siwah.com

Category: Political Marketing

  • Pelajaran dari Aldi Taher yang ”Menggocek” Dunia Pemilu

    Pelajaran dari Aldi Taher yang ”Menggocek” Dunia Pemilu

    Pesohor Aldi Teher menghebohkan publik. Pencalonannya di Pemilu Legislatif 2024 menuai kontroversi setelah diketahui didaftarkan oleh dua partai politik dalam dua lembaga perwakilan yang berbeda. Kata ”Aldi Taher” bahkan masuk jajaran topik terpopuler Twitter di kategori hiburan dengan jumlah cuitan hingga 39.000 hingga Jumat (26/5/2023) siang.

    Video Aldi mengenakan atribut dua partai politik beredar di Twitter. Dalam cuitan yang diunggah akun @Heraloebss, Minggu (20/5), Aldi yang mengenakan jaket dan topi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berjoget diiringi Mars Perindo. Sementara itu, dalam video berbeda, Aldi mengenakan baju berlogo Partai Bulan Bintang (PBB) sedang memetik gitar dan menyanyikan lagu tentang PBB.

    Saat pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berlangsung 1-14 Mei lalu, PBB dan Perindo mendaftarkan Aldi sebagai bakal caleg. PBB Provinsi DKI Jakarta mendaftarkan Aldi sebagai caleg DPRD DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I ke KPU DKI Jakarta, Sabtu (13/5). Sehari berselang, Perindo juga mendaftarkan Aldi ke KPU RI, Minggu (14/5), sebagai caleg DPR RI dari dapil Jawa Barat II.

    Anggota DPR terpilih 2019-2014, Dedi Mulyadi, memghadiri acara pelantikan anggota legislatif 2019-2014 saat akan dilantik melalui Sidang Paripurna MPR di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

    Tak hanya Aldi, mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga didaftarkan oleh dua parpol sekaligus, yakni Partai Golkar dan Partai Gerindra. Dedi terdaftar sebagai caleg Golkar dan Gerindra untuk tingkat DPR RI dari Dapil Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Namun, belakangan, Dedi diketahui sudah mengundurkan diri dari Golkar dan berpindah ke Gerindra.

    Prosedur

    Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor menyatakan, Aldi mendaftar sebagai caleg DPRD DKI Jakarta melalui PBB sesuai dengan keinginannya sendiri. PBB juga memfasilitasi keinginan Aldi tersebut dengan mendaftarkannya sebagai salah satu dari 106 caleg yang didaftarkan ke KPU DKI Jakarta.

    Namun, setelah namanya viral karena diketahui mendaftar sebagai caleg di PBB dan Perindo, Aldi kemudian mengajukan surat pengunduran diri pada Selasa (23/5). PBB juga akan segera mengganti Aldi dengan caleg lain sesuai dengan prosedur yang berlaku.

    ”Saat mendaftar sebagai caleg ke PBB, Aldi menunjukkan keseriusannya untuk maju bersama PBB. Apalagi, Aldi juga tercatat sebagai pengurus di DPP PBB,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (26/5/2023).

    Kompas menghubungi Aldi melalui pesan singkat untuk mengonfirmasi soal pencalegan melalui dua parpol itu, tetapi hingga Jumat sore tidak direspons.

    Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, saat ini KPU sedang melakukan verifikasi administrasi dan analisis kegandaan terhadap semua caleg yang didaftarkan oleh 18 parpol peserta Pemilu 2024. Analisis kegandaan itu dilakukan untuk memastikan tidak ada caleg yang didaftarkan oleh lebih dari satu parpol dalam dapil ataupun lembaga perwakilan yang berbeda.

    Ketua KPU Hasyim Asy’ari (kiri) serta anggota KPU, Idham Holik (tengah) dan August Mellaz (kanan), meninjau ruangan pengajuan bakal calon anggota DPR di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/4/2023).

    Analisis kegandaan dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang memiliki fitur analisis kegandaan. Silon akan mendeteksi jika ada caleg yang didaftarkan oleh lebih dari satu parpol, dapil, dan lembaga perwakilan. Ia memastikan analisis kegandaan akan menghasilkan data yang akurat karena pendeteksian berbasis nomor induk kependudukan. ”Kalau terdapat kegandaan, nanti akan kami sampaikan ke parpol untuk diperbaiki,” katanya.

    Ketua KPU Hasyim Asy’ari menambahkan, KPU turut menerima laporan masyarakat jika ada caleg yang terdeteksi ganda. Laporan itu akan ditindaklanjuti dengan memeriksa caleg yang didaftarkan oleh parpol terkait. Jika diketahui ada caleg ganda, KPU akan meminta klarifikasi dari partai yang mendaftarkan caleg tersebut.

    ”Kalau ada laporan masyarakat, ada berita, ini kami anggap sebagai masukan, bahkan ada Dedi Mulyadi misalkan, kami kan baru tahu setelah ada pemberitaan. Pemberitaan ini dijadikan dasar untuk memeriksa di dalam daftar bakal calon peserta dua partai ini, ada enggak yang bersangkutan, demikian juga Aldi Taher,” ujarnya.

    Lebih jauh, jika caleg yang terdeteksi ganda sudah mengundurkan diri dari salah satu parpol, KPU akan memeriksa surat pengunduran diri. Sebab, caleg yang pindah partai harus melampirkan tanda bukti surat pengunduran diri dari parpol lama kepada KPU. ”KPU dianggap tahu kalau KPU sudah menerima surat pengunduran dirinya,” ujar Hasyim.

    Para kader dan simpatisan Partai Perindo saat menanti Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menyerahkan berkas bakal calon anggota DPR dari parpolnya untuk Pemilu 2024 kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (14/5/2023).

    Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, mengatakan, saat ini Bawaslu hanya bisa melakukan pengecekan secara manual berdasarkan nama caleg yang diduga ganda. Sebab, akses Silon yang diperoleh Bawaslu tidak memiliki fitur analisis kegandaan, seperti yang dimiliki KPU. Oleh karena itu, Bawaslu membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai caleg yang diduga ganda.

    Sementara ini, Bawaslu hanya menemukan caleg ganda atas nama Dedi Mulyadi di Golkar dan Gerindra serta Aldi taher di PBB dan Perindo. Atas temuan kegandaan caleg tersebut, Bawaslu akan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU untuk mencoret salah satu pencalonan dari caleg ganda itu.

    Mekanisme internal parpol

    Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah menilai, munculnya caleg yang didaftarkan oleh lebih dari satu parpol menunjukkan parpol tidak serius dalam melakukan perekrutan dan kaderisasi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme internal yang memeriksa kejelasan status dan komitmen caleg hanya untuk mendaftar di satu parpol.

    Di sisi lain, pencalegan juga disinyalir menjadi ajang pencari kerja sehingga banyak orang mencoba peruntungan mendaftar di lebih dari satu partai. ”Saya menduga ada caleg yang tidak paham aturan dan mekanisme pencalegan. Seperti Aldi kemungkinan juga tidak paham, karena menjadi artis, mungkin berpikiran bisa mendaftar di banyak partai,” katanya.

    Direktur Eksekutif Puskapol UI Hurriyah

    Di sisi lain, menurut Hurriyah, ada kontribusi KPU yang mengakibatkan munculnya caleg ganda. Dalam sosialisasi kepada parpol, KPU seharusnya mengingatkan untuk tidak mendaftarkan caleg yang berpotensi akan mendaftar di parpol berbeda.

