SBY, Anas, dan Problem Demokrat

Meski Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah bicara terkait dugaan suap dan korupsi yang melibatkan beberapa kader partai, status mutakhir partai segitiga biru itu tampaknya belum berubah. Simfoni ”hening” sejenak yang muncul ternyata tak mampu meredam gejolak internal. Mengapa?

Pada mulanya para pengurus dan kader Partai Demokrat di pusat dan daerah agak tenang setelah akhirnya SBY bicara. Namun, pernyataan SBY bahwa tidak ada penonaktifan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Dewan Pemimpin Pusat Partai Demokrat masih terus terngiang-ngiang di telinga para pengurus dan kader. Pasalnya, jika harus menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, yang bakal menggantung bukan hanya nasib sang ”Ketua Besar”, melainkan juga popularitas dan elektabilitas Demokrat pada Pemilu 2014.

Apalagi, KPK tidak hanya menyidik kasus pembangunan wisma atlet yang telah mengantarkan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Cemokrat, menjadi terdakwa dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal Angelina Sondakh menjadi tersangka, tetapi juga perkara dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga terpusat di Hambalang, Bogor.

Itu artinya, jika Anas bisa lolos dari kasus wisma atlet, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam itu belum tentu lolos dalam perkara Hambalang. Karena itu, meski dari luar tampak tenang, para pengurus dan kader Demokrat sebenarnya semakin gelisah sesudah konferensi pers SBY.

Tatkala soal status Anas masih diperdebatkan, kegelisahan baru muncul di jeroan Demokrat terkait status Angelina Sondakh dalam partai. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, DPP Demokrat melalui fraksinya di DPR merotasi keanggotaan Angie dari Komisi X (bidang pendidikan, pariwisata, dan olahraga) ke Komisi VIII (agama, sosial, perempuan) kemudian ke Komisi III (hukum) DPR.

Pemindahan itu ternyata menimbulkan kemarahan SBY sehingga Puteri Indonesia 2001 itu pun dikembalikan lagi ke Komisi X. Diakui atau tidak, tarik-menarik kursi Angie ini adalah refleksi adanya ”ketegangan” dalam relasi antara SBY selaku Ketua Dewan Pembina dan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di atas partai

Beberapa hasil survei publik yang mengindikasikan merosotnya popularitas Demokrat di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan ditengarai merupakan sumber kegelisahan internal Demokrat. Penyebab kemerosotan itu bisa jadi adalah dugaan keterlibatan sejumlah kader Demokrat dalam perkara suap dan korupsi yang didakwakan kepada Nazaruddin.

Belakangan sejumlah kader partai di daerah membuka adanya indikasi politik uang di balik pemilihan ketua umum dalam Kongres Bandung. Realitas yang mencemaskan ini semestinya bisa menjadi dasar bagi SBY untuk meminta Anas mundur atau nonaktif sementara dari kepemimpinan Demokrat.

Namun, harapan tak bersuara dari jajaran Demokrat itu tampaknya tak menggoyahkan SBY untuk tetap mempertahankan Anas. Ada beberapa kemungkinan mengapa sang pendiri menolak desakan bisu pelengseran Anas.

Pertama, secara faktual Anas terpilih secara absah melalui Kongres Bandung (2010) dan terus merawat basis dukungannya di sejumlah daerah. Kedua, SBY mencoba konsisten dengan posisinya selama ini untuk tak mencampuradukkan perkara hukum dan persoalan politik sehingga apa boleh buat, nasib Anas harus menunggu proses hukum di KPK. Ketiga, Demokrat tampaknya belum memiliki mekanisme internal yang memungkinkan SBY, baik sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, maupun Ketua Dewan Kehormatan, menonaktifkan Anas.

Di sisi lain, tak seorang pun yang berani terang-terangan menggugat keputusan SBY. Pasalnya, SBY bukan sekadar pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai, melainkan juga figur sen- tral yang berada ”di atas” partainya. Seperti diakui para deklarator dan pengurus, SBY adalah satu-satunya sosok pemersatu dan bahkan personifikasi partai yang diharapkan dapat menyelamatkan Demokrat dari kebangkrutan.

Persaingan legitimasi

Upaya pemindahan kursi Angelina jelas bukanlah ”rotasi biasa” seperti pembelaan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Bagaimanapun fraksi politik di DPR, per definisi, adalah kepanjangan tangan (DPP) partai. Karena itu, rotasi Angie yang akhirnya gagal tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai upaya Anas menyelamatkan sang ”Putri”, tetapi juga merupakan ”perlawanan” terhadap lembaga Dewan Kehormatan yang sebelumnya telah merekomendasikan pemecatan Angie sebagai Wakil Sekjen.

Kemarahan SBY timbul karena DPP lebih sibuk mengurusi rotasi Angie ketimbang menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan untuk memberhentikan Angie dari jabatan wakil sekjen.

Persaingan legitimasi antara Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Demokrat ini jelas tidak menguntungkan Demokrat dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini dijaga oleh SBY melalui sejumlah klaim prestasi pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, menjaga stabilitas moneter, meningkatkan cadangan devisa, dan mengurangi proporsi utang terhadap total produk domestik bruto negara kita yang terus meningkat. Jika Demokrat terus terpenjara oleh ketidakjelasan status hukum Anas, sementara pada saat yang sama publik telanjur memvonisnya ”bersalah”, tak mustahil popularitas partai akan terus anjlok hingga menjelang saat-saat persiapan Pemilu 2014.

Karena itu, satu-satunya pilihan bagi Anas untuk menyelamatkan Demokrat adalah mengembalikan mandat kongres dengan cara mundur sementara dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat memang belum mengatur soal ini. Namun, jika Demokrat menyelenggarakan kongres luar biasa seperti dimungkinkan oleh Pasal 100 AD/ART, antara lain, atas permintaan Majelis Tinggi Partai, bisa jadi lebih berisiko dibandingkan dengan jika Anas mundur sementara secara ksatria dari posisi ketua umum.

