Jaga Efektivitas Dukungan

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Partai Golkar Butuh Citra Baru untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS — Sikap Fraksi Partai Golkar di parlemen akan menjadi bukti kualitas dukungan partai itu terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pada saat yang sama, pemerintah perlu terus mengefektifkan dukungan dari parlemen untuk mempercepat pencapaian target kerja pemerintah.

Keputusan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar untuk keluar dari Koalisi Merah Putih dan mendukung pemerintahan Jokowi-Kalla, menurut Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Dadang Rusdiana, di Jakarta, Rabu (18/5), merupakan modal penting pemerintah untuk menjalankan program-programnya.
Continue reading

Survei Kompas: Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

Satu setengah tahun era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pamor partai politik di mata publik relatif masih tak beranjak. Meredanya ketegangan antartokoh politik dan pergeseran konstelasi dukungan politik di parlemen juga belum menunjukkan pengaruh ke preferensi pilihan partai.

Hampir dua tahun pasca Pemilu Legislatif 2014, pandangan publik terhadap partai politik masih relatif sama. Proporsi responden yang menilai citra partai politik positif masih terlihat gamang dan secara metodologis masih relatif sama antara yang menilai citranya baik ataupun buruk. Dibandingkan dengan evaluasi triwulan sebelumnya (Januari 2016), citra pada survei ini menunjukkan peningkatan apresiasi publik. Namun, kenaikan itu belum mampu mendongkrak apresiasi umum citra parpol.
Continue reading

Apresiasi untuk Politik dan Keamanan

Litbang kompas.com

Situasi politik dan keamanan dalam negeri yang kian stabil selama triwulan terakhir telah meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang itu. Tingkat apresiasi di bidang politik dan keamanan saat ini hampir sama dengan saat tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Kalla.

Secara perlahan, pemerintahan Jokowi-Kalla memperlihatkan gaya kepemimpinan yang khas. Sejumlah kekuatan politik yang semula mengambil sikap berseberangan, baik di parlemen maupun di partai politik, berhasil dirangkul dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan.
Continue reading

Pertarungan Jokowi vs Prabowo Makin Sengit

JAKARTA- Pertarungan calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dengan capres Gerindra, Prabowo Subianto diperkirakan akan tambah sengit.

Menurut Direktur Eksekutif Survei Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, elektabilitas Prabowo terus mengalami peningkatan sedangkan Jokowi justru mengalami penurunan.

Hasil survei terbaru Indikator Politik, menunjukkan elektabilitas Prabowo dengan Jokowi hanya selesih sekira 15 persen. “Hingga April 2014, elektabilitas Jokowi masih teratas, disusul Prabowo di peringkat kedua dengan selisih sekitar 15 persen. Dalam satu bulan terakhir, selisih dukungan antara Jokowi dengan pesaing terkuat, Prabowo, semakin mengecil,” jelas Burhan saat jumpa pers di Kantor Indikator Jalan Cikini V Nomor 15A Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).
Continue reading

Empat Penyebab Kemerosotan Partai Islam

VIVAnews – Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Networks menunjukkan partai politik Islam makin terpuruk pada pemilu 2014 mendatang. Peluang tokoh partai Islam untuk maju sebagai calon
presiden sangat kecil, apa penyebabnya?

Peneliti LSI Network, Adjie Alfaraby menjelaskan LSI menemukan ada empat faktor penyebab kenapa tingkat elektabilitas dan popularitas partai dan tokoh Islam semakin menurun dan diprediksi tidak lagi masuk dalam lima besar partai pemenang pemilu 2014.
Continue reading

Sekularisasi Politik Muslim Bantu Kemenangan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dalam survei pra-pilkada dan exit poll putaran kedua menunjukkan bahwa sekularisasi politik umat Muslim, khususnya di DKI Jakarta, turut membantu kemenangan pasangan Jokowi-Ahok.

