Pakar: Golkar Tengah Mainkan Strategi Marketing Politik

Source: esaipolitik.blogspot.co.id

Jakarta- Peneliti senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata, menilai, saat ini Partai Golkar tengah memainkan strategi marketing politik dengan keluarkan pernyataan akan mendukung majunya Presiden Joko Widodo dalam Pemiihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Kalau kita lihat, deklarasi dukungan capres Jokowi pada Pilpres 2019, Partai Golkar tengah memainkan strategi marketing politik. Harapannya, ada multiplayer effect dari tingginya elektabilitas Jokowi,” kata Dian, Senin (23/5).

Dengan strategi politik tersebut, menurut Dian, Partai Golkar juga berharap dapat limpahan elektabilitas yang positif dari masyarakat. Mengingat, Partai Golkar adalah partai pertama yang mendeklarasikan dukungan pada Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.
Continue reading

Jokowi, Novanto, dan Koalisi Gemuk

Koalisi partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin gemuk. Partai Golkar menjadi parpol terbaru yang merapat ke istana. Bah- kan, Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setya Novanto menyatakan akan mendukung Joko Widodo maju kembali pada Pemilu Presiden 2019.

Dorongan supaya Partai Golkar kembali ke khitah kekuasaan dan mendukung koalisi pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hampir seragam disampaikan para kader dalam pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah tingkat I di Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, 16 Mei lalu. Bahkan, beberapa provinsi tegas mengharapkan DPP Partai Golkar mencalonkan kembali Joko Widodo pada 2019.
Continue reading

Wakil Menteri Bisa Picu Konflik

Jakarta, Kompas – Pengangkatan 13 wakil menteri bisa menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Keberadaan wakil menteri itu dikhawatirkan dapat memicu benturan dan konflik baru di internal kementerian.

Kekhawatiran itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung Wibowo dan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10). ”Hal yang saya khawatirkan adalah adanya gesekan antara menteri dan wakil menteri,” kata Pramono.

Gesekan itu berpotensi terjadi karena umumnya kapasitas para wakil menteri lebih baik dibandingkan dengan menteri. Para wakil menteri itu memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman birokrasi yang relatif bagus.

Selain itu, pangkat dan golongan wakil menteri juga setara dengan sekretaris jenderal (sekjen) dan direktur jenderal (dirjen) sehingga kemungkinan para dirjen dan sekjen tersebut akan lebih nyaman berkoordinasi dengan menteri.

Hakim menambahkan, konflik internal kementerian berpotensi terjadi karena tidak ada aturan yang jelas mengenai tugas wakil menteri. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak dijabarkan secara jelas mengenai tugas wakil menteri. Dalam UU tersebut hanya disebutkan, wakil menteri bertugas membantu menteri dalam menyukseskan kontrak kerja menteri dengan presiden.

”Tidak ada rule of conduct dari negara yang mengatur wakil menteri untuk membagi tugasnya. Ini jelas akan memicu konflik internal,” katanya. Konflik juga kemungkinan timbul karena dalam menjalankan tugasnya, menteri dibantu langsung oleh sekjen dan dirjen.

Kewenangan terbatas

Secara terpisah, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, AA Gn Ari Dwipayana, berpendapat, keberadaan wakil menteri tidak akan dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan. Kewenangan wakil menteri terbatas karena pengambilan keputusan dan kebijakan tetap menjadi kewenangan penuh menteri yang mayoritas berasal dari partai politik.

Suko Widodo, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, mengatakan, pengangkatan wakil menteri tidak akan efektif. Apalagi, posisi dan fungsi wakil menteri itu anomali. Kalau disebut bukan kabinet, berarti wakil menteri tidak bisa berfungsi sebagai pengganti menteri. Padahal, dalam tradisi birokrasi, wakil itu bisa menjadi pengganti ketua atau kepala, seperti wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati yang berperan sebagai pengganti posisi presiden, gubernur, bupati.

Kalau wakil menteri dibilang jabatan karier pegawai negeri sipil, berarti wakil menteri hanya menggemukkan struktur birokrasi. Secara hierarki, dari dirjen ke sekjen terus ke wakil menteri baru kemudian ke menteri. ”Hal itu bukan membikin kerja lebih efektif dan efisien, tetapi malah memperpanjang jalur birokrasi,” katanya.

