara. Dalam persoalan korupsi, Presiden membiarkan partainya jadi tempat berlindung para koruptor. Dalam soal pemilihan, Presiden membiarkan praktik pemilu mahal dan curang. Bahkan dalam urusan partainya sendiri, Presiden membiarkan perseteruan internal demi keselamatan diri dan keluarganya. Presiden mestinya tak perlu takut mengambil pilihan, termasuk keberanian berkata tidak bagi setiap anasir oportunis. Toh dengan tak berani ambil risiko pun, risikonya tetap ada. Risiko dari presiden pasif yang terlalu mencari jalan aman adalah ”peluang lewat, momentum lenyap, sinisme menguat”.

Peluang Indonesia mengonsolidasikan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia terancam kandas oleh lumpuhnya pelbagai pranata demokrasi karena pembiaran atau ”kesengajaan” oleh presiden. Momentum Indonesia untuk mengembangkan perekonomian yang diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi kawasan terancam hilang oleh biaya ekonomi tinggi yang dipacu oleh korupsi dan mahalnya biaya politik. Sinisme menguat dalam beragam lelucon dan ekspresi sarkastik, yang mencapai puncaknya menyusul pembongkaran borok-borok internal Partai Demokrat di altar publik.

Setelah Nazaruddin ”bernyanyi” di televisi, sinisme publik yang terpantau dalam tautan media sosial menduga ada rekayasa pencitraan pihak lain di balik nyanyian ini. Sinisme ini tidak serta-merta menganggap Anas Urbaningrum bersih. Namun, cara Nazaruddin menebalkan nama Anas, seraya menipiskan bahkan menghapus nama-nama yang sebelumnya ia sebut sebagai bagian jejaring korupsi, menimbulkan kecurigaan bahwa ia telah terkena infiltrasi rekayasa tertentu.

Dengan presiden yang disibukkan oleh persoalan dirinya yang belum selesai serta gonjang-ganjing di tubuh partainya sendiri, sulit membayangkan adanya otoritas terakhir yang dapat mengurai kemacetan politik. Alhasil, mengharapkan inisiatif pemulihan dan penyehatan pranata politik oleh dinamika dan mekanisme internal kelembagaan politik tak bisa diharapkan. Kalaupun ada harapan, harapan itu bisa muncul dari situasi negatif, yakni dari pembusukan dan perseteruan sengit dalam relasi antarkomunitas politik.

Dalam ketiadaan otoritas yang tegas dan mengambil inisiatif, usaha mengatasi kemacetan politik itu mengandaikan adanya prakarsa sukarela dari non-state actors, semacam polisi preman yang biasa ditemukan di berbagai persimpangan.

Dalam istilah Jurgen Habermas, masyarakat sipil perlu melakukan pengepungan terhadap masyarakat politik, dengan mendiktekan agenda untuk berbalik haluan atau mengambil jalan alternatif.

Ya, dalam keruwetan dan kemacetan lalu lintas politik, jalan terbaik adalah mengurai ulang demokrasi dari awal, dengan berpulang pada nilai dan prinsip demokrasi menurut alam pikiran Pancasila dan Konstitusi Proklamasi.

Yudi Latif Pemikir Keagamaan dan Kenegaraan

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Partai Kehilangan Mahkota

Menarik mencermati berita utama Kompas (12/7), ”Yudhoyono Menjamin Anas”.

Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono memandang penting mengeluarkan pernyataan yang menggaransi Anas Urbaningrum untuk tetap menjadi nakhoda partai. Konteks pesan Yudhoyono tersebut dapat kita posisikan sebagai peredam konflik internal antarfaksi sekaligus berupaya meminimalkan efek turbulensi politik PD pasca-”nyanyian” Nazaruddin.

Mencederai kekitaan

Dalam jangka pendek, sinyal SBY bahwa tak akan ada kongres luar biasa sepertinya masih akan didengar para elite PD. Kita tentu memahami, hingga sekarang SBY masih di puncak hierarki kekuasaan partai. Dalam tradisi partai yang menyandarkan pada kekuatan figur sentral, dinamika politik yang terbangun biasanya bermuara pada gejala groupthink.

Irving Janis dalam bukunya, Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes (1982), menyebutkan, salah satu ciri utama gejala groupthink ialah para kader organisasi akan menghindari pemikiran berlawanan dengan elite utamanya. Geneologi PD memosisikan SBY sebagai figur utama sekaligus pusat pergerakan sistem organisasi. Sekeras apa pun upaya faksi non-Anas menggelindingkan isu kongres luar biasa, tanpa restu SBY, hal tersebut hanya akan membentuk gelembung air sabun.

