Revisi UU Diminta Fokus Hal Substansial

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kian terbatasnya waktu, pemerintah dan DPR diharapkan memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada hal substansial untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR/DPD/DPRD mundur saat menjadi peserta pilkada tidak perlu dibahas berlarut-larut karena tinggal dilaksanakan.

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mesti tuntas akhir Mei ini. Hal ini memberikan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memiliki cukup waktu menyusun peraturan pelaksananya.

“Putusan MK tidak multitafsir dan tidak ambigu. Jadi pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR, tinggal melaksanakannya,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (24/5).
Continue reading