Bergulat Menegakkan Citra Pemerintahan

Kekuatan politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tampak memasuki masa-masa rawan yang tak pernah terprediksi sebelumnya. Selain beberapa aspek kebebasan dan keberhasilan makro, citra pemerintahan praktis kini lebih banyak menyandarkan pada ”benteng terakhir”, yakni figur SBY.

Persoalan ekonomi, politik, hukum, dan sosial yang bertumpuk-tumpuk dan terekspos tanpa batas di media sepertinya membuat publik gemas. Dalam 21 bulan usia pemerintahan SBY jilid II, langkah nyata pemerintahan tampak banyak terantuk berbagai kemelut politik. Pengusutan kasus korupsi yang mandek, pembenahan kinerja birokrasi, sampai soal melonjaknya subsidi BBM seakan menegaskan betapa tidak ada skenario besar atas berbagai persoalan negeri ini.

Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot drastis hingga menyentuh level terendah sepanjang pemerintahan SBY, setidaknya diukur dari indikator apresiasi publik terhadap citra pemerintahan SBY. Survei opini publik yang mengevaluasi kinerja pemerintahan menunjukkan penurunan citra pemerintahan SBY yang merosot dalam satu tahun terakhir, dari 63 persen pada Juli 2010 menjadi 36,5 persen pada Juli 2011. Inilah level terendah citra pemerintahan SBY sepanjang dua periode pemerintahan. Citra positif pemerintahan SBY pernah menyentuh posisi 80 persen pada akhir periode pemerintahan jilid I tahun 2009.

Merosotnya citra pemerintahan SBY tampak seiring dengan merosotnya kepuasan publik terhadap kepemimpinan SBY. Presiden dianggap kurang cakap mengelola dan mendorong kinerja kabinet yang memang tampak tidak banyak berkiprah sejak periode awal hingga saat ini. Selain minim prestasi, kabinet minim terobosan yang dapat mengurai persoalan pembangunan. Tiga dari setiap 10 responden mengaku tidak puas dengan langkah SBY memimpin kabinet. Secara umum, aspek kepemimpinan SBY hanya mendapatkan apresiasi positif 31 persen atau merosot dari sekitar 40 persen pada Januari 2011.

Masing-masing aspek pemerintahan sepertinya berjalan tanpa haluan perencanaan yang tegas dan jelas. Dari jajak pendapat ini, empat bidang yang dievaluasi—ekonomi, hukum, politik keamanan, kesejahteraan sosial—tidak satu pun mendapatkan penilaian optimal. Hanya sekitar 30 persen pada masing-masing bidang. Artinya, secara keseluruhan, penilaian ketidakpuasan terhadap kinerja kabinet secara umum disuarakan oleh 70 persen responden.

Ibarat mengalami arus balik, apresiasi publik terhadap pemerintahan SBY terus merosot memasuki tahun 2011. Berdasarkan laporan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kurang dari 50 persen instruksi Presiden selama 2011 yang dijalankan. Sejumlah instruksi yang mandek antara lain terkait penegakan hukum, seperti pengusutan kasus Gayus HP Tambunan (5/1) dan 12 instruksi mengenai pemberantasan praktik mafia pajak (22/2). Padahal, instruksi itu bukan hanya sebatas lisan, melainkan sudah dituangkan ke dalam produk hukum instruksi presiden.

Namun, buruknya penilaian terhadap kabinet tidak serta-merta membuat publik menghendaki pergantian menteri. Publik bahkan tampak terbelah, masing-masing bagian sebanyak 42 persen dalam menyikapi perlunya dilakukan reshuffle kabinet. Hal itu boleh jadi terkait pesimisme publik terhadap jaminan perbaikan kondisi kalaupun perubahan kabinet benar-benar terjadi. Pengalaman dari periode I pemerintahan SBY menunjukkan, tak ada perubahan signifikan setelah reshuffle dilakukan. Yang jelas, lebih dari tiga perempat responden (86,4 persen) menilai bahwa pemerintahan SBY saat ini belum bebas KKN, program utama yang dijanjikan Presiden.

