siwah.com

Author: fakhrurrazi amir

  • Aceh Butuh Kebijakan, Bukan Partai atau Individu

    Dalam beberapa bulan ke depan, rakyat Aceh kembali pergi ke lokasi pemungutan suara untuk memilih seorang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakilnya. Pemilu sebagai simbol konsolidasi proses demokrasi di Aceh, sejak perjanjian damai di Helsinki tahun 2005, lalu.

    Meskipun masa kampanye pemilu belum resmi dimulai, terlihat ada minat yang besar dari beberapa calon untuk bersaing, mereka berjuang menarik simpati masyarakat dan mencari peluang sukses sebisa mungkin.

    Hal seperti ini sangat sehat, orang punya minat yang aktif dalam kehidupan berpolitik di komunitasnya dan sebagai proses politik untuk menentukan bagaimana orang-orang komunitas ini bisa bertahan hidup dalam batasan yang dipaksakan keadaan.

    Lingkungan politik di Aceh tetap ada lebih kurang terasa angin damai sejak tahun 2005, kemenangan salah satu wakil pemerintahan sebagai bentuk gagasan demokrasi. Proses pemilihan itu sendiri merupakan kemenangan bagi akuntabilitas yang merupakan kebalikan dari aturan yang dipaksakan bahwa Aceh pernah mengalami hal sulit dalam demokrasi.

    Masyarakat pasca-konflik Aceh juga sudah mengalami banyak pengalaman dan masalah lainnya. Namun, pada keseimbangan, Aceh terasa jauh lebih bahagia, stabil dan adil dari semua itu. Kehidupan sebagian besar rakyat Aceh cenderung terasa lebih baik.

    Salah satu masalah pasca konflik adalah masyarakat punya harapan sangat tinggi terhadap sebuah perubahan. Banyak yang percaya dengan kedamaian, kemakmuran akan datang tanpa batas. Tentu saja, hal ini tidak benar dan tidak realistis.

    Hadirnya perdamaian adalah perjuangan yang sangat keras untuk membangun kembali sosok masyarakat di Aceh seperti di daerah lain. Perdamaian hanya menciptakan kemungkinan itu. Jadi, wajar ada sebagian masyarakat merasa kecewa dan beberapa orang di Aceh diantaranya telah menyatakan kekecewaan tersebut secara terbuka.

    Dua kekecewaan terbesar, pertama, MoU Helsinki bisa mengakhiri perang tapi belum sepenuhnya dihormati oleh pemerintah pusat dan kekecewaan kedua, masih ada anggapan kemerdekaan itu tidak tercapai dan perjuangan gagal.

    Persoalan merdeka, ada sejumlah cara untuk mengatasi masalah ini, tapi yang paling utama adalah untuk bertanya pada diri sendiri apa tujuan kemerdekaan sebenarnya. Jika jawabannya untuk meningkatkan kehidupan orang Aceh dan pertanyaan berikutnya, apakah ada cara lain untuk melakukan untuk mencapai tujuan itu.

    Dan cara alternatif itu, hampir pasti akan lebih banyak lagi kematian, kehancuran dan penderitaan tanpa prospek memperoleh harapan untuk meraih sebuah kemenangan.

    Hal penting lain yang perlu diingat, penderitaan panjang rakyat Aceh makin diperparah oleh bencana tsunami tahun 2004, silam dan sudah waktunya untuk mengakhiri penderitaan itu.

    Untungnya, orang-orang yang kecewa tersebut tidak mendapat kemandirian dan sekarang, suara mereka sedikit termarginalkan oleh peta politik. Namun, jika Nota Kesepahaman 2005 adalah jawabannya, mengapa tidak sepenuhnya dihormati?

    Memang tidak ada jawaban yang mudah untuk menjawab hal seperti ini, kecuali dikatakan bahwa politik adalah layaknya sebuah pertunjukan seni. Terkadang kompromi sering menyenangkan namun tetap dibutuhkan dan dilakukan.

    Ketika pertama sekali Undang-undang Pemerintahan Aceh diperkenalkan, ada berkembang sejumlah isu yang isinya tidak sesuai dengan MOU. Bagaimanapun, upaya tulus para pembuat hukum Jakarta untuk memasukkan istilah hukum apa dimaksud MoU itu tidaklah semuanya sempurna, tetapi tetap diupayakan jalan tengah dan kompromi.

    Hal ini juga masih membuka kemungkinkan kesempatan untuk terus menekan agar semua ketentuan dalam MoU dijalankan meskipun terkadang tidak semua dapat dicapai secara sempurna. Pertanyaan seperti ini bukan untuk pemimpin politik di Aceh tapi apa yang mungkin bisa dilakukan kedepan.

    Pencapaian yang dialami sejak lima tahun terakhir dan kita telah melihat transformasi yang luar biasa di Aceh. Aceh bukan lagi tempat yang menakutkan tapi salah satu lokasi pertumbuhan hidup yang luar biasa. Kekayaan budaya Aceh berkembang dan orang-orang terlihat mulai menikmatinya.

    Dalam istilah politik yang konkrit, Aceh telah terlihat perkembangan yang signifikan dalam program pendidikan dengan difasilitasi oleh hak otonomi yang sekarang dinikmati.

    Secara khusus, Aceh telah banyak berinvestasi untuk masa depannya sendiri dengan mengirimkan sarjana muda yang cemerlang ke luar negeri untuk

    damien kingsbury

    mendapatkan pendidikan terbaik. Ketika kembali, mereka akan membantu membangun Aceh menjadi tempat berpengetahuan yang kuat dan makmur. Ini adalah kebijakan sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara paling sukses di dunia.

    Aceh juga sudah memilik tempat perawatan kesehatan dengan investasi di klinik dan rumah sakit. Dan yang paling penting, mendapat perawatan kesehatan secara gratis. Ini adalah langkah luar biasa untuk pemerintah manapun dan merupakan dunia pertama untuk masyarakat yang masih berkembang ekonominya.

