Gaya Politik Prabowo Dinilai Emosional

Tribun Bali/Miftachul Huda

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana menilai gaya komunikasi politik Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden Prabowo Subianto terkesan emosional. Gaya seperti itu dinilai bisa menjadi kontraproduktif.

“Gaya komunikasi politik Pak Prabowo dikhawatirkan dapat menciptakan persepsi negatif di publik terhadap figur Pak Prabowo sendiri,” kata Ari ketika dihubungi, Kamis (27/3/2014), seperti dikutip dari Antara.
Continue reading

Amanat Hasan Tiro Hana Peunawa Bak Musoh

Pemecatan yang dilakukan terhadap beberapa Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah oleh pimpinan KPA adalah imbas penolakan KPA Wilayah terhadap pencalonan pimpinan GAM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada Aceh 2012.

Dalam rapat khusus pimpinan KPA bersama pimpinan GAM dengan agenda pembahasan cagub yang akan diusung oleh PA di Mess Mentroe pada Februari 2011, pimpinan GAM Malik Mahmud langsung menunjuk calon gubernur dan wakil gubernur yaitu dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf tanpa memberi ruang kepada KPA Wilayah untuk berdiskusi terhadap agenda yang akan dibahas.

Saat itu, KPA wilayah bersikeras memberi masukan dan mempertanyakan kenapa kedua pimpinan GAM diputuskan menjadi calon gubernur yang merupakan  wakil pemerintah Republik Indonesia di Aceh. Diantara wilayah itu adalah, Batee Iliek yang dipimpin oleh Alm. Saiful alias Cagee. Saiful kemudian ditembak.  Selain itu wilayah Aceh Reyeuk yang dihadiri Muharram, Sabang Izil Azhar, Aceh Jaya Syarbaini dan Tapak Tuan yang diwakili oleh Kartiwi Dawood.

Tujuan mantan pimpinan KPA Wilayah itu untuk mengingatkan pimpinan GAM Malik Mahmud terhadap keputusan itu, karena kedua pimpinan yang dicalonkan yaitu Dr. Zaini Abdullah yang bertugas sebagai menteri luar negeri GAM dan Muzakkir Manaf sebagai ketua KPA pusat, yang mana mereka berdua sebagai simbol perjuangan GAM dan pimpinan tertinggi dari GAM yang sangat tidak layak dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Dalam pandangan ketua KPA dan GAM di wilayah, yang dimaksud dengan citra perjuangan  yaitu menyelamatkan pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai, bukan pimpinan menjadi calon gub dan wagub. Sebagai bukti, butir-butir MoU Helsinki masih banyak yang belum terakomodir dalam UUPA.

Pimpinan GAM seharusnya tetap berada dalam posisi setara dengan pemerintah indonesia, bukan malah menjadi wakil dari pemerintah indonesia di Aceh. Hal ini penting agar para pihak tetap dapat berunding untuk memperbaiki implementasi MoU Helsinki yang termasuk dalam kategori dispute (yang belum diamandemen/revisi oleh pemerintah RI kedalam UUPA).

Ketika masukan daripada wilayah tidak diakomodir oleh pimpinan, kami merasa sangat kecewa, karena disaat perang kami selalu berprinsip, suksesnya diplomasi politik pimpinan GAM di swedia adalah karena adanya GAM dan TNA di hutan. Bertahannya TNA dan GAM di hutan, karena adanya bantuan dari masyarakat. Jika ketiga sistem itu tidak berjalan, mungkin perdamaian tidak akan lahir seperti yang kita rasakan saat ini.
     
Kami yang bergerilya di hutan sudah terbukti sanggup mempertahankan perjuangan.  Milad yang sudah dilakukan sampai seterusnya merupakan bukti bahwa GAM dan TNA tidak kalah dalam berperang. Kalau kalah dalam berperang, sudah pasti GAM dan TNA tidak dapat melaksanakan milad tersebut.

Disaat perang, segala kebutuhan logistik seperti tidak adanya senjata, kami membeli sendiri, tidak adanya peluru kami membeli sendiri, tidak adanya beras kami membeli sendiri. Syahidnya militer TNA dan sipil GAM, kami pun menguburkannya sendiri.