Hukum mandek

Goyahnya pilar hukum merupakan persoalan yang paling krusial dalam pemerintahan SBY saat ini. Hasil survei evaluasi pemerintahan menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik, terutama terhadap kinerja aparat dan lembaga bidang hukum. Hanya satu dari setiap empat responden yang menyatakan puas dengan kinerja penegakan hukum. Dari sejumlah aspek hukum yang dievaluasi, penanganan kasus KKN adalah yang paling keteter. Aspek ini hanya diapresiasi 15 persen responden.

Karut-marut hukum semakin ruwet dengan terabaikannya sejumlah kasus besar, mulai kejahatan perbankan Bank Century, mafia pajak dan peradilan, hingga korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah. Minimnya prestasi bidang penegakan hukum patut dicermati mengingat bidang ini memiliki perangkat kelembagaan yang berlebih. Selain struktural, ranah hukum juga ditangani sembilan lembaga nonstruktural. Sejumlah lembaga di antaranya memiliki peran yang terkesan tumpang tindih, seperti Komisi Kepolisian Nasional dengan Polri, Komisi Hukum Nasional dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Kejaksaan dengan lembaga kejaksaan. Untunglah, wajah hukum terselamatkan dengan kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lumayan bergigi. Meskipun demikian, lembaga ini kini tengah ditantang kasus hukum berselimutkan nuansa politik, yakni kasus Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti.

Kinerja bidang ekonomi juga banyak disorot. Di satu sisi pemerintah dinilai berhasil mendongkrak indikator perekonomian makro, antara lain terlihat dari kebijakan BI mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada posisi 6,75 persen pada Juli 2011. Pasar menanggapi positif keputusan BI karena diyakini memberikan sentimen positif bagi perbankan dan sektor riil. Inflasi tahunan (year on year) juga stabil di bawah 6 persen.

Namun, di sisi lain, keberhasilan kebijakan ekonomi makro belum tecermin dalam kondisi riil perekonomian masyarakat. Ketahanan pangan masih lemah, bahkan menjurus rawan untuk sejumlah komoditas pokok. Pemerintah dianggap belum mampu menjamin pengendalian harga kebutuhan pokok. Gangguan produksi dan keterlambatan pasokan pangan melambungkan harga sejumlah bahan makanan. Menjelang puasa Ramadhan pada Agustus mendatang, harga bahan pokok dikhawatirkan makin melambung.

Ironisnya, kebijakan sektor riil pun terkesan banyak yang salah urus. Bahkan, industri lokal yang mendasar tak beroleh dukungan kebijakan memadai, seperti halnya industri gula dan garam. Secara umum, kesejahteraan sosial relatif tidak bergerak, yakni rata-rata hanya diapresiasi sekitar sepertiga bagian responden.

Figur harapan

Dari sisi positif, pemerintahan SBY diakui membawa perubahan positif dalam budaya politik yang bebas dan terbuka. Seperti catatan triwulanan sebelumnya, mayoritas responden mengapresiasi sikap pemerintah yang mendorong kebebasan pers dan berpendapat, termasuk dalam hal unjuk rasa. Pemerintah juga relatif diapresiasi dalam menjamin kebebasan beribadah. Pemerintah juga dinilai serius dalam upaya memutus mata rantai radikalisme dengan menggulung jaringan terorisme. Sejumlah aspek kehidupan berbangsa ini mendapatkan apresiasi positif dari sekitar 70 persen responden.

Namun, sikap kelembutan pemerintahan SBY bukannya tidak mencemaskan sejumlah kalangan. Terkait independensi dan netralitas politik luar negeri, diplomasi pemerintahan SBY dinilai tidak tegas. Harga diri bangsa bahkan sempat terusik saat pemerintah kecolongan kasus Ruyati, TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi pada Juni lalu. Kasus ini ibarat gunung es persoalan pengiriman TKI. Di belakang Ruyati, sedikitnya 27 TKI kini diancam hukuman mati di negara sama dengan berbagai dakwaan. Kasus ini tampak memengaruhi penilaian responden terhadap diplomasi pemerintah, yang hanya diapresiasi 38 persen responden pada Juli 2011 dari semula 58 persen pada tahun lalu.