Dari hasil survei, sebanyak 49,8 responden beragama Islam menyatakan ajaran Agama Islam tidak melarang umat Muslim untuk memilih pemimpin non-Muslim dan 44,5 responden mengatakan sebaliknya. Continue reading

Indonesia Memilih, Jangan Salah Pilih

Jakarta Pesta demokrasi 2014 kian mendekat, konstelasi politik Nasional pun semakin hangat. Partai-partai besar seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP tampaknya masih cukup kuat. Setidaknya hal itulah gambaran dari hasil Survei LSI Juni 2012 kemarin.

Hasil survei LSI yang dirilis (17/6), Partai Golkar berada di posisi pertama sebagai partai pilihan responden dengan 20.9 persen. Menyusul PDIP dengan dukungan 14 persen dan Demokrat dengan 11,3 persen. (detik.com, 18/06).

Sementara figur calon presiden pilihan koresponden menempatkan Megawati Soekarno putri di posisi pertama, kemudian di susul Prabowo Subianto, lalu Abdurrizal Bakrie.

Surve LSI ini bisa jadi dijadikan framwork bagi partai-partai politik untuk menghadapi ajang adu kekuatan di 2014. Bagaimanapun. situasi politik saat inilah yang mempengaruhi elektabilitas dari parta-partai politik tersebut.

Kini partai Golkar sudah lebih dulu mengambil start. Partai berlambang pohon beringin tersebut menobatkan Ketua Umumnya, Abdurizal Bakrie untuk dijagokan. Pula dengan kontestan lain yang kemungkinan besar segera memunculkan calonnya.

Tersirat bahwasanya wajah-wajah lama aktor perpolitikan Indonesia masih tetap akan eksis. Mau dibawa kemana kehidupan politik Indonesia tampaknya sudah bisa sedikit diraba.

Maksudnya, sulit untuk menyimpulkan negri ini bisa segera terwujud sebuah perubahan jika aktor politik dalam pemerintahan hanya itu-itu saja dan ideologi yang dibawa tetap sama. Mengapa? karena Ideologi merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi berjalannya sebuah bangsa.

Menarik disimak penuturan Lane, kalau Ideologi itu dicirikan oleh tiga hal: Pertama, siapa yang akan menjadi pemimpin. Bagaimana mereka dipilih. Dengan prinsip-prinsip apa mereka memimpin.

Kedua, ideologi mengandung banyak persuasi untuk melawan ide-ide berlawanan. Ketiga, ideologi banyak sekali mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan manusia. (Firmansyah, Marketing Politik, Yayasan Obor Indonesia 2008)

Dukung Parpol ideologis

Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang terpuruk, krisis multidimensi begitu sulit untuk diatasi. Dikatakan, salah satu asal-usul partai politik dikatakan sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. (Memahami Ilmu Politik, Ramlan Subekti, Gramedia 1992).

Dari situ, keberadaan sebuah partai politik memang teramat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat guna memimpin dan mendorong mereka menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk menuju perubahan hakiki.

Tidak ada perubahan yang benar kecuali perubahan kearah Islam. Perubahan ke arah sekulerisme (memisahkan agama dengan kehidupan) pun terbukti gagal. Hanya sistem (ideologi) Islamlah yang dapat mengatasi berbagai krisis di negri ini.

Maka, umat pun harus segera mendukung partai yang berideologi Islam. Partai yang benar-benar berjuang berlandaskan ideologi Islam, berjuang untuk tegaknya syariah dan khilafah untuk Indonesia yang lebih baik.

Partai politik tidaklah harus terjun dalam dunia politik praktis. Sebab, partai politik Islam tidak didirikan untuk berlomba-lomba meraih suara dalam pemilu dan berorientasi pada kepentingan sesaat. Namun partai politik tersebut harus berjuang merubah sistem sekulerisme menjadi sistem yang diatur dengan aturan Islam.

Karena itu, masyarakat perlu berpikir lebih dalam lagi jika hendak memilih, apakah pilihannya tersebut merupakan pilihan yang tepat bagi kemaslahatan bersama. Dan yang paling utama, apakah pilihannya tersebut tidak bertentangan dengan aturan dari sang Pencipta jagat raya.