Segalanya menjadi tanggungan kami sendiri tanpa bantuan dari pimpinan GAM. Yang kami kecewakan, kenapa tidak sedikitpun sikap murah hatinya dari pimpinan GAM untuk menghargai segala yang telah kami lakukan. Maksud daripada keinginan kami untuk dihargai adalah mengapa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik praktis yaitu untuk mencalonkan gub dan wagub. Keputusan itu diambil tanpa musawarah.

Yang kami tahu, dalam sumpah (bai’at), tidak pernah tersebut GAM akan membuat partai, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif baik di provinsi maupun kab/kota. Karena tidak ada dalam bai’at tersebutlah kami merasa hal itu harus diputuskan dalam musyawarah bersama yang melibatkan semua wilayah.
     
Semua pihak GAM dan TNA tau jelas ketika mereka dituntut untuk perduli terhadap penderitaan rakyat saat itu, hingga mereka menjadi gerilyawan, tidak ada satupun tempat pendaftaran diterimanya GAM dan TNA. Sangatlah Aneh ketika perdamaian, lahir kategori pemecatan. Tapi kami tidak merisaukan terhadap bahasa pemecatan atau pengkhianat, karena yang kami lakukan saat perang bukanlah untuk pimpinan tetapi untuk rakyat Aceh.

Kami tetap berkeyakinan masyarakat membantu kami saat perang karena kami memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh kami masih memikirkan aspirasi rakyat, kami akan dihargai oleh rakyat. Ketika kami tidak lagi memikirkan rakyat, dengan sendirinya rakyat akan melupakan kami. Dalam artian yang kami takutkan adalah ketika kami dipecat oleh rakyat.

Kami yang dipecat selalu ingat amanat Yang Mulia Wali Negara Tgk. Sjiek Di Tiro Hasan bin Muhammad, Hana peunawa bak musoh.

Source : The Globe Journal

Posted with WordPress for BlackBerry.

Indonesia Butuh Pemimpin Visioner

akarta, Kompas – Bangsa Indonesia membutuhkan seorang yang berkarakter negarawan dan visioner untuk memimpin bangsa ke depan. Sosok itu siap mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok, berani ambil risiko, serta mau bekerja nyata untuk memajukan dan menyejahterakan kehidupan bangsa.

Harapan itu disampaikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Direktur Reform Institute Yudi Latif, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin, dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra secara terpisah di Jakarta, Selasa (14/2). Meski tidak memenuhi semua syarat negarawan yang sempurna, sebenarnya Indonesia masih memiliki beberapa tokoh yang cukup mendekati karakter tersebut. Mereka patut terus diperkenalkan kepada publik agar dipertimbangkan untuk maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014.

Ahmad Syafii Maarif menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia masih memiliki tokoh dengan karakter negarawan semacam itu. ”Ada, dengan kriteria punya sifat kenegarawanan yang siap meleburkan seluruh kediriannya untuk kepentingan bangsa dan negara di atas landasan kemanusiaan yang adil dan beradab,” katanya.

Salah satu kepentingan utama bangsa Indonesia adalah bagaimana mengembalikan kedaulatan bangsa kepada pemiliknya, yaitu rakyat Indonesia. ”Pihak asing boleh mencari hidup di sini, tetapi harus seizin pemiliknya dengan dasar saling menguntungkan. Bukan untuk mengeksploitasi kekayaan bangsa ini melalui agen-agen domestiknya yang tak hirau hari depan Indonesia,” katanya.

Menurut Azyumardi, Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang visioner sehingga tahu harus melangkah ke mana. Figur pemimpin itu juga harus mampu merealisasikan gagasan-gagasannya. Figur tersebut juga harus mampu mengakomodasi dan berkompromi serta pada saat sama memiliki ketegasan. ”Tentu saja, kalau terus berkompromi, tidak ada (kebijakan) yang jalan,” ujar Azyumardi.