Satu hal yang tampaknya masih mampu mengangkat spirit pemerintahan ini tampaknya adalah karakter figur SBY. Meskipun kekecewaan memuncak, publik tak pernah membabat habis harapan dan keyakinan terhadap SBY. Terlepas buruknya penilaian terhadap berjalannya pemerintahan, kepercayaan bahwa SBY merupakan sosok paling layak memimpin bangsa saat ini masih tampak kuat. Sebanyak 68,6 persen responden menilai tak perlu Presiden SBY diganti saat ini, bahkan 62,6 persen meyakini Presiden akan mampu bekerja lebih baik ke depan. Tinggallah kini kemampuan SBY mengaktualisasikan modal sosial menjadi gerakan mengangkat harkat sosial masyarakat negeri ini. (Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Pembersihan Demokrat

Pangkal Pinang, Kompas – Partai Demokrat harus membersihkan diri dari kader yang disangka terkait kasus korupsi. Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat, akhir Juli ini, harus dimanfaatkan untuk pembersihan diri itu.

Harapan itu diutarakan anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Achmad Mubarok, Kamis (14/7), di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ia menegaskan, Partai Demokrat memiliki komitmen antikorupsi yang tinggi. Sekarang komitmen itu tengah diuji melalui sejumlah kader yang diduga tersangkut kasus korupsi.

Terakhir, sejumlah kader partai itu diduga terkait kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. ”Komitmen tanpa ujian tidak pernah kuat. Sekarang Demokrat dalam ujian,” ujarnya lagi.

Untuk dapat lulus, Demokrat harus membersihkan diri. Rapat koordinasi nasional (rakornas) di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harus dijadikan ajang pembersihan itu. ”Pak Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) memberikan tugas kepada ketua umum untuk melakukan hal-hal yang diperlukan. Rakornas akan melakukan bersih-bersih. Artinya, akan ada perubahan posisi apakah di DPR atau di kepengurusan,” ujarnya.

Namun, ia tidak mengungkapkan secara jelas bentuk pembersihan diri itu. Ia mengatakan akan dilihat kadar kesalahan setiap kader yang diduga bermasalah. ”Apakah dia pelaku atau kecipratan saja,” ujarnya.

Rakornas akan dijadikan ajang penjelasan kepada seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat di daerah. Perwakilan semua dewan pimpinan cabang hadir dalam rakornas itu. ”Akan dijelaskan apa saja yang dilakukan partai menghadapi perkembangan belakangan ini. Kader di bawah sekarang bingung dengan kasus Muhammad Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, tersangka kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games). Nanti di rakornas dijelaskan,” tuturnya.

Ada niat

Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia melihat adanya niat pada diri Partai Demokrat untuk membersihkan diri sendiri. Namun, pelaksanaan niat itu diduga bukan perkara mudah dan butuh keberanian. Jika mendengarkan rumor yang belakangan muncul, korupsi di Partai Demokrat diduga sudah melibatkan tokoh kunci partai itu.

Namun, Sebastian pun melihat, niat bersih-bersih yang disampaikan pengurus Partai Demokrat demi kepentingan mereka sendiri, yaitu menjaga kepercayaan rakyat terhadap partai itu. Dengan demikian, jika niat itu tidak dilaksanakan, berarti Partai Demokrat membohongi diri sendiri.

”Saat ini masyarakat juga tidak lagi butuh pernyataan niat atau janji. Masyarakat lebih membutuhkan bukti atau hasil atas niat itu,” ujar Sebastian. Dia menambahkan, Partai Demokrat telah amat banyak berjanji dan menyampaikan niat.