Friksi internal partai yang saat ini relatif tak tampak di permukaan justru bisa ”meledak” dan jadi bumerang bagi upaya konsolidasi partai jika kongres luar biasa jadi pilihan Demokrat.

Sebagai figur sentral partai yang juga menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai, institusi tertinggi partai di bawah kongres, SBY sebenarnya bisa mendesak Anas mundur sementara dari posisinya sebelum Demokrat benar-benar bangkrut secara politik akibat skandal korupsi wisma atlet. Hanya saja, pertanyaannya, apakah masih ada ruang komunikasi antara SBY dan Anas, jangan-jangan kalangan internal Demokrat pun tak bisa menjawabnya.

Karena itu, pelajaran amat berharga yang bisa dipetik dari problem internal Partai Demokrat adalah betapa sulit mengelola dan menggunakan kekuasaan secara benar dan bertanggung jawab. Para politisi kita bisa berkoar tentang pemerintahan yang bersih ataupun pemberantasan korupsi. Para elite parpol juga bisa berdusta, membohongi diri sendiri, publik, ataupun pengadilan. Mereka acapkali alpa, di luar pengadilan Tuhan, rakyat yang terdustai sesungguhnya memiliki mekanisme ”peradilan” sendiri yang bisa lebih menyakitkan dibandingkan dengan lembaga peradilan formal.

SYAMSUDDIN HARIS Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Source : Kompas.com

Bola Api Turbulensi Partai Demokrat

Tidak berlebihan kalau dikatakan kedigdayaan Partai Demokrat seakan mampu menundukkan kemustahilan. Sebagai parpol yang berumur di bawah lima tahun, pengurusnya belum lengkap, dan mesin partai belum bekerja penuh, Partai Demokrat mampu merebut hati pemilih sehingga mendapatkan dukungan 7 persen dalam pemilu legislatif tahun 2004. Bahkan, lima tahun kemudian kemenangannya hampir 300 persen dari pemilu sebelumnya. Kemampuan melawan anomali dan mengalahkan kemuskilan tersebut adalah daya tarik pendiri, penggagas, sekaligus Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono. Ia tokoh populis yang berkat perilaku yang amat santun berhasil memesona rakyat sehingga pemilih percaya kepada janji-janjinya.

Publik semakin kepincut karena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyatakan dengan tegas sanggup menjadi panglima perang melawan kejahatan luar biasa yang disebut korupsi. Citra sebagai partai yang memusuhi korupsi masih melekat di pelupuk mata publik melalui akting beberapa kader terbaik di televisi, seperti Anas Urbaningrum, Ibas, Andi Mallarengeng, dan Angelina Sondakh, yang dengan lantang mengucapkan kata-kata: ”nyatakan tidak terhadap korupsi”. Suara itu masih terngiang di telinga masyarakat. Partai Demokrat dengan SBY-nya menjadi darling-nya publik.

Namun, ternyata citra dan reputasi bukanlah kenyataan. Imaji dan fantasi hanya bayang-bayang. Mereka itu bukan hakiki yang mempunyai watak. Politik tanpa karakter serta hanya mengandalkan sensasi dan eksploitasi daya tarik ilusi dan mimpi ternyata tidak tahan uji. Kasus dugaan korupsi wisma atlet yang melibatkan secara langsung kader-kader penting Partai Demokrat, dan kemungkinan besar juga melibatkan kader-kader partai lain, telah merontokkan reputasi yang dibangun atas dasar fiksi.

Pamor Partai Demokrat pudar dan buram. Berbagai survei menunjukkan tingkat popularitas partai ini (bahkan mungkin tingkat elektabilitasnya kalau dilakukan pemilu saat ini) merosot dari sekitar 20 persen menjadi lebih kurang 13-14 persen saja. Kemelut partai ini tentu akan dimanfaatkan partai lain. Namun, tidak sesederhana itu mengingat kredibilitas parpol kompetitor tak lebih baik daripada Partai Demokrat. Tak ada jaminan pemilih partai ini akan lari ke partai lain. Kemungkinan mereka justru tidak memilih.

Sejalan dengan merosotnya pamor Partai Demokrat, meluncur pula gengsi dan reputasi SBY. Bukan disebabkan pudarnya partai ini, melainkan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Popularitas SBY meluncur dari sekitar 60 persen menjadi 50 persen. Memang tidak sedramatis kemerosotan partai, tetapi hal itu juga menunjukkan kegagalan pemerintahan memenuhi harapan publik.

Rakyat bersuara dengan nyaring meskipun letih bahwa peran negara nyaris nihil, negara autopilot, dan ungkapan sejenis yang menunjukkan rakyat sangat kecewa dengan kinerja pemerintah. Namun, yang menyedihkan, tiada tanda-tanda negara mempunyai niat sungguh-sungguh mengelola kekuasaan yang dipercayakan rakyat secara amanah.

Oleh karena itu, tanggung jawab SBY dalam mengatasi gonjang-ganjing Partai Demokrat tidak cukup hanya berkisar menyelamatkan partai atau secara lebih sempit terfokus kepada nasib ketua umum. Urusan Anas Urbaningrum bagi SBY seharusnya sangat sederhana. SBY sebagai pemimpin beberapa lembaga internal Partai Demokrat, seperti Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pembina, kapan saja dapat dengan mudah menentukan nasib Anas. Melalui institusi-institusi tersebut, SBY dapat secara elegan mengundurkan ketua umum tanpa dituduh sewenang-wenang oleh pendukung Anas. Namun, dengan syarat, SBY harus adil, tegas, dan bermartabat. Siapa pun yang melanggar etik dan hukum harus ditindak.

Kemelut Partai Demokrat kali ini tidak dapat diatasi dengan manuver taktikal dan kutak-kutik politik. Langkah itu hanya cara mengakali kematian partai yang hasilnya akan sia-sia.