Sebenarnya, ujar Suko, daripada menambah wakil menteri, justru lebih baik menambah dirjen dengan kerja yang lebih spesifik. ”Saya melihat reshuffle ini tidak ngefek ke masyarakat. Dalam manajemen kepresidenan juga tidak sistematis,” ujarnya.(NTA/ANO)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Efektivitas Penataan Diragukan

Malang, Kompas – Penataan kembali kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diragukan akan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Penataan yang antara lain dilakukan dengan menambah jumlah wakil menteri justru akan menimbulkan kegaduhan politik birokrasi.

”Kami melihat, perombakan ini lebih memakai pertimbangan politik, terutama stabilitas koalisi, dibandingkan dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo di Malang, Jawa Timur, Rabu (19/10).

Kuatnya pertimbangan politik ini, lanjut Tjahjo, antara lain terlihat dengan penambahan posisi wakil menteri. Langkah itu tidak hanya akan memperpanjang rantai birokrasi yang selama ini kurang efektif, tetapi juga menunjukkan besarnya kompromi yang dilakukan Yudhoyono dalam perombakan kabinet.

”Pengangkatan wakil menteri diduga sebagai jalan tengah untuk mengatasi adanya menteri dari partai politik anggota koalisi yang bermasalah,” kata Tjahjo.

Kritik tentang dominannya politisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu II juga disampaikan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas Ilham Khoiri, Rabu. Dengan kondisi yang demikian, sulit diharapkan jajaran menteri itu dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan memihak kepentingan rakyat.

Puan menilai, hasil perombakan kabinet belum memenuhi niat awal untuk membenahi kinerja kabinet agar lebih baik. Beberapa menteri yang kurang bagus dipertahankan.

Menurut Hajriyanto, perombakan kabinet kali ini memperlihatkan sistem komunikasi politik yang lemah, baik di tingkat presiden maupun di parpol. Pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mendadak dan tidak dikomunikasikan secara jelas.

”Ini jadi pelajaran agar semua pihak, terutama partai politik, meningkatkan keterbukaan,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Mengontrol parpol

Dengan kondisi yang demikian, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin, masyarakat harus dapat mengontrol secara langsung partai politik berikut para elitenya yang duduk di pemerintahan. Dia juga berharap, secara reguler parpol memberikan pendidikan kepada kader-kadernya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin dan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimina Suharli, mendukung perombakan kabinet. Para menteri hasil perombakan sepatutnya diberi kesempatan untuk beradaptasi dengan tugasnya dan membuktikan kinerjanya.

Seusai dilantik pada Rabu kemarin, Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana, pasangan Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang baru, berjanji mengawal penguatan institusi-institusi pemberantas korupsi. Pemberian remisi untuk koruptor juga dihentikan sementara hingga ada hasil kajian lebih lanjut.

Anggota Komisi I DPR, Effendy Choirie, mengharapkan Letnan Jenderal Marciano Norman nonaktif karena kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Alasannya, BIN merupakan institusi sipil sehingga sebaiknya dipimpin pejabat sipil. ”Agar tidak terjadi militerisasi BIN,” katanya. (nwo/zal/edn/ina)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Bahaya, Parpol Sangat Dominan

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai ragu-ragu merombak kabinetnya karena tersandera perjanjian dengan partai politik. Parpol dinilai terlalu mendominasi pemerintahan, khususnya eksekutif, sehingga Presiden tak leluasa menjalankan kewenangannya. Di sisi lain, parpol juga mendominasi lembaga eksekutif, yudikatif, dan lembaga penyelenggara negara lainnya.

Pada 20 September lalu, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang mengenai Penyelenggaraan Pemilu, yang membuka peluang kader partai politik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Padahal, sebelumnya, lembaga penyelenggara pemilu tertutup untuk kader parpol.