Secara terpisah, pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet, Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Twedy Noviady, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh P Daulay berharap, Presiden Yudhoyono lebih fokus mengurus berbagai masalah rakyat daripada partai politik. Urusan pembenahan Partai Demokrat, yang didirikan sebagai kendaraan politik bagi pencalonan Yudhoyono sebagai presiden, sebaiknya diserahkan kepada pengurus partai. (iam/nwo/raz)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

“Partai Democrazy”

Dalam sejarah kepartaian kita, belum pernah terjadi krisis internal parah seperti yang dialami Partai Demokrat saat ini. Konflik antartokoh dan antarfaksi lebih tajam dari sembilu dan telanjang, membuat kita membelalakkan mata sambil menggelengkan kepala.

Sebab, sumber krisis dugaan korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin ternyata ”berjemaah”. Apalagi, keberadaan Nazaruddin tak kalah misterius dibandingkan dengan kisah Osama bin Laden yang doyan pindah tempat sembunyi.

Terlepas benar atau keliru, berondongan meriam SMS dan BBM Nazaruddin lebih menggemparkan daripada bocoran Wikileaks tempo hari. Apalagi, nada dan bahasa pesan-pesan itu tanpa basa-basi, kadang kocak, serta bikin orang-orang tertentu jantungan.

Konflik internal partai pada masa lalu biasanya menyangkut faktor ideologis, figur, atau intervensi Orde Baru. Tak pernah ada krisis internal partai yang melibatkan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah orang dan jumlahnya ditengarai mencapai Rp 1,2 triliun.

Apalagi, PD adalah the ruling party pemilik kursi terbanyak di DPR dan menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono dua kali terpilih sebagai presiden. Partai berlambang mirip lambang Mercedes Benz ini bahkan sudah siap ancang-ancang ke Pemilu-Pilpres 2014.

Tak terbantahkan pula, PD bergantung pada figur Yudhoyono. Saat didirikan 2001, salah satu tujuan ”Partai Biru” ini ingin mengusung Yudhoyono jadi capres. Tujuan lain, seperti kata pendirinya, Ventje Rumangkang, ”Untuk menyejahterakan rakyat.”

Perolehan suara PD pada Pemilu 2004 tidak signifikan, tetapi lima tahun kemudian menjadi pemenang sesuai ramalan jajak pendapat-jajak pendapat yang lebih mustahak daripada dukun. Yudhoyono juga menang lagi dalam satu putaran (merebut suara 61 persen) sesuai ramalan.

Namun, PD kini bak orang bangun dari mimpi indah serta berwarna. Perlahan-lahan tetapi pasti, terkuak berbagai fakta politik yang merugikan mereka, yang bermuara pada kalimat kunci: abuse of power.

Pertama, kemenangan PD dan Yudhoyono-Boediono pada Pemilu-Pilpres 2009 digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh partai-partai serta capres-cawapres lain. Berbagai metode kecurangan, entah sengaja atau tidak, terungkap setelah Pilkada Jawa Timur awal 2009.

Itu sebabnya keputusan Sidang Paripurna DPR menyebutkan, aparat hukum diminta menyidik hubungan antara bailout Bank Century dan partai serta capres-cawapres tertentu. Itu sebabnya kini Panja Mafia Pemilu menjadi pintu masuk untuk menyidik kecurangan Pilpres 2009.

Setelah pesta kemenangan 2009, politisi PD tak henti didera badai dugaan korupsi. Ironinya, dugaan korupsi itu umumnya melibatkan pengurus teras DPP atau pimpinan eksekutif/legislatif pusat dan daerah.

Dan, klimaksnya dugaan korupsi Nazaruddin, ”mesin uang” partai yang kini menjadi sang peniup peluit. Nama-nama yang dia sebut ikut menikmati tidak tanggung-tanggung, termasuk sang ketua umum yang selama krisis hilang dari peredaran.

Nah, bagaimana menjelaskan ketua umum partai penguasa raib saat krisis? Bisa dipahami jika akar rumput PD dan para anggota, mulai dari tingkat ranting sampai daerah, seperti anak-anak ayam kehilangan induk.