Namun, isu yang jauh lebih serius dan mencemaskan yang dipicu oleh dugaan skandal korupsi wisma atlet tidak hanya mengakibatkan kredibilitas lembaga negara dan politik semakin merosot, tetapi juga dapat dipastikan kepercayaan publik terhadap demokrasi bertambah melorot. Tertib politik yang secara intrinsik mengandung nilai-nilai peradaban akan ditinggalkan publik.

Kegagalan pemerintahan yang demokratis dapat dipastikan. Mereka yang semula yakin dan bahkan mati-matian mempertahankan demokrasi akan semakin berkurang. Akibat yang membuat miris, masyarakat akan memilih tatanan politik lain yang dianggap dapat memenuhi harapan publik. Padahal, pilihan hanya satu: kembalinya sistem otoritarian atau anarki sosial. Pilihan yang mematikan.

Skenario akan semakin apokaliptik karena merebaknya berbagai konflik vertikal dan horizontal telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bersama. Peristiwa itu juga mengungkapkan kenyataan merosotnya tingkat saling percaya sesama warga. Modal sosial yang semula dapat dijadikan bantalan perubahan transformasi akhir-akhir ini tergerus oleh reformasi yang disesatkan elite politik.

Oleh karena itu, dalam mengelola musibah Partai Demokrat, SBY diharapkan dapat melakukannya dengan perspektif kepentingan bangsa dan negara. Membiarkan kemelut Partai Demokrat menjadi bola api liar sama saja dengan membumihanguskan demokrasi di Indonesia.

J Kristiadi Peneliti Senior CSIS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

SBY Akui Dukungan Menurun

Bogor, Kompas – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, kasus dugaan korupsi yang menjerat sejumlah kadernya menimbulkan ekses menurunnya dukungan publik terhadap Demokrat. Ada desakan dari kader di daerah yang menginginkan pembersihan internal.

”Dukungan publik terhadap Partai Demokrat menurun. Itu fakta, itu realitas. Saya lebih bagus mengakui semua itu sebagai realitas yang dihadapi Partai Demokrat,” kata Yudhoyono seusai menerima sembilan pendiri dan deklarator, Minggu (5/2), di kediaman pribadinya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.

Pendiri dan deklarator yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ventje Rumangkang, Sutan Bhatoegana, Irzan Tandjung, Tata Mustakim, Denny Sutan, Markus Selano, Husein Abdul Aziz, Reza Ali, dan Rizald Max Rompas.

Selain menyampaikan keprihatinan atas perilaku sejumlah kader partai yang dinilai menyimpang dari garis politik partai, mereka juga merekomendasikan Yudhoyono untuk turun tangan membenahi dan menyelamatkan Demokrat ke depan. Hal serupa menjadi rekomendasi sejumlah pimpinan partai di daerah.

Yudhoyono memberikan pemahaman kepada para kader bahwa inti persoalan yang dihadapi Demokrat adalah pelanggaran hukum oleh sejumlah kader Demokrat. Ia menegaskan, dugaan korupsi yang dilakukan kader itu bukan garis kebijakan partai.

”Semua kader PD harus memahami situasi dan masalah yang sebenarnya. Jangan dipindahkan masalah ini, jangan digeser isu ini seolah-olah ada konflik di internal PD,” katanya.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Januari-Februari 2012, yang dirilis Minggu, juga memperlihatkan dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat yang terus menurun. Pada Januari 2011, Partai Demokrat masih mendapat dukungan 20,5 persen responden. Pada Juni, dukungan turun menjadi 15,5 persen dan Oktober 16,5 persen.

Pada survei terakhir, Januari-Februari 2012, dukungan itu kembali turun menjadi 13,7 persen. Setidaknya, dari 1.200 responden yang berasal dari 33 provinsi, 13,7 persen saja yang masih memilih Demokrat.

”Saat ditanya, jika pemilu diadakan hari ini, partai mana yang dipilih, hanya 13,7 persen responden yang memilih Demokrat,” kata Barkah Pattimahu, peneliti LSI. Partai Demokrat di posisi ketiga setelah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

LSI menengarai, kasus suap proyek wisma atlet SEA Games menjadi pemicu turunnya dukungan masyarakat. Apalagi saat ini semakin banyak masyarakat yang mengetahui skandal suap wisma atlet.

Jika pada Juni 2011 hanya 41 persen responden yang tahu suap wisma atlet, kini 62,6 persen responden mengetahuinya. Bukan hanya itu, masyarakat yang meyakini petinggi Partai Demokrat terlibat juga semakin banyak (57,8 persen).

Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memang menjadi terdakwa kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di Palembang. Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga menjadikan anggota Badan Anggaran DPR Fraksi PD, Angelina Sondakh, sebagai tersangka. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum serta dua anggota Fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir dan Mahyuddin, juga disebut-sebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Terkait persoalan hukum itu, menurut Yudhoyono, Demokrat menginginkan agar proses hukum di KPK itu benar-benar selesai dan tuntas.

Keterlibatan Anas

Khusus mengenai Anas Urbaningrum yang disebut-sebut dalam kasus itu, Yudhoyono memilih menunggu tuntasnya proses hukum. Sepanjang belum ada keputusan hukum yang tengah berjalan di KPK, ia tidak akan mengambil keputusan terhadap Anas, termasuk penonaktifan sebagai ketua umum.

”Saya menghormati, saya menunggu tuntasnya proses hukum itu,” kata Yudhoyono.

”Tidak ada penonaktifan Saudara Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum PD. Mengapa? Karena proses hukum di KPK masih berjalan. Kita pegang asas praduga tak bersalah. Kita tak bisa mendahului KPK,” ujarnya.

Dalam beberapa kesempatan, Anas menyatakan tidak bersalah dan tidak terlibat dalam semua dugaan korupsi ataupun politik uang. ”Saya pegang teguh pernyataan itu kecuali KPK berkata lain,” kata Yudhoyono.

Terhadap kader lain yang menjadi tersangka, Yudhoyono meminta agar mereka menghormati proses hukum. Di sisi lain, ia memastikan kader yang menjadi tersangka akan diberhentikan dari partai. Ia juga akan memberikan sanksi kepada kader yang melanggar kode etik partai.