Pula halnya perlu di cermati bahwasanya terbukti kalau sebuah perubahan mustahil didapat manakala alat perubahan yang dipakai menggunakan sub-sistem dari sistem yang hendak dirubah.

Hal itulah yang terjadi di dunia ini, mulai dari era Madinah pada zaman Rasulullah hiingga runtuhnya para rezim negara-negara Arab di abad 21 ini.

*Penulis adalah Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst)

Source : Detik.com

Survei Jadi Cermin

Jakarta, Kompas – Kegagalan pemerintah memberantas korupsi seperti yang dipersepsikan publik dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia dinilai bersumber pada ketidakmampuan Presiden membenahi kejaksaan dan kepolisian sebagai instansi penegak hukum yang langsung di bawah kendalinya.

Survei LSI tentang kepercayaan publik menjadi gambaran nyata atau cerminan kondisi penegakan hukum yang diskriminatif dan kegagalan pemberantasan korupsi. Survei itu menunjukkan publik tak lagi percaya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi (Kompas, 9/1).

”Saya kira kegagalan itu bersumber karena pemerintah. Presiden Yudhoyono tidak mau membenahi kejaksaan dan kepolisian sehingga reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah tak bertenaga,” kataSekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki di Jakarta, Senin (9/1).

Menurut Teten, kegagalan dalam mereformasi birokrasi, termasuk di kejaksaan dan kepolisian, karena Presiden Yudhoyono tak berani menyingkirkan pejabat lama yang dibesarkan pada masa Orde Baru.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, survei LSI memberi gambaran nyata bahwa penegakan hukum yang diskriminatif menjadi sorotan publik sehingga tren persepsi publik tentang penegak- an hukum menurun drastis, yaitu per Desember 2011 di titik paling rendah, minus 7.

”Penegakan hukum masih diskriminatif terhadap mereka yang punya dukungan kekuasaan. Intervensi politik masih sangat dominan dalam proses pemberantasan korupsi. Akibatnya, penegak hukum menjadi tak profesional dan memihak,” katanya.

Peringatan

Secara terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan, survei LSI seharusnya jadi peringatan bagi pemerintah dan Presiden Yudhoyono bahwa ada gelombang ketidakpercayaan dari rakyat terhadap janji pemberantasan korupsi.

Febri menilai, hasil survei yang menempatkan kepolisian jauh lebih bersih daripada KPK tak menggambarkan realitas nyata. Pasalnya, dugaan korupsi di instansi Polri tidak sedikit. ”Yang paling jelas dan dibela korps Polri adalah kasus rekening tak wajar milik petinggi Polri. Belum lagi kasus mafia hukum Gayus Tambunan ternyata hanya menjerat penyidik Polri,” katanya.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, hasil survei LSI itu menunjukkan, Indonesia belum menjadi negara hukum, melainkan menjadi negeri kekuasaan. Presiden Yudhoyono seharusnya memperbaiki keadaan ini. ”Yang kita perlukan adalah teladan,” katanya.

Direktur Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Depok, Sri Budi Eko Wardhani mengatakan, kondisi saat ini bisa menjadi salah satu faktor menurunnya minat orang memilih Partai Demokrat. (bil/lok)

Source : Kompas.com

Apresiasi Pemimpin di Tengah Kegamangan

Meskipun secara umum publik cukup mengapresiasi hasil kinerja pemerintah daerah mereka, banyak catatan yang membuat proses demokratisasi di daerah harus dikoreksi. Karut-marutnya penegakan hukum dan dinamika politik yang dimainkan elite telah membangun kegamangan publik.

Apresiasi itu terekam dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu yang mencatat kecenderungan publik memberikan penilaian positif terhadap pembangunan dan pelaksanaan berbagai aspek di daerahnya. Tak terhindarkan bahwa bagian terbesar publik lebih banyak menengok kemampuan kepala daerah dalam membangun sarana infrastruktur ketimbang sarana yang bersifat soft competencies seperti aspek ketahanan budaya.