    Program moratorium logging telah mendapat pengakuan bahwa kekayaan Aceh tidak hanya terletak pada orang-orangnya tetapi juga di habitat dan satwa liar.

     

    Di beberapa daerah di Aceh sekarang para pemimpin partai politik lain seperti iri hati dan berdiri di antara orang yang berbeda visi dan itu pertama di dunia.

    Isu-isu yang berkembang sekarang di Aceh bagaimana mengatasi masalah transit dari ekonomi yang sebagian besar bergantung pada penerimaan kompensasi dana migas sebagai lahan subur seperti dulu, ke ekonomi perdagangan.

    Hal ini akan butuh perluasan basis ekonomi Aceh, yang pada gilirannya kembali ke pertanyaan bagaimana peningkatan pendidikan rakyatnya. Investasi sumber daya manusia adalah langkah cerdas di Aceh dan itu dapat diraih. Ramalan ini sangat baik untuk Aceh di masa depan.

    Masa depan Aceh tentu saja sangat tergantung kepada siapa yang akan mengarahkannya, melalui lima tahun ke depan. Dan, untuk memastikan keberhasilan jangka waktu lima tahun terakhir terletak pada tanggung jawab para kandidat di berbagai posisi jabatannya.

    Sebagian telah melakukan pekerjaan dengan baik dan harus didorong lagi untuk bisa dipertahankan dan beberapa orang kurang berhasil dan harus dimintai pertanggungjawaban oleh pemilihnya. Mungkin yang memilihnya dulu berharap dia tidak melanjutkan jabatannya karena alasan mereka sendiri.

    Ada banyak kandidat yang berkeinginan untuk memimpin Aceh lima tahun ke depan, belum teruji atau telah dinyatakan tidak menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang diharapkan.

    Beberapa pendapat mengatakan bahwa tim negosiasi yang terlibat MoU antara mereka yang baik ditempatkan untuk memimpin. Yang benar adalah, bagaimanapun tim negosiasi sudah terpecah-pecah sebelum MoU ditandatangani dan sejak terbagi menjadi beberapa perspektif politik yang berbeda. Ada hubungan khusus yang diperlukan diantara mereka yang terlibat dalam proses MoU dengan cara apapun dan kenyataannya, yang sekaranglah paling siap untuk memimpin Aceh.

    Pada saatnya masa depan Aceh akan tergantung dari hasil kompetisi politik. Ini adalah proses yang sehat bagi masyarakat yang terbuka, secara damai mendiskusikan dan memperdebatkan ide-idenya. Tidak ada ruang kekerasan dalam demokrasi, dari siapa pun itu. Melepas diri dari kebiasaan kekerasan salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan dalam masyarakat pasca-konflik.

    Namun itu harus dilakukan, jika masyarakat berkeinginan untuk mewujudkan kesuksesan masa depannya. Demikian, belum ada klaim legitimasi kesetiaan politik berdasarkan masa lalu orang lain.

    Organisasi tertentu yang membawa obor kebebasan selama bertahun-tahun tetapi mereka sekarang tidak ada lagi. Mereka sekarang merupakan bagian dari organisasi-organisasi yang majemuk dan tersebar luas di bidangnya. Sebagai akibatnya, tidak ada seorang pun dapat menuntut perlindungan yang bisa mewakili masyarakat Aceh lebih dari orang lain.

    Tentu saja ada loyalitas kepada pihak tertentu dan secara pribadi, dan ini tetap penting. Tapi yang lebih penting adalah ide-ide yang mereka perjuangkan.

    Pertimbangan pertama, kebijakan partai dan terakhir, kepribadian. Ini harapan untuk masa depan Aceh untuk meraih kemenangan dari individu yang memiliki ide-ide terbaik.

    Rakyat Aceh akan memiliki kesempatan besar dalam beberapa bulan mendatang untuk mempertimbangkan calon pemimpin politiknya, bukan karena tawaran uang tunai, buah tangan atau t-shirt dan sebagainya. Namun harus melihat bagaimana rencana dan rancangan yang jelas untuk masa depan Aceh yang makmur dan aman, nantinya.

    Semua kawan di Aceh berharap bisa menggunakan saat-saat sekarang untuk memeriksa posisi kebijakan kandidat secara hati-hati sebelum hari ‘H’ untuk memutuskan membuat rencana dan kepercayaan terbaiknya serta yang paling realistis untuk masa depan Aceh. [Alih bahasa: Chaideer Mahyuddin]

    Tulisan Professor Damien Kingsbury:
    Director of the Centre for Citizenship, Development and Human Rights at Deakin University and Advisor GAM saat penandatangan MoU Helsinki, 2005.

    Catatan: tulisan ini diterjemahkan dari tulisan asli yang dikirim ke redaksi The Atjeh Post dengan judul: Policies, not parties or personalities, for Aceh’s future

    Source : AtjehPost.com

  • Pengakuan Nazaruddin Aneh dan Tidak Penting

    VIVAnews – Mantan bendahara partai Demokrat, Nazaruddin, kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan di stasiun TV Metro TV, Selasa, 19 Juli 2011. Salah satu anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menanggapi dengan santai semua pernyataan buronan pemerintah tersebut.

    “Saya nggak paham dengan nyanyian seperti itu tadi, apa yang dibilang Nazaruddin itu nggak benar, aneh dan nggak penting, Pak Anas tidak pernah ngatur-ngatur, dia menang Kongres tidak menerima sepeserpun, saya prihatin dengan apa yang dikatakan oleh Nazaruddin,” ujar ahmad Mubarok kepada VIVAnews.com, Selasa 19 Juli 2011.

