Mengapa Sebagian Kantor Pemerintah AS Ditutup?

Ilustrasi | SHUTTERSTOCK

WASHINGTON, KOMPAS.com – Pemerintah Amerika Serikat mulai melakukan penutupan sebagian kantor setelah Partai Republik menolak menyepakati anggaran dengan mengatakan mereka baru sepakat bila reformasi kesehatan Presiden Obama ditunda.

Kebuntuan ini terjadi setelah dua majelis di Kongres gagal menyepakati anggaran baru. Lebih dari 700.000 pegawai pemerintah federal menghadapi cuti tanpa jaminan dan tidak jelas kapan akan mendapatkan gaji lagi.
Presiden Obama memperingatkan penutupan akan memiliki “dampak ekonomi langsung kepada rakyat” dan menyebabkan upaya pemulihan ekonomi menghadapi risiko.
Continue reading

“Shutdown” Amerika: Proses Politik yang Menutup Taman Nasional dan Fasilitas Kesehatan


Pengumuman penutupan layanan di Taman Nasional Yosemite, Washington, Amerika, menyusul “shutdown” layanan pemerintah Amerika karena berlarutnya pembahasan anggaran di parlemen. Gambar diambil Selasa (1/10/2013). | SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

WASHINGTON, KOMPAS.com – Sebagian besar layanan publik Pemerintah Amerika Serikat, berhenti, Selasa (1/10/2013), karena perdebatan tak berujung antara kubu Republik dan Demokrat. Mereka pun saling menyalahkan sebagai penyebab penutupan layanan badan federal, taman nasional, dan fasilitas di seantero negeri. Bagaimana latar, dampak, dan tarik ulurnya?

Masih tak cukup dengan berhentinya layanan pemerintah, pemimpin dari kedua kubu malah menyatakan “shutdown” layanan pemerintah yang Rabu (2/10/2013) memasuki hari kedua, bisa berlangsung berpekan-pekan. Bahkan, penghentian layanan juga dapat berlanjut bila Kongres menolak menaikkan plafon utang yang dapat diambil pemerintah. Jika pengajuan plafon utang itu ditolak, utang-utang Amerika akan gagal bayar alias default pada pertengahan Oktober 2013.
Continue reading

Bila Kepuasan Publik dan Citra Politisi Turun

Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terbaru menyebutkan bahwa dalam enam tahun terakhir tingkat kepuasan publik atas citra politisi menurun 21 persen.

JIKA Anda ingin terjun ke dunia politik, untuk sementara lebih berhati-hatilah. Maklum, nilai jual dan pasaran para politisi di negeri ini sedang mengalami penurunan. Tak tanggung, hingga 21 persen. Itu sudah termasuk tingkat kepuasaan publik sejak enam tahun terakhir.

Penurunan tersebut dari 44,2 persen pada September 2005 menjadi 23,4 persen pada September 2011, kata peneliti LSI Network, Ardian Sopa kepada pers di Jakarta, Minggu. Survei LSI dilakukan pada 5-10 September 2011, menggunakan metode “multistage random sampling”, berupa wawancara dan tatap muka responden dengan kuesioner, jumlah responden 1.200 orang dari 33 provinsi, serta tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.

Ardian menjelaskan, hasil survei yang menanyakan penilaian kinerja politisi (anggota dan pengurus parpol, pimpinan lembaga politik) itu yang menyatakan baik/sangat baik hanya 23,4 persen responden. “Sedangkan responden menyatakan buruk/sangat buruk sebanyak 51,3 persen dan tidak menjawab 25,3 persen,” katanya.

Survei itu juga menyatakan, responden yang menyatakan politisi saat ini lebih baik dibandingkan politisi era orde baru hanya 12,9 persen, sedangkan yang menyatakan politisi era Orde Baru lebih baik dibandingkan politisi saat ini sebesar 31,9 persen.

Di samping itu, survei juga menunjukkan, masyarakat yang berpendidikan tinggi (mahasiswa, lulusan S1,S2, S3), menyatakan politisi bekerja dengan baik sebesar 18,4 persen atau lebih sedikit dibandingkan responden yang berpendidikan menengah dan rendah (SMU ke bawah) yang menyatakan baik diatas 24 persen.

