siwah.com

Day: May 3, 2016

  • Apresiasi untuk Politik dan Keamanan

    Litbang kompas.com

    Situasi politik dan keamanan dalam negeri yang kian stabil selama triwulan terakhir telah meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang itu. Tingkat apresiasi di bidang politik dan keamanan saat ini hampir sama dengan saat tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Kalla.

    Secara perlahan, pemerintahan Jokowi-Kalla memperlihatkan gaya kepemimpinan yang khas. Sejumlah kekuatan politik yang semula mengambil sikap berseberangan, baik di parlemen maupun di partai politik, berhasil dirangkul dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan.
    (more…)

  • Hormati Putusan MK

    Efek Negatif jika Tak Mundur, Anggota Legislatif Bisa Tak Fokus Kerja

    JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersikukuh tak ingin mengubah aturan yang mengharuskan anggota DPR, DPD, atau DPRD mundur jika menjadi calon kepala/ wakil kepala daerah saat pemilihan kepala daerah. Pasalnya, aturan itu sudah dikuatkan Mahkamah Konstitusi.

    “Sikap pemerintah harus sejalan dengan putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (2/5).

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menambahkan, hingga pembahasan terakhir RUU Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada antara pemerintah dan DPR, akhir pekan lalu, fraksi- fraksi sepakat agar aturan itu diubah. DPR/DPD/DPRD tak perlu mundur, tetapi cukup mengambil cuti sebagai anggota. Hanya saja untuk mereka yang duduk sebagai pimpinan di alat kelengkapan DPR/DPRD, mereka harus meletakkan jabatannya.
    (more…)

  • Kebebasan Tanpa Keadilan

    Di negeri ini, kehidupan rakyat tidak pernah keluar dari siklus kekecewaan. Pemerintahan baru datang dengan janji baru, tetapi musim pengharapan bergegas tilas dilibas badai sumpah serapah.

    Belasan tahun Orde Reformasi digulirkan, pemerintahan demokratis tak kunjung menghadirkan pemerintahan inklusif yang memberikan ruang tumbuh bagi pemberdayaan rakyat dan kesejahteraan umum. Kebebasan demokratis tetap saja menjadikan negara sebagai alat untuk memperkaya segelintir elite penguasa dan pengusaha.

    Di bawah kendali modal, wacana publik didominasi argumen kepentingan pragmatis: kehilangan wawasan ideologis dan kesadaran emansipatorisnya. Isu reklamasi, misalnya, hanya dilihat dari segi boleh-tidaknya pantai dan teluk itu direklamasi; tanpa mempersoalkan segi yang lebih ideologis menyangkut strategi pemerataan pembangunan dan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan tol laut; serta segi inklusif perihal siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari proyek reklamasi tersebut.
    (more…)