    Oleh karena itu, lanjutnya, KPU harus memberikan sanksi kepada parpol yang mendaftarkan caleg yang diketahui ganda di parpol lain. Dengan demikian, parpol merasa memiliki kewajiban untuk memastikan semua caleg yang didaftarkan tidak mendaftar di parpol lain.

    ”KPU harus proaktif menelusuri caleg ganda dan berani mengumumkan parpol dan caleg ganda kepada publik, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat,” ujar Hurriyah.

    Editor: ANTONY LEE

    Source : Kompas.id

  • Pemilu Turki, Pengamat: Partai atau Caleg yang Bagi-bagi Sembako dan Politik Uang Tak Dipilih Rakyat

    LIPUTAN.CO.ID, Jakarta – Pengamat politik luar negeri Tengku Zulkifli Usman mengatakan, ada pelajaran berharga yang bisa diambil Indonesia dari Pemilu Turki2023, yang kini berubah nama menjadi Turkiye.

    Pelajaran berharga dimaksud menurut Zulkifli, yakni mengutamakan politik adu gagasan, adu ide dan adu narasi yang mewarnai secara dominan di ruang publik di Turki.

    Sementara politik uang (money politics), bagi-bagi sembako seperti beras dan minyak goreng tidak dipilih oleh masyarakat Turki.

    “Partai AK Parti, partainya Erdogan (Recep Tayyip Erdo?an) ini berhasil mendidik masyarakat Turki. Ada transfer narasi dan prestasi yang bagus dari Erdogan. Sehingga meski dikasih sembako dan lain-lain oleh lawannya, mereka tetap nggak milih,” kata Tengku Zulkifli dalam Gelora Talk ‘Menyongsong Pilpres 2024: Pelajaran dari Pemilu Turki, Rabu (24/5/2023).

    Menurut dia, Kemal K?l?çdaro?lu, yang didukung CHP (Partai Rakyat Republik) dan mendapatkan bantuan dana 300 miliyar Lira dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, ternyata kalah dari Erdogan yang tidak memiliki dana yang besar, karena secara natural memiliki basis massa tradisional dan memiliki manajemen kampanye yang bagus.

    “Meski CHP sudah bagi-bagi sembako seperti minyak goreng dan beras, serta berhasil mengerahkan massa dalam jumlah besar. Masyarakat Turki nggak peduli, mereka nggak pilih, karena pakai cara-cara yang tidak mendidik. Tapi lawan Erdogan bisa masuk putaran kedua, itu sudah luar biasa. Saya yakin Erdogan tetap akan menang,” katanya.

    Tengku Zulkifli mengaku selalu berkomunikasi dengan para pengamat politik di Turki, bahwa berpolitik dengan bagi-bagi sembako atau politik uang tidak dipilih masyarakat Turki.

    Ia berharap agar partai di Indonesia bisa mencontoh AK Partai (Partai Keadilan dan Pembangunan), yang dianggap sebagai partai modern.

    “Karena itu, Indonesia ini sudah saatnya move on dari cara-cara berpolitik yang lama, itu sudah usang. Kita sudah reformasi 25 tahun, sudah cukup membiarkan budaya buruk seperti ini dalam politik kita,” katanya.

    Masyarakat, lanjutnya, seolah-olah tidak pernah diajak berpikir, bahkan dianggap tidak bisa berpikir, cukup diberi minyak goreng dan beras saja dalam setiap Pemilu, mereka akan pilih.

    “Padahal politik itu, sejatinya adalah transfer narasi ke generasi. Coba lihat para ketua umum itu tidak ada yang mau turun, mereka maunya jadi pejabat terus. Padahal sudah tua, encokan, rematik dan tidak ada waktu belajar,” katanya.

    Sebagai pendidikan politik, harusnya mereka turun dan ada transfer narasi dari generasi ke generasi. “Ini bukan persoalan kursi, tapi sebenarnya yang senior itu harusnya legowo transfer narasi ke generasi muda. Tetapi, ini tidak terjadi,” katanya.

    Tengku Zulkifli menegaskan, apa yang dilakukan Erdogan patut dicontoh para pemimpin dan ketua umum partai di Indonesia, karena mengedepankan kecerdasan berpolitik adu gagasan, adu ide dan adu narasi.

    “Bukan sebaliknya, mengedepankan ‘politik barbar’. Apa pun masalahnya, apa pun polemiknya di masyarakat, ayo diselesaikan di kotak suara. Itu ajakan yang disampaikan Erdogan, makanya dia tidak pernah ngotot dengan satu jabatan apa pun, kecuali itu semua kehendak rakyat,” ujarnya.

    Karena itu, ia mengatakan, tiga upaya kudeta terhadap Erdogan selalu gagal, meski mendapatkan dukungan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang tidak menginginkan Erdogan berkuasa lagi.

    “Erdogan memiliki leadership yang kuat membawa perubahan, view baru di Turki. Meski banyak permainan geopolitik global tetap tidak pernah berhasil, karena kecerdasan politik adu gagasan, adu ide dan tidak barbar telah memenangkan hati masyarakat turki,” tegasnya.

    Kekuatan Narasi, bukan Otot
    Sementara itu, pengajar FISIP Universitas Indonesia Syahrul Hidayat, Doktor lulusan University Of Exeter, United Kingdom mengatakan, sudah saatnya para pemimpin di Indonesia mulai mengedepankan narasi dan dialog dalam merebut hati rakyat.

    “Pemimpin harus menawarkan solusi dari persoalan yang ada di masyarakat. Dimana kekuatan narasi harus mulai ditekankan daripada kekuatan otot,” harap Syahrul.

    Erdogan ini, kata Syahrul, tidak pernah menjanjikan sesuatu, sehingga ketika terjadi inflasi dan pasca gempa bumi besar, masyarakat Turki tetap percaya kepada Erdogan untuk memperbaiki keadaan.

    Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Turki 2019-2020 Darlis Aziz mengungkapkan, kampanye Pemilu di Turki benar-benar menerapkan strategi narasi dan dialog dengan masyarakat.

    “Kalau di kita banyak sekali spanduk yang bertebaran merusak pemandangan ruang publik, kalau di Turki itu tidak ada,” ujar Darlis Aziz.

    Kampanye di Turki, lanjutnya diisi dengan partemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi. Mereka menawarkan narasi terbaru kepada anak muda, sehingga menjadi tertarik.

    “Dengan narasi itu memberikan optimis dulu kepada masyarakat Turki akan dimasukkan di rencana pembangunan. Nah, saya kira ini sangat mendidik, perlu diterapkan di kita, karena kampanye kita sangat boros dan merusak lingkungan,” tegasnya.

    Kematangan Berdemokrasi Turki
    Sedangkan Dr. Sitaresmi Soekanto, Salah seorang Pendiri Partai Gelora Indonesia menegaskan, bahwa Pemilu Turki 2023 merupakan bentuk kematangan dalam berdemokrasi di Turki, baik rakyat maupun sistemnya.

    “Saya melihat ada kematangan demokrasi di Turki. Ada kematangan rakyatnya yang melihat secara obyektif, bahwa partai-partai oposisi tidak mereka inginkan untuk mematikan demokrasi yang ada. Kemenangan Erdogan bagian dari penyelamatan Turki,” kata Sitaresmi.

    Ia berpandangan, kematangan rakyatnya menjadi kunci dalam keberhasilan berdemokrasi di Turki. Sebab, Erdogan selalu mengedepankan dialog dengan masyarakatnya, dan mengatakan tidak bisa berjuang dengan melakukan hal-hal frontal seperti kudeta untuk melakukan perubahan.