Lembaga perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pun tak lepas dari ”pendudukan” oleh kader parpol. DPD, yang sebelumnya tertutup untuk parpol, sejak Pemilu 2009 diduduki oleh sejumlah kader parpol. Lembaga yudikatif, seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga pengawasan, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga tidak lepas dari incaran parpol untuk menempatkan kadernya. Komisi negara, seperti Komisi Hukum Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia, pun dipimpin oleh kader parpol.

Negara partitokrasi

Pengajar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AA GN Ari Dwipayana; pengajar Ilmu Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, Radian Salman; dan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi, mengakui dominasi parpol dalam pemerintahan di negeri ini. Parpol menjadi sumber kepemimpinan nasional, tetapi parpol yang terlalu dominan justru membahayakan demokrasi.

Kristiadi bahkan menyatakan, Indonesia mengarah pada negara partitokrasi (partitocracy), yakni tatanan politiknya mengatasnamakan demokrasi, tetapi praktiknya didominasi parpol. Parpol menjadi pemain utama dengan melakukan invasi, intrusi, serta penetrasi di berbagai lembaga negara dan lembaga publik. Kebijakan negara diwakili parpol dengan kadang melakukan deal ilegal, tidak bermoral, serta melakukan favoritisme demi kejayaan parpol (Kompas, 11/10).

Ari Dwipayana sepakat, kalau parpol terlalu dominan, memang berbahaya. Apalagi, sumber daya manusia parpol di Indonesia tak sepenuhnya memadai untuk bisa mengisi sebagian besar jabatan publik itu.

”Parpol terkesan kemaruk untuk mengisi jabatan publik, tetapi sebenarnya tidak memiliki sumber daya memadai. Akibatnya, misalnya dalam pengisian jabatan kepala daerah, parpol melakukan perekrutan secara instan,” paparnya.

Dalam kondisi itu, parpol hanya berburu rente (keuntungan politik dan ekonomi) serta jabatan. Penempatan kader parpol atau mereka yang direkrut instan untuk mengisi jabatan publik itu bukan untuk membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat, seperti tujuan dari kegiatan berpolitik.

Ari Dwipayana dan Radian sepakat, kader parpol yang menjabat di lembaga negara atau lembaga publik, meskipun akhirnya melepaskan diri dari parpol, tak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari pengaruh parpol. ”Investasi politik itu bisa jangka panjang,” kata Ari Dwipayana.

Ketua KPU Hafiz Anshary pun mengakui, pengaruh kepentingan partai tidak akan mudah diputus hanya dengan pengunduran diri.

Radian menyarankan, semestinya tidak semua perekrutan pejabat publik harus melalui persetujuan DPR. Ketika uji kelayakan dan kepatutan ini masuk ranah politik, sistem birokrasi yang menghasilkan orang berkompeten atau akademisi dan profesional akan tersia-sia.

Teknokrat dan akademisi pun mulai berpendapat harus masuk parpol untuk mendapatkan posisi di lembaga negara/publik. Jika demikian, cara pandang mereka tidak lagi obyektif dan profesional, tetapi mengikuti kepentingan partai dan akan terjadi pembenaran pada polah partai dan penguasa.

Namun, anggota DPD, AM Fatwa, mengatakan, tidak ada masalah dengan keberadaan orang parpol di lembaga negara. Partai adalah representasi rakyat dan pilar demokrasi.

”Yang perlu diperbaiki adalah sistem perekrutan partai dan mekanisme agar partai tidak dijadikan sarana mencari uang,” katanya.

Rizal Djalil, anggota BPK, menambahkan, meski pernah menjadi aktivis parpol, baginya haram untuk mengaitkan kepentingan politik dengan tugasnya kini.(HAR/INA/ONG/TRA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Mengocok Ulang Kabinet

Bulan ini adalah saat yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memantapkan budi dan meneguhkan tekad (anteping budi lan kencenging tekad). Kabinet Indonesia Bersatu II harus segera dikocok ulang.

Nama-nama menteri yang selama ini menjadi pembicaraan publik, terutama yang terkait dengan isu korupsi dan selingkuh serta berkinerja buruk, sebaiknya digeser. Langkah ini memang belum tentu memperbaiki kinerja pemerintah secara keseluruhan. Akan tetapi, setidaknya perombakan kabinet tersebut akan menyadarkan rakyat bahwa sejatinya pemerintah tetap hadir dan bekerja selama 24 jam. Pergantian menteri adalah lonceng untuk membangkitkan ingatan publik tersebut.