    Dalam pernyataannya kemarin, Nazaruddin kembali berbicara soal isu politik uang pada tim sukses Anas saat Kongres di Bandung. Nazaruddin menyebut ada dana Rp7 miliar yang mengalir ke tim sukses Anas saat Kongres Bandung. Dan uang itu berasal dari proyek wisma atlet SEA Games. Sebelumnya, isu ini sempat dilontarkan Nazaruddin dalam pesan BlackBerry Messenger (BBM) yang diterima VIVAnews.com.

    Mubarok yang merupakan tim sukses Anas pada kongres tahun lalu, mengaku tahu benar proses kemenangan Anas. “Saya sebagai tim sukses tahu benar Anas tidak terima uang apapun. Saya sudah telpon semua DPC, mereka juga tidak menerima uang apapun, itu sama sekali tidak benar omongannya Nazaruddin,” ujar Mubarok.

    Mubarok mengatakan dia dan Anas tidak akan menanggapi semua pernyataan yang diberikan Nazaruddin tersebut. “Pak Anas dan saya tidak mau menanggapinya, buat apa, pernyataaan dari bawahan baru kemarin sore, sangat berlebihan kalau kami tanggapi,” ujar Mubarok. (adi)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Demokrat Konsolidasi

    Jakarta, Kompas – Partai Demokrat meren- canakan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Partai Demokrat pada 23-24 Juli mendatang di Sentul, Bogor. Dalam rakornas itu diagendakan pembahasan mengenai konsolidasi partai, pembinaan anggota partai, dan persiapan Pemilu 2014.

    Hal itu diungkapkan Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Andi Nurpati seusai diperiksa sebagai saksi di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri di Jakarta, Senin (18/7) malam. Peserta yang akan hadir, menurut Andi, adalah anggota DPRD dari Partai Demokrat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, juga ketua dan sekretaris DPD/DPC. ”Ini merupakan pertemuan lengkap,” katanya.

    Andi Nurpati menambahkan, tidak ada agenda pembahasan kongres luar biasa (KLB) dalam rakornas itu. ”Semua aspirasi tentu akan didengar,” katanya ketika ditanya jika usulan KLB muncul. Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat telah menyatakan tidak akan ada KLB.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie di Makassar menilai pemberhentian Muhammad Nazaruddin belum cukup untuk memulihkan citra partai. Rakornas akan menjadi ajang evaluasi bagi seluruh kader Partai Demokrat.

    ”Kami telah mencatat perilaku sejumlah kader yang berpotensi merugikan partai. Semua akan dievaluasi dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) nanti,” ujar Marzuki tanpa memerinci nama dan perilaku kader yang dimaksud, Selasa.

    Selain itu, rakornas juga akan dijadikan ajang memperkuat soliditas anggota demi memulihkan citra partai. Marzuki mengaku prihatin dengan perilaku sejumlah kader belakangan ini yang rentan menyebabkan perpecahan di dalam tubuh partai.

    ”Kondisi yang menimpa Partai Demokrat akhir-akhir ini harus diakhiri. Semua kader harus kompak kembali,” ujar Marzuki yang juga Ketua DPR. Ia menambahkan, kehadiran Nazaruddin di muka hukum dapat membantu pemulihan citra partai.

    Peran Anas

    Sejumlah kasus yang menimpa Partai Demokrat itu membuat peran Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai itu, secara faktual, telah diambil alih pihak lain, terutama Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

    ”Anas tidak dapat memimpin karena dia belum dapat membuktikan dirinya bersih dan membersihkan kepengurusan Partai Demokrat. Jika dia tidak bermasalah dan dapat mengambil kepemimpinan tegas, pengambilalihan peran Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kecil kemungkinan terjadi,” kata Airlangga Pribadi Kusman, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Selasa, di Jakarta.

    Menurut Ray Rangkuti dari Lingkar Madani untuk Indonesia, pengambilalihan peran Anas terlihat jelas, misalnya ketika kepastian tidak ada KLB justru disampaikan Yudhoyono. Pemberhentian Nazaruddin juga selalu dikatakan telah disetujui Yudhoyono. ”Padahal, dua masalah itu seharusnya menjadi tanggung jawab penuh Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” ucap Ray Rangkuti. (RIZ/FER/NWO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mencermati Badai Demokrat

    Kelelahan dalam mempertahankan kesatuan politik pada suatu partai berkuasa sesungguhnya sesuatu yang relatif baru bagi bangsa kita.

    Antisipasi dan prediksi atas akibat-akibat politik yang ditimbulkannya pun baru hari-hari ini kita pelajari karena keterbatasan pengalaman masa lalu politik nasional. Contoh bagi pembelajaran penting itu datang dari Partai Demokrat, pemenang kontestasi politik legislatif dan eksekutif 2009. Sistem politik berpilar yang diterapkan dengan memasukkan unsur-unsur kelompok politik dalam format koalisi pun juga tak pernah dialami semasif sekarang oleh pengalaman faksi-faksi politik pada masa lampau.

    Politik masa lalu tak mengenal konsolidasi kekuasaan, distribusinya, dan kontrak politik koalisi sebagaimana dipahami saat ini. Yang menarik, sistem koalisi yang dibentuk dengan tujuan stabilisator politik tak mampu menolong apa pun dalam kasus Demokrat. Diimpit kasus dua kadernya, Andi Nurpati dan Nazaruddin, kita melihat kelelahan Demokrat memastikan keutuhan internalnya.

    Tipe baru

    Tarikan historis atas pembelajaran politik dapat dilakukan di sini. Pergeseran utama dari kejatuhan parpol selama ini hampir selalu ditentukan dari satu variabel tunggal: konstituen. Dalam definisi paling plastis, konstituen menduduki posisi paling penting dalam pengalaman politik pada masa lampau, dengan filosofi ideologis kuno, suara partai adalah suara Tuhan itu sendiri.

