siwah.com

Author: fakhrurrazi amir

  • Kemendagri Sebaiknya Turun Tangan

    JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri sebaiknya turun tangan untuk memastikan penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2017 mempercepat pembahasan naskah perjanjian hibah daerah. Tekanan pusat diyakini dapat mempercepat pendanaan Pilkada 2017 sebelum batas waktunya.

    Batas waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU setempat adalah Minggu (22/5) depan.

    Sementara itu, hingga Rabu (11/5), berdasarkan informasi dari KPU, baru 50 dari 101 kepala daerah yang menggelar Pilkada 2017 menandatangani NPHD dengan KPU setempat. NPHD berisi total anggaran untuk KPU guna penyelenggaraan pilkada dan menjadi syarat sebelum anggaran Pilkada 2017 dicairkan dari kas pemerintah daerah ke kas KPU.
    (more…)

  • APBD Dinilai Mampu Membiayai

    Litbang Kompas.com

    JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinilai mampu memenuhi biaya pilkada. Pertimbangan itu membuat dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pembiayaan untuk pilkada tetap akan bertumpu ke APBD dan bukan APBN.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (12/5), mengatakan, di sebagian dari 269 daerah yang menggelar pilkada tahun 2015 memang sempat ada masalah terkait anggaran. Namun, setelah ada monitoring dan fasilitasi dari Kemendagri, masalah itu terselesaikan.

    “Jika APBD 269 daerah yang menggelar Pilkada 2015 bisa membiayai pilkada, apalagi pilkada serentak setelah tahun 2015, APBD pasti juga bisa. Masalah justru bisa muncul jika pendanaan pilkada kemudian diubah dari APBN,” katanya.
    (more…)

  • The Essential Role Of Promotional Products in Politics

    Source Asicentral.com

    Investing millions in promotional products helped fuel the unexpected rise of Donald Trump and Bernie Sanders – and reinforced promo’s essential role in the race for our nation’s highest office.

    Two political outsiders – one a successful businessman, the other a long-time independent – run for office. The former’s presence in the race is regarded as an open act of ego stroking and instant fodder for the media circus. The latter is a virtual unknown among large blocks of voters, and someone so lightly regarded that his main opponent won’t even mention his name. And yet, through concerted marketing efforts that include savvy messaging and a heavy investment in promotional products, both wildly surpass expectations. The businessman is the unexpected party front runner. The now-former independent has become a surprisingly formidable opponent.
    (more…)

  • Barisan Nasional wins 72 seats in Sarawak elections

    Malaysian Prime Minister Najib Razak (centre) celebrating with Chief Minister Adenan Satem (in black jacket) after Barisan Nasional’s success in the Sarawak state election yesterday.PHOTO: BERNAMA

    Major victory a shot in the arm for PM Najib in midst of 1MDB saga, proving opposition on wrong track: Analysts

    Malaysia’s ruling coalition Barisan Nasional (BN) stormed to victory in the Sarawak state polls yesterday, securing a two-thirds majority in the state assembly with 72 seats, according to the Election Commission.

    The strong win is a boon for Prime Minister Najib Razak, who will likely use the victory to show that the people still support his coalition despite the financial scandal engulfing his brainchild, state investment firm 1Malaysia Development Berhad, analysts say.
    (more…)

  • Munaslub Jadi Pertaruhan

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (tengah), Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung (kedua kiri), dan puluhan kader menghadiri Kampanye Calon Ketua Umum Partai Golkar Zona I Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (8/5). Kampanye hari pertama tersebut diikuti dua calon ketua umum, yaitu Setya Novanto dan Mahyudin.

    Politik Transaksional Merugikan Partai Golkar

    JAKARTA, KOMPAS — Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan menentukan nasib partai itu pada pilkada serentak tahun 2017 dan 2018 serta Pemilu 2019. Golkar membutuhkan terobosan untuk melahirkan kepemimpinan baru dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap partai itu.