Selain itu, pergantian menteri juga menjadi penanda bahwa dalam sebuah jabatan publik melekat padanya tanggung jawab yang harus dimuliakannya (noblesse oblige). Di sini, kemuliaan tidak hanya untuk diri pribadi, tetapi juga untuk menjaga kehormatan Presiden dan kepercayaan rakyat. Singkatnya, menjadi menteri bukanlah untuk sekadar menikmati taman kekuasaan sambil makan enak, berpakaian perlente, dan bermobil mewah. Menjadi menteri adalah berpeluh untuk rakyat.

Rakyat terlebih dahulu

Saya tidak tahu pasti apakah para menteri sadar bahwa, ketika mendapatkan posisi itu, mereka juga harus menjaga nama baik Presiden. Dugaan penulis, mereka tidak menyadari itu.

Seluruh rongga kegembiraan dalam tubuh mereka mungkin hanya diisi oleh bayangan kehormatan dan hak-hak istimewa yang akan diperoleh. Jangan-jangan kepala mereka pun masih kosong. Belum ada konsep sama sekali.

Jika hipotesis di atas terbukti, andalan para menteri itu sebenarnya tak lebih dari partai politik yang menjadi cangkangnya. Dengan istilah lain, sumber daya yang dimiliki bukan bertumpukan pada kekuatan nalar dan keterpelajaran, melainkan pada partai politik.

Berlandaskan asumsi itu, tidak ada pilihan lain bagi Presiden kecuali menempatkan rakyat terlebih dahulu. Dalam sejarah politik dan kehidupan, realitas obyektifnya memang demikian.

Dibandingkan dengan negara, presiden, menteri, gubernur, dan anggota parlemen, maka rakyat memang ada terlebih dahulu. Karena rakyatlah semua institusi itu terlahir. Oleh sebab itu, Presiden tidak perlu terlalu kalkulatif dalam melakukan langkah-langkah politik, apalagi kalau hanya untuk mengocok ulang kabinet.

Atas nama rakyat, kontestasi di parlemen bisa diabaikan. Adalah benar bahwa tidak mudah bagi pemerintah menghadapi parlemen ketika kursi Partai Demokrat hanya sekitar 27 persen.

Akan tetapi, kekhawatiran pemerintah bahwa parlemen akan berubah menjadi ladang pembantaian apabila Presiden memaksakan kebijakannya sesungguhnya lebih merupakan bayangan semu. Singkatnya, mengganti menteri dan menerapkan kebijakan cukup dengan anteping budi lan kencenging tekad.

Fenomena itu mirip dengan ketakutan pemerintah terhadap manuver partai-partai mitra koalisi yang dahulu acap mengancam mau keluar dari sekretariat bersama (sekber). Padahal, dengan kalkulasi rasional sederhana saja, dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka tidak akan berani melakukan hal itu.

Sekali sebuah partai politik keluar dari lingkaran kekuasaan, penetrasi ke para pendukung secara otomatis terhambat, jika tidak boleh disebut terhenti. Jadi, tidak logis apabila partai yang sejauh ini orientasinya sekadar mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, dan bukan bernegara, tiba-tiba mengambil sikap yang diametral dari syahwat politiknya itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden tidak perlu ragu untuk segera melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang kontroversial dan berkinerja biasa-biasa saja. Mereka tidak menjaga kehormatan Presiden dan kemuliaan rakyat.

Dalam konteks ini, prinsip praduga tidak bersalah yang menjadi keutamaan penegakan hukum sebenarnya tidak begitu diperlukan di ranah politik. Maksudnya, terlepas dari terbukti bersalah atau tidak, sejak isu negatif sudah menebar ke ranah publik, Presiden bisa langsung mengambil tindakan terhadap politisi tersebut. Tentu akan lebih terhormat jika politisi itu mengundurkan diri.