Tak heran Ventje dan puluhan eks deklarator/pendiri—sebagian besar tak lagi anggota PD—merasa prihatin dengan krisis partai. Ventje, yang masih anggota dewan pembina, pekan ini mendirikan forum untuk melancarkan koreksi moral terhadap PD.

Ada baiknya kelompok-kelompok di tingkat akar rumput memprakarsai pula forum serupa menyikapi dengan kritis elite PD. Pemilu-Pilpres 2014 berlangsung tak lama lagi, sudah waktunya PD menyiapkan berbagai langkah strategis agar tidak kehilangan mahkota.

Sudah menjadi praktik umum, partai mengambil tindakan ”pembersihan” setiap kali mengalami krisis. Pembersihan tentu didasarkan atas aspirasi akar rumput dan bukan mustahil bisa mengarah ke munaslub. Pada saat krisis, PD butuh kepemimpinan yang hadir, tegas, solidarity maker, dan berakar ke bawah.

Langkah pertama, mengambil tindakan administratif-politis terhadap elite DPP yang diduga terlibat kasus Nazaruddin. Tindakan-tindakan bisa bersifat sementara dan bertingkat-tingkat, mulai dari yang bersifat teguran sampai pemecatan.

Langkah kedua, PD mulai agak memisahkan diri dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif pusat. Jika dilakukan cermat, kasus Nazaruddin bisa ditempatkan sebagai masalah pemerintah—bukan lagi masalah internal partai.

Langkah ketiga, pemisahan diri itu berkaitan dengan kebijakan equidistance (menjaga jarak sama) dengan partai-partai lain. Dengan kata lain, PD di DPR lebih mendekatkan diri dengan oposisi dalam perumusan legislasi yang lebih prorakyat.

Langkah keempat, PD menegaskan diri bukan lagi partai yang mendukung politik dinasti pusat dan daerah. Masyarakat mulai muak terhadap praktik politik dinasti menjelang Pemilu-Pilpres 2014 ini karena partai bukanlah milik keluarga.

Langkah terakhir, kampanyekan dan praktikkan lagi slogan ”Katakan Tidak pada Korupsi” secara serius. Sebab, inilah kekuatan utama PD saat terpilih tahun 2004 dan 2009 serta inkonsistensi terhadap slogan ini pula yang menghancurkan PD.

Jangan ragu melancarkan pembersihan karena politik kadang memerlukan langkah drastis yang sering terbukti mampu membalikkan keadaan 180 derajat. Sayang jika ”Partai Demokrat” diolok sebagai ”Partai Democrazy” hanya karena ulah Nazaruddin dan kaki tangan-kaki tangannya. Budiarto Shambazy

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Awal Kematian Partai Demokrat ?

demokrat come to the dead

JAKARTA–MICOM: Belitan kasus yang menimpa kader Partai Demokrat seperti menjadi penanda awal dari kematian partai binaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

“Saya rasa ini awal dari kematian Partai Demokrat menuju pemilu 2014. Kalau rakyat disurvei sekarang, popularitas dan kelayakan SBY pasti sudah turun,” ujar Iberamsjah, pakar politik Universitas Indonesia di Jakarta, Selasa (5/7).

Saat ini Demokrat dibelit dengan kasus mantan Bendahara Umum M Nazaruddin terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. Demikian pula dengan dugaan pemalsuan keputusan Mahkamah Konstitusi yang ditudingkan kepada Andi Nurpati.

Iberamsjah mengungkapkan, akar permasalahan dimulai dari kecerobohan Partai Demokrat di dalam merekrut anggota. Menurut dia, Demokrat meminjam istilah murah meriah dan tidak memikirkan latar belakang para kader. Seharusnya, sambung Iberamsjah, Demokrat lebih selektif di dalam memilih kader.

Lebih jauh, ia mencontohkan bagaimana setelah pemilu 2004, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum merapat ke Partai Demokrat. Padahal, rekan-rekan Anas di KPU saat itu banyak dituding terlibat dalam praktek penyuapan.