    Partai Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia pada masa Orde Lama memberikan contoh bagaimana kekesalan konstituen dan kehausannya akan diterjemahkannya makna-makna di balik simbolisasi politik yang agitatif membuat kedua partai besar itu terbanting (Mortimer: 1974). Orde Baru memberikan contoh yang lebih baik di mana Golkar, yang dalam arti harfiah, dihakimi di jalanan oleh massa-rakyat, termasuk konstituen sendiri, atas nama akumulasi penyelewengan kekuasaan. Dua tipikal dalam masa lalu politik Indonesia inilah yang tak kita dapati dalam konstelasi politik masa kini.

    Oleh karena itu, bukankah mengejutkan andai kata pada masa pembaruan politik pascareformasi ancaman atas parpol bukan lagi berasal dari eksternal sistem, melainkan secara tak terduga justru datang dari internal sistem itu sendiri? Hanya permainan politik tingkat tinggi dalam tradisi pemerintahan fasisme yang mampu menyelamatkan diri dari ancaman internal sistem dengan cara menyapu bersih siapa pun yang mau membuka borok partai. Sambil menutup seluruh kesempatan bagi media atau publik dari akses berita ihwal kasus-kasus internal, bagi seorang fasis, tindakan koersif tidak segan dikerjakan demi keselamatan rezim. Jikalau konteks politik Indonesia dianggap menganut paham demokrasi, dengan kerentanan yang diciptakan dari keterbukaan media dan sikap blakblakan, politik citra mudah sekali diruntuhkan, termasuk diruntuhkan dari dalam partai.

    Oleh karena itulah, pemikiran dominan atas kepentingan pencitraan menjadi luluh lantak dengan sendirinya karena pembusukan dari dalam yang secara pasti berarti pula membunuh semua upaya kampanye citra di ranah publik. Politik citra itu sendiri barang yang sangat baru, andai kata dipakai kacamata teori politik modern yang menempatkan persona individu pemimpin sebagai disiplin kajian tersendiri. Segala teknik dan taktik pencitraan sekalipun belum mampu memberikan penyelesaian atas pembangkangan internal oleh, misalnya, Nazaruddin.

    Gerak menjauh

    Klarifikasi SBY atas kader-kadernya di partai adalah indikator sangat serius atas pemburukan situasi internal, seiring menguatnya desas-desus kongres luar biasa guna menggusur kepemimpinan Anas Urbaningrum, ketua umum yang disebut bersangkut paut dengan kasus Nazaruddin. Jika konstituen bukan satu-satunya hal, persentase yang memutlakkan kemenangan Demokrat sama sekali bukan kriteria yang mampu menolongnya keluar dari kemelut hari ini.

    Dalam penjelasan yang lebih konkret, SBY jelas menjadi perlambang kekuatan partai, bahkan kemenangan Demokrat dari dua pemilu sebelumnya. Namun, keterlibatan SBY sebagai personifikasi partai penguasa sekalipun tak membawa terang apa pun bagi nasib partai. Padahal, dalam matematika politik kita berhitung, SBY tak bersangkut paut dengan urusan korupsi kadernya sehingga mengharuskannya memberi klarifikasi mendesak.

    Personifikasi SBY adalah Demokrat dan Demokrat adalah SBY-lah yang membuyarkan hitung-menghitung ini. Tentu saja kegerahan yang mulai melelahkan selama berminggu-minggu dengan petak umpet Nazaruddin dan tudingan mafia pemilu Andi Nurpati memaksa SBY turun gunung. Konferensi pers SBY justru menciptakan kesan ketakpercayaan diri karena dengan gegabah menyalahkan pers yang dianggap hiperbolis dalam memberitakan pecah kongsi kader Demokrat beserta kasus-kasus hukum.

    Bersamaan dengan habisnya energi partai beserta elite-elitenya di urusan internal dan kesibukan menangkis pelbagai tudingan, sedang terjadi gerak menjauh partai dari agenda pembangunan. Jika mencoba realistis, Demokrat tetap jadi motor terpenting roda pemerintahan karena kuantitas kader dan anggotanya di dalam sistem. Kendati agak berlebihan, besar-kecilnya implikasi yang ditimbulkan dari disharmoni Demokrat pasti akan terjadi dan berdampak pada pemerintahan secara umum.

    Rendy Pahrun W Pengajar FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sahabat dan Musuh Anas

    Siapa yang berdiri di tengah panggung harus senantiasa siap jadi pusat sorotan kamera. Rumus ini berlaku bagi siapapun, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

    Bukan sekedar menjadi pusat sorotan kamera, belakangan ini Anas seperti hendak didesak ke pinggir panggung. Berbagai pemberitaan negatif tentangnya ramai mengemuka. Integritasnya tengah dalam ujian.

    Anas disangka mengumpulkan modal finansial berskala besar dengan terlalu lekas melalui cara-cara tak patut. Ia diduga tak beda dengan politisi biasa: Tak punya kuda-kuda kuat penahan erosi integritas dan akhirnya mudah terjebak dalam pusaran politik uang.

    Saya bukan hakim dan kolom ini bukan vonis. Saya hanya sedang berikhtiar memahami “fenomena Anas” sambil meletakkannya dalam konteks perkembangan politik kita.

    Terpilihnya Anas sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, menyeruak sebagai angin basah  di tengah musim kering sejarah kepartaian kita.

    Semestinya, semakin lama demokrasi berkembang semakin tegas pemosisian (positioning), pembeda (diferensiasi) dan merk (brand) partai-partai. Para calon pemilih pun dibuat semakin mudah menentukan pilihannya.

    Tetapi, kemestian itu tak kita temukan dalam hikayat partai politik Indonesia selepas Orde Baru. Semakin lama, partai-partai politik justru semakin tak bisa dibedakan. Umumnya partai mengalami gejala serupa belaka: terjebak personalisasi (identik dengan tokoh-tokoh besar tertentu), pengaburan identitas/karakter dan orientasi politik, dan tak bertekun-tekun membangun konstituen.