Namun, dalam jangka panjang, pernyataan SBY pelan tapi pasti akan kehilangan koherensi karakterologis (characterological coherency). Hal ini ditandai dengan kian melemahnya kepercayaan publik di level konstituen dan publik eksternal partai terhadap karakter-karakter utama SBY sebagai pemimpin.

Konflik antarfaksi seusai kongres PD tahun lalu mengalami fase ’inkubasi’ saat skandal Nazaruddin terkuak. Perang terbuka pun aktual di media massa karena pengendalian konflik terhalang oleh kepentingan elite PD yang berbeda-beda. Konsolidasi internal tak mampu menyolidkan lagi gerak ritmis para elite sehingga konflik menjadi eskalatif dan terbuka di mana-mana.

Partai juara?

Tak dimungkiri, PD saat ini ibarat sang juara yang kehilangan mahkota. Setelah memenangi Pemilu 2009 dengan meraih 20,85 persen suara pemilih, PD ternyata tak mampu mentransformasikan kemenangannya untuk membuat perubahan nyata.

Jajak pendapat Kompas, Senin (4/7/2011), menunjukkan kepercayaan publik terhadap PD menurun drastis. Jika pemilu dilaksanakan sekarang, hanya 35,6 persen pemilih PD yang berterus terang akan tetap kembali memilihnya. Bahkan 86,8 persen responden yakin partai ini tidak bebas dari korupsi. Mahkota bagi partai pemenang pemilu adalah kepercayaan, kewibawaan, dan kredibilitas. Sebuah partai yang memenangi pemilu tetapi tak lagi punya ketiga hal itu sama saja dengan juara tanpa mahkota.

Komentar Marzuki Alie (Kompas, 12/7/2011) yang menyatakan bahwa keberhasilan PD pada Pemilu 2014 ditentukan tiga pihak, yakni SBY selaku pemimpin pemerintahan, dirinya di DPR, dan Anas dalam mengonsolidasikan partai, menjadi cermin elite PD yang menyederhanakan masalah. Marzuki mungkin lupa, faktor rakyat atau konstituen dalam membesarkan partai. Tanpa riset ilmiah sekalipun teraba bahwa rakyat kini tak hanya gelisah tetapi kecewa atas perkembangan penyelesaian kasus Nazaruddin.

Tak ada pilihan bagi PD selain mengoptimalkan perbaikan-perbaikan ke depan. Pertama, PD harus tegas memecat kader-kader yang terlibat korupsi. Agenda pembersihan para koruptor di tubuh partai seharusnya menjadi agenda utama dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang digelar 23-25 Juli ini.

Kedua, PD harus menunjukkan kebijakan politik untuk menuntaskan kasus yang disorot publik. Misalnya, turut menunjukkan tanggung jawab menghadirkan Nazaruddin di Indonesia. Jika gagal, publik akan selalu menghubungkan tindakan korupsi yang dituduhkan terhadap Nazaruddin dengan partai dan para elite PD lainnya. Sikap tegas juga harus tergambar dalam penyelesaian kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Andi Nurpati. Sangat berisiko bagi PD jika jadi bungker orang-orang bermasalah.

Ketiga, dalam konteks kohesivitas organisasi, perlu penataan ulang dalam proses distribusi dan alokasi sumber daya kader. Selain memiliki operator politik andal yang diperlukan dalam manajemen konflik seperti sekarang, perlu juga memperbanyak kader yang bekerja nyata untuk rakyat di luar masa pemilu.

Gun Gun Heryanto Dosen Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Biaya Mahal Revolusi Negara-negara Arab

Revolusi Arab (”The Arab Spring”) yang dimulai dari Tunisia pada pertengahan Desember 2010 kemudian menjalar ke Mesir dan menimbulkan pergolakan sipil di Bahrain, Suriah, Yaman, serta negara-negara Arab lain, harus dibayar dengan biaya sangat mahal. Musthafa Abd Rahman

Menteri keuangan Jordania, Mohamed Abu Hamur, dalam sebuah konferensi tentang perbankan Arab di Roma, Italia, akhir Juni lalu mengungkapkan, ada dana keras sekitar 500 juta dollar AS yang akhir-akhir ini lari setiap pekan dari negara-negara Arab ke Eropa, AS, dan Asia.

Presiden Suriah Bashar al Assad dalam pidato terakhirnya di Universitas Damaskus pada pertengahan Juni lalu mengingatkan, akan ambruknya perekonomian Suriah jika terus berlanjut aksi unjuk rasa di negara itu.

Kamar dagang dan industri Yaman pada pertengahan Juni lalu juga mengingatkan, akan hancurnya perekonomian negeri itu bila krisis politik terus berlanjut tanpa solusi seperti sekarang ini.

Gubernur bank sentral Tunisia, Mustapha Kemal Nabali, pada awal Mei lalu mengatakan, kondisi ekonomi Tunisia saat ini sangat sulit akibat revolusi di negara itu.