Langkah Anas diikuti anggota KPU Andi Nurpati yang pindah ke Demokrat setelah pemilu 2009, dengan posisi sebagai juru bicara partai. Andi pun kini tersandung dugaan mafia pemilu.

“Saya berani mengatakan Demokrat ini merupakan bunker para koruptor. Partai ini semata-mata ingin mendapatkan banyak orang tetapi tidak memikirkan kualitas. Lima dari sepuluh anggota Demokrat pasti bermasalah dengan hukum,” pungkas Iberamsjah. (SZ/OL-2)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kemelut Partai Demokrat

Setelah Muhammad Nazaruddin diberhentikan sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat dan kabur ke Singapura, dua hari berturut-turut Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat khusus para petinggi partai dan anggota DPR dari Partai Demokrat di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Ada apa?

Begitu seriuskah persoalan internal PD sehingga SBY harus turun tangan? Kasus hukum yang diduga melibatkan Nazaruddin dalam proyek wisma atlet SEA Games di Palembang bukan pertama kali dialami PD. Sebelumnya, Jhonny Allen Marbun, anggota DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP PD, diduga terlibat kasus suap dana stimulus fiskal Kementerian Perhubungan pada 2009, tetapi hingga kini tak ada tindak lanjut.

Jauh sebelum itu, Aziddin—anggota DPR dari Fraksi PD—bahkan dipecat dari partai dan keanggotaannya di DPR karena terlibat kasus calo katering haji pada 2006. Belum lagi kasus-kasus korupsi APBD yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah asal PD. Kasus-kasus serupa sebenarnya tak hanya dialami parpol yang diprakarsai oleh Presiden SBY ini. Parpol-parpol lain, ketika berkuasa atau jadi bagian dari kekuasaan, juga sarat dengan kasus suap dan korupsi. Hanya saja tidak semua kasus hukum itu terungkap ke publik, baik karena ”kecanggihan” parpol menutup aib mereka maupun lantaran kentalnya perselingkuhan antara parpol dan aparat penegak hukum.

Khawatir citra ternoda

Mengapa kasus Nazaruddin begitu mengguncang PD, bahkan SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD tampak ”panik”? Bukankah langkah partai memberhentikan Nazaruddin sebagai bendahara umum sudah tepat? Pertama, sulit dimungkiri PD tengah berada di puncak kekuasaan. Setelah berhasil mengantar kemenangan SBY secara berturut-turut dalam dua pemilu presiden, PD juga sukses meraih kursi terbanyak di DPR. Guna melengkapi keberhasilannya, SBY membentuk koalisi enam parpol pendukung pemerintah yang mencakup 75,5 persen kekuatan parpol di DPR. Mungkin saja SBY dan para petinggi PD tidak ingin prestasi dan citra mereka ternoda oleh ulah seorang Nazaruddin.

Kekhawatiran ini jadi sangat beralasan jika benar Nazaruddin memiliki data tentang ”borok” partai dan mau membongkarnya ke publik. Faktanya, baik ”ancaman” Nazaruddin sebelum kabur ke Singapura maupun ancaman melalui pesan pendek atas nama Nazaruddin dari Singapura, yang belum diketahui kebenarannya, bisa memaksa para petinggi PD kalang kabut dan kemudian merapatkan barisan bersama SBY di Puri Cikeas.

Kedua, M Nazaruddin yang dipromosikan Ketua Umum DPP PD terpilih, Anas Urbaningrum, adalah ”wakil” generasi baru partai yang diharapkan memegang tampuk kepemimpinan partai dan bahkan bangsa pada masa depan. Realitas ini penting terkait tidak adanya lagi peluang SBY maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Jika generasi baru partai sudah telanjur ”rusak”, tentu jadi sulit menyelamatkan kelangsungan partai ke depan.

Termasuk di dalam barisan generasi baru PD yang diharapkan SBY tentu saja Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang kini menjabat sekretaris jenderal partai. Boleh jadi para generasi baru PD yang mulai turut pula menikmati berbagai proyek pemerintah dengan memanfaatkan ”fasilitas kekuasaan” partai ini dianggap kurang berhati-hati dalam memobilisasi dana bagi partai. Karena itu, SBY dan jajaran petinggi PD merasa berkepentingan agar Nazaruddin tidak ”bernyanyi” sesuka hati yang berpotensi merusak citra partai.