Dilihat dari latar belakang wilayah responden, cenderung kurang tampak perbedaan persepsi responden terhadap pembangunan di daerahnya. Paling tidak hal ini terlihat dari sikap 62,4 persen responden yang menyebutkan kinerja pemerintah daerah mereka secara umum dinilai baik di tengah berbagai kekurangan.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan, misalnya, menjadi dua indikator yang paling disoroti publik. Hampir 60 persen responden menyebut pelaksanaan dua bidang ini di daerah cukup memuaskan, baik dalam penyediaan fasilitas maupun pelayanan, dibandingkan dengan bidang lainnya. Upaya sejumlah pemerintah daerah melalui program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu dan program sekolah dasar gratis boleh jadi memengaruhi penilaian responden pada dua bidang ini. Meskipun demikian, tidak dimungkiri sejumlah anomali pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan, khususnya kepada warga miskin, masih terjadi di sejumlah daerah.

Kepuasan ini, mau tidak mau, juga berdampak pada penilaian responden kepada kinerja pemerintahan di daerah. Lebih dari separuh responden puas dengan kinerja pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi di mana mereka tinggal. Kepuasan terhadap kinerja gubernur tidak hanya diungkapkan responden pemilih gubernur itu di pilkada, tetapi juga disampaikan oleh responden yang tidak memilihnya. Dari kelompok responden yang puas, sebanyak 56,3 persen di antaranya adalah pemilih gubernur yang bersangkutan.

Terhadap peraturan daerah yang dikeluarkan juga terlihat responden di sejumlah besar daerah cenderung tidak merasa dirugikan dengan berbagai aturan daerah yang dikeluarkan. Meski demikian, bagi responden DKI Jakarta, justru lebih banyak bagian yang dirasa bahwa perda yang ada saat ini tidak banyak memberi manfaat.

Pecah kongsi

Potret bagaimana di tingkat lokal muncul sikap oposisi terhadap kepala daerah juga tecermin dari kinerja dan kiprah kepala daerah. Sikap oposan yang muncul ini bisa saja tidak lepas dari kerapnya kasus hukum ataupun politik menjerat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kasus korupsi, misalnya, kepala daerah juga tidak lepas dari jerat kasus ini. Kompas mencatat, lebih dari separuh provinsi dipimpin kepala daerah bermasalah dengan hukum, terutama terkait dugaan korupsi (Kompas, 18 Januari 2011).

Belakangan, selain dugaan korupsi, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah turut menimbulkan konflik politik, meskipun secara kasatmata tidak muncul di muka publik. Mundurnya Wakil Bupati Garut Dicky Chandra dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto adalah potret melemahnya tingkat konsolidasi pemimpin politik di pemerintahan daerah. Kasus ini diduga kuat akibat tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasil riset Arif Afandi yang juga mantan Wakil Wali Kota Surabaya ini menyebutkan, tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah akibat gaya kepemimpinan kepala daerah yang memusat kepada diri kepala daerah sehingga relasi dengan wakil kepala daerah cenderung hegemonik sekaligus subordinatif (Afandi, 2010).

Di mata publik, kasus ini tidak ubahnya persoalan kepentingan politik semata. Tak heran jika kemudian sikap publik cenderung tidak mempermasalahkan seorang kepala daerah mundur di tengah periode jabatannya.

Hal ini tidak lepas dari penilaian publik bahwa pimpinan pemerintahan daerah dari awal sudah tidak lepas dari ”kepentingan politik” alias tidak benar-benar solid. Hal ini juga tecermin dari hasil kebijakan publik yang ditelurkan. Lebih dari separuh responden menyebutkan, selama ini kebijakan kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, cenderung lebih mengutamakan kepentingan politik mereka di tengah berbagai program pembangunan yang digalakkan.