    “Kehadiran AK Partai pimpinan Erdogan ini berhasil memodernisasi Turki, meski kontitusinya tetap sekuler, tetapi masyarakat sangat religius sekarang. Itu sebenarnya sudah terlihat ketika Erdogan menjadi Wali Kota Istanbul,” katanya.

    Pendiri partai nomor 7 di Pemilu 2024 ini berharap kerja partai politik (Parpol) dan tokoh politik harus berbasis prestasi bukan gimmick dan pencitraan. Erdogan mencontohkan hal ini secara konsisten.

    “Tugas partai politik adalah public educatordan public narrator, bukan pembawa sembako. Tata kelola partai politik yang bagus agar menghasilkan output yang bagus,” katanya.

    Ia juga menilai AK Partai Turki contoh partai modern yang mampu menampilkan demokrasi yang sehat dan Islam yang damai di waktu yang sama.

    “Perpecahan dan pembelahan politik selalu merugikan kita sendiri. Hal ini perlu selalu dihindari oleh semua pihak,” katanya.

    Sitaresmi mengatakan, tokoh politik sudah saatnya melakukan transfer narasi ke generasi selanjutnya dan tidak mempertahankan iklim gerontokrasi dalam berpartai.

    “Pemilu yang baik adalah Pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu Turki salah satu Pemilu yang paling memiliki keabsahan tinggi di dunia 2023,” katanya.

    Partai Gelora menilai pergolakan idelogi dan perbedaan pendapat dalam politik jangan diarahkan ke arah negatif. Tapi seharusnya menjadi khazanah kekayaan bangsa dan menjadi konsensus bersama dalam membangun.

    “Tidak ada yang sempurna, oleh sebab itu semua stakeholder partai politik, politisi dan seterusnya harus mau berproses menuju demokrasi yang sehat dan mau berproses dalam melakukan menajemen demokrasi yang lebih substansial lagi,” pungkas Sitaresmi Soekanto.

    Source : Liputan.com

  • Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Sederet Opsi Penentu Kemenangan Pilpres

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Ke-58 Golkar, Jumat (21/10/2022).

    Kehadiran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di tengah ”lautan” kader Partai Golkar saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-58 Golkar, di Jakarta, Jumat (21/10/2022) malam, menjadi sorotan. Mengenakan baju batik yang didominasi warna kuning, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyapanya khusus selain tamu-tamu penting lain yang hadir, salah satunya Presiden Joko Widodo.

    ”Masih ada yang masih pakai batik Pak, nuansanya kuning Pak Presiden. Ini namanya Pak Ridwan Kamil, Pak,” kata Airlangga di awal pidatonya yang disambut tepuk tangan dan sorak-sorai kader.

    Momen ini bukan pertama kalinya bagi pria yang akrab disapa Kang Emil itu membangun komunikasi dengan partai politik (parpol). Memanfaatkan momen Lebaran, Mei lalu, misalnya, ia juga bersilaturahmi ke sejumlah petinggi parpol. Bersamaan dengan itu, Kamil mengoptimalkan kerja sebagai Gubernur Jawa Barat dan menyosialisasikannya melalui media sosial.

    Hal tersebut menuai simpati publik hingga berbuah elektabilitas. Hasil survei Kompas periode Oktober 2022 menunjukkan lonjakan elektabilitas Kamil, menjadi 8,5 persen dari 3,4 persen hasil survei Juni lalu. Ia pun menempati peringkat ke-4 elektabilitas tertinggi di bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (23,2 persen), Ketua Umum Gerindra yang juga bakal capres Gerindra Prabowo Subianto (17,6 persen), dan bakal capres Nasdem, Anies Baswedan (16,5 persen).

    Selisih Kamil memang masih terpaut jauh dengan Anies di peringkat ketiga. Namun, di antara para figur potensial bakal calon wakil presiden (cawapres) yang dipilih publik, Kamil menempati peringkat pertama.

    Tren positif elektabilitasnya sebagai capres ataupun cawapres ini sudah lama memantik parpol untuk meminang Kamil bergabung. Terlebih, sejak akhir tahun lalu, intensinya bergabung ke parpol pun kerap dikemukakan.

    ”Saya tetap konsisten menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan parpol, apalagi dengan semakin beratnya situasi global tahun depan, kita perlu sinergi dan kolaborasi dengan semua elemen bangsa, juga dengan parpol,” kata Kamil dalam wawancara tertulis dengan Kompas.

    Ia mempertimbangkan masuk parpol dengan tujuan agar berperan lebih luas membangun bangsa. Termasuk memperbesar peluangnya diusung parpol dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia menyerahkan keputusan pada parpol. ”Saat ini, saya fokus bekerja saja sebagai gubernur. Dengan bekerja yang baik dan kinerja baik, masyarakat yang menilai dan merasakan hasilnya. Soal elektoral akan mengiringi, dan parpol tentu akan menilai dan bisa melihat dari rekam jejak yang ada,” jelasnya.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengisi acara Supermentor-27 yang digelar Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia atau Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Minggu (2/10/2022). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

    Yang jelas, ketika mandat sebagai capres atau cawapres diberikan, ia mengaku siap. ”Mandat menjadi capres atau cawapres itu suatu kepercayaan dan amanah yang mulia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus siap ketika diberi mandat untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa perubahan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi rakyat,” tutur Kamil.

    Selain Ridwan Kamil, elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga melambung, terutama sebagai figur bakal cawapres. Sebagai capres, ia hanya meraup elektabilitas 2,5 persen atau berada di peringkat ke-5. Sementara sebagai cawapres, elektabilitasnya mencapai 10,6 persen atau berada di peringkat kedua.

    Mirip dengan Kamil, Sandiaga juga intens menampilkan kerja-kerjanya sebagai menteri di media sosial. Kader Partai Gerindra yang maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 ini juga piawai memikat simpati publik dengan gayanya yang luwes, humoris, dan komunikatif.

    ”Saya berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat (sebagai capres atau cawapres), tapi semua kembali kepada partai politik sebagai pemegang otoritas, jadi semua keputusan ada di tangan partai politik,” ujarnya menjawab wawancara tertulis Kompas.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat membuka Indonesia Dance Festival 2022 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (22/10/2022) malam.

    Ia mengelak jika disebut secara khusus mengejar elektabilitas, apalagi tiket pencalonan presiden atau wapres ada di parpol. Baginya, apa yang dilakukan selama ini adalah upaya menjalankan mandat Presiden dan Prabowo Subianto, yakni memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

    Namun, jika kelak parpol meminangnya untuk menjadi capres atau cawapres, ia menyatakan siap. ”Sebagai anak bangsa, kita harus siap dan mampu memberikan semua hal terbaik yang kita miliki untuk bangsa dan negara. Tapi kembali lagi, semua keputusan ada di tangan partai politik,” ucapnya.

    Saat ditanya mengenai kesediaannya keluar dari Gerindra jika diusung parpol lain, Sandiaga menyatakan bahwa Gerindra adalah parpol yang telah membesarkannya. ”Saya sampai pada titik ini karena Partai Gerindra. Karena itu, saya menghormati keputusan partai yang telah memilih Bapak Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres untuk maju dalam Pilpres 2024,” ucapnya.

    Figur lain

    Di luar Kamil dan Sandiaga, survei menunjukkan sejumlah figur lain yang dipilih publik sebagai cawapres, yakni Anies Baswedan (9,3 persen), Ganjar Pranowo (7,3 persen), dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (6,6 persen).

    Figur lainnya yang memiliki elektabilitas di bawah 5 persen antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

    Pilihan masyarakat terhadap para figur ini ternyata juga telah masuk dalam radar sejumlah parpol.

    Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djiwandono, misalnya, mengatakan, angka elektabilitas figur cawapres yang terekam dalam hasil survei sejumlah lembaga, menjadi salah satu pertimbangan dalam mencari pendamping Prabowo. Pertimbangan lain, figur tersebut haruslah bisa menutupi kelemahan Prabowo, terutama dari sisi penguasaan wilayah. Tak kalah penting, saat ini, Gerindra terikat kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa.

    ”Sesuai dengan perjanjian itu, capres dan cawapres koalisi ini kan ditentukan bersama-sama oleh Prabowo dan Muhaimin,” jelasnya.

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendeklarasikan koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB dalam pemilu 2024 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8/2022).KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

    Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya juga menyampaikan, sejumlah figur tersebut masuk dalam radar sebagai pendamping Anies Baswedan. ”Kans mereka sama besarnya,” ujarnya.

    Senada dengan Gerindra, Nasdem pun tak menjadikan elektabilitas sebagai satu-satunya faktor penentu. Yang juga penting, harus ada kecocokan di antara pasangan selain faktor lain, seperti kesamaan visi, faktor representasi, dan faktor penerimaan publik terhadap pasangan. Kecocokan dan kesamaan visi terutama penting jika kelak pasangan itu terpilih agar bisa bekerja sama untuk mewujudkan visi yang ada.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang di dalamnya PAN, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan hingga kini belum mendiskusikan soal sosok yang akan diusung sebagai capres, termasuk juga cawapres.

    Namun, dengan melihat belum adanya kandidat capres yang elektabilitasnya dominan, menurut Viva, penentuan cawapres nanti, biasanya akan berpatokan pada dua hal. Pertama, basis sosial yang bersifat ideologis. Biasanya, dari perspektif ini, dikategorikan ke figur nasionalis dan figur religius. Kedua, figur yang bisa mengerek elektabilitas. Dengan pendekatan ini, biasanya dimasukkan ke dalam kategori penilaian, misalnya Jawa atau non-Jawa.

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan depan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri depan) saat acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

    Persaingan ketat 2024

    Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya berpandangan pemilihan figur cawapres saat ini menjadi jauh lebih krusial karena selisih elektabilitas antara ketiga figur kuat potensial capres yang tak terpaut jauh.

    ”Putaran kedua pilpres (terjadi jika tidak ada capres-cawapres yang meraup lebih dari 50 persen suara) pun akan mungkin terjadi sehingga variabel cawapres sebagai dongkrak elektoral sebagai variabel komplementer itu sangat dibutuhkan. Nah, itu yang menurut saya menyebabkan akan sangat penting penentuan sosok cawapres dalam pertarungan yang kita perkirakan akan sangat ketat di 2024,” ujar Yunarto.

    Sebagai variabel komplementer, figur cawapres yang dipilih tentunya harus menutupi kelemahan dari sisi elektoral capresnya. Ganjar, misalnya, jika memang diajukan parpol untuk maju dalam Pilpres 2024, membutuhkan sosok cawapres yang bisa menutupi kekurangan secara elektoral Ganjar, di daerah Sumatera dan Kalimantan.

    Adapun Anies, membutuhkan sosok untuk bisa memecah suara Ganjar di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Begitu pun Prabowo juga membutuhkan sosok yang bisa kuat di Jawa Timur, salah satu yang menyebabkan kekalahannya di Pilpres 2019.

    Dari kiri ke kanan: Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan 

    Bukan hanya faktor penguasaan wilayah, variabel lain juga dibutuhkan dalam konteks citra diri. Sosok Anies, misalnya, membutuhkan sosok dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara itu, Prabowo bisa mempertimbangkan berpasangan dengan sosok selain yang memiliki latar belakang NU, tetapi juga perempuan untuk menetralkan karakter kepemimpinannya yang distigmakan impulsif.

    Adapun Ganjar, salah satu variabel yang bisa menutupi kekurangannya, selain sosok yang memiliki basis pemilih Islam kuat, juga harus memiliki kompetensi sektoral, seperti kemampuan di bidang ekonomi. Pasalnya, latar belakang Ganjar ialah seorang aktivis, sedangkan tantangan situasi global ke depan masih berkutat di sektor ekonomi.

    Oleh karena itu, baik capres potensial, parpol, maupun gabungan parpol, tentu masih akan memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Namun, di saat yang sama, faktor tersebut kerap berbenturan dengan ego antar-parpol yang cenderung memaksakan kehendak pihak tertentu. Misalnya, keinginan agar ketua umumnya menjadi cawapres meski tidak memberikan efek elektoral.

    ”Kalau ego partai-partai ini yang dipaksakan, justru berpotensi akan membuat capresnya menjadi kalah,” tambahnya. (APA)

    Editor: ANTONIUS PONCO ANGGOROe

    Oleh : NIKOLAUS HARBOWO, KURNIA YUNITA RAHAYU

    Source : Kompas.id

  • Jajak Pendapat Litbang “Kompas” : Pemilih Muda Lebih Kritis Memandang Kinerja Parlemen

    Pemilih muda cenderung lebih kritis dalam menilai kinerja dan keberadaan lembaga parlemen. Sejauh ini kerja-kerja lembaga legislatif lebih banyak dipandang kurang optimal memperjuangkan aspirasi rakyat. Meskipun lebih kritis, pemilih dari kalangan anak-anak muda ini tetap optimis ke depan lembaga perwakilan rakyat akan bekerja lebih baik.

    Kesimpulan ini terekam dari hasil jajak pendapat Kompas awal Oktober 2022 lalu yang menyebutkan bagaimana responden usia muda, yang nantinya merupakan pemilih muda dan mula di Pemilu 2024, cenderung memandang lebih kritis kerja-kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Di tengah momentum Hari Parlemen Nasional 16 Oktober lalu, secara umum, kinerja lembaga perwakilan rakyat ini memang masih dipandang belum optimal. Sebanyak 48,2 persen responden menyebutkan, kinerja DPR cenderung buruk, bahkan separuh diantaranya menjawab lebih buruk.

    Penilaian umum ini jika digali lebih dalam, terkait latar belakang responden berdasarkan kelompok usia, responden dari kalangan usia muda, baik di bawah 24 tahun atau kelompok usia di atasnya, yakni 24-39 tahun, cenderung lebih kritis menilai kinerja lembaga legislatif ini.

    Pemilih muda cenderung lebih kritis dalam menilai kinerja dan keberadaan lembaga parlemen

    Dari kelompok usia < 24 tahun atau mereka yang baru pertama kali ikut pemilu dan sebagian besar belum pernah mencoblos, sebanyak 46,5 diantaranya memandang kinerja DPR buruk, bahkan hampir 30 persen diantara kelompok usia ini menilainya lebih buruk.

    Sikap senada juga dinyatakan oleh kelompok responden usia milenial madya, atau mereka yang berada di rentang usia 24-39 tahun. Di kelompok usia mereka ini, yang kritis cenderung lebih tinggi. Sebanyak 51 persen dari responden di kelompok usia ini menyatakan kinerja DPR buruk, bahkan hampir sepertiganya menilai lebih buruk dibandingkan kondisi setahun lalu.

    Meskipun secara umum penilaian buruk terhadap kinerja DPR terjadi di hampir semua kelompok usia, kelompok usia responden yang lebih senior, yakni mereka yang sudah beberapa kali mengikuti pemilu, cenderung lebih tinggi apresiasinya terhadap kinerja lembaga legislatif. Lihat saja, dari kelompok responden usia 56 tahun ke atas, misalnya, sebanyak 40,5 persen diantaranya menilai kinerja DPR relatif sudah baik.