Ketiga, SBY dan para petinggi PD berkepentingan agar kasus Nazaruddin tak berimbas pada berbagai ”prestasi” yang dianggap berhasil dibukukan pemerintah di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Terlebih jika benar ada ”borok” partai yang diketahui Nazaruddin sehingga pemecatannya sebagai bendahara umum berubah jadi ”senjata makan tuan” bagi PD.

Skenario partai?

Problematik terbesar PD terletak pada fakta bahwa parpol ini telanjur jadi besar dan bergelimang kekuasaan ketika secara organisasi sesungguhnya belum terkonsolidasi. Sebagai refleksi kekecewaan terhadap Partai Golkar, PDI-P, dan parpol berbasis Islam pasca-Pemilu 1999, PD jadi wadah beragam kepentingan yang hampir tanpa batas. Mantan militer, pejabat, birokrat, pengusaha, aktivis LSM, hingga tokoh agama dan adat menjadi bagian dari partai yang hampir identik dengan sosok SBY ini.

Belakangan, sejumlah kepala daerah atau wakil yang pencalonannya diusung parpol lain berbondong-bondong memasuki PD. Pasca-kongres II di Bandung (2010), sejumlah aktivis bahkan turut ”kepincut” untuk beradu nasib di dalam PD. Meski tak ada yang salah dengan kecenderungan ini, semua itu berlangsung ketika PD belum punya tradisi berpartai yang melembaga dan bermartabat, seperti sering dipidatokan SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD.

Tak ada pilihan lain bagi SBY dan jajaran PD kecuali memaksa Nazaruddin kembali ke Tanah Air. KPK yang tengah menyidik kasus dugaan suap atas Sekretaris Kemenpora dan juga dugaan suap atas Mahkamah Konstitusi berkepentingan agar duduk perkara hukum yang menimpa Nazaruddin menjadi jelas, tidak hanya bagi PD, tetapi juga untuk bangsa kita. Jika tidak, akan muncul penilaian publik bahwa pelarian mantan Bendahara Umum DPP PD tersebut adalah skenario yang didesain dalam rangka penyelamatan partai. Juga, jika tidak, berbagai komitmen SBY tentang pemberantasan korupsi, termasuk di internal PD, tentu akan dikenang sekadar sebagai pidato semata.

Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Jaringan SBY Berharap Konflik Bisa Dewasakan Partai

JAKARTA–MICOM: Jaringan Nusantara, organ pendukung Susilo Bambang Yudhoyono, berharap kisruh di Partai Demokrat bisa membuat partai itu semakin dewasa.

“Saat ini sedang terjadi upaya belah bambu di Demokrat dan SBY. Tetapi ini akan mendewasakan kami dalam proses politik ke depan. Apalagi Demokrat adalah partai modern yang berupaya menyelesaikan masalah dengan matang,” ujar Ketua Jaringan Nusantara Iwan Yakobus Kurniawan, di Jakarta, Selasa (31/5).

Menurutnya, Partai Demokrat kini sedang dirundung masalah terkait dengan kasus mantan bendahara umumnya, M Nazarudin, yang diduga korupsi. Kemudian, muncul SMS ancaman dari orang yang mengaku Nazarudin yang kini bernada di Singapura. Namun demikian, kata Iwan, kejadian-kejaidan itu tidak akan memecah pendukung SBY, khususnya Jaringan Nusantara.

“Kami masih fokus mengawal program kerakyatan dan solid menjaga keutuhan partai, hal serupa juga harus dilakukan kader-kader yang lain,” ujar Iwan.

Sebagaimana diberitakan, internal Partai Demokrat bergolak belakangan ini. Faksi-faksi makin terlihat, terutama dalam menyikapi isu Nazaruddin. (Faw/OL-3)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.