Perhelatan Pemilukada Aceh 2011 sampai sekarang masih saja terus menjadi headline berbagai media di tanoh indatu. Banyak kalangan menolak Pemilukada sebagaimana yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Ramai pula yang mendukung. Namun,hiruk pikuk pro dan kontra perhelatan Pemilukada tepat waktu, tidak banyak membantu sosialisasi kepada masyarakat pedalaman tentang keberadaan KIP dan fungsinya.
Miris rasanya bila melihat perseteruan politik di Aceh tentang boleh tidaknya Pemilukada dilaksanakan tepat waktu. Upaya memonopoli dukungan pun kerap dilakukan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Bahkan mahasiswa, ulama dan komponen sipil lainnya turut diseret ke dalam kisruh yang tidak kunjung mereda itu.
Tentu saja hal ini membuat sebagian masyarakat di pedalaman merasa kebingungan. Siapa sebenarnya yang harus didengar? Siapa yang patut untuk diikuti?. Sebab, bila tolak ukurnya adalah mengikuti anjuran ulama, maka kedua kelompok berseberangan juga mengklaim diri didukung ulama. Kemudian, siapa yang berkompeten menyelenggarakan Pemilu di Aceh? Semua masih absurd. Seperti tidak jelasnya masa depan Aceh.
Nuraini (50) warga pedalaman Juli Bireuen menyebutkan “tiep 5 thon sigo tapileh awaknyan. Tapi hana beda cit keadaan. yang hana but ka kaya, tanyoe nyang na lampoh deuk-deuk troe,” (apa yang harus saya katakan tentang Pemilukada itu? Tiap 5 tahun sekali kita memilih mereka, tapi keadaan tidak berubah. Yang tidak punya kerja sudah kaya semua, kita yang punya ladang sering kelaparan).
Nuraini bingung. Dia tidak paham politik. Namun yang pasti, di gampong tempat dia tinggal, masyarakat sudah mulai kasak-kusuk mengenai siapa yang harus di pilih. Begitu juga, jelek menjelekkkan antar dua kelompok semakin mengental saja. Entah siapa yang benar? Nuraini bertambah bingung.
“Hoe teuma ta tanyoeng masalah Pemilu nyoe (kemana kita harus bertanya tentang Pemilu?) ?”tanya Yusmiati (40) yang sedang duduk di dekat Nuraini. Melihat wajahnya yang menampakkan raut kebingungan. The Globe Journal, Senin (24/10) mengatakan, bila ingin menanyakan tentang Pemilukada, termasuk tahapannya, siapa yang menjadi calon dan lain-lain, silakan saja mendatangi kantor KIP Bireuen yang terletak di Paya Meuneng Kecamatan Peusangan.
Mendengar nama KIP, kedua perempuan itu saling menatap. Kemudian sama-sama tersenyum sambil menggeleng. Penasaran dengan gelengan yang tidak pada tempatnya itu, The Globe Journal bertanya mengapa mereka menggeleng. Namun penulis kaget, saat mendengar pertanyaan dari mereka berdua ” Hai pak, KIP nyan pu binatang (Hai pak, KIP itu binatang apa sih)?”
Ternyata tidak hanya Nuraini dan Yusmiati saja yang tidak tahu tentang keberadaan KIP. Rusna (60) warga Kecamatan yang sama juga mengatakan demikian. Ia tidak tahu KIP itu apa. Perempuan ini hanya paham Pemilu tidak lebih pada hari H datang ke TPS, coblos gambar, celup jari kedalam tinta, setelah itu pulang.
“Ya saya tidak tahu KIP itu apa. Saya memang pernah mendengar orang menyebutkan kantor KIP. Namun saya tidak tahu apa itu,” Kata Rusna Polos.
Tidak hanya di Juli, di kecamatan yang lain seperti di Jangka dan Peusangan Selatan, banyak juga warga yang tidak tahu menahu tentang proses Pemilukada Aceh 2011, apalagi tentang KIP. Dari 20 orang perempuan yang sempat The Globe Journal tanyai semuanya tidak mengetahui dengan benar tentang KIP. Minimnya pengetahuan tentang KIP dan Pemilukada Aceh, kebanyakan ada di golongan kaum perempuan. tak mengenal batas usia. yang muda saja tidak mengerti lembaga independen yang mengurusi masalah Pemilu itu apa.
Yulizar (25) guru honorer di salah satu SMP di pedalaman Bireuen, secara terus terang mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan KIP. Apalagi kalau dikatakan KIP juga ada di Bireuen. Hal ini diutarakan oleh guru mata pelajaran Bahasa Inggris itu saat dijumpai oleh The Globe Journal, Selasa (25/10) saat menunggu angkutan umum.
“KIP? Apalagi KIP Bireuen. Saya tidak paham itu. Saya pernah mendengar nama itu, tapi saya tidak tahu pasti apa kerja mereka,” Kata Yulizar polos
Menanggapi kenyataan tersebut, Muktaruddin, SH. salah seorang komisioner KIP Bireuen mengatakan KIP adalah penyelenggara Pemilu di Aceh, baik pemilu legislatif, presiden maupun kepala daerah seperti gubernur dan bupati. KIP Aceh secara hirarkis berada di bawah KPU (Komisi Pemilihan Umum) di Jakarta. Tugasnya sama seperti KPU yang telah diatur dalam UU No. 20 tahun 2007. KIP juga bekerja dengan aturan yang telah ditetapkan dalam UUPA.
Muktar menyampaikan, bahwa KIP harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaannya sebagai penyelenggara pemilu di Aceh
Di mata A. Hadi Djuli, salah seorang tokoh Kota Juang yang juga ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) perwakilan Bireuen, bagi masyarakat awam, tidak penting bagi mereka untuk mengetahui KIP itu apa, sebab bagi mereka, yang penting adalah sukses mencoblos di hari H, sudah habis perkara.
“Bagi masyarakat awam, apalagi yang tinggal di pedalaman dengan tingkat pendidikan yang rendah, tentu bukan permasalahan kalau tidak mengenal KIP. Bagi mereka yang penting adalah “top (tusuk)” di hari H tanpa gangguan, habis perkara,” kata lelaki yang akrab disapa Tu Adi.
Lain Tu Adi, lain pula tanggapan dari kalangan pekerja sosial. Koordinator GaSAK Bireuen. Mukhlis Munir mengatakan, ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi KIP dikarenakan lembaga tersebut sangat kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pedalaman. Padahal, ini sangat penting sekali. Apalagi mengingat banyak masyarakat Bireuen yang masih berdomisili di Kecamatan-kecamatan pedalaman seperti Juli, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur dan lain-lain.
Mukhlis juga menambahkan, kalau mau Pemilukada ini sukses dalam artian mampu mereduksi “kejahatan politik”, masyarakat harus tahu terlebih dahulu yang mana lembaga penyelenggara Pemilu, mana lembaga pemantau dan kemana harus mengadu bila menemukan pelanggaran.
Demikian pula yang disampaikan oleh Manan Isda. Menurut ketua F. KaMAR titu, KIP tidak dikenal oleh publik karena keberadaannya yang “misterius”. Kantornya saja berada di pedalaman Paya Meuneng Kecamatan Peusangan. Hal ini sangat berpengaruh bagi sosialisasi keberadan mereka. “Jangan harap masyarakat akan kenal KIP, khususnya KIP Bireuen, kantornya saja tidak nampak kalau dilihat dari jalan negara,” Kata Manan Isda.
Source : The Globe Journal