Selain itu, reshuffle itu juga bukan sekadar perwujudan dari hak prerogatif presiden, melainkan sebagai bukti konkret bahwa secara sadar Presiden SBY mendahulukan kepentingan rakyat, yang eksistensinya memang ada terlebih dahulu dibandingkan dengan institusi-institusi politik.

Untuk semua pembelaan demi peningkatan perikehidupan rakyat itu, hampir seperti sebuah kutukan, Presiden secara otomatis akan memasuki lorong kesepian yang panjang dan sangat senyap. Ia kemudian akan menjadi dirinya sendiri.

Membalik segitiga

Perasaan diliputi kesepian yang dalam tersebut terjadi karena posisi presiden menuntut tanggung jawab yang begitu personal, terutama berkenaan dengan keputusan-keputusan besar yang harus diambilnya. Mengocok ulang menteri, misalnya, harus tega menyingkirkan kawan-kawan sendiri.

Akan tetapi, hal itu harus dilakukan demi kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, SBY harus bisa berdamai dengan diri sendiri.

SBY sebaiknya juga segera membalik manajemen pemerintahannya. Selama ini, manajemen kepemimpinannya adalah model segitiga normal. Presiden berada di puncak segitiga dan menjadi sasaran tembak terus.

Sementara itu, para menteri yang menempati sisi bawah dari segitiga kekuasaan itu hanya melemparkan semua masalah ke pucuk piramida (presiden). Singkatnya, para menteri menikmati kekuasaan, sedangkan risiko dan tanggung jawab dipikul oleh SBY.

Manajemen kepemimpinan itu harus dibalik. Pucuk piramida harus berada di bawah. Biar para menteri yang di atas. Biar mereka bicara, memikul risiko, dan bertanggung jawab. Presiden hanya tampil apabila keadaan genting.

SOEGENG SARJADI Pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Rombak Kabinet atau Negara Hancur

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya segera mengganti para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu II apabila ingin diingat telah berupaya menghindarkan Indonesia dari kehancuran. Menteri dan pejabat setingkat menteri berkinerja buruk, korupsi, sakit, atau bermasalah dengan moral harus segera dilepaskan dari jabatan.

”Saya harap kali ini reshuffle bukan sekadar wacana. Penggantian pun jangan hanya dari orang partai politik ke orang parpol lain. Itu percuma,” tutur Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsjah, Minggu (18/9) di Jakarta.

Sudah saatnya kabinet diisi orang-orang profesional. Para ahli sangat terbatas jumlahnya di partai politik. Sebaliknya, di kalangan akademisi atau masyarakat profesional lain pilihan sangat banyak. Bahkan, banyak organisasi luar negeri merekrut tenaga ahli asal Indonesia.

Mengisi kabinet dengan orang-orang parpol, kata Iberamsjah, hanya membiarkan kementerian diisi mereka yang sekadar memikirkan proyek, kekuasaan, dan tidak mengurusi kesejahteraan rakyat.

Secara terpisah, Haris Rusly dari Petisi 28 menilai, semua menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II lumpuh dan terkena berbagai masalah. Hal ini karena gagasan dasar pembagian jabatan menteri adalah bagi-bagi kue kekuasaan.

”Akibatnya menjadi menteri untuk cari uang, bukan untuk mengabdi. Mulai wapres (wakil presiden) bermasalah, menteri, sampai partainya juga,” kata Haris.

Kalangan profesional

Harapan perbaikan, lanjut Iberamsjah, bisa diwujudkan apabila para menteri dipilih dari kalangan profesional. Presiden SBY dapat memilih para ahli dengan menelusuri rekam jejak pendidikan, keahlian, pekerjaan, serta karya-karya ilmiah para kandidat menteri.

Para menteri yang perlu diganti, menurut Iberamsjah, bisa disebabkan yang bersangkutan terkait dalam kasus dugaan korupsi, karena sakit, atau bermasalah dengan moral. Para pembantu Presiden yang dinilai tidak memiliki kemampuan atau berkinerja buruk juga perlu dicopot. Mengacu kriteria-kriteria tersebut, Iberamsjah menyebutkan, paling tidak 12 menteri yang perlu diganti.