    Partai Demokrat bukanlah pengecualian. Dalam hal personalisasi, misalnya, partai ini sungguh identik dengan sang Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono. Dua sukses elektoral (2004 dan 2009) yang diraihnya pun terbangun di atas tiga pilar utama: Susilo, Bambang, dan Yudhoyono.

    Dalam konteks itulah, kemenangan Anas di Bandung layak disebut angin basah di tengah musim kering. Di satu sisi, kemenangan ini menunjukkan terjadinya proses politik yang dewasa karena kandidat yang terpilih bukanlah yang didukung Yudhoyono. Kita sama-sama mafhum, melalui sang putra, Yudhoyono tegas mendukung kandidat yang lain.

    Di sisi lain, kemenangan politisi semuda Anas seoah-olah menegaskan diferensiasi Partai Demokrat dibandingkan umumnya partai lain. Ketika partai lain mengalami kemacetan regenerasi, Partai Demokrat menunjukkan gejala sebaliknya. Maka, bagi mereka yang mendambakan penyegaran pelaku politik, hasil Kongres Bandung pun membuat Partai Demokrat terlihat lebih menarik dibandingkan umumnya partai-partai lain.

    Tetapi, bagi Anas, kemenangan dalam Kongres Bandung bukanlah akhir, melainkan awal. Anas mesti memulai sebuah proyek politik amat penting bagi dirinya: Membangun kaki-kaki politik yang kuat untuk membuatnya bisa berdiri kokoh di tahun keramat 2014.

    Ia sadar betul tak bisa bergantung sepenuhnya kepada Yudhoyono. Ia juga tahu bahwa Yudhoyono tak akan begitu saja menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan nasional kepadanya.

    Bagi Anas, bergantung pada Yudhoyono adalah berjudi dalam ketidakpastian. Alih-alih melakukan itu, ia harus memperkuat basis politik nyata dengan membangun interaksi, simpati dan dukungan dari jaringan partainya di daerah.

    Walhasil, Anas menjadi Ketua Umum partai yang paling rajin berkeliling. Dalam sebuah perbincangan pribadi, Anas mengaku hanya menghabiskan 30 persen waktunya di Jakarta. Sisanya ia gunakan untuk menyambangi jaringan partai di seantero negeri. Lebih dari dua pertiga energinya dibelanjakan untuk menanam bibit-bibit dukungan politik di daerah.

    Bukan hanya rajin berkeliling, Anas juga menjalankan politik akomodasi, dengan mendengar dan menimbang aspirasi para pimpinan partainya di daerah. Setidaknya, itulah yang dituturkan oleh sejumlah pengurus daerah Partai Demokrat kepada saya, dalam berbagai kesempatan.

    Bukan hanya memperkuat jaringan dukungan dalam partai, Anas pun dengan rajin mencicil pengumpulan popularitas dan elektabilitas. Di berbagai tempat yang didatanginya, ia rajin memperkenalkan diri dan mulai membangun basis dukungan publik melalui berbagai bentuk aktivitas.

    Maka, sambil menyelam Anas minum air. Sambil mempraktikkan politik akomodasi guna memperkuat dukungan dalam struktur partainya, ia  membangun jaringan “Sahabat Anas” di mana-mana.

    Saya paham. Hanya dengan cara itulah ia menjadi kuat, terutama berhadapan dengan sang Ketua Dewan Pembina. Jika hanya menggantung ke atas, ia gampang dipotong dan jatuh. Tapi, jika menanam akar yang kuat, ia bisa berdiri kokoh dan tak gampang tumbang kena gergaji.

    Tetapi, saya bukan pembeli yang gampang tergiur oleh dagangan Nazaruddin bahwa Anas memperkuat diri untuk menggulingkan Yudhoyono. Menurut saya, target Anas justru sebaliknya: Memperkuat kaki politiknya untuk membuat Yudhoyono pada saatnya kelak tak punya pilihan lain selain mendukung Anas.

    Anas tahu persis bahwa tak ada gunanya menyingkirkan batu yang terlampau besar dan kokoh. Jauh lebih berguna menggunakan batu itu  sebagai pijakan untuk meloncat ke ketinggian.

    Rumus politik Anas, sepenglihatan saya, adalah memperlakukan siapa saja sebagai sahabat dan bukan musuh. Hatta dengan siapa saja ia ingin dikesankan sebagai sahabat, apatah lagi dengan Yudhoyono.

    Ia tahu persis bahwa dirinya — dan siapapun di Partai Demokrat — bukanlah siapa-siapa dibandingkan Yudhoyono. Berbagai langkah yang dilakukannya sekarang justru untuk mendesakkan sebuah “persahabatan mendalam” dengan sang Ketua Dewan Pembina.

    Desakan itu hanya efektif jika Anas berdiri kokoh dengan dua modal: dukungan kuat dari jaringan partainya di daerah dan popularitas-elektabilitas tinggi (yang ditunjukkan via survei).  Dua modal ini yang akan membuatnya  tak bisa dipandang dengan sebelah mata, melainkan akan ditimbang penuh keseriusan, terutama oleh Yudhoyono.

    Maka, basis politik Anas adalah akomodasi, persahabatan dan pengamanan diri. Dalam konteks ini, ujian terpokok Anas sesungguhnya bukanlah 2014 melainkan perjalanan menuju 2014. 

    Dan kenyamanan dan keamanan perjalanan itulah yang saat ini potensial terganggu oleh gegar Nazaruddin dan kisruh Partai Demokrat. Jika tak terkelola baik, gegar-kisruh ini kontraproduktif: Bukannya menangguk sahabat, Anas justru mendulang musuh.