Terkait kemelut internal yang makin menurunkan dukungan publik itu, menurut Yudhoyono, tidak boleh dibiarkan. Ia menyerukan kepada Ketua Umum, DPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan pimpinan Partai Demokrat di daerah untuk aktif memberikan penjelasan kepada kader dan publik tentang masalah sebenarnya. ”Jelaskan, jangan pasif, jangan tiarap, atas dasar fakta, atas dasar apa yang berlangsung di KPK,” katanya.

”Kader PD harus berani menghadapi dan melawan upaya yang sangat berlebihan untuk menghancurkan PD yang tanpa dilandasi logika dan fakta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak suka mengatakan ini, tetapi setahun terakhir ini saya harus memberikan penguatan dan semangat kepada kader partai. Hadapi, jangan mengelak, jangan lari, jangan tiarap. Kebenaran adalah kebenaran, fakta adalah fakta,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga meminta kader Demokrat untuk tetap tenang serta tak mudah dipengaruhi dan diagitasi. Ia meminta keutuhan partai tetap dijaga.

Yudhoyono juga menyerukan agar kader Demokrat mencegah dan menghindari godaan untuk melakukan korupsi. ”Saya masih mendengar satu-dua kader yang melakukan perbuatan tidak terpuji di daerah. Begitu itu terbukti, akan saya tindak tegas,” katanya.

Di Yogyakarta, Anas Urbaningrum optimistis semua dewan pimpinan daerah masih sepakat mendukung dirinya. Menurut Anas, tidak ada DPD yang mengusulkan penonaktifan dirinya.

Mengenai Angelina Sondakh, Anas mengatakan, proses hukum sebaiknya tidak banyak dikomentari agar nanti tidak muncul opini-opini. (WHY/NTA/ABK)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kepuasan Masyarakat Turun

Jakarta, Kompas – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus turun dalam dua tahun terakhir. Selain ketakpuasan dalam bidang ekonomi, penurunan ini terutama juga disebabkan kinerja presiden dalam pemberantasan korupsi.

”Sekitar 61,8 persen responden tak puas dengan kinerja Presiden dalam pemberantasan korupsi,” kata Widdi Aswindi, Direktur Eksekutif Jaringan Suara Indonesia (JSI), Minggu (23/10), di Jakarta.

Hal itu dikatakan Widdi saat memaparkan hasil survei lembaganya yang dilakukan 10-15 Oktober 2011. Survei dengan 1.200 responden ini dilakukan dengan teknik multistage random sampling dan memiliki margin of error (ambang kesalahan) 2,9 persen.

Dalam survei ini, JSI mencatat, tingkat kepuasan terhadap Presiden Yudhoyono pada Oktober 2011 sebesar 53,2 persen. Padahal, Lembaga Survei Indonesia mencatat, tingkat kepuasan terhadap Yudhoyono pada Januari 2010 mencapai 70 persen. Lingkaran Survei Indonesia juga mencatat penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, yaitu dari 63,1 persen pada Januari 2010 menjadi 46,2 persen pada Oktober 2011 (Kompas, 17/10).

Tingginya ketidakpuasan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dalam survei JSI, diikuti tingginya persepsi responden tentang buruknya penanganan pemerintahan dalam sejumlah kasus korupsi. Sebanyak 71,5 persen responden berpendapat, kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century tidak ditangani dengan baik. Persepsi yang sama dimiliki 65,9 persen responden terhadap kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ryaas Rasyid, mengatakan, persoalan korupsi yang sekarang muncul adalah korupsi politik, bukan korupsi birokrasi seperti yang terjadi pada era Orde Baru. ”Korupsi birokrasi adalah korupsi oleh birokrasi. Korupsi politik adalah korupsi yang dilakukan politisi untuk kepentingan politik. Korupsi politik amat berbahaya karena secara terbuka menggerogoti uang negara,” ujarnya.

Maruarar Sirait, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menambahkan, tingginya ketidakpuasan pada bidang hukum ini harus ditanggapi dengan hati-hati. Pasalnya, ketidakpuasan di bidang ekonomi juga tinggi. ”Perubahan biasanya terjadi jika ada masalah di bidang ekonomi dan ketidakadilan yang amat terkait dengan hukum,” ucapnya.

Namun, Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menyatakan, adalah wajar jika tingkat kepuasan masyarakat pada Presiden Yudhoyono terus berfluktuasi. Fluktuasi ini juga dalam batas toleransi karena masih di atas 50 persen. ”Tingkat kepuasan terhadap Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada September 2011 juga hanya 43 persen,” katanya.

Saan berpendapat, tingginya ketidakpuasan di bidang hukum tidak disebabkan oleh bagaimana menata sistem atau membangun lembaga penegak hukum. Namun, lebih dipengaruhi oleh isu yang bersifat aktual, seperti kasus Bank Century. Partai Demokrat ingin kasus itu selesai. (NWO)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Wakil Menteri Bisa Picu Konflik

Jakarta, Kompas – Pengangkatan 13 wakil menteri bisa menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Keberadaan wakil menteri itu dikhawatirkan dapat memicu benturan dan konflik baru di internal kementerian.

Kekhawatiran itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung Wibowo dan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10). ”Hal yang saya khawatirkan adalah adanya gesekan antara menteri dan wakil menteri,” kata Pramono.

Gesekan itu berpotensi terjadi karena umumnya kapasitas para wakil menteri lebih baik dibandingkan dengan menteri. Para wakil menteri itu memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman birokrasi yang relatif bagus.

Selain itu, pangkat dan golongan wakil menteri juga setara dengan sekretaris jenderal (sekjen) dan direktur jenderal (dirjen) sehingga kemungkinan para dirjen dan sekjen tersebut akan lebih nyaman berkoordinasi dengan menteri.

Hakim menambahkan, konflik internal kementerian berpotensi terjadi karena tidak ada aturan yang jelas mengenai tugas wakil menteri. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak dijabarkan secara jelas mengenai tugas wakil menteri. Dalam UU tersebut hanya disebutkan, wakil menteri bertugas membantu menteri dalam menyukseskan kontrak kerja menteri dengan presiden.