    Kecenderungan responden muda yang lebih banyak kritis dan kecewa dengan kinerja DPR, sedangkan responden lebih senior cenderung apresiasinya lebih banyak, juga ditemui di isu soal bagaimana DPR menjaring aprirasi masyarakat.

    Dibandingkan tahun lalu, bagaimana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat saat ini?

    Secara umum, dari total responden, sebanyak 47 persen menilai DPR masih kurang optimal menjalankan fungsi untuk mengagregasi kepentingan dan aspirasi rakyat, bahkan sebanyak 31,7 persen diantaranya menyatakan DPR belum aspiratif terhadap suara rakyat.

    Penilaian terhadap performa DPR terkait bagaimana mereka mendengarkan aspirasi masyarakat ini memang cenderung rendah dan belum optimal di mata responden muda.

    Dari kelompok responden usia kurang dari 24 tahun atau generasi Z yang lebih banyak di kelompok ini, mayoritas menilai DPR belum optimal menjaring aspirasi masyarakat. Sepertiga dari kelompok ini bahkan menilai DPR belum mendengarkan aspirasi rakyat.

    Kondisi serupa juga disampaikan oleh kelompok responden di usia generasi milenial madya (24-39 tahun) dan paruh baya (40-55 tahun) dimana mereka lebih banyak yang menilai DPR kurang aspiratif terhadap suara rakyat. Hal ini berbeda dengan sikap dari responden yang lebih tua, yakni berusia lebih dari 56 tahun ke atas. Di kelompok ini malah sebaliknya.

    Sebanyak 45,9 persen bagian dari kelompok responden senior ini menilai DPR sudah aspiratif dengan suara masyarakat. Ada kecenderungan, kelompok responden yang lebih senior ini lebih memandang segala sesuatu dengan cara positif.

    Baca juga : Kerja Legislasi Dikritik, tetapi Pengawasan DPR terhadap Penanganan Pandemi Diapresiasi

    Aspirasi

    Bagaimanapun, jika bicara soal aspirasi, sudah menjadi tugas dan kewajiban wakil rakyat untuk menampung dan memperjuangkannya. Sayangnya, citra DPR yang masih cenderung landai di mata publik ini sedikit banyak berbanding lurus dengan langkah-langkahnya yang justru cenderung “berseberangan” dengan aspirasi rakyat.

    Banyak contoh kasus bagaimana fenomena aspirasi masyarakat yang terjadi secara masif cenderung diabaikan oleh DPR. Lihat saja bagaimana reaksi masyarakat terhadap upaya parlemen melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK dan juga lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapatkan penolakan dari publik.

    Munculnya demonstrasi, tidak saja di ibu kota tapi juga di daerah-daerah, tak membuat revisi UU KPK surut. Terbukti, pada akhirnya revisi undang-undang KPK ini lolos dan secara faktual sudah membuat ruang gerak KPK saat ini cenderung tidak sekuat sebelum undang-undangnya direvisi. Kondisi yang sama juga terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Penolakan yang masif, terutama dari kalangan buruh, tak membuat undang-undang ini surut, apalagi batal.

    Poster bertuliskan penolakan atas UU Cipta Kerja dibawa massa buruh saat melakukan aksi bersama menolak UU CIpta Kerja di Jakarta, Kamis (22/10/2020). Pasca pengesahan RUU CIpta Kerja oleh DPR pada awal Oktober 2020, gelombang aksi penolakan terus disuarakan oleh para buruh dan elemen masyarakat di Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia.

    Namun, bukan berarti publik tidak pernah “menang” dalam urusan memperjuangkan aspirasi. Sejumlah isu yang melahirkan polemik, bahkan kontroversi kerapkali membuat DPR pada akhirnya “tunduk” dengan suara publik. Hal ini terutama terkait dengan isu fasilitas yang melekat dengan anggota DPR.

    Sebut saja kasus penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR, yakni sekitar tahun 2011, yang akhirnya ditunda setelah mendapatkan penolakan dari publik. Isu yang sama juga sempat muncul dengan kasus rencana renovasi rumah dinas anggota DPR, bahkan pembangunan pagar DPR juga sempat memicu polemik, hingga soal gorden rumah dinas yang biayanya puluhan miliar.

    Segala yang kontroversial menyangkut fasilitas anggota DPR cenderung kemudian batal atau ditunda setelah mendapatkan reaksi negatif dari publik. Hal ini berbeda dengan isu-isu yang menyangkut produk perundang-undangan yang berdampak bagi publik, DPR cenderung “abai” dengan suara masyarakat.

    Selain revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, pembahasan RUU KUHP juga sempat mendapat reaksi dari publik. Salah satu isunya adalah soal minimnya diseminasi draft RUU KUHP kepada publik. Hasil jajak pendapat Kompas pada Juni 2022 mencatat, mayoritas responden (89,3 persen) mengaku tidak tahu soal rencana pengesahan RKUHP kala itu. Hal ini makin menegaskan penilaian bahwa performa DPR memang masih jauh dari harapan publik.

    Baca juga : Kinerja DPR Dinilai Belum Memuaskan

    Pemilih muda

    Sikap responden dari kelompok usia muda menjadi cerminan bahwa harapan publik pada DPR ke depan akan lebih baik terus dinyalakan. Sebab, meskipun cenderung lebih kritis pada DPR, kelompok responden muda ini justru lebih meyakini DPR ke depan akan bekerja lebih baik, lebih aspiratif, dan lebih dekat dengan rakyat. Sebanyak 51 persen responden dari kelompok usia kurang dari 24 tahun, misalnya, meyakini DPR ke depan akan lebih baik lagi.

    Harapan dari kelompok responden muda ini merupakan sinyal positif jika kita kaitkan dengan konfigurasi pemilih di Pemilu 2024. Hampir mayoritas pemilih di pemilu tersebut akan didominasi oleh pemilih-pemilih muda. Jika mengacu data BPS, demografi pemilih muda, terutama usia 17-39 tahun, proporsinya cukup besar di Pemilu 2024, yakni kurang lebih mencapai 60 persen.

    Tentu ini menjadi kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkiprah dalam panggung politik untuk memperjuangkan isu-isu kesejahteraan. Termasuk diantaranya bagaimana memperkuat bangunan demokrasi yang menjadi basis untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.

    Segala yang kontroversial menyangkut fasilitas anggota DPR cenderung kemudian batal atau ditunda setelah mendapatkan reaksi negatif dari publik

    Hal ini penting apalagi jika kita lihat tren anggota DPR yang berasal dari kalangan usia muda cenderung stagnan, bahkan menurun jumlahnya. Dari komposisi anggota DPR sepanjang era reformasi, DPR periode 1999-2004 tercatat paling tinggi jumlah anggota dari anak muda (< 25 tahun) yang mencapai 3,7 persen. Jumlah ini makin menurun, hingga terakhir di periode 2019-2024 hanya tersisa 0,9 persen.

    Hal inilah yang menjadi tantangan bagi anak muda. Jika ingin berharap DPR bekerja lebih baik dan iklim panggung politik nasional lebih sehat bagi terciptanya kesejahteraan bagi rakyat, peran anak-anak muda penting ditingkatkan.