Diakui atau tidak, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di daerah adalah sebuah apresiasi yang semestinya mampu menjadi investasi bagi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini penting. Sebab, di tengah apresiasi ini, publik sebenarnya dihadapkan pada kegamangan, khususnya saat melihat kondisi umum penegakan hukum dan pertentangan elite di negeri ini.

Kondisi ini menghadapkan publik pada situasi yang dilematis. Di satu sisi relatif bisa merasakan upaya perbaikan dari pemerintah daerah, terutama untuk pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Namun, di sisi yang lain, publik dihadapkan pada kegamangan situasi politik nasional yang belum menunjukkan arah positif. Padahal, kegamangan situasi nasional pasti berimbas pada situasi politik dan sosial di daerahnya. Apresiasi yang ada pun tertatih di tengah kegamangan.(LITBANG KOMPAS)

Source : Kompas.com

Kelas Menengah Pragmatis

Jakarta, kompas – Kelas menengah telah dikecewakan partai politik dan politisi sehingga mereka enggan atau kurang peduli dengan urusan politik. Mereka akan bersuara jika terkait dengan kepentingan mereka. Meski demikian, komitmen mereka terhadap bangsa masih kuat.

Kondisi ini dipotret sejumlah kalangan, mulai akademisi, pengamat, hingga pelaku usaha.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, kelas menengah peduli terhadap masalah di sekitar mereka, seperti rumah dan tempat kerja. Akan tetapi, kepedulian dan kekritisan mereka makin rendah ketika ruang lingkup masalah lebih luas, seperti kota dan nasional.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, Selasa (20/12), di Jakarta, menilai, kalangan kelas menengah enggan atau kurang peduli dengan urusan politik karena mereka kurang percaya pada politik. Kelas menengah dinilai kecewa terhadap perilaku politisi.

”Saya yakin, pada dasarnya, mereka ingin berpartisipasi dalam urusan politik untuk menjalankan usaha,” kata Komaruddin. Namun, kalangan kelas menengah kecewa terhadap layanan birokrasi yang sudah dimasuki kepentingan-kepentingan politisi.

”Partai politik, termasuk politisi, yang seharusnya mengkritik dan membela rakyat, pada akhirnya berkolusi dalam kebijakan pemerintah dan birokrasi,” tutur Komaruddin.

Oleh karena itu, menurut Komaruddin, kalangan kelas menengah saat ini lebih bersikap mencari selamat. ”Mereka benar-benar berteriak kalau kepentingan mereka dirugikan,” katanya. Sebagai contoh, kalangan kelas menengah mengeluhkan masalah transportasi karena mobil mereka terkena macet.

Jika kepentingan mereka tidak dirugikan, menurut Komaruddin, kalangan kelas menengah pun hanya diam dan kurang peduli. Misalnya, ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, kalangan kelas menengah berdiam saja. Terkait masalah pemerkosaan di angkot, misalnya, kelas menengah juga akan berdiam karena masalah itu seakan-akan berada di dunia lain.

Sosiolog dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bambang Kusumo Prihandoko, mengungkapkan, kelas menengah Indonesia yang tumbuh menjadi kelompok apolitis sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

Menurut Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto, kelas menengah Indonesia mempunyai tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap elite politik yang berkuasa dan mengatur sumber daya ekonomi di negara ini. Akan tetapi, mereka juga secara politik tidak lagi punya cara untuk mengubah keadaan tersebut karena tidak lagi memercayai sistem pemilu.

Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro mengakui, kelas menengah di Indonesia saat ini memang cenderung enggan terlibat dalam partai politik atau bersikap frontal terhadap pemerintah melalui demonstrasi atau media massa.

Keengganan kelas menengah masuk partai politik, menurut Ismed, tak terlepas dari buruknya citra partai politik yang lekat dengan perilaku korup dan transaksional.

”Namun, ini bukan berarti kelas menengah tidak peduli terhadap kehidupan bangsa. Komitmen membangun bangsa tidak harus melalui partai politik dan parlemen. Justru banyak kelompok kelas menengah saat ini yang secara konkret memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan berwiraswasta secara jujur,” kata Ismed.