Suriah 

Suriah mengalami kerugian cukup signifikan pada kuartal II tahun 2011 ini, menyusul maraknya aksi unjuk rasa anti-rezim Bashar al Assad pada periode itu. Lembaga keuangan dan pasar modal Suriah berusaha mengontrol volume perdagangan saham di negara itu sehingga tetap berada dalam volume yang normal.

Namun upaya itu gagal, karena sudah telanjur tertanam ketidakpercayaan investor sehingga yang terjadi adalah aksi jual saham secara kolektif dan sedikit sekali ada aksi membeli.

Perbankan Suriah juga mengalami pukulan karena ada penarikan deposito hingga mencapai jumlah satu milliar dollar AS (mendekati Rp 9 triliun) begitu meletus aksi unjuk rasa anti-rezim pada pertengahan Maret lalu atau pada akhir kuartal I tahun ini. Masih belum ada data resmi, berapa jumlah deposito yang hengkang dari perbankan Suriah pada kuartal II tahun 2011 ini.

Kalangan perbankan pun semakin cemas atas dampak dari sanksi Pemerintah AS dan Eropa terhadap para pejabat dan institusi di Suriah.

Sumber kecemasan kalangan perbankan itu adalah jika sanksi tersebut berkembang, dari hanya berbentuk pembekuan rekening dan aset pejabat serta institusi Suriah di Eropa dan AS, ke tindakan pencegahan atau pengontrolan aliran dana dari para pejabat dan institusi yang terkena sanksi itu di jaringan perbankan internasional.

Jika hal itu terjadi maka sama saja memberi sanksi pada perbankan Suriah karena telah membatasi lingkup kerja perbankan Suriah.

Sektor wisata di Suriah mengalami keterpurukan pula. Sektor wisata dikenal merupakan salah satu sumber utama devisa di Suriah. Pemerintah Suriah beberapa tahun terakhir ini berhasil mendapat dana investasi sebanyak 6 miliar dollar AS untuk pembangunan fasilitas wisata dengan target bisa mendatangkan 6 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya.

Namun target itu segera buyar. Kementerian pariwisata Suriah pekan lalu mengungkapkan, tingkat hunian hotel di Suriah pada musim panas ini yang juga dikenal musim wisata mencapai titik nol.

Di Yaman, nilai mata uang riyal mengalami penurunan hingga 20 persen, yakni terparah selama lima tahun terakhir ini. Kini, 1 dollar AS sama dengan 240 riyal Yaman.

Cadangan devisa Yaman juga mengalami penurunan telak dari 8,3 miliar dollar AS pada akhir tahun 2010 hingga hanya 4,1 miliar dollar AS pada akhir Mei lalu. Penurunan tingkat ekspor minyak Yaman akibat peledakan pipa minyak di provinsi Maarib (Yaman Timur) pada bulan April lalu oleh sekelompok bersenjata, membuat negara itu mengalami kerugian 10 juta dollar AS per hari. Kerugian Yaman akibat penyusutan ekspor minyak itu hingga saat ini diperkirakan lebih dari satu miliar dollar AS. Padahal, sektor minyak merupakan 70 persen sumber devisa Yaman.

Penurunan pendapatan devisa dari sektor minyak tersebut membuat anggaran belanja negara itu mengalami defisit hingga 3,75 miliar dollar AS pada tahun ini.

Sektor wisata juga mengalami pukulan telak. Menurut analis wisata asal Yaman, Fatimah al Haribi, sektor wisata mengalami kerugian lebih dari 100 juta dollar AS akibat terhentinya sama sekali aktivitas wisata di negeri itu.

Di Libya, gerakan revolusi yang segera beralih menjadi perang saudara telah menghancurkan perekonomian dan infrastruktur negara itu. Libya yang 95 persen sumber devisanya berasal dari minyak, kini mengalami penurunan nilai investasinya di luar negeri, dan perusahaan asing yang beroperasi di negara itu membekukan aktivitasnya serta memulangkan para pegawainya. Investasi Turki misalnya, mengalami kerugian 15 miliar dollar AS (hampir senilai Rp 13,5 triliun) akibat terhentinya bisnis mereka di Libya.

Di Tunisia, sektor wisata yang merupakan tulang punggung perekonomian negara itu mengalami kerugian signifikan. Arus wisatawan yang datang ke Tunisia tahun ini mengalami penurunan hingga 54 persen, dan pendapatan devisa dari sektor wisata juga merosot hingga 50 persen. Pendapatan devisa dari sektor wisata pada periode dari 1 Januari hingga 10 Mei lalu hanya sekitar 292 juta dollar AS berbanding sekitar 600 juta dollar AS dalam periode yang sama pada tahun lalu.

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.