Survei itu menyebutkan bahwa responden di perkotaan yang menyatakan baik atas kinerja politisi saat ini 19,6 persen dan yang menyatakan buruk sebanyak 52,9 persen, sedang di desa yang menyatakan baik sebanyak 26,6 persen dan yang menyatakan buruk 44,7 persen. “Hal ini karena warga di kota lebih punya akses informasi dalam mengikuti perkembangan kinerja pemerintahan,” kata Ardian.

Ardian menjelaskan, ada tiga alasan yang menyebabkan citra politisi menurun, yaitu alasan pertama banyaknya politisi diproses oleh aparat penegak hukum karena kasus korupsi selama enam tahun tahun terakhir, antara lain terdapat 125 kepala daerah dan 19 anggota DPR dan mantan anggota DPR. “Jumlah politisi yang ditahan pada era Reformasi jauh lebih banyak dibandingkan pada era Orde Baru, Orde Lama dan bakan di era pergerakan kemerdekaan,” katanya.

Alasan kedua dugaan tampilnya “pemain baru” yang kuat dalam indikasi dugaan korupsi di lembaga legislatif. Alasan ketiga, yaitu perkembangan media sosial selama enam tahun terakhir yang pesat (twitter, facebook, BBgroup, milis online) yang mengakibatkan berita negatif mengenai politisi cepat sekali meluas.

Ardian menambahkan, LSI merekomendasikan sejumlah hal untuk menaikkan citra politisi, yaitu masyarakat dan pers harus bersatu agar mendorong KPK untuk membogkar segala bentuk kejahatan korupsi sampai tuntas.

LSI juga meminta jajaran partai politik agar memperketat dalam proses perekrutan calon pengurus partai, calon anggota DPR/DPRD I dan DPRD II dan calon kepala daerah.***

Source : modusaceh.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Mengocok Ulang Kabinet

Bulan ini adalah saat yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memantapkan budi dan meneguhkan tekad (anteping budi lan kencenging tekad). Kabinet Indonesia Bersatu II harus segera dikocok ulang.

Nama-nama menteri yang selama ini menjadi pembicaraan publik, terutama yang terkait dengan isu korupsi dan selingkuh serta berkinerja buruk, sebaiknya digeser. Langkah ini memang belum tentu memperbaiki kinerja pemerintah secara keseluruhan. Akan tetapi, setidaknya perombakan kabinet tersebut akan menyadarkan rakyat bahwa sejatinya pemerintah tetap hadir dan bekerja selama 24 jam. Pergantian menteri adalah lonceng untuk membangkitkan ingatan publik tersebut.

Selain itu, pergantian menteri juga menjadi penanda bahwa dalam sebuah jabatan publik melekat padanya tanggung jawab yang harus dimuliakannya (noblesse oblige). Di sini, kemuliaan tidak hanya untuk diri pribadi, tetapi juga untuk menjaga kehormatan Presiden dan kepercayaan rakyat. Singkatnya, menjadi menteri bukanlah untuk sekadar menikmati taman kekuasaan sambil makan enak, berpakaian perlente, dan bermobil mewah. Menjadi menteri adalah berpeluh untuk rakyat.

Rakyat terlebih dahulu

Saya tidak tahu pasti apakah para menteri sadar bahwa, ketika mendapatkan posisi itu, mereka juga harus menjaga nama baik Presiden. Dugaan penulis, mereka tidak menyadari itu.

Seluruh rongga kegembiraan dalam tubuh mereka mungkin hanya diisi oleh bayangan kehormatan dan hak-hak istimewa yang akan diperoleh. Jangan-jangan kepala mereka pun masih kosong. Belum ada konsep sama sekali.

Jika hipotesis di atas terbukti, andalan para menteri itu sebenarnya tak lebih dari partai politik yang menjadi cangkangnya. Dengan istilah lain, sumber daya yang dimiliki bukan bertumpukan pada kekuatan nalar dan keterpelajaran, melainkan pada partai politik.

Berlandaskan asumsi itu, tidak ada pilihan lain bagi Presiden kecuali menempatkan rakyat terlebih dahulu. Dalam sejarah politik dan kehidupan, realitas obyektifnya memang demikian.