    “Pemusuhan” paling sengit diperlihatka oleh media massa. Pertanyaan tentang integritas Anas mengemuka bukan sekadar sebagai obrolan warung kopi dari mulut ke mulut melainkan berita utama sejumlah media massa utama nasional dan lokal.

    Media sosial — yang sungguh terbuka, personal dan tak mudah dikendalikan itu — juga terlihat mulai memusuhinya. Suara-suara sumbang tentang Anas menjadi kicauan para pengguna media sosial semacam Facebook dan Twitter.

    Tapi, menurut saya, musuh terbesar Anas tak lain dan tak bukan dirinya sendiri. Prospek politik Anas akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh “Anas Besar” berhasil mengalahkan “Anas Kecil”.

    Anas Besar adalah yang bukan cuma muda secara biologis tetapi juga pembaharu dalam perilaku politik. Anas Kecil adalah peniru belaka, yang larut dalam langgam kerja para pendahulunya: senang bekerja secara instant, ingin segera kaya selekas-lekasnya, merebut kuasa dengan jalan sesingkat-singkatnya.

    Anas Besar adalah penjaga integritas, yang pandai menegaskan diferensiasi  dengan umumnya politisi. Anas yang tak jorok dan tak dikendalikan pragmatisme yang lewat takaran. Anas Kecil sebaliknya.

    Dalam perjalanan menuju 2014 Anas mesti mengalahkan musuh terbesarnya itu. Jika tidak, Anas menjadi tak terlampau penting pada 2014. Anas bisa saja berhasil “menjejakkan kakinya” di 2014 tetapi pada saat itu Anas Besar sudah binasa, terbunuh oleh Anas Kecil.

    Pada 2014, Anas bisa saja sampai di sebuah kedudukan penting, entah apa. Namun, jika yang duduk adalah Anas Kecil yang sudah sukses membunuh Anas Besar, ia sesungguhnya tak lulus ujian.

    Jika itu yang terjadi, ketika kelak Anas merayakan pesta kemenangan, kita terpuruk dalam perkabungan besar. Wallahu a’lam bish-shawab. Oleh Eep Saefulloh Fatah (sumber: Tempo 18-24 April 2011)

    Source : polmarkindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Baru Pertempuran Awal…

    Jika tidak mundur lagi dari jadwal, draf perubahan atas Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD akan disahkan pada rapat paripurna pekan ini. Pembahasan di Badan Legislasi DPR mencuatkan perdebatan panjang mengenai ambang batas parlemen.  

    Sejauh ini terdapat dua kelompok besar di DPR. Sebagian fraksi dari partai politik besar menginginkan agar angka ambang batas atau parliamentary threshold (PT) dinaikkan, bahkan sampai 5 persen. Sebaliknya, sekelompok fraksi lain yang masuk kategori ”menengah” berkeinginan agar angka PT sebesar 2,5 persen seperti pada Pemilu 2009 tetap dipertahankan. Kalaupun mau dinaikkan, perubahan dilakukan secara bertahap, misalnya cukup sampai 3 persen.

    PT menentukan peluang parpol untuk masuk ke parlemen. Dalam Pemilu 2009, hanya parpol dengan perolehan suara minimal 2,5 persen dari total suara sah nasional yang disertakan dalam penghitungan perolehan kursi dan duduk di DPR. Hasil Pemilu 2009 mendudukkan sembilan parpol mengisi DPR periode 2009-2014.

    Besar kemungkinan, Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan bertahan di angka 5 persen. Salah satu strateginya adalah meloloskan klausul PT ”antara 2,5 persen dan 5 persen” dalam draf RUU usulan DPR. Klausul itu dirasa lebih akomodatif ketimbang harus beradu di internal DPR saat ini. Harapannya, perdebatan akan digelar kembali saat pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah. Pertempuran sesungguhnya sembilan fraksi di DPR akan terjadi saat itu.

    Jika merujuk hasil pemilu lalu, jika PT 4 persen saja, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 3,768 persen suara sah nasional akan tersapu dari parlemen. Padahal, Partai Hanura pada Pemilu 2009 bisa meraih 17 kursi DPR. Bahkan, jika PT benar-benar dipatok sebesar 5 persen, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada dalam ancaman.

    Perangkat berikutnya

    Ibarat perang, PT adalah ”senjata” pertama untuk ”memangkas” parpol yang hendak masuk ke parlemen. Tidak ada artinya menang di sebuah daerah pemilihan jika perolehan suara total nasionalnya tidak mencapai PT. Tidak mengherankan mayoritas fraksi di DPR berkukuh agar PT tidak terlalu tinggi. Selain itu, variabel teknis lain yang bisa dimainkan adalah soal besaran daerah pemilihan dan juga formula perolehan kursi. Parpol sudah mulai berhitung, bersimulasi merujuk hasil pemilu lalu.

    Atas nama keinginan menyederhanakan sistem kepartaian dan juga demi terwujudnya pemerintahan presidensial yang efektif, mengemuka keinginan menciutkan besaran daerah pemilihan. Semakin sedikit kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan, semakin ketat persaingan untuk mendapatkan kursi.

    Kondisi tersebut dirasakan mengancam eksistensi parpol kelas ”menengah” untuk bisa masuk ke parlemen. Pada Pemilu 2009 diperebutkan 3-10 kursi DPR per daerah pemilihan. Wacana yang muncul saat ini adalah akan diusulkan bahwa pada setiap daerah pemilihan bakal diperebutkan 3-6 kursi atau 3-8 kursi DPR.

    Tidak adil

    Metode penghitungan kursi dengan metode kuota dan sisa suara terbanyak (largest remainder) seperti Pemilu 2009 dirasa ”tidak adil” oleh parpol yang mendapatkan banyak suara. Dengan metode kuota, perolehan suara setiap parpol dibagi dengan bilangan pembagi pemilih (BPP). Nilai BPP diperoleh dari pembagian total suara sah dengan jumlah kursi yang diperebutkan di sebuah daerah pemilihan. Setelah pembagian tahap pertama berdasarkan BPP, jika masih ada sisa kursi, penghitungan tahap berikutnya didasarkan pada urutan sisa suara terbanyak.

