Sebagaimana di wilayah lain di Indonesia, peran ideologi juga semakin melemah dalam pertarungan partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Uniknya, selain faktor ketokohan, pragmatisme, dan godaan politik uang, orientasi pemilih di sini juga dipengaruhi faktor ”restu” keraton.
Perolehan suara pemilu legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1999, 2004, dan 2009 dapat menggambarkan peta politik itu. Pada Pemilu 1999, ada tiga partai yang memimpin. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara terbanyak (35,6 persen), kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 17,2 persen suara, dan Partai Golkar (14,3 persen).
Komposisi serupa terulang pada Pemilu 2004, tetapi persentase perolehan suara ketiga partai itu bergeser. PDI-P menang, tetapi jumlah suaranya menurun (26 persen). PAN menyusul dengan 20,5 persen suara, dan Partai Golkar berkurang (13,8 persen).
Pemilu 2009 memberi kejutan. Partai Demokrat (PD), yang sebelumnya berada pada urutan keenam, mengantongi suara terbanyak (18,7 persen). PDI-P pada urutan kedua (15,6 persen), lalu Partai Golkar (14,7 persen), dan PAN (13,8 persen).
Saat ini, ada empat partai dominan, yaitu PD, PDI-P, PAN, dan Partai Golkar. Di luar PD yang melejit pada pemilu terakhir, perolehan ketiga partai lain lebih-kurang stabil. Perolehan suaranya bergeser naik-turun sedikit.
Dominasi keempat partai itu juga terjadi pada pemilu lima kepala daerah. Kota Yogyakarta kini dipimpin pasangan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono (PDI-P, Golkar). Pasangan Sri Purnomo-Yuni Satia Rahayu (PAN, PDI-P, Gerindra) terpilih di Kabupaten Sleman, Sumpeno Putro-Badingah (PAN) di Gunung Kidul, Hasto Wardoyo-Sutedjo (PDI-P, PAN, PPP) di Kulon Progo, dan pasangan Sri Surya Widati-Sumarno (PAN, Golkar, Demokrat, dan beberapa partai lain) di Kabupaten Bantul.
Nasionalis vs Islam
Apa yang bermain di balik pertarungan partai politik di DIY? Meski pengaruhnya kian mengecil, ideologi masih berperan. Secara ideologis, partai-partai terpolarisasi dalam dua kelompok: nasionalis dan Islam-modernis.
Kelompok nasionalis merujuk pada masyarakat ”abangan” yang mengusung kebangsaan. Kaum ini berakar kuat karena Yogyakarta menjadi basis beberapa organisasi pelopor kebangkitan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908) dan gerakan pendukung deklarasi Sumpah Pemuda (1928). Ideologi ini lekat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang punya sejarah mantap di Yogyakarta.
Islam-modernis mengacu pada kelompok yang berusaha menerjemahkan nilai-nilai universal agama dalam praktik politik modern. Ini juga kuat karena Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta tahun 1912. Pada masa Orde Lama, ideologi ini lekat dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).
Menurut pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Ari Dwipayana, dua ideologi itu dipegang sebagian masyarakat, terutama pemilih tradisional. Kelompok nasionalis tersebar, terutama dalam PDI-P, Golkar, dan Demokrat. Sementara Islam-modernis merapat pada PAN dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Polarisasi itu bisa menjelaskan kenapa PDI-P dan PAN dominan. ”Sentimen politik aliran itu terus dibangkitkan menjelang pemilu. Itu masih cukup efektif untuk mendulang suara pemilih tradisional,” katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DIY Idham Samawi mengakui, partainya bertahan karena daerah itu adalah basis PNI pada masa lalu dan terus ada sampai kini. Kader partai berusaha menjaga sejarah itu dengan membuat program-program untuk kaum marhaen alias wong cilik, seperti petani, bakul pasar, buruh, dan nelayan.
”Dari lima kepala daerah di DIY, kader kami memimpin di empat wilayah. Pada Pemilu 2009, perolehan suara kami menurun karena harus berbagi dengan Partai Demokrat. Itu tren arus politik nasional karena pengaruh citra Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya.
Saat bersamaan, PAN ditopang basis pemilih Islam modernis. Sejarah kelahiran Muhammadiyah dan figur tokoh reformasi Amien Rais—sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus pemimpin partai itu—menjadi modal penting. Namun, partai ini harus berbagi dengan PKS karena pemilih kedua partai ini beririsan.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DIY Takdir Ali Mukti menilai, PAN punya saham besar dalam peta politik Yogyakarta. Meski bukan partai pemenang utama, kader-kader PAN dipercaya menjadi pejabat publik di kabupaten/kota.
Namun, sentimen ideologis itu kian melemah seiring dengan memudarnya kekuatan ideologi partai. Partai-partai kini membangun citra terbuka sebagai partai tengah agar dapat merangkul semua kalangan.
Arus pragmatisme politik juga menggerus ideologi. Partai-partai mengambil jalan pintas untuk memenangi pemilihan dengan mengusung calon-calon pejabat publik yang populer dan bermodal besar. Wakil Ketua II DPD Partai Demokrat DIY Putut Wiryawan mengakui, politik uang masih menjadi ancaman laten dalam pilkada.
Faktor keraton
Ada faktor penting yang memengaruhi percaturan politik di DIY, yaitu ”faktor keraton”. Hubungan dengan Kasultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman turut meningkatkan atau menurunkan daya jual partai atau calon dalam mencapai target-target politik. Ini terjadi karena masyarakat Yogyakarta menghargai keraton sebagai pusat sejarah, sosial, budaya, dan seni.
Partai, calon anggota legislatif, ataupun calon kepala daerah selalu berlomba memainkan isu ”restu” keraton itu. Jangan heran, saat kampanye pilkada, misalnya, semua calon sama-sama memajang foto dirinya bersama keluarga keraton.
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