    Tentu, semua juga berpulang pada partai politik untuk memberikan kesempatan dan pintu bagi lahirnya politisi-politisi muda yang energik, inovatif, dan tentu amanah terhadap suara-suara rakyat. Sudah saatnya pemilih muda yang cenderung lebih kritis diberi kesempatan lebih besar untuk membuktikan dirinya bisa bekerja lebih baik dari yang dikritiknya. (LITBANG KOMPAS)

    Oleh : YOHAN WAHYU

    Editor: ANDREAS YOGA PRASETYO

  • Muhaimin Iskandar dan Jejak Lihai Sang Penantang Politik

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada pilpres 2024 di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur (6/8/2022)

    Menelusuri jalan politik Abdul Muhaimin Iskandar tampak panjang dan penuh liku. Namun menariknya, dalam setiap langkah yang dilalui, ia tunjukkan jejak-jejak kelihaian seorang petarung politik. Memang sejatinya, Muhaimin sosok petarung yang kenyang tantangan.

    Sebagai bagian dari generasi baru politik yang dilahirkan dari magma reformasi politik 1998, grafik capaian politik Muhaimin konsisten menanjak. Begitu pun, ia menjadi satu-satunya politisi reformasi yang masih bertahan dalam kedudukan paling tinggi di partai politik.

    Menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan 23 Juli 1998, menjadi titik awal kiprah Muhaimin Iskandar dalam panggung perpolitikkan nasional. Sebelumnya, sosok kelahiran Jombang, Jawa Timur pada 24 September 1966 yang lebih akrab dipanggil “Cak Imin” ini, berkiprah sebagai aktivis mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Karir tertingginya saat itu, sebagai Ketua Cabang PMII Yogyakarta (1994-1997).

    Jejak sukses Muhaimin selanjutnya terukir bersama PKB. Bersama Ketua Umum PKB pertama, Matori Abdul Djalil, Muhaimin turut mengantar kesuksesan PKB menduduki peringkat ketiga Pemilu 1999. Masih dalam semangat reformasi, PKB sebagai partai baru berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU), mampu meraih 13.336.982 pemilih (12,61 persen) dan menempatkan 51 wakilnya di DPR. Tidak kurang menggembirakan, deklarator PKB, KH Abdurrahman Wahid, selanjutnya terpilih menjadi Presiden ke-4 RI, menyingkirkan Megawati Soekarnoputri dan PDI-P yang menjadi pemenang Pemilu 1999.

    Hanya saja, jalan politik selanjutnya sempat terhadang. Kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid yang tidak berlangsung lama, lantaran dijatuhkan dalam Sidang Istimewa MPR, 21 Juli 2001, berbuntut panjang pada perpecahan dalam tubuh PKB.

    Dualisme kepengurusan PKB terjadi antara versi Matori Abdul Djalil (turut mendukung SI MPR 2001 yang menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid) dan versi Alwi Shihab. Dalam kemelut partai, Muhaimin paham benar dimana ia harus memihak. Tatkala hasil putusan Mahkamah Agung yang menyatakan PKB versi Alwi Shihab (saat itu didukung Abdurrahman Wahid) dinyatakan sah, pilihannya tepat.

    Di bawah kepemimpinan Alwi Shihab, nyatanya PKB tidak terbebaskan konflik. Namun dalam konflik tersebut, lagi-lagi pilihan politik Muhaimin dimenangkan. Pada ajang Muktamar PKB ke-2 tahun 2005, muncul kembali dua versi kepengurusan partai. Muhaimin Iskandar dengan dukungan Abdurrahman Wahid yang notabene masih terbilang pamannya, terpilih sebagai ketua umum Muktamar di Semarang.

    Sisi lain, kubu Alwi Shihab dalam Muktamar bulan Oktober 2005 di Surabaya, menetapkan Choirul Anam sebagai ketua umum. Perpecahan kembali berujung pada keputusan MA yang lagi-lagi memenangkan PKB kubu Muhaimin yang didukung Abdurrahman Wahid.

    Sejak 2005 hingga kini, Muhaimin bercokol pada puncak kekuasaan PKB. Tahun-tahun awal kepemimpinannya tidak mudah dilalui. Konflik partai masih terus mengintai. Namun sekali lagi, Muhaimin mampu mengatasinya dan mengantarkannya pada capaian politik yang lebih tinggi lagi.

    Dalam konflik kali ini terbilang dramatis. Pasalnya, jika semenjak awal karir politiknya ia selalu berada dalam barisan politik pendukung Abdurrahman Wahid, kali ini justru terpilah. Puncaknya, jelang Pemilu 2009, dengan kelihaian berstrategi, Muhaimin lebih condong merapatkan dukungan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden ketimbang pamannya Abdurrahman Wahid. Jelas dalam loyalitas politik, langkah Muhaimin tergolong sebuah pembangkangan. Tidak heran, posisinya sebagai ketua umum partai pun digoyang kembali.

    Di bawah koordinasi putri Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, dan juga Ali Masykur, kepengurusan Muktamar Semarang yang menempatkan Muhaimin sebagai ketua umum PKB digugat. Namun, berbeda dengan sebelumnya, upaya hukum yang dilakukan jajaran elite PKB kubu Abdurrahman Wahid kali ini ditolak MA. Sejalan penolakan tersebut, keabsahan struktur kepengurusan PKB hasil Muktamar Semarang di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar diakui.

    Dari segenap konflik internal yang ia lalui, perpecahan partai yang dihadapi kali ini tampaknya paling berat. Ia memang mampu mempertahankan jabatannya. Pilihan politiknya membawa PKB dalam koalisi partai pemerintahan pun jitu. Bahkan, selanjutnya, posisi politiknya pun semakin meningkat, masuk dalam jajaran eksekutif sejalan dengan jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2009-2014)

    Hanya saja, sebagai partai PKB benar-benar terbelah. Pemilih PKB dalam Pemilu 2009 benar-benar terpuruk, hanya mampu mengumpulkan dukungan 5.146.122 pemilih, kurang dari separuh dari capaian pemilu sebelumnya.

    Tidak berlarut dalam konflik, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin kembali menggeliat. Faktanya, semenjak konflik 2008 dan keterpurukan hasil Pemilu 2009, kendali politik Muhaimin dalam PKB semakin kuat. Ia mampu mengonsolidasikan kekuatan politik yang terserak. Pemilu 2014 lalu menjadi bukti, tatkala ia mampu membawa PKB lepas dari keterpurukkan.

    Saat itu, 11.298.950 pemilih diraih PKB, hampir menyamai dukungan Pemilu 2004. Penguasaan kursi DPR pun meningkat dua kali lipat menjadi 47 kursi dari sebelumnya 28 kursi DPR. Tidak heran, pada Muktamar V PKB, Agustus 2014, di Surabaya, secara aklamasi Muhaimin terpilih kembali sebagai ketua umum.

    Kisah sukses masih terus berlanjut. Dalam Muktamar VI PKB Agustus 2019 di Bali, Muhaimin kembali menjadi ketua umum. Pada momen inilah, Muhaimin layak berbangga diri, lantaran semasa kekuasaannya PKB mampu meraih dukungan 13.570.097 pemilih.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) bersama sejumlah tokoh saat menghadiri acara Haul ke-7 Gus Dur di Kantor DPP PKB, Jakarta (27/12/2016).

    Jumlah tersebut merupakan terbesar yang pernah dicapai PKB selama keikutsertaannya dalam pemilu. Tidak hanya itu saja, sebagaimana yang diungkapkan Muhaimin dalam pidato saat Muktamar, PKB mampu menempatkan KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo.