    Metode kuota tersebut dianggap lebih ramah bagi parpol kecil-menengah. Oleh karena itu, kini mengemuka usulan penggunaan formula perhitungan dengan metode divisor, baik varian d’Hondt maupun Webster/St Lague.

    Berbeda dengan metode kuota, dengan metode divisor, perolehan suara parpol dibagi dengan bilangan pembagi. Hasilnya lalu diranking dan pembagian kursi didasarkan pada urutan itu. Bilangan pembagi (divisor) adalah 1, 2, 3, dan seterusnya untuk varian d’Hondt dan bisa juga 1, 3, 5, 7, dan seterusnya untuk varian Webster/St Lague.

    Bisa diusulkan

    Memang, kedua variabel teknis tersebut belum masuk dalam draf RUU yang disusun Badan Legislasi. Jika kemudian draf menjadi RUU usulan DPR, materi tersebut bisa saja diusulkan pemerintah lewat daftar inventarisasi masalah (DIM). Kalaupun ternyata belum juga diusulkan pemerintah, sejumlah parpol sudah berancang-ancang menyusulkannya saat pembahasan bersama.

    Seumpama perang, paripurna DPR untuk menyetujui draf Badan Legislasi menjadi RUU usulan DPR pada pekan ini barulah ”pertempuran awal”. Itu baru soal perangkat perundang-undangan menyangkut pemilu. Tentu saja masih banyak hal lain yang belum selesai.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Bergulat Menegakkan Citra Pemerintahan

    Kekuatan politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tampak memasuki masa-masa rawan yang tak pernah terprediksi sebelumnya. Selain beberapa aspek kebebasan dan keberhasilan makro, citra pemerintahan praktis kini lebih banyak menyandarkan pada ”benteng terakhir”, yakni figur SBY.

    Persoalan ekonomi, politik, hukum, dan sosial yang bertumpuk-tumpuk dan terekspos tanpa batas di media sepertinya membuat publik gemas. Dalam 21 bulan usia pemerintahan SBY jilid II, langkah nyata pemerintahan tampak banyak terantuk berbagai kemelut politik. Pengusutan kasus korupsi yang mandek, pembenahan kinerja birokrasi, sampai soal melonjaknya subsidi BBM seakan menegaskan betapa tidak ada skenario besar atas berbagai persoalan negeri ini.

    Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot drastis hingga menyentuh level terendah sepanjang pemerintahan SBY, setidaknya diukur dari indikator apresiasi publik terhadap citra pemerintahan SBY. Survei opini publik yang mengevaluasi kinerja pemerintahan menunjukkan penurunan citra pemerintahan SBY yang merosot dalam satu tahun terakhir, dari 63 persen pada Juli 2010 menjadi 36,5 persen pada Juli 2011. Inilah level terendah citra pemerintahan SBY sepanjang dua periode pemerintahan. Citra positif pemerintahan SBY pernah menyentuh posisi 80 persen pada akhir periode pemerintahan jilid I tahun 2009.

    Merosotnya citra pemerintahan SBY tampak seiring dengan merosotnya kepuasan publik terhadap kepemimpinan SBY. Presiden dianggap kurang cakap mengelola dan mendorong kinerja kabinet yang memang tampak tidak banyak berkiprah sejak periode awal hingga saat ini. Selain minim prestasi, kabinet minim terobosan yang dapat mengurai persoalan pembangunan. Tiga dari setiap 10 responden mengaku tidak puas dengan langkah SBY memimpin kabinet. Secara umum, aspek kepemimpinan SBY hanya mendapatkan apresiasi positif 31 persen atau merosot dari sekitar 40 persen pada Januari 2011.

    Masing-masing aspek pemerintahan sepertinya berjalan tanpa haluan perencanaan yang tegas dan jelas. Dari jajak pendapat ini, empat bidang yang dievaluasi—ekonomi, hukum, politik keamanan, kesejahteraan sosial—tidak satu pun mendapatkan penilaian optimal. Hanya sekitar 30 persen pada masing-masing bidang. Artinya, secara keseluruhan, penilaian ketidakpuasan terhadap kinerja kabinet secara umum disuarakan oleh 70 persen responden.

    Ibarat mengalami arus balik, apresiasi publik terhadap pemerintahan SBY terus merosot memasuki tahun 2011. Berdasarkan laporan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kurang dari 50 persen instruksi Presiden selama 2011 yang dijalankan. Sejumlah instruksi yang mandek antara lain terkait penegakan hukum, seperti pengusutan kasus Gayus HP Tambunan (5/1) dan 12 instruksi mengenai pemberantasan praktik mafia pajak (22/2). Padahal, instruksi itu bukan hanya sebatas lisan, melainkan sudah dituangkan ke dalam produk hukum instruksi presiden.

    Namun, buruknya penilaian terhadap kabinet tidak serta-merta membuat publik menghendaki pergantian menteri. Publik bahkan tampak terbelah, masing-masing bagian sebanyak 42 persen dalam menyikapi perlunya dilakukan reshuffle kabinet. Hal itu boleh jadi terkait pesimisme publik terhadap jaminan perbaikan kondisi kalaupun perubahan kabinet benar-benar terjadi. Pengalaman dari periode I pemerintahan SBY menunjukkan, tak ada perubahan signifikan setelah reshuffle dilakukan. Yang jelas, lebih dari tiga perempat responden (86,4 persen) menilai bahwa pemerintahan SBY saat ini belum bebas KKN, program utama yang dijanjikan Presiden.

