siwah.com

Author: fakhrurrazi amir

  • Aturan Kampanye Tak Jelas, Bawaslu Kesulitan: Kampanye Lewat SMS Perlu Diatur

    Jakarta, Kompas – Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu kesulitan memantau jalannya pelaksanaan kampanye. Hal itu disebabkan tidak ada jadwal rinci kampanye yang dibuat Komisi Pemilihan Umum. Demikian diungkapkan anggota Badan Pengawas Pemilu, Wahidah Suaib, di Jakarta, Kamis (17/7).

    Selama ini pengaturan kampanye yang dibuat KPU hanya mengatur pembagian zona kampanye 34 partai politik. Namun, tidak ada data detail lokasi dan penanggung jawab penyelenggaraan kampanye parpol.
    (more…)

  • Politisi Parpol Berpotensi Munculkan Friksi di DPD

    Jakarta, Kompas – Maraknya politisi dari partai politik masuk ke Dewan Perwakilan Daerah berpotensi memunculkan friksi di internal DPD hasil Pemilihan Umum 2009. Friksi antara anggota dari parpol dan nonparpol bisa muncul jika jumlah mantan anggota DPR di DPD cukup banyak.

    Pendapat tersebut disampaikan pengajar Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, Jumat (18/7). Seperti dilaporkan dari berbagai daerah, di tengah sepinya peminat menjadi anggota DPD, ternyata pendaftar terbanyak justru berasal dari kalangan politisi.
    (more…)

  • Cara Kampanye: Politik Uang di Pilkada

    Sejak masa Negara Kota (Polis/Politea) di Yunani kuno, politik dan uang itu selalu bergandengan tangan. Sejak dipergunakan secara luas sebagai alat tukar dalam peradaban modern, uang adalah tiket politik yang efektif. Digunakan dengan cerdas, ia bisa menjadi ongkos bagi seseorang untuk memperoleh kekuasaan atau jabatan politik/publik tertentu, semisal gubernur atau wakil gubernur.

    Hal itu juga berlaku untuk konteks politik lokal skala regional, seperti Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur, yang pemungutan suaranya digelar pada 23 Juli 2008. Ketika uang yang bicara dan digunakan sebagai tiket politik dalam arena pilkada, publik yang kritis akan mempersoalkan bagaimana cara uang itu diperoleh, dari mana asal-usulnya, dan untuk keperluan apa saja dibelanjakan.
    (more…)

  • Perilaku Pemilih: Politik Uang dan Demokrasi Kita

    ”Milih sing ngeke’i kaos ambe duit ae (memilih yang memberi kaus dan uang saja),” ujar Lastri (35), pedagang kaki lima di Sidoarjo, Jawa Timur, saat ditanya siapa yang akan dipilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang dilaksanakan 23 Juli mendatang.

    Ungkapan seperti disampaikan Lastri belakangan ini beberapa kali terdengar di Jatim saat pertanyaan serupa diajukan. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua pasangan calon kepala daerah yang tengah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim.
    (more…)

  • Pemilu 2009 Melanggar Konstitusi

    Konstitusionalitas Pemilihan Umum 2009 di ujung tanduk. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No 10/2008) bertentangan dengan UUD 1945.

    Pasal itu mengatur, ”Partai politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan: … d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”. Ketentuan inilah yang menjadi tiket gratis bagi sembilan partai peserta Pemilu 2004 berkursi di DPR meski tidak lolos electoral threshold untuk otomatis menjadi peserta Pemilu 2009.
    (more…)

  • Kampanye Dua Babak

    Jika ada yang baru pada Pemilu 2009, masa kampanye ”ibu hamil” adalah salah satunya. Disebut ”ibu hamil” karena kampanye akan berlangsung sepanjang usia kandungan rata-rata ibu hamil.

    Merujuk lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2008, jadwal kampanye dilaksanakan selama hampir sembilan bulan, mulai 12 Juli 2008 hingga 5 April 2009.
    (more…)

  • Strategi Pamungkas Tim Sukses: Optimistis Bisa Rangkul Massa

    Surabaya, Kompas – Tim sukses para calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur mengaku optimistis bisa merangkul massa mengambang yang jumlahnya sekitar 30 persen, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan.

    Mereka akan menggunakan berbagai cara, mulai dari pemanfaatan elemen-elemen struktural dari partai-partai pendukung, pendekatan dari rumah ke rumah, hingga upaya mendekati para kiai yang berpengaruh dan pemilik-pemilik pabrik.
    (more…)

  • Komitmen Kandidat: Kontrak Politik Bertaburan, Realisasinya…?

    Hajatan politik di Provinsi Jawa Timur hampir berakhir. Inilah saat untuk mengingat kembali kontrak politik yang disodorkan sejumlah komunitas masyarakat kepada para kandidat kepala daerah.

    Tidak kurang dari empat kontrak politik wajib ditandatangani para kandidat bila mereka berharap dukungan dari lapisan masyarakat di Jatim. Dimulai dari ikrar ”siap menang siap kalah” para calon kepala daerah di hadapan semua pimpinan Komisi Pemilihan Umum se-Jatim dan pejabat Polda Jatim pada 19 Juni 2008.
    (more…)

  • (De)Legitimasi Pemilu

    Mahkamah Konstitusi membatalkan keotomatisan partai-partai yang tak lolos electoral threshold, tetapi mendapat kursi di DPR. Mereka dapat ikut Pemilu 2009.

    Ada sembilan partai masuk kategori ini, yaitu PKPB, PKPI, PNI-Marhaenisme, PPDI, PPDK, PP, PS, PBR, dan PBB. Keputusan ini membuat KPU dalam posisi dilematis. KPU dihadapkan pada dua pilihan, ”KPU harus menindaklanjuti keputusan MK atau mengabaikannya”.
    (more…)

  • Parnas dan Parlok Harus Bersanding di Aceh

    BANDA ACEH – Pengamat politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh Taqwaddin mengharapkan partai nasional dan lokal peserta Pemilu 2009 di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mampu menjalin komunikasi lebih mesra dengan komitmen menegakkan demokrasi bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

    “Saya pikir kehadiran parnas (partai nasional, red) dan parlok (partai lokal, red) di Aceh harus mampu memajukan Aceh melalui pembentukan pemerintahan yang lebih baik, transparan, bersih dan akuntable serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya di Banda Aceh, Minggu, menanggapi mulai memanasnya suhu politik menjelang Pemilu 2009.
    (more…)