Bahkan, lanjut Iberamsjah, Kepala Polri dan Jaksa Agung sudah waktunya diganti. Pasalnya, tidak ada gebrakan apa pun dari keduanya dalam penegakan hukum. Sangat mungkin orang akan berpikir mereka dipilih untuk tidak berbuat apa-apa.

”Masa pemerintahan SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) tinggal tiga tahun, mungkin tidak selesai memperbaiki semuanya. Tetapi, setidaknya SBY menunjukkan dia serius ingin memperbaiki bangsa,” tutur dia. (INA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Tidak Ada “Reshuffle”

Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/3), mengakui, pemberitaan tentang wacana perombakan kabinet yang santer telah memengaruhi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, ia menegaskan, tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

”Pemberitaan itu sedikit banyak memengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet yang seharusnya fokus melaksanakan berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat dan bangsa,” katanya. Menurut Sudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dan terus mengevaluasi kinerja kabinet untuk penyempurnaan kinerja. Evaluasi didasarkan pada kontrak kerja dan pakta kerja kabinet.

Di sisi lain, menurut Sudi, Presiden saat ini tengah menata kembali etika dan efektivitas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Namun, penataan koalisi tersebut tidak terkait langsung dengan persoalan koalisi.

”Presiden secara resmi belum pernah bicara tentang dilaksanakannya reshuffle (perombakan) kabinet dalam waktu dekat, termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang mengganti. Namun, reshuffle tersebut bisa dilaksanakan apabila diperlukan,” ungkap Sudi.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel T Sparringa juga mengatakan, proses yang tengah berjalan saat ini masih pada tahap pembicaraan mengenai konfigurasi koalisi. Dalam bayangannya, penataan koalisi setidaknya membutuhkan waktu dua minggu.

”Tidak secepat yang saya kira dibayangkan orang. Ketika ada orang mengatakan mengapa begitu lama, pertanyaan saya justru mengapa begitu tergesa-gesa dan mengapa orang menjadi jengkel untuk sesuatu yang sebenarnya harus dilalui,” katanya.

PKS belum bertemu Presiden

Hingga Rabu sore, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai anggota koalisi pendukung pemerintah yang belum bertemu Presiden Yudhoyono untuk membahas koalisi. ”Belum ada undangan. Kami bisa mengerti kesibukan Presiden. Atau mungkin pertemuan dengan PKS belum dianggap mendesak,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Rabu.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sama sekali tidak tahu dengan keputusan Presiden Yudhoyono terkait dengan masa depan koalisi pendukung pemerintahan. Demokrat siap melaksanakan keputusan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat itu. (bil/why/nwo/iam)

Source: kompas.com

Menanti Sikap Yudhoyono

Apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan wacana perombakan kabinet dan evaluasi koalisi pemerintahannya? Pendapat siapa yang akan didengar oleh Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tentang hal itu?

Pertanyaan tersebut menjadi mendesak karena sejumlah elite Partai Demokrat sudah lebih dari satu minggu terakhir bersuara keras dan jelas tentang perlunya evaluasi koalisi yang sekarang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah mengikhlaskan jika ada partai anggota koalisi yang terus berbeda sikap dengan mayoritas anggota koalisi lain. ”Jika lebih sering berbeda, apalagi dengan alasan yang dicari-cari dan bahkan menjadi strategi politik, lebih baik bersikap terus terang saja,” pinta Anas.

Pernyataan ini dapat dengan mudah ditujukan kepada Partai Golkar dan PKS, yang selama ini sering punya sikap politik berbeda dengan Partai Demokrat di DPR. Terakhir, pada Selasa pekan lalu kedua partai itu mendukung hak angket mafia pajak, sedangkan Partai Demokrat menolaknya.

Perbedaan sikap lainnya, antara lain, terjadi dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century (Golkar dan PKS berpendapat ada pelanggaran, Demokrat tak ada pelanggaran) serta pengesampingan perkara untuk Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah (Demokrat menerima, sedangkan Golkar dan PKS menolaknya).

Akumulasi dari sejumlah perbedaan sikap itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, telah mendorong sejumlah petinggi Demokrat bersuara keras tentang pentingnya evaluasi koalisi dan perombakan kabinet.

