The Essential Role Of Promotional Products in Politics

Source Asicentral.com

Investing millions in promotional products helped fuel the unexpected rise of Donald Trump and Bernie Sanders – and reinforced promo’s essential role in the race for our nation’s highest office.

Two political outsiders – one a successful businessman, the other a long-time independent – run for office. The former’s presence in the race is regarded as an open act of ego stroking and instant fodder for the media circus. The latter is a virtual unknown among large blocks of voters, and someone so lightly regarded that his main opponent won’t even mention his name. And yet, through concerted marketing efforts that include savvy messaging and a heavy investment in promotional products, both wildly surpass expectations. The businessman is the unexpected party front runner. The now-former independent has become a surprisingly formidable opponent.
Continue reading

Political Marketing itu “Menjual Figur”

Pengamat komunikasi politik Heri Budianto mengatakan bahwa secara general masyarakat kini sudah krisis kepercayaan terhadap partai politik (Parpol). Itu dikarenakan kegagalan Parpol dalam menjalankan kaderisasi yang baik serta banyaknya partai yang terlibat kasus korupsi telah membuat masyarakat lebih memilih ketokohan figur, dan tidak begitu mementingkan profil parpol. “Secara umum masyarakat lebih memilih seorang tokoh figur dibandingkan partai politiknya,” ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan ketokohan figur telah “memanjakan” partai sejak era reformasi bergulir. Contoh ada Almarhum Gus Dur di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meski dia sudah tidak ada tapi figur atau tokohnya masih melekat hingga sekarang. Ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai Demokrat, dan masih banyak lagi tokoh atau figur yang membawa parpol mampu menarik massa. “Fenomena ketokohan memang mengemuka pascareformasi dan ketika sistem demokrasi kita terapkan. Dan itu mampu membawa massa dalam partainya,” imbuhnya.

Continue reading

Marketing Politik, “Berdagang” Ikon

Belakangan ini muncul beberapa partai politik baru, diantaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Damai dan Aman, serta Partai Priboemi. Sepertinya, hasrat mendirikan parpol tetap menyala setelah satu setengah dekade Reformasi 1998. Bagaimana prospek sekaligus tantangan yang mereka hadapi?

Melihat hal itu, Pakar Manajemen dan ?Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia?, Rhenald Kasali mengatakan, jika kita ingin mengetahui seberapa besar tim sukses atau tim marketing dari partai politik (parpol) bisa menjual “ikonnya” dalam pilpres atau pilkada, itu bisa lihat dari seberapa besar tokoh tersebut mendapatkan simpati dari masyarakat bawah atau grass root. Pasalnya hingga kini itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari cara marketing politik dewasa ini. “Masyarakat saat ini menginginkan pemimpin yang tegas, bersih, sederhana dan cakap dalam mengatasi berbagai macam masalah yang dihadapi bangsa ini. Pada dasarnya masyarakat sudah cerdas dalam memilih. Mereka ingin adanya perubahan,” ujar Rhenald saat dihubungi NERACA, Selasa.

Continue reading

Biaya Politik Tinggi untuk Citra Seolah-olah

Kemenangan Barack Obama dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008 menginspirasi banyak pihak. Salah satunya, Trimedya Panjaitan, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

”Saat itu, saya terinspirasi gaya kampanye Obama yang menggunakan berbagai media, terutama media sosial. Dia juga memiliki tim kampanye profesional yang melekat ke dirinya,” kenang Trimedya beberapa waktu lalu.

Trimedya yang berniat kembali duduk di DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II lantas menggunakan konsultan kampanye. Saat itu, banyak lembaga survei menawarkan jasa. Kontrak kerja senilai Rp 1 miliar ditandatanganinya.
Continue reading

Kualitas Politisi tidak Terkait Sistem Pemilu

JAKARTA–MICOM: Perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup dinilai tidak akan memperbaiki kualitas politisi yang terpilih di parlemen kelak. Karena akar persoalannya adalah mekanisme rekruitmen kader yang dilakukan partai politik.

“Akar persoalannya ada di parpol. Ketika sistem dikembalikan ke tertutup dengan parpol yang menentukan, pertanyaannya apa parpol menjamin orang yang tidak punya duit bisa masuk? Apa menjamin yang masuk bukan keluarga atau orang terkenal? Ini persoalannya,” kata Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi dan evaluasi akhir tahun bertema Menjemput Pemilu Mandiri di Jakarta, Kamis (29/12).

Karena itulah, untuk membenahi kualitas kader di parlemen yang harus diperbaiki adalah mekanisme rekrutmen kader oleh partai politik. “Parpol mesti didorong dan dipaksa agar bertanggungjawab untuk memperbaiki kualitas dan integritas kader. Jadi saat pemilu masyarakat disuguhkan bahan dasar yang bagus oleh parpol.”

Yang harus menjadi konsentrasi fraksi-fraksi di DPR saat ini, sambung dia, seharusnya bukan sistem pemilu tetapi bagaimana mendorong agar masyarakat tidak apatis terhadap pelaksanaan pemilu. (Wta/OL-2)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Mekanisme Rekruitmen Calon Kepala Daerah Dievaluasi

BANDUNG–MICOM: Semangat kader PDIP untuk berkompetisi mengisi jabatan kepala daerah dinilai makin menurun. Yang mengemuka saat ini justru pengusulan bakal calon berdasarkan kekerabatan.

Poin itu menjadi koreksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberi pengarahan tertutup pada DPD PDIP Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Steering Comittee Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Andreas Hugo Pariera yang ditemui di sela-sela pelaksanaan Rakernas PDIP di Bandung.

“Salah satu poin yang dijelaskan ibu adalah bagaimana menghadapi pemilu kada ke depan. Ada kecenderungan terjadi penurunan semangat dari kader PDIP yang dikenal bergotong-royong dan bekerja keras. Padahal semangat ini harus dibangun kalau mau memenangkan pemilu kada,” ujarnya.

DPD Jawa Barat mendapat pengarahan khusus, kata dia, karena sebagai persiapan pemilu kada yang akan segera tiba. Jabar menjadi kunci memperkokoh posisi PDIP di daerah.

Pada pertemuan itu juga disebutkan, agar yang diusung sebagai bakal calon adalah kader murni PDIP. Selain itu, pengusulan juga akan dilakukan melalui mekanisme penjaringan yang lebih ketat.

“Kritik KKN pada rekruitmen pengusulan calon harus dipotong habis. Kita mencari orang yang punya kapabilitas. Salah satunya dengan psikotes. Ketika merekrut dan menyeleksi dengan benar, maka kemungkinan menang cukup tinggi,” imbuh Andreas

Dalam pengarahan itu, Andreas menuturkan, Megawati mengkritik para ketua partai di daerah, yang memangku jabatan terlalu lama.

“Ada yang dua bahkan empat periode, ada yang sudah menjadi bupati. Ini harus kita koreksi,” pungkas Andreas. (Wta/OL-12)

Source : Media Indonesia