    “Sosok yang muncul sebagai ketua umum akan menentukan apakah Partai Golkar bisa memperbaiki perolehan suaranya,” tutur peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu (8/5).
    (more…)

  • Survei Kompas: Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

    Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

    Satu setengah tahun era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pamor partai politik di mata publik relatif masih tak beranjak. Meredanya ketegangan antartokoh politik dan pergeseran konstelasi dukungan politik di parlemen juga belum menunjukkan pengaruh ke preferensi pilihan partai.

    Hampir dua tahun pasca Pemilu Legislatif 2014, pandangan publik terhadap partai politik masih relatif sama. Proporsi responden yang menilai citra partai politik positif masih terlihat gamang dan secara metodologis masih relatif sama antara yang menilai citranya baik ataupun buruk. Dibandingkan dengan evaluasi triwulan sebelumnya (Januari 2016), citra pada survei ini menunjukkan peningkatan apresiasi publik. Namun, kenaikan itu belum mampu mendongkrak apresiasi umum citra parpol.
    (more…)

  • Apresiasi untuk Politik dan Keamanan

    Litbang kompas.com

    Situasi politik dan keamanan dalam negeri yang kian stabil selama triwulan terakhir telah meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang itu. Tingkat apresiasi di bidang politik dan keamanan saat ini hampir sama dengan saat tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Kalla.

    Secara perlahan, pemerintahan Jokowi-Kalla memperlihatkan gaya kepemimpinan yang khas. Sejumlah kekuatan politik yang semula mengambil sikap berseberangan, baik di parlemen maupun di partai politik, berhasil dirangkul dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan.
    (more…)

  • Hormati Putusan MK

    Efek Negatif jika Tak Mundur, Anggota Legislatif Bisa Tak Fokus Kerja

    JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersikukuh tak ingin mengubah aturan yang mengharuskan anggota DPR, DPD, atau DPRD mundur jika menjadi calon kepala/ wakil kepala daerah saat pemilihan kepala daerah. Pasalnya, aturan itu sudah dikuatkan Mahkamah Konstitusi.

    “Sikap pemerintah harus sejalan dengan putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (2/5).

    Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menambahkan, hingga pembahasan terakhir RUU Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada antara pemerintah dan DPR, akhir pekan lalu, fraksi- fraksi sepakat agar aturan itu diubah. DPR/DPD/DPRD tak perlu mundur, tetapi cukup mengambil cuti sebagai anggota. Hanya saja untuk mereka yang duduk sebagai pimpinan di alat kelengkapan DPR/DPRD, mereka harus meletakkan jabatannya.
    (more…)

  • Kebebasan Tanpa Keadilan

    Di negeri ini, kehidupan rakyat tidak pernah keluar dari siklus kekecewaan. Pemerintahan baru datang dengan janji baru, tetapi musim pengharapan bergegas tilas dilibas badai sumpah serapah.

    Belasan tahun Orde Reformasi digulirkan, pemerintahan demokratis tak kunjung menghadirkan pemerintahan inklusif yang memberikan ruang tumbuh bagi pemberdayaan rakyat dan kesejahteraan umum. Kebebasan demokratis tetap saja menjadikan negara sebagai alat untuk memperkaya segelintir elite penguasa dan pengusaha.

    Di bawah kendali modal, wacana publik didominasi argumen kepentingan pragmatis: kehilangan wawasan ideologis dan kesadaran emansipatorisnya. Isu reklamasi, misalnya, hanya dilihat dari segi boleh-tidaknya pantai dan teluk itu direklamasi; tanpa mempersoalkan segi yang lebih ideologis menyangkut strategi pemerataan pembangunan dan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan tol laut; serta segi inklusif perihal siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari proyek reklamasi tersebut.
    (more…)

  • Can social media swing votes in this election campaign?

    As journalism professor David Maguire noted at the start of this campaign, prime minister Kevin Rudd has had such limited time in which to develop a social media strategy that he has “parachuted” in some advisers from Barack Obama’s successful digital campaign.

    But Rudd’s use of social media in this election will not be able to replicate the Obama campaign in the US, which recruited first-time voters and non-voters rather than the swinging voters of Australia’s compulsory electoral system. Obama had a longer lead-up to actually establish a relationship with these voters, and used sVRM (social voter relationship management) to engage voters in issues that are close to them.
    (more…)