Ismed meyakini, saat ini peran kelas menengah sangat besar terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan meskipun tidak tersiarkan oleh media massa yang memang cenderung hanya memberitakan sensasi politik di parlemen dan parpol.

”Membayar pajak secara benar, peduli terhadap lingkungan, dan membuka usaha yang menyerap tenaga kerja merupakan komitmen politik yang dilakukan kelas menengah,” ujar Ismed.

Wirausaha

Beberapa kalangan di kelas menengah memilih membangun usaha sebagai komitmen ikut membangun bangsa.

Hendy Setiono, pemilik waralaba Kebab Turki Baba Rafi, mengatakan, ia berusaha terus menembus pasar internasional. Hal itu bukan hal mudah. Tahun 2009, ia mencoba menembus pasar ke Malaysia. Akan tetapi, karena hambatan regulasi, usahanya pun kandas. Meskipun demikian, ia tak patah semangat. Tahun ini, ia berusaha menjajaki pasar Filipina.

Menurut Hendy, pengusaha Indonesia tidak boleh menyerah di tengah kompetisi global. ”Jangan hanya terpaku pasar di dalam negeri. Pelebaran sayap ke luar negeri juga sangat penting,” ujarnya.

Di dalam negeri, Kebab Turki Baba Rafi sudah memiliki 750 outlet. Usaha tersebut dirintis Hendy sejak tahun 2003 saat ia masih kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Dengan modal awal Rp 4 juta, Hendy berusaha membuat gerobak yang menarik dan mencari bahan-bahan pendukung.

Sementara itu, Ida Bagus Sidharta Putra terus mengembangkan jaringan bisnis grup perhotelan dan pariwisata Santrian di Bali. Jaringan itu mempunyai tiga hotel, yaitu Griya Santrian, Puri Santrian, dan The Royal Santrian, dengan total karyawan 1.000 orang.

Melalui Yayasan Pembangunan Sanur, tempat Sidharta Putra duduk sebagai ketua umum, ia juga terus mengembangkan sekolah menengah pariwisata dan rutin menggelar kegiatan kepariwisataan, salah satunya Sanur Village Festival, setiap tahun. Secara mandiri, yayasan itu juga mengembangkan konsep pasar tradisional bersih dan terpadu yang berdaya guna bagi kawasan Sanur, yang dihuni tidak kurang dari 35.000 orang.

”Setiap kelas pasti punya rasa apolitis terhadap sesuatu di tengah persoalan yang semakin kompleks. Namun, rasa itu bisa hilang dan menjadi simpati jika cara penyampaian, sosialisasi, dan solusinya ditawarkan dengan tepat,” kata Sidharta Putra menanggapi anggapan bahwa kelas menengah kurang peduli terhadap kondisi sekitar.

Perbankan ambil peluang

Pertumbuhan kelas menengah menarik sejumlah kalangan. Kalangan perbankan berusaha menggarap kelas menengah ini.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk membuka layanan nasabah prima atau prioritas sejak Oktober lalu untuk menggarap mereka. Direktur Utama BTN Iqbal Latanro beralasan, selama ini banyak nasabah BTN yang sangat loyal. Namun, simpanan uangnya ada di bank lain karena kebutuhan nasabah itu tidak bisa dilayani BTN.

”Jadi, kami buat layanan perbankan prioritas supaya seluruh kebutuhannya kami yang mengelola,” kata Iqbal.

Bank lain seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk juga terus menambah layanan nasabah prima. BRI kini memiliki 12 kantor layanan khusus prioritas, yang terbaru di Medan.

Menurut Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, kantor khusus ini sengaja dibuat karena tidak hanya soal penghimpunan dananya, tetapi juga bisnis lain yang dilakukan nasabah kelas ini.(OSA/BEN/MAS/IDR/BIL/ENY/FAJ/FER/ANA)

Source : Kompas.com