    Jika secara internal partai, kepiawaian politik Muhaimin mampu meredam berbagai konflik dan memenangkan pertarungan, pada pertarungan politik eksternal pun Muhaimin tidak kurang berhasil. Kelihaiannya dalam berstrategi politik menjadikan PKB partai yang kerap berada dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan. Dapat dikatakan, semasa kepemimpinan Muhaimin, PKB menjadi partai partai pemenang yang turut berkontribusi melahirkan sosok kepemimpinan negara.

    Keberhasilan menjadi partai pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009 lalu, dilanjutkan dengan pilihan yang tepat mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 lalu. Langkah politiknya tidak sia-sia, terbukti PKB kembali berada pada barisan koalisi pemerintahan.

    Tidak kurang lihainya, tatkala Muhaimin memainkan strategi jitunya jelang Pemilu 2019, yang membuka kemungkinan pembentukan koalisi politik baru. Kala itu, partai-partai dalam barisan oposisi pemerintahan terpikat dan berupaya menjalin kerjasama politik. Partai Demokrat, misalnya, menjadi partai yang paling intensif membangun koalisi baru, koalisi ketiga, di luar polarisasi politik kubu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

    Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Syuro PKB, KH Abdul Aziz Mansyur (kanan), cawapres pasangan dari Joko Widodo, Jusuf Kalla, dan petinggi PKB saat berziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur (25/5/2014).

    Hanya saja, hasrat Demokrat berkoalisi dengan menampilkan sosok Agus Yudhoyono sebagai calon presiden ataupun wakil presiden, gagal total, lantaran koalisi yang diharapkan tidak juga terbentuk. Saat itu, berbalik dari strategi koalisi baru yang diharapkan, Muhaimin memilih berada dalam koalisi partai pendukung Presiden Jokowi. ”Saya pribadi meyakini kebersamaan koalisi dengan PDI-P dan partai lain di pemerintahan saat ini masih nyaman,” ujar Muhaimin (Kompas, 7/3/2018).

    Di dalam strategi peningkatan daya tawar politiknya, tidak kurang lihai yang dilakukan Muhaimin. Kendati partai politik yang dipimpinnya tidak berada pada papan atas dukungan pemilih, ia sadar benar signifikansi kekuatan PKB sebagai mediator politik yang mampu mendeterminasi konfigurasi politik.

    Dalam hal ini, tidak ada satupun partai politik papan atas dukungan publik yang dapat berlenggang tanpa dukungan partai papan tengah semacam PKB. Itulah mengapa, secara cerdik ia menghidupkan tawaran koalisi baru, sementara di sisi lain pilihan pragmatis yang didasarkan pada kalkulasi potensi kemenangan menjadi pijakan.

    Tiga pimpinan baru MPR, Muhaimin Iskandar (kiri), Ahmad Basarah (tengah), Ahmad Muzani (kanan) di Gedung DPR/MPR, Jakarta (26/3/2018).

    Tidak hanya dalam strategi membangun koalisi, upaya meningkatkan daya tawar politik kerap dilakukan, salah satunya dengan menempatkan dirinya sebagai calon presiden PKB. Harus diakui, inilah sisi lihai Muhaimin yang tidak banyak dimiliki para politisi negeri, termasuk generasi politik seangkatannya yang kini mulai redup.

    Sebagai ketua umum partai, memang selayaknya jika kursi kepresidenan menjadi karir politik yang harus direbut. Itulah mengapa, jauh hari menjelang pemilu, di saat partai-partai politik masih disibukkan dengan problem internalnya, secara meyakinkan ia justru memproklamirkan dirinya sebagai calon presiden.

    Baca juga: Profil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

    Pencalonan Muhaimin sebagai presiden, sekalipun dipandang sebelah mata sebagian kalangan, dapat dibaca sebagai tantangan politik bagi setiap politisi partai. Muhaimin setidaknya telah membuktikan, sebagai politisi sejati, jalan panjang dan berliku yang telah ia lalui dalam politik tidak boleh terhenti.

    Sebagai sosok politik yang dilahirkan dalam rahim partai, kenyang dengan berbagai konflik politik, sukses menjadi pimpinan partai politik, selayaknya kini puncak maturitas politik diraih dengan merebut kursi kepresidenan. Hanya persoalannya kini, seberapa besar ketertarikan publik pada sosoknya? (LITBANG KOMPAS).

    Edisi selanjutnya: Muhaimin Iskandar dan Problema Aktor Panggung Depan

    Editor: ANDREAS YOGA PRASETYO

    Source : Kompas.id

  • Elemen Kejutan dari Pencalonan Anies

    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan depan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri depan) saat acara Pengumuman Calon Presiden Pemilu 2024 yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022). 

    Partai Nasdem mencoba menghadirkan kejutan dengan menetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Tak berhenti di situ, partai politik yang dipimpin Surya Paloh itu juga menjanjikan kejutan lain.

    Pilihan pada Anies mengejutkan karena dari tiga figur yang direkomendasikan menjadi bakal calon presiden (capres) Nasdem oleh Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Nasdem, Juni 2022, elektabilitas Anies bukanlah yang tertinggi. Masih ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya berbasiskan hasil survei sejumlah lembaga jauh lebih tinggi daripada Anies.

    Adapun satu nama lain yang direkomendasikan Nasdem, yaitu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

    Berdasarkan Survei Litbang Kompas periode Juni 2022, Ganjar berada di urutan kedua dengan elektabilitas 22 persen, sedangkan Anies berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas 12,6 persen. Urutan teratas diduduki Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 25,3 persen.

    Survei oleh Indikator Politik Indonesia dan Charta Politika pada September 2022 juga memperlihatkan elektabilitas Ganjar yang jauh di atas Anies. Bahkan, di kedua survei ini, Ganjar berada di peringkat pertama atau sudah melampaui Prabowo.

    Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyampaikan, ada kesulitan komunikasi dengan Ganjar. Nasdem juga dalam posisi sulit karena jika mendeklarasikannya, kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu belum tentu mengiyakan. Seperti diketahui, Ganjar berulang menyatakan bahwa dirinya masih kader PDI-P. Sebaliknya, menurut Sugeng, komunikasi Nasdem bisa intens dengan Anies.

    Elemen kejutan sesungguhnya, menurut Sugeng, coba dihadirkan melalui keputusan Nasdem mempercepat penetapan Anies sebagai bakal capres. Setelah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berkontemplasi selama tiga bulan, seluruh pimpinan Nasdem berkumpul. Mereka sepakat untuk segera mengumumkan, persisnya pada Senin (3/10/2022), sebelum momentum ulang tahun Nasdem pada 11 November.

    ”Tidak ada faktor (yang mendesak). Orang boleh kalau dalam istilah Indonesia pasti politik gotak gatek gatuk. Menghubungkan satu fenomena dengan yang lain. Tapi, bagi kami, saya tahu persis karena saya ada di dalam, ini betul-betul momentum karena sudah tiga bulan tadi. Segera memutuskan siapa,” tuturnya.

    Metode Penelitian Survei periodik melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 26 Mei-4 Juni 2022. Sebanyak 1.200 re- sponden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ‡ 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun de- mikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

    Sugeng menyampaikannya dalam diskusi Satu Meja The Forum bertajuk ”Nasdem Curi Start, Untung Atau Buntung?” yang disiarkan Kompas TV, Rabu (5/10) malam. Dalam diskusi yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo itu, selain Sugeng, hadir pula sebagai narasumber yaitu Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, dan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.

    Sugeng membantah keputusan mengumumkan Anies lebih cepat karena perkara Formula E yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies yang menjabat Gubernur DKI Jakarta menjadi salah satu yang diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Ia kembali menegaskan, keputusan mengumumkan Anies adalah proses politik internal partai. Ia juga menegaskan bahwa Nasdem akan memberikan kejutan lain lagi.