”Tidak ada rule of conduct dari negara yang mengatur wakil menteri untuk membagi tugasnya. Ini jelas akan memicu konflik internal,” katanya. Konflik juga kemungkinan timbul karena dalam menjalankan tugasnya, menteri dibantu langsung oleh sekjen dan dirjen.

Kewenangan terbatas

Secara terpisah, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, AA Gn Ari Dwipayana, berpendapat, keberadaan wakil menteri tidak akan dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan. Kewenangan wakil menteri terbatas karena pengambilan keputusan dan kebijakan tetap menjadi kewenangan penuh menteri yang mayoritas berasal dari partai politik.

Suko Widodo, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, mengatakan, pengangkatan wakil menteri tidak akan efektif. Apalagi, posisi dan fungsi wakil menteri itu anomali. Kalau disebut bukan kabinet, berarti wakil menteri tidak bisa berfungsi sebagai pengganti menteri. Padahal, dalam tradisi birokrasi, wakil itu bisa menjadi pengganti ketua atau kepala, seperti wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati yang berperan sebagai pengganti posisi presiden, gubernur, bupati.

Kalau wakil menteri dibilang jabatan karier pegawai negeri sipil, berarti wakil menteri hanya menggemukkan struktur birokrasi. Secara hierarki, dari dirjen ke sekjen terus ke wakil menteri baru kemudian ke menteri. ”Hal itu bukan membikin kerja lebih efektif dan efisien, tetapi malah memperpanjang jalur birokrasi,” katanya.

Sebenarnya, ujar Suko, daripada menambah wakil menteri, justru lebih baik menambah dirjen dengan kerja yang lebih spesifik. ”Saya melihat reshuffle ini tidak ngefek ke masyarakat. Dalam manajemen kepresidenan juga tidak sistematis,” ujarnya.(NTA/ANO)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Efektivitas Penataan Diragukan

Malang, Kompas – Penataan kembali kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diragukan akan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Penataan yang antara lain dilakukan dengan menambah jumlah wakil menteri justru akan menimbulkan kegaduhan politik birokrasi.

”Kami melihat, perombakan ini lebih memakai pertimbangan politik, terutama stabilitas koalisi, dibandingkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo di Malang, Jawa Timur, Rabu (19/10).

Kuatnya pertimbangan politik ini, lanjut Tjahjo, antara lain terlihat dengan penambahan posisi wakil menteri. Langkah itu tidak hanya akan memperpanjang rantai birokrasi yang selama ini kurang efektif, tetapi juga menunjukkan besarnya kompromi yang dilakukan Yudhoyono dalam perombakan kabinet.

”Pengangkatan wakil menteri diduga sebagai jalan tengah untuk mengatasi adanya menteri dari partai politik anggota koalisi yang bermasalah,” kata Tjahjo.

Kritik tentang dominannya politisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II juga disampaikan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas Ilham Khoiri, Rabu. Dengan kondisi yang demikian, sulit diharapkan jajaran menteri itu dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan memihak kepentingan rakyat.

Puan menilai, hasil perombakan kabinet belum memenuhi niat awal untuk membenahi kinerja kabinet agar lebih baik. Beberapa menteri yang kurang bagus dipertahankan.

Menurut Hajriyanto, perombakan kabinet kali ini memperlihatkan sistem komunikasi politik yang lemah, baik di tingkat presiden maupun di parpol. Pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mendadak dan tidak dikomunikasikan secara jelas.

”Ini jadi pelajaran agar semua pihak, terutama partai politik, meningkatkan keterbukaan,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Mengontrol parpol

Dengan kondisi yang demikian, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin, masyarakat harus dapat mengontrol secara langsung partai politik berikut para elitenya yang duduk di pemerintahan. Dia juga berharap, secara reguler parpol memberikan pendidikan kepada kader-kadernya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimina Suharli, mendukung perombakan kabinet. Para menteri hasil perombakan sepatutnya diberi kesempatan untuk beradaptasi dengan tugasnya dan membuktikan kinerjanya.

Seusai dilantik pada Rabu kemarin, Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana, pasangan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang baru, berjanji mengawal penguatan institusi-institusi pemberantas korupsi. Pemberian remisi untuk koruptor juga dihentikan sementara hingga ada hasil kajian lebih lanjut.

Anggota Komisi I DPR, Effendy Choirie, mengharapkan Letnan Jenderal Marciano Norman nonaktif karena kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Alasannya, BIN merupakan institusi sipil sehingga sebaiknya dipimpin pejabat sipil. ”Agar tidak terjadi militerisasi BIN,” katanya. (nwo/zal/edn/ina)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Tak Ada Perubahan Pola

Jakarta, Kompas – Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II saat ini merupakan bagian upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengokohkan legitimasi kekuasaannya. Tidak ada perubahan pola perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden, bahkan sejak penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu I lalu.

Menurut peneliti senior The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR, Selasa (18/10), Presiden semestinya mengokohkan kekuasaan dengan dukungan rakyat berbasis kerja keras atau kinerja pemerintahan. Jika hal itu dilakukan, citra Presiden otomatis bakal naik.

Namun, yang dilakukan Presiden saat ini masih sama, yakni dukungan vertikal dari rakyat masih berbasis politik pencitraan sebagaimana terlihat dari dramatisasi audisi calon menteri dan wakil menteri. Sementara dukungan horizontal dari parlemen dan partai politik masih berbasis kompromi atau negosiasi yang cenderung transaksional.

”Dukungan dari parlemen berbasis konstitusi. Presiden sejatinya kuat dalam konstruksi sistem presidensial,” ujar Hanta.

Hanta menyebutkan, yang terjadi dalam perombakan kabinet sekarang ini lebih pada kalkulasi kekuatan partai di parlemen dan perimbangan politik berupa representasi partai atau daerah. Selain itu, juga lebih pada evaluasi kedisiplinan (manuver) partai di koalisi dan dinamika internal (faksionalisasi) di partai koalisi.

Presiden selalu ragu dan sulit mengganti menteri dari parpol atau representasi daerah. Presiden juga hanya berani mengganti menteri dari parpol yang posisinya tak kuat lagi atau tak didukung lagi partainya itu.

”Sulit ada perubahan signifikan soal kinerja. Kalau semangatnya kinerja dan memenuhi harapan publik, pada reshuffle kali ini, instrumen utama mestinya evaluasi UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan Pakta Integritas,” ujarnya.

Pengajar di Pascasarjana Universitas Indonesia, Abdul Aziz SR, juga menilai, pertimbangan politik mendominasi dalam perombakan kabinet. Meskipun wakil menteri mencerminkan kalangan profesional, pejabat karier, dan bukan politisi, tetap saja kelihatan bahwa pengangkatan mereka lebih dominan pertimbangan politik.

”Ada indikasi Presiden ragu dengan kapasitas menteri-menterinya, tetapi tidak leluasa memilih figur yang mumpuni karena ada tekanan dari partai politik mitra koalisinya sehingga mengangkat wakil menteri,” katanya.

Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto menilai, perombakan kabinet saat ini tidak akan efektif meningkatkan kinerja. Sebagai contoh, penambahan wakil menteri dinilai tidak akan memengaruhi kinerja kabinet karena wakil menteri tidak bisa membuat kebijakan.

”Pengambilan kebijakan tetap membutuhkan persetujuan menteri yang notabene adalah orang-orang partai yang kebanyakan bukan profesional di bidangnya,” kata Endriartono dalam seminar di Universitas Sebelas Maret Solo, Jawa Tengah.

Tidak efektif

Di Solo, Senin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengatakan, efektivitas pemerintahan tidak ditentukan oleh jumlah orang dan pembagian struktur. Berdasarkan pengalaman Megawati, efektivitas pemerintahan ditentukan, paling tidak, pertama, ada orang yang tepat mengisi jabatan di pemerintahan. Kedua, soal manajemen. Ketiga, pemahaman mengenai permasalahan dan kemudian pemilihan prioritas untuk mengefektifkan kerja.

Dampak langsung dari penambahan orang, seperti menambah posisi wakil menteri, lanjut Megawati, adalah bertambahnya beban pengeluaran negara. Paling tidak harus ada anggaran untuk membayar gaji dan menyediakan fasilitas bagi mereka.

Menurut Abdul Aziz, pengangkatan wakil menteri akan berfungsi dengan baik jika dilengkapi dengan tugas, pokok, dan fungsi yang jelas. Jika tidak, akan lebih banyak memperpanjang birokrasi yang akhirnya malah menjadikan pemerintahan tidak efektif. (dik/nwo/ano/eki)

Source : Kompas.com

SBY dan Anomali Presidensial

Setiap kali Presiden SBY hendak menyusun atau merombak kabinet, hebohlah suasana politik nasional. Setting-nya didramatisasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah proses itulah yang menjadi inti perombakan kabinet. Perlukah?

Akhir pekan lalu Presiden SBY bahkan sampai merasa perlu ”berkantor” di kediaman Puri Cikeas, Bogor, guna persiapan perombakan kabinet. Dengan alasan serupa, SBY juga membatalkan kunjungan ke Belitung untuk menutup Sail Wakatobi-Belitong 2011 yang telah direncanakan setahun sebelumnya. Proses berikutnya, pemanggilan para calon menteri atau wakil menteri. Proses ini dilanjutkan dengan jumpa pers para calon dengan air muka semringah dan berbunga-bunga.

Begitulah yang tampak dalam liputan media, Kamis (13/9). Ritual selanjutnya pemanggilan satu per satu pemimpin parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah. Tak penting apa yang dibicarakan, karena seperti dikatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, SBY tak menyentuh soal siapa yang dicopot atau dipertahankan dalam formasi baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Seperti pernah kita saksikan ketika pembentukan KIB I (2004) dan KIB II (2009), keseluruhan proses di Cikeas relatif belum bergeser dari gaya kepemimpinan SBY yang berpusat pada politik pencitraan. Semula saya berharap presiden kita ini mengubah gaya kepemimpinan, sebagaimana janji yang dilontarkan di Jambi. Setidaknya, proses dan dramatisasi dikurangi dan sebaliknya target pencapaian terukur yang harus dilaksanakan menteri dan wakil dikedepankan.

Ritual Cikeas

Apakah ada yang salah? Secara prosedural barangkali memang tidak ada yang salah dengan ritual gaya Cikeas. Namun, perlu dicatat, praktik pembentukan dan perombakan kabinet yang ”heboh” ala SBY adalah benar-benar khas negeri kita. Hampir tidak satu pun negara dengan skema sistem demokrasi presidensial yang perombakan kabinetnya begitu gaduh seperti Indonesia. Pembentukan dan perombakan kabinet dalam skema presidensial adalah otoritas penuh presiden, seperti juga amanat konstitusi kita.

Kocok ulang kabinet yang heboh biasanya berlangsung di negara dengan skema sistem parlementer. Dalam skema parlementer, perubahan formasi kabinet berimplikasi pada perubahan komposisi parpol yang berkuasa dan itu berarti perubahan format kebijakan yang berdampak langsung pada kepentingan publik.

Karena itu, suasana heboh perombakan kabinet gaya SBY sebenarnya praktik anomali dalam sistem presidensial. Anomali tak hanya tampak dalam prosesi dan dramatisasi, tetapi juga pada format kabinet yang terperangkap pada skema parlementer. Sejak awal pembentukan, SBY dengan sadar memenjarakan diri secara politik di bawah bayang-bayang koalisi superjumbo yang tak harus dibentuknya.

Salah satu perbedaan mendasar antara sistem presidensial dan parlementer terletak pada locus tanggung jawab kebijakan. Dalam skema presidensial, tanggung jawab kebijakan di pundak presiden, bukan pada menteri-menteri negara. Amanat konstitusi kita menggarisbawahi hal itu dengan menyatakan bahwa ”para menteri negara adalah pembantu presiden”.