Namun, berbagai pernyataan itu terkesan dianggap ringan oleh Golkar dan PKS. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tidak akan keluar dari koalisi. Bendahara Umum dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto, bahkan menyatakan, Yudhoyono memahami sikap partainya.

Ketua PKS Nasir Djamil menuturkan, ”Jika akan ada perombakan kabinet, Presiden Yudhoyono pasti akan membicarakannya lebih dahulu dengan Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin. Sampai sekarang pembicaraan itu belum ada.”

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta meyakini, perombakan kabinet dan pengeluaran PKS dari koalisi tidak akan terjadi.

Ironisnya, meski polemik tentang evaluasi dan perombakan kabinet ini sudah lebih satu minggu terjadi, belum ada satu pun pernyataan dari Presiden tentang hal tersebut.

Pernyataan Presiden itu juga dibutuhkan untuk menilai, kepada siapa Presiden berpihak? Anas Urbaningrum dan sejumlah elite Partai Demokrat atau Partai Golkar dan PKS?

Namun, sebenarnya yang ditunggu bukan hanya sikap Presiden tentang evaluasi koalisi dan perombakan kabinet. Masyarakat juga menunggu sikap Presiden lainnya. (NWO)

Source: Kompas.com

Presiden Peringatkan Semua Partai Politik Pendukung

sby konprensi pers tentang koalisi

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sanksi dan bahkan mengeluarkan partai politik dari keanggotaan koalisi pendukung pemerintah jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan koalisi. Peringatan itu disampaikan karena ia melihat ada parpol yang melanggar kesepakatan koalisi.

”Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, dan ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari te- man-teman di pemerintahan, ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh 1-2 parpol,” kata Yudhoyono, Selasa (1/3) di Kantor Presiden yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan.

Tidak disebutkan partai yang melanggar ataupun kesepakatan mana yang dilanggar. Yudhoyono hanya menyebutkan, ada 11 butir kesepakatan koalisi yang ia tanda tangani bersama ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi pendukungnya. Ia menyatakan, pada saatnya akan menjelaskan kepada publik substansi kesepakatan itu.

Menurut dia, hakikat koalisi yang disepakati dan ditandatangani saat itu adalah mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014. Koalisi tidak hanya berlaku di eksekutif, tetapi juga legislatif.

Terkait adanya butir kesepakatan yang dilanggar parpol anggota koalisi, Yudhoyono menyatakan akan berkomunikasi intensif dengan semua parpol pendukungnya. Selain mendengar pandangan, masukan, dan saran dari semua parpol koalisi, komunikasi juga dimaksudkan untuk memastikan semua parpol pendukung benar-benar berkomitmen dan mematuhi kesepakatan koalisi. Jika komitmen itu ke depan dilanggar, parpol pendukung yang melanggarnya akan diberi sanksi.

”Dalam penataan kembali koalisi yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, jika memang ada parpol yang tidak lagi bersedia mematuhi atau menaati kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama saya dulu, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu,” katanya.

Yudhoyono berharap parpol anggota koalisi menghentikan dan menyudahi komentar yang berhadapan di antara anggota koalisi itu. ”Saya berharap, tolong dihentikan, disudahi. Tidak baik bagi politik kita, tidak elok di depan rakyat kalau begini terus karena justru saya sedang mencari solusi yang paling tepat. Dan, pada saatnya rakyat akan tahu solusi apa itu,” katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melihat, hingga saat ini Partai Golkar tidak pernah mengingkari komitmen atau butir kesepakatan koalisi. Ia juga melihat tidak ada satu pun alasan kuat untuk mendepak Golkar dari koalisi atau kabinet.

Sementara itu, Wakil Sekre- taris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy menilai, evaluasi yang dilakukan Presiden Yudhoyono menunjukkan kesabaran dan kehati-hatiannya dalam mempertahankan rajutan koalisi.

”Meskipun tidak dalam posisi mendorong atau menolak, PPP meyakini, pernyataan SBY adalah pemanasan sebelum reshuffle (perombakan) kabinet dilakukan,” katanya. (ATO/WHY)

Source : Kompas.com