    Partai Demokrat yang aktif berkomunikasi dengan Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun koalisi juga mengaku terkejut dengan keputusan Nasdem. Andi Mallarangeng mengungkapkan, Demokrat terkejut karena mereka berpikir koalisi akan terlebih dulu dideklarasikan bersama pada 10 November.

    Meskipun demikian, Demokrat mengapresiasi Nasdem yang memberi tahu sehari sebelum deklarasi Anies dan mereka bisa langsung bertemu Surya Paloh. Menurut Andi, cepatnya penetapan pencalonan Anies memperlihatkan keseriusan Nasdem menghadapi Pemilu 2024

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di acara pernikahan anak dari anggota DPR Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, Minggu (18/9/2022).

    Menurut Andi, Demokrat, PKS, dan Nasdem akan terus berbicara intens untuk membangun koalisi. Mereka saat ini masih belum menyepakati bersama beberapa hal, salah satunya pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta strategi pemenangan.

    Di dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat, ada aspirasi yang bulat dari kader yang meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden atau wakil presiden. ”Sebagian di Partai Demokrat memang juga sudah melihat wah ini Anies-Agus tampaknya untuk koalisi perubahan ini, dengan itu platform perubahan itu cocok sudah tampaknya. Kelihatannya,” ujar Andi.

    Namun, pembicaraan soal rencana menyandingkan Anies dan Agus masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, harus ada pembicaraan lanjutan dengan Nasdem dan PKS serta Anies.

    Dihubungi Kamis (6/10), Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief menyampaikan, Anies akan menemui Agus di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Jumat (7/10). Andi meyakini pertemuan Anies dan Agus sebagai pertanda baik. Pertemuan menjawab keinginan publik yang menginginkan Anies- Agus di Pilpres 2024.

    Mekanisme demokrasi

    Ahmad Doli Kurnia menilai, keputusan Nasdem mengumumkan Anies sebagai calon presiden bukan mencuri start. Sebab, sebelum Nasdem, partai lain sudah menyampaikan calon presidennya, seperti Partai Golkar dan Partai Gerindra. ”Ini sesuatu mekanisme demokrasi yang berjalan,” kata Doli.

    Menurut Doli, pencalonan Anies sejalan dengan Golkar dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang menginginkan adanya calon presiden sejak awal supaya masyarakat mempunyai waktu yang panjang untuk melihat tokoh-tokoh yang potensial. Para calon bisa menyampaikan narasi, menawarkan konsepsi, program, dan visi misinya. Dengan waktu yang cukup, partai politik bisa mempertegas pelembagaan.

    Yunarto Wijaya memprediksi, manuver Nasdem akan mempercepat pertarungan untuk mengambil penentuan posisi politik. Terlebih, yang terjadi pada Pilpres 2024 berbeda dengan 2019 karena tidak ada petahana. Imbas dari itu, akan muncul isu mengenai keretakan koalisi, mundurnya menteri, hingga pengkhianatan. Partai pun akan cenderung lebih cepat mengambil keputusan.

    Namun, ia tak yakin partai mengambil keputusan berdasarkan kesamaan platform, pandangan masa depan, dan program. Mereka akan lebih banyak membicarakan cara mengejar kekuasaan atau membicarakan siapa yang dianggap akan berseberangan.

    Oleh: PRAYOGI DWI SULISTYO

    Editor: ANTONIUS PONCO ANGGORO

    Source : Kompas.id

  • Thomas Kuhn Dan Model 10 P Untuk Marketing Politik

    Oleh : Denny JA

    Ilmu pengetahuan, tulis Thomas Kuhn, tidak tumbuh secara linear. Ilmu itu bukan pengetahuan yang semakin lama semakin benar karena semakin banyak kesalahan yang dikoreksi.

    Ada sisi subyektivitas dalam ilmu. Karena itu itu, dalam kenyataan dunia ilmu pengetahuan, ilmu bertumbuh melalui “paradigm shift,” pergeseran paradigma. Untuk menjelaskan fenomena yang sama, dapat hadir dua atau lebih paradigm yang berbeda bahkan bersaing.

    Apa itu paradigma? Ia adalah seperangkat konsep atau pola pemikiran. Ia mencakup teori, metode penelitian, postulat, dan model untuk memahami realitas.

    (more…)

  • Politik Kelabu Malaysia dan Kisah Operasi Senyap Jusuf Kalla

    POLITIK Malaysia hari-hari ini adalah politik kelabu. Penuh intrik dan intimidasi. Surplus dengan tipu daya dan muslihat. Defisit dalam akhlakul karimah.

    Mahatir Mohamad malah menyebut dirinya dikhianati oleh Muhyiddin Yassin, yang kini tengah menjabat Perdana Menteri.

    Sebelum itu, tokoh oposisi lain, Anwar Ibrahim, merasa dirinya ditipu dan dihianati oleh Mahathir Mohamad.

    Praktik politik di Malaysia hari-hari dan pekan-pekan terakhir adalah pengukuhan ajaran Machiavelli, tujuan menghalalkan segala cara (end justifies the means).

    (more…)
  • MENGGUGAT KREDIBILITAS HASIL SURVEY LSI DENNY JA

    MENGGUGAT KREDIBILITAS HASIL SURVEY LSI DENNY JA

    ISTANA Merdeka, suatu hari menjelang Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua. Presiden Jokowi sedang bicara dengan seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pada saat itu masuk rombongan pimpinan sebuah media yang biasa menyelenggarakan survei.

    “Bagaimana surveinya?” tanya Presiden.

    “Masih unggul 1.5 persen Pak.”

    “Bisa nggak dinaikkan jadi 2.5 persen?” tukas Presiden.

    Percakapan itu ditirukan kembali sang anggota Wantimpres sambil tertawa-tawa.

    Yang dimaksudkan surveinya masih unggul dan minta dinaikkan menjadi 2,5 persen adalah pasangan Ahok-Djarot. Saat itu sejumlah lembaga survei sudah memprediksi Ahok-Djarot akan kalah dari pasangan Anies-Sandi.

    (more…)

  • Mengenal Polling Palsu Pemilu

    Mengenal Polling Palsu Pemilu

    Ilustrasi | Luqman Hakim Naba

    AKURAT.CO, Opini publik menjadi kekuatan strategis dalam politik demokrasi, bahkan pada abad ke-18, Thomas Harris (1709) pernah mengemukakan aksioma politik Vox Populi, Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) (Gibson, 2004:90).

    Opini publik tidak sekedar dapat mempengaruhi, tetapi menentukan kekuasan dalam sistem politik demokrasi. Buktinya, dalam pemilu, siapapun yang mendapatkan dukungan opini publik mayoritas dalam bentuk suara pemilih sudah pasti meraih kemenangan elektoral dan menghantarkannya untuk memimpin lembaga eksekutif dan legislaltif.

    Di abad ke-5 SM sampai dengan Abad ke-19 M, opini publik dapat diukur dengan teknik yang sangat sederhana yaitu seperti pertemuan warga, distribusi produk cetakan (seperti buku, selebaran, dll.), kerumuman rakyat, petisi, forum diskusi, demonstrasi, dan boikot. Kini opini publik diukur dengan polling atau survei yang menggunakan metode statistik yang valid dan reliabel (Herbst, 1995:48; Traugott & Lavrakas, 2008). Dalam politik elektoral modern, tentunya, polling adalah bagian tak terpisahkan dalam praktek kampanye kandidat ataupun partai politik.
    (more…)