Dibandingkan dengan negara, presiden, menteri, gubernur, dan anggota parlemen, maka rakyat memang ada terlebih dahulu. Karena rakyatlah semua institusi itu terlahir. Oleh sebab itu, Presiden tidak perlu terlalu kalkulatif dalam melakukan langkah-langkah politik, apalagi kalau hanya untuk mengocok ulang kabinet.

Atas nama rakyat, kontestasi di parlemen bisa diabaikan. Adalah benar bahwa tidak mudah bagi pemerintah menghadapi parlemen ketika kursi Partai Demokrat hanya sekitar 27 persen.

Akan tetapi, kekhawatiran pemerintah bahwa parlemen akan berubah menjadi ladang pembantaian apabila Presiden memaksakan kebijakannya sesungguhnya lebih merupakan bayangan semu. Singkatnya, mengganti menteri dan menerapkan kebijakan cukup dengan anteping budi lan kencenging tekad.

Fenomena itu mirip dengan ketakutan pemerintah terhadap manuver partai-partai mitra koalisi yang dahulu acap mengancam mau keluar dari sekretariat bersama (sekber). Padahal, dengan kalkulasi rasional sederhana saja, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka tidak akan berani melakukan hal itu.

Sekali sebuah partai politik keluar dari lingkaran kekuasaan, penetrasi ke para pendukung secara otomatis terhambat, jika tidak boleh disebut terhenti. Jadi, tidak logis apabila partai yang sejauh ini orientasinya sekadar mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, dan bukan bernegara, tiba-tiba mengambil sikap yang diametral dari syahwat politiknya itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden tidak perlu ragu untuk segera melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kontroversial dan berkinerja biasa-biasa saja. Mereka tidak menjaga kehormatan Presiden dan kemuliaan rakyat.

Dalam konteks ini, prinsip praduga tidak bersalah yang menjadi keutamaan penegakan hukum sebenarnya tidak begitu diperlukan di ranah politik. Maksudnya, terlepas dari terbukti bersalah atau tidak, sejak isu negatif sudah menebar ke ranah publik, Presiden bisa langsung mengambil tindakan terhadap politisi tersebut. Tentu akan lebih terhormat jika politisi itu mengundurkan diri.

Selain itu, reshuffle itu juga bukan sekadar perwujudan dari hak prerogatif presiden, melainkan sebagai bukti konkret bahwa secara sadar Presiden SBY mendahulukan kepentingan rakyat, yang eksistensinya memang ada terlebih dahulu dibandingkan dengan institusi-institusi politik.

Untuk semua pembelaan demi peningkatan perikehidupan rakyat itu, hampir seperti sebuah kutukan, Presiden secara otomatis akan memasuki lorong kesepian yang panjang dan sangat senyap. Ia kemudian akan menjadi dirinya sendiri.

Membalik segitiga

Perasaan diliputi kesepian yang dalam tersebut terjadi karena posisi presiden menuntut tanggung jawab yang begitu personal, terutama berkenaan dengan keputusan-keputusan besar yang harus diambilnya. Mengocok ulang menteri, misalnya, harus tega menyingkirkan kawan-kawan sendiri.

Akan tetapi, hal itu harus dilakukan demi kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, SBY harus bisa berdamai dengan diri sendiri.

SBY sebaiknya juga segera membalik manajemen pemerintahannya. Selama ini, manajemen kepemimpinannya adalah model segitiga normal. Presiden berada di puncak segitiga dan menjadi sasaran tembak terus.

Sementara itu, para menteri yang menempati sisi bawah dari segitiga kekuasaan itu hanya melemparkan semua masalah ke pucuk piramida (presiden). Singkatnya, para menteri menikmati kekuasaan, sedangkan risiko dan tanggung jawab dipikul oleh SBY.

Manajemen kepemimpinan itu harus dibalik. Pucuk piramida harus berada di bawah. Biar para menteri yang di atas. Biar mereka bicara, memikul risiko, dan bertanggung jawab. Presiden hanya tampil apabila keadaan genting.

SOEGENG SARJADI Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.