Sebaliknya, dalam skema parlementer, para menteri yang mewakili parpol yang berkuasa memikul tanggung jawab kebijakan karena memang locus kekuasaan berada di tangan kabinet.

Anomali kabinet

Barangkali, inilah anomali berikutnya dari praktik presidensial kita. Kinerja pemerintahan seolah-olah menjadi tanggung jawab para menteri. Baik buruknya kebijakan pemerintah seakan-akan menjadi tanggung jawab anggota kabinet, padahal keputusan akhir suatu kebijakan seharusnya berada di tangan presiden.

Karena itu pula kegagalan para menteri negara dalam skema presidensial pada dasarnya adalah kegagalan presiden dalam mengarahkan, mengoordinasi, dan mengeksekusi kebijakan. Jadi aneh dalam praktik pemerintahan ketika kebijakan menteri perdagangan terkait komoditas pangan tertentu di satu pihak berbeda dengan menteri perindustrian dan menteri pertanian. Perbedaan kebijakan tentang beras, gula, garam, dan sebagainya sebenarnya tak perlu ada jika kepemimpinan presiden sebagai kepala kabinet efektif.

Artinya, acuan para menteri negara semestinya adalah arah kebijakan presiden yang telah dimandatkan rakyat melalui pemilu. Tugas para menteri adalah mengimplementasikannya sesuai tugas dan tanggung jawab kementerian masing-masing. Hanya saja, kita semua tidak ada yang tahu, sebenarnya arah kebijakan presiden tersebut ada atau tidak. Jika ada, mengapa para pembantu presiden begitu leluasa melakukan penafsiran yang saling berbeda satu sama lain?

Jadi, keseluruhan rangkaian proses perombakan kabinet yang kita saksikan akhir-akhir ini sebenarnya tak perlu jika kita konsisten dengan skema presidensial. Kecuali memang tujuannya untuk menghibur rakyat, sehingga bisa jadi memang ada sebagian rakyat kita yang menikmatinya. Sekali lagi, jika Presiden SBY benar-benar hendak mewujudkan komitmen membangun demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa, saatnya berhenti berupacara. Kita wajib percaya, rakyat menantikan pemerintahnya bekerja, bekerja, dan bekerja, ketimbang sekadar prosesi.

Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Source : Kompas.com

Dua Tahun SBY, Diperlukan Gagasan Besar

Diperlukan sebuah terobosan besar bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan kembali citra pemerintahannya di mata masyarakat. Terobosan tersebut bukan hanya lewat perombakan kabinet (reshuffle), melainkan juga lewat perubahan pola kepemimpinan dan kejelasan arah pemerintahan. 

Tanpa terobosan lewat gagasan besar, nyaris mustahil bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menahan merosotnya citra kepemimpinan dan pemerintahannya di mata publik. Kian tajamnya penurunan citra kepemimpinan dan pemerintahan Yudhoyono terbaca dari hasil jajak pendapat triwulanan Litbang Kompas yang mengukur kinerja pemerintahan. Dua tahun pada periode kedua kepemimpinannya bahkan terjadi penurunan kepuasan yang kian drastis pada beberapa bidang penilaian.

Jika dibandingkan dengan kepuasan yang dirasakan masyarakat pada awal pemerintahannya, rata-rata tingkat kepuasan masyarakat hanya tinggal separuhnya. Pada tiga bulan pertama pemerintahan Yudhoyono, kepuasan terhadap kinerja di bidang ekonomi disuarakan 45 persen responden, tetapi kini tinggal 25,7 persen. Demikian juga dalam bidang politik, hukum, dan kesejahteraan sosial, penurunan kepuasan masyarakat juga curam.

Penanganan pemerintah terhadap beberapa persoalan yang tadinya disambut cukup positif sekarang berbalik menjadi negatif, terutama terhadap dua hal: pemberian rasa aman kepada masyarakat dan pada langkah diplomasi internasional yang dijalankan pemerintah.

Pada tiga bulan pertama pemerintahannya Yudhoyono mendapat apresiasi positif dalam menjamin rasa aman warga dengan mendulang 62,7 persen suara responden, tetapi sekarang turun menjadi 36,1 persen responden. Penurunan pada triwulan terakhir tercatat paling tajam dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Aksi teror bom pada akhir September lalu di sebuah gereja di Solo, yang lagi-lagi mengguncang ketenteraman dan mengusik hubungan antarumat beragama, diduga turut memengaruhi respons publik atas rasa aman. Terlebih, akhir-akhir ini kian marak bentrokan antarkelompok masyarakat di sejumlah wilayah, baik kelompok pemuda maupun pelajar.

Dalam soal diplomasi internasional, langkah pemerintah dinilai makin tidak memuaskan. Jika di awal pemerintahan Yudhoyono mendapat apresiasi positif dari 55,9 persen responden, kini angka tersebut merosot menjadi 32,6 persen. Kondisi itu bahkan lebih buruk dibandingkan dengan ketika terjadi pemancungan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Hilangnya beberapa patok tapal batas antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kalimantan Barat, menambah buruk prasangka publik terhadap kinerja penyelenggara negara. Diplomasi pemerintah yang lemah dan kurangnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dipandang mengancam kedaulatan negara.

Citra Presiden berbalik

Langkah Yudhoyono memimpin kabinet dipandang sudah kedodoran sejak setahun pemerintahannya dan makin menunjukkan tanda-tanda krusial sejak enam bulan lalu. Terbukanya kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota kabinet di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyeret citra kepemimpinan Yudhoyono ke titik terendah dan memengaruhi buruknya citra pemerintahan secara keseluruhan.

Sejak awal pemerintahan, publik sebetulnya menaruh harapan tipis kepada menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, tetapi semakin sinis akhir-akhir ini. Pada tiga bulan pertama pemerintahan, hanya seperempat dari seluruh responden yang merasa puas dengan kinerja menteri-menteri. Namun, kini menjelang perombakan kabinet, hanya 11,8 persen responden yang merasa puas atas kinerja mereka.