    Hukum mandek

    Goyahnya pilar hukum merupakan persoalan yang paling krusial dalam pemerintahan SBY saat ini. Hasil survei evaluasi pemerintahan menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik, terutama terhadap kinerja aparat dan lembaga bidang hukum. Hanya satu dari setiap empat responden yang menyatakan puas dengan kinerja penegakan hukum. Dari sejumlah aspek hukum yang dievaluasi, penanganan kasus KKN adalah yang paling keteter. Aspek ini hanya diapresiasi 15 persen responden.

    Karut-marut hukum semakin ruwet dengan terabaikannya sejumlah kasus besar, mulai kejahatan perbankan Bank Century, mafia pajak dan peradilan, hingga korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah. Minimnya prestasi bidang penegakan hukum patut dicermati mengingat bidang ini memiliki perangkat kelembagaan yang berlebih. Selain struktural, ranah hukum juga ditangani sembilan lembaga nonstruktural. Sejumlah lembaga di antaranya memiliki peran yang terkesan tumpang tindih, seperti Komisi Kepolisian Nasional dengan Polri, Komisi Hukum Nasional dengan Kementerian Hukum dan HAM, serta Komisi Kejaksaan dengan lembaga kejaksaan. Untunglah, wajah hukum terselamatkan dengan kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lumayan bergigi. Meskipun demikian, lembaga ini kini tengah ditantang kasus hukum berselimutkan nuansa politik, yakni kasus Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti.

    Kinerja bidang ekonomi juga banyak disorot. Di satu sisi pemerintah dinilai berhasil mendongkrak indikator perekonomian makro, antara lain terlihat dari kebijakan BI mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada posisi 6,75 persen pada Juli 2011. Pasar menanggapi positif keputusan BI karena diyakini memberikan sentimen positif bagi perbankan dan sektor riil. Inflasi tahunan (year on year) juga stabil di bawah 6 persen.

    Namun, di sisi lain, keberhasilan kebijakan ekonomi makro belum tecermin dalam kondisi riil perekonomian masyarakat. Ketahanan pangan masih lemah, bahkan menjurus rawan untuk sejumlah komoditas pokok. Pemerintah dianggap belum mampu menjamin pengendalian harga kebutuhan pokok. Gangguan produksi dan keterlambatan pasokan pangan melambungkan harga sejumlah bahan makanan. Menjelang puasa Ramadhan pada Agustus mendatang, harga bahan pokok dikhawatirkan makin melambung.

    Ironisnya, kebijakan sektor riil pun terkesan banyak yang salah urus. Bahkan, industri lokal yang mendasar tak beroleh dukungan kebijakan memadai, seperti halnya industri gula dan garam. Secara umum, kesejahteraan sosial relatif tidak bergerak, yakni rata-rata hanya diapresiasi sekitar sepertiga bagian responden.

    Figur harapan

    Dari sisi positif, pemerintahan SBY diakui membawa perubahan positif dalam budaya politik yang bebas dan terbuka. Seperti catatan triwulanan sebelumnya, mayoritas responden mengapresiasi sikap pemerintah yang mendorong kebebasan pers dan berpendapat, termasuk dalam hal unjuk rasa. Pemerintah juga relatif diapresiasi dalam menjamin kebebasan beribadah. Pemerintah juga dinilai serius dalam upaya memutus mata rantai radikalisme dengan menggulung jaringan terorisme. Sejumlah aspek kehidupan berbangsa ini mendapatkan apresiasi positif dari sekitar 70 persen responden.

    Namun, sikap kelembutan pemerintahan SBY bukannya tidak mencemaskan sejumlah kalangan. Terkait independensi dan netralitas politik luar negeri, diplomasi pemerintahan SBY dinilai tidak tegas. Harga diri bangsa bahkan sempat terusik saat pemerintah kecolongan kasus Ruyati, TKI yang dihukum pancung di Arab Saudi pada Juni lalu. Kasus ini ibarat gunung es persoalan pengiriman TKI. Di belakang Ruyati, sedikitnya 27 TKI kini diancam hukuman mati di negara sama dengan berbagai dakwaan. Kasus ini tampak memengaruhi penilaian responden terhadap diplomasi pemerintah, yang hanya diapresiasi 38 persen responden pada Juli 2011 dari semula 58 persen pada tahun lalu.

    Satu hal yang tampaknya masih mampu mengangkat spirit pemerintahan ini tampaknya adalah karakter figur SBY. Meskipun kekecewaan memuncak, publik tak pernah membabat habis harapan dan keyakinan terhadap SBY. Terlepas buruknya penilaian terhadap berjalannya pemerintahan, kepercayaan bahwa SBY merupakan sosok paling layak memimpin bangsa saat ini masih tampak kuat. Sebanyak 68,6 persen responden menilai tak perlu Presiden SBY diganti saat ini, bahkan 62,6 persen meyakini Presiden akan mampu bekerja lebih baik ke depan. Tinggallah kini kemampuan SBY mengaktualisasikan modal sosial menjadi gerakan mengangkat harkat sosial masyarakat negeri ini. (Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Wawancara Lengkap Mendagri Soal Pilkada

    mendagri Gamawan Fauzi

    Berita The Atjeh Post Sabtu (16/7) yang menulis statemen Mendagri berjudul “Mendagri: Kalau Pilkada Ditunda Kita Tunjuk Pj Gubernur” mendapat reaksi dari Gubernur Irwandi Yusuf. Dalam harian Serambi Indonesia Minggu (17/7) Irwandi mengaku sudah menelepon langsung Mendagri Gamawan Fauzi. Dalam berita itu, Irwandi memang tidak menyebut langsung nama The Atjeh Post. Namun, satu-satunya media online di Aceh yang memberitakan statemen Mendagri itu adalah The Atjeh Post.

    Kepada Serambi Indonesia, Irwandi mengatakan, “Sudah kutelepon Mendagri. Katanya ada wawancara dengan banyak wartawan. Ada pertanyaan dari salah seorang wