Doto Zaini Jangan Banyak Umbar Janji

Banda Aceh – Aceh baru saja memasuki pemerintahan yang baru. Doto Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai Aceh satu. Kepemerintahannya kurang lebih baru seminggu terhitung dari tanggal pelantikannya (25/6). Sementara begitu banyak janji-janji yang telah terucapkan seperti Aceh bebas asap rokok, kedisiplinan pegawai, pemerintah yang jujur, pembangunan infrastruktur seluruh Aceh dan banyak janji-janji lainnya.

Memang janji-janji tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Namun dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri ketika janji tersebut tidak terealisasikan. Menurut Pengamat Politik dari Aceh Institute, Fajran Zain, idealnya pemerintah baru jangan terlalu banyak mengumbar janji dulu. Tetapi fokus saja kepada beberapa program yang merakyat yang telah disusun.

“Ada baiknya pemerintah tidak terlalu mengumbar daftar keinginan, ingin begini dan ingin begitu. Istiqamah dan fokus saja pada beberapa visi pemerintahan yang sudah diformulasikan. Karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak berjanji, hanya akan menjadi boomerang bagi pemerintahan. Alih-alih bisa meraih citra public yang positif, malah pemerintah kehilangan wibawa,” ungkap Fajran kepada The Globe Journal, Selasa (3/7).

Sarannya, jangan sampai pemerintah terjebak pada optimisme bias, semua ingin dijadikan prioritas, tetapi akhinya tidak satupun yang terpegang, sebab setiap kebijakan public memiliki konsekuensi pre-analisis, regulasi, perencanaan, dan anggaran.

Sesuai dengan catatan misalnya, sejauh ini sudah ada 21 janji yang dilansir oleh ZIKIR pada saat kampanye dulu, itu pun sudah harus pontang panting merealisasikannya.

“Bayangkan, apakah realistis bila ada program pemberangkatan jamaah haji dengan kapal pesiar, dan pemberian Rp 1 juta per KK per bulan dari hasil dana Migas? Jadi, kembali ke ikon yang diusung oleh Partai Aceh, Peugah ubee buet, peu buet ubee na (kerjakan apa yang sudah disampaikan, dan nanti sampaikan apa yang sudah dikerjakan,” tutup Fajran. [003]

Source : The Globe Journal

In Indonesia, former combatants take up politics

Located on the westernmost side of Indonesia, the province of Aceh has gained a reputation for conflict since the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, widely known as GAM) took up arms in 1974 in an attempt to secede from Indonesia.

The province adopted Shariah, Islamic principles of jurisprudence, as the basis of its legal system in 2003, while a nine-year Indonesian military occupation of Aceh resulted in thousands of casualties. Armed conflict claimed the lives of Indonesian soldiers, GAM guerrilla fighters, and inevitably, civilians as well. Braving the crossfire, even in residential areas, was a daily event.

It is now taking time for a new government, which was elected this spring, to encourage their supporters to work within the political system. Having fought against the government for more than three decades, these former guerrilla leaders have now become part of the democratic system. As a result, they must reign in any violence by their constituents and put constitutional principles forward instead.

The massive 8.9 magnitude earthquake and tsunami that devastated Aceh in December 2004 became the gateway to end the conflict that had been dragging on for more than 30 years. With the scale of the natural disaster, the government and GAM had to prioritize reconstruction over continuing to pursue their political differences. And in 2005, GAM and the government of Indonesia signed a memorandum of understanding in Helsinki, Finland.

The establishment of local political parties, including the Aceh Party, which is comprised of former GAM combatants, was one of the key stipulations in the Helsinki memorandum of understanding. And in the 2009 legislative elections, the Aceh Party won 42 of 69 seats in the regional Parliament that governs Aceh, winning the majority of the vote in 23 Aceh regencies and cities.

Despite their lack of political experience, the former guerrilla fighters dominated the seats in the regional parliament and won control of the Aceh government. In one fell swoop, former combatants had switched gears: from armed struggle to politics.

And last April, for the second time since the peace treaty of Helsinki, Aceh held general elections for its governor, regents and mayors. Zaini Abdullah and Muzakir Manaf of the Aceh Party won elections for governor and vice governor respectively, with 1,327,695 votes (55.78 percent of the total), defeating four other pairs of candidates.

While voting on election day proceeded largely without problems, the campaign period was colored by violence and intimidation. Between March 12 and April 15, the Aceh Institute, a nongovernmental research organization, identified 77 cases of violence that included intimidation, verbal threats, physical violence, and damage to public property. In some instances, the police found that the perpetrators were members or partisans of the Aceh Party. This suggested that more work is still required to fully complete the transition from a violent struggle to a political one.

But efforts to maintain peace remain the focus of Abdullah and Manaf’s regional government. “In the first year [of governing], we are going to keep a true peace in Aceh. Furthermore, we are trying to improve the economy for the welfare and prosperity of Aceh’s people,” Abdullah said on April 17, speaking to a group of journalists at his home in the provincial capital of Banda Aceh.

However, in addition to continuing to speak out publicly against violence, Abdullah and his Aceh party must do more. The potential for violence remains real, as illegal weapons have been circulating widely in the province and election violence continues to be reported. The fact is that there is evidence that violence is still considered a tool for political change. Abdullah must seek support from the government of Indonesia for a more assertive police crackdown on owners of illegal weapons and criminal behavior. Only then will Aceh be safer.

These former guerrilla leaders have a duty to teach their constituents by example. This means that even though the Aceh Party won seats in the government, peace for all Acehnese will only be preserved when the rule of law prevails.

Ayi Jufridar is a journalist and novelist. He previously worked for the Asahi Shimbun newspaper of Japan and the Associated Press in Aceh. He is now a correspondent for Jakarta’s Jurnal Nasional daily. THE DAILY STAR publishes this commentary in collaboration with the Common Ground News Service (www.commongroundnews.org).

Source : The Daily Star Lebanon

Ini Prioritas di Awal Pemerintahan Zaini

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Komisi Independen Pemilihan Aceh telah menetapkan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai kepala pemerintahan Aceh untuk lima tahun ke depan. Lalu, apa saja prioritas kerja pemerintahan Zaini Abdullah pada tahun pertama memimpin?

Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh setelah mengumpulkan dukungan sebesar 55,78 persen suara rakyat. Pasangan yang diusung Partai Aceh ini mengalahkan calon gubernur petahana (incumbent), Irwandi Yusuf, yang juga kader Gerakan Aceh Merdeka.

Dalam sebuah wawancara selama satu jam lebih dengan wartawan di kawasan Geuceue Kayee Jatoe, Banda Aceh, Zaini menyebutkan, di awal masa kepemimpinannya akan memfokuskan diri pada pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

“Kami akan memprioritaskan para pengembangan perekonomian rakyat, termasuk dalam hal ini pengembangan di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan,” kata Zaini kepada wartawan sesaat setelah KIP Aceh mengumumkan dirinya terpilih sebagai gubernur Aceh periode 2012-2015, Selasa (17/4).

Menurutnya, sumber daya alam Aceh yang begitu melimpah ternyata tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Angka kemiskinan dan pengangguran masih terbilang tinggi.

“Kami akan berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan kami adalah kepada masyaraka bawah agar mereka meningkat ekonomi mereka,” ujar bekas Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka itu.

Zaini mengaku heran tingginya angka kemiskinan di daerah bekas konflik dan tsunami ini. “Yang kita herankan kenapa begitu banyak uang, tapi justru kemiskinan terjadi di Aceh. Kita harus mengadakan perubahan,” kata dia.

Zaini menilai, para petani, pekebun, dan nelayan juga harus diberdayakan untuk mengolah lahan pertanian, kelautan, dan perkebunan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Agar hasil yang dicapai bisa melebihi dari yang selama ini diperoleh. Dengan begitu, kata Zaini, akan memperbaiki taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Zaini juga memprioritaskan pada mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari kolusi dan korupsi.

“Kita harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Aparatur pemerintahan juga dituntut untuk bekerja lebih disiplin,” lanjut pria kelahiran Teureubue, Pidie, 72 tahun silam itu.

Meski begitu, ia menegaskan, pelbagai kebijakan yang akan ditelurkan semasa kepemimpinannya tetap untuk menjaga kelangsungan perdamaian hakiki bagi masyarakat Aceh. []

Source : Acehkita.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Zaini-Muzakir Gubernur Aceh 2012-2017

BANDA ACEH –  Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf akhirnya ditetapkan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Penetapan itu dilakukan dalam rapat pleno di ruang sidang DPRA, Selasa 17 April 2012. Penetapan pasangan yang diusung oleh Partai Aceh ini, berdasarkan jumlah perolehan suara dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Aceh.

Zaini-Muzakir memperoleh 1.327.695 suara atau 55,78 persen dari total suara 2.380.386 surat suara sah. Sedangkan pasangan Irwandi-Muhyan mengumpulkan 694.515 suara atau 29,18 persen. Adapun pasangan Nazar-Nova meraup 182.079 suara atau 7,65 persen.

Selanjutnya, pasangan Darni Daud-Ahmad Fauzi memperoleh 96.767 suara atau 4,07 persen. Terakhir pasangan Abi Lampisang-Suriansyah memperoleh 79.350 suara atau 3,33 persen.[]

Source : The Atjehpost

Posted with WordPress for BlackBerry.

Di Kuala Simpang, Zaini Janjikan Pemerintahan yang Bersih dan Jujur

BANDA ACEH – Kandidat Gubernur dari Partai Aceh, Zaini Abdullah, hari ini, Rabu 28 Maret 2012, melakukan kampanye di Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

Dalam kampanye itu, Zaini tidak ditemani oleh wakilnya Muzakir Manaf karena pada saat yang bersamaan Muzakir juga berkampanye di Matang, Bireuen. Zaini ditemani Muzakir Hamid , salah satu anggota tim suksesnya. 

Dalam orasi politiknya, Zaini menyampaikan visi dan misi di hadapan massa yang hadir. Zaini juga menjanjikan pemerintah yang bersih dan jujur jika mereka terpilih nanti. Selain itu, ia juga mengatakan andaikan dipercaya menjadi Gubernur Aceh, ia akan mengupayakan peningkatan pendidikan umum dan agama, serta kesejahteraan rakyat.

“Masa yang memadati lapangan bola Kuala Simpang menjadi bukti sejarah, sebab antusias masyarakat sangat tinggi,” kata Muzakkir Hamid.

Muzakkir Hamid juga mengatakan kampanye itu turut didukung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Persatuan Paguyuban Masyarakat Aceh Jawa (PPMAJ) Kuala Simpang.

Kampanye juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi Aceh, Yakob Tailah. []

Source : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

DPRA Terus Desak Pilkada Aceh Ditunda

Banda Aceh-Setelah Partai Aceh (PA) memutuskan tidak ikut serta dalam Pemilukada Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terus menjalan tahapan yang telah dibuat. konflik regulasi  belum juga finish sampai hari ini faktanya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih menginginkan Pemilukada Aceh ditunda.

“Ini kan masih ada dua versi, yang satu menganut pada Jakarta, sedangkan kita DPRA menganut UU Nomor 11 Tahun 2006, karena bukan masalah saya takut sama calon independen, tetapi saya khawatir adalah salah satu pasal UUPA akan terhapus,” kata Ketua DPRA, Hasbi Abdullah kepada wartawan usai meresmikan Komite Pengawasan Penyelengara Perlindungan Anak Aceh (KP3A), Sabtu (22/10) di Lambhuk.

Hasbi mengaku sampai sejauh ini belum ada keputusan dari Jakarta tentang konflik regulasi ini, namun pihaknya terus mendorong agar Pemilukada Aceh ditunda sampai permasalahan ini selesai. “ya, kita terus mendorong,”

Beberapa waktu lalu Hasbi juga pernah mengusulkan Pemilukada Aceh Cooling Down lagi. “Kalau saya sepakat karena suasana masih agak panas, Pemilukada Aceh kita cooling down dulu,” kata Ketua DPRA, Hasbi Abdullah kepada wartawan, usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) TNI yang ke-66 di Lapangan Blang Padang, Rabu (5/10).

Sementara ditanya berapa lama permintaan DRPA Pemilukada Aceh cooling down lagi, Hasbi menjawab itu tergantung pada suasana dan perkembangannya nanti.

“Itu kita lihat perkembangannya nanti, karena kita main di jalur hukum,”tegas Habsi.
Hasbi mengharapkan Pemilukada Aceh tetap aman damai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Aceh.

Source : The Globe Journal

Posted with WordPress for BlackBerry.

Zaini Abdullah: Pilkada Aceh itu Persoalan Kecil

LANGSA – Partai Aceh berkeyakinan Presiden Bambang Yudhoyono akan berbuat yang terbaikuntuk Aceh, terutamakeputusan soal pilkada Aceh. Dan Partai Aceh sedang menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia terkait pelaksaan Pilkada Aceh.

“Kita menunggu keputusan Presiden, karena kami sangat yakin Presiden sebagai seorang negarawan akan berbuat yang terbaik bagi Aceh, dan saya dengar sendiri, beliua sangat komit dengan persoalan ini,” kata Zaini Abdullah, Anggota Tuha Peut Partai Aceh, Sealasa (11/10) disela-sela kunjungan safarinya ke Kota Langsa untuk bertemu pengurus serta kader PA Kota Langsa di Masjid Raya Darul Falah Langsa.

Dikatakan Zaini, bagi kalangan Partai Aceh yang terpenting saat ini adalah menyelamatnya marwah Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan hasil perjuangan rakyat Aceh.

“Pilkada Aceh itu persoalan kecil, yang terpenting saat ini bagaimana kita menyelamatkan marwah UUPA sebagai buah dari perjuangan panjang rakyat Aceh,” tegas Zaini.

Sebelum berkunjungan ke Kota Langsa Zaini beserta rombongan sempat singgah di Aceh Tamiang, setelah melakukan pertemuan dengan pengurus Wilayah PA Kota Langsa, Zaini melanjutkan kunjungan ke Aceh Timur.

Source : The Atjeh Post