Saat Laman Negara Digunakan Pemerintah Jokowi untuk ‘Sindir’ SBY

Laman Setkab

Pasal pertama: Pemimpin tak boleh dikritik.
Pasal kedua: Pemimpin tak pernah salah.
Pasal ketiga: Jika pemimpin salah maka harus kembali ke pasal pertama dan kedua.

Pasal di atas tentu bukanlah aturan hukum resmi di Indonesia. Tapi saya berpandangan, prinsip seperti itu banyak diadopsi oleh para fan boy dari pemimpin politik di negeri ini.  Jadi apapun kritik langsung dilabeli haters. Apapun berita yang nyata-nyata tidak menguntungkan jagonya, langsung dibilang nyinyir.

Ya, itulah fakta yang terbentang di perpolitikan Indonesia saat ini. Memang tak bisa dipungkiri bahwa Pilpres 2014 telah meninggalkan banyak bekas di hati masyarakat Indonesia. Ada yang terlalu kecewa, ada pula yang terlalu gembira.

Continue reading