Bagi Lukman Hakim Saifuddin, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sifat kenegarawanan sangat diperlukan bagi pemimpin Indonesia masa depan. ”Sifat itu hanya bisa muncul pada tokoh yang sudah selesai dengan diri sendiri sehingga tak mementingkan lagi dirinya. Seluruh energinya ditumpahkan untuk mengabdi pada bangsa dan negara,” katanya.

Pemimpin itu juga harus sungguh-sungguh memahami keindonesiaan, mencakup keunggulan, kelemahan, potensi, dan tantangan. Ia figur yang tak punya beban sejarah masa lalu. Dengan begitu, ia mampu mengarahkan bangsa ini dan penuh percaya diri menuju Indonesia sejahtera yang mandiri.

Yudi Latif menekankan, pemimpin masa depan Indonesia memiliki moral Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan konstitusi bangsa ini. Ia harus menghayati tujuan negara ini, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Moralitas itu diturunkan dalam perilaku yang etis, dalam arti tak punya rekam jejak buruk. Sosok itu mesti seorang nasionalis yang mencintai negeri ini dan mengedepankan kepentingan nasional, bukan menghamba kepentingan golongan atau pribadi. Pemimpin juga harus mencintai rakyat, melayani, dan menyejahterakan rakyat yang diturunkan dalam visi konkret.

Pemimpin berkarakter

Memang agak sulit mencari pemimpin yang sempurna, tetapi minimal sosoknya harus mendekati syarat-syarat tersebut. ”Kita membutuhkan pemimpin berkarakter terpuji, punya integritas, mampu menentukan prioritas, dan mau bekerja nyata untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa. Ia juga harus sanggup ambil risiko,” katanya.

Pemimpin masa depan, ujar Kiki Syahnakri dan Agus Widjojo, keduanya purnawirawan TNI, juga seharusnya seorang yang pluralis mengingat beragamnya latar belakang bangsa Indonesia. Menurut Kiki, para pendiri bangsa sebenarnya telah menggariskan bentuk demokrasi yang sesuai dengan kemajemukan bangsa. Sayangnya, demokrasi Pancasila yang mengemukakan keterwakilan itu belum pernah terlaksana.

Karena itu, selain kriteria dari seorang pemimpin, seperti jujur, tegas, dan berani, juga harus punya kompetensi membasmi korupsi serta kriteria yang terkait dengan nilai-nilai dasar bangsa. Kiki mengatakan, demokrasi dan sistem bernegara saat ini sudah terlampau dipengaruhi liberalisme yang bukan merupakan identitas dan falsafah dasar bangsa Indonesia. Praktiknya, demokrasi yang terjadi adalah proses pemenangan. Hal itu bertentangan dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk dan memiliki keanekaragaman yang tinggi.

Calon pemimpin, menurut Agus Widjojo, dalam komunikasi politik harus bisa menunjukkan kepada konstituen akan kemampuannya mengaktualisasikan nilai-nilai bangsa yang ada di Pancasila dan UUD 1945. ”Kita juga harus lihat track record-nya bahwa ia jadi warga negara yang tahu hak dan melaksanakan kewajiban,” kata Agus.

Menurut dia, seharusnya partai politik tidak memulai proses politik ini dengan mengajukan calon. Demokrasi harus terjadi lewat pendidikan politik matang. Dalam pendidikan politik itu, konstituen melihat platform atau ideologi partai. ”Tidak seperti sekarang, partai-partai menyatakan dirinya nasionalis, tetapi tidak ada platformnya,” kata Agus. Baik Agus maupun Kiki menyatakan, dari calon presiden yang diajukan parpol saat ini belum terlihat figur yang cocok.

Senada dengan pernyataan itu, Azyumardi mengatakan, kemunculan sosok baru dalam bursa calon pemimpin sangat minim. ”Orang yang potensial (untuk menjadi calon pemimpin Indonesia) sebenarnya ada, tetapi sulit maju karena persoalan struktural politik,” tuturnya. Saat ini, belum ada aturan yang memungkinkan adanya calon perseorangan dalam pemilu presiden. Adapun parpol belum tentu mau mengusung sosok yang potensial.
(IAM/INA/EDN)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.