Kini, untuk pertama kalinya citra Yudhoyono sebagai presiden berbalik, dari positif ke negatif. Setelah tujuh tahun memerintah dengan mendapat pujian atas citra pribadinya yang dipandang baik, kali ini publik memandangnya lain. Sekarang, hanya satu pertiga responden yang memandang citranya baik.

Soal tiadanya ketegasan dan pembiaran atas sejumlah peristiwa yang seharusnya memerlukan campur tangan negara jadi titik rawan dari kepribadian Yudhoyono, yang kerap dinilai tidak cocok dengan situasi sosial saat ini. Sosoknya sebagai tentara yang terlihat reformis dan demokratis semula menjadi harapan bagi penyelesaian berbagai persoalan.

Namun, tampaknya situasi sosial yang berubah cepat membawa ekspektasi baru yang sulit diimbangi dengan hanya modal kepribadian santun. Ketegasan, kecepatan, dan kepemimpinan kuat kian menjadi magnet yang mengarahkan keinginan publik pada sebuah sosok kepemimpinan baru.

Bisakah Yudhoyono melakukan perubahan pada pola kepemimpinannya? Jika dapat, cukupkah untuk memulihkan citranya di mata publik?

Jika Presiden berkonsentrasi pada dua hal, yaitu merombak kabinet dan mengubah pola kepemimpinan, tampaknya citra pemerintahan yang telanjur terpuruk hanya akan terangkat sedikit. Diperlukan lebih dari sekadar ”ganti baju” untuk mengakselerasi kekuatan baru.

Arah negara

Publik tampaknya menginginkan sebuah arah yang jelas bagi jalannya pemerintahan, diretasnya sebuah harapan baru di atas landasan visi yang kuat dari seorang pemimpin. Kecenderungan Yudhoyono, yang kerap tampil ke publik hanya mengklarifikasi sejumlah persoalan pribadi dan menanggapi isu-isu seputar langkah-langkah yang telah diambil pemerintahannya, tidak membuatnya dipandang sebagai pemimpin yang kuat.

Tiadanya gagasan besar yang coba dibangun di atas wacana publik tentang arah yang dituju pemerintahannya adalah kelengahan terbesar yang tampaknya tidak disadari Yudhoyono, tetapi dirasakan publik. Publik memandang, arah pembangunan yang ingin dicapai Yudhoyono tidak jelas, sebagaimana dilontarkan 62,7 persen responden.

Alih-alih menggariskan sebuah terobosan dengan gagasan besar bagi arah yang ingin dituju negara ini ke depan, perombakan kabinet justru lebih memperlihatkan sibuknya kompromi politik antara Presiden dan partai koalisinya. Terhadap perombakan kabinet yang sedang digodok Presiden di Puri Cikeas Indah, Bogor, publik pun pesimistis kinerja pemerintahan mendatang akan lebih baik. Hanya 45,1 persen yang yakin ada perubahan.

Jika demikian, tiga hal mungkin harus dilakukan bersamaan: meningkatkan kualitas kabinet lewat pergantian menteri, mengubah pola kepemimpinan presiden, dan menggariskan secara jelas sebuah gagasan besar bagi arah negara ini.(Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Popularitas SBY Turun

Jakarta, Kompas – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin tergerus. Mayoritas masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kerja Presiden Yudhoyono setelah dua tahun menjalankan pemerintahan.

Turunnya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap Yudhoyono itu terlihat dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipaparkan peneliti LSI, Ardian Sopa, di Jakarta, Minggu (16/10). ”Saat ini, tingkat kepuasan publik kepada SBY (Presiden Yudhoyono) merosot ke angka 46,2 persen,” katanya.

Survei yang dilakukan pada 5-10 Oktober ini melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi dengan sistem multistage random sampling. LSI menyebut tingkat kesalahan hasil survei lebih kurang 2,9 persen.

Hasil survei terakhir itu menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Yudhoyono terus menurun dibandingkan pada awal pemerintahannya pada Oktober 2009. Berdasarkan survei yang dilakukan LSI pada 100 hari pemerintahan Yudhoyono (Januari 2010), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden masih 63,1 persen.

Tingkat kepuasan itu turun menjadi 60,7 persen pada Oktober 2010, tepat satu tahun Yudhoyono memimpin pemerintahan. Kini, setelah dua tahun berjalan, tingkat kepuasan masyarakat semakin merosot menjadi 46,2 persen saja.

”Itu berarti dalam waktu dua tahun, tingkat kepuasan publik atas kinerja SBY drop hingga 17 persen,” paparnya.

Berdasarkan penelitian kualitatif LSI, setidaknya ada beberapa penyebab tingkat kepuasan publik menurun. Pertama, Yudhoyono tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. Kinerja Yudhoyono dalam lima bidang pembangunan, yakni ekonomi, hukum, politik, luar negeri, dan bidang sosial, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Yudhoyono di lima bidang itu di bawah 50 persen.

Hanya kinerja di bidang keamanan yang dianggap berhasil. Sebanyak 56,3 persen responden mengaku puas atas kinerja Yudhoyono dalam bidang keamanan.

Penyebab kedua adalah melemahnya politik pendukung, yakni Partai Demokrat, Wakil Presiden Boediono, dan kabinet. Dukungan publik kepada Partai Demokrat yang merupakan pendukung utama Yudhoyono menurun dari 32,6 persen pada awal Januari 2010 menjadi 16,5 persen.

Di sisi lain, para kompetitor Yudhoyono atau Partai Demokrat dalam bursa calon presiden tahun 2014 justru menguat. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto justru mendapat dukungan di atas 10 persen. Sementara dukungan publik kepada tokoh-tokoh Partai Demokrat, seperti Ketua Umum Anas Urbaningrum, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ani Yudhoyono, di bawah 10 persen.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mempertanyakan hasil survei LSI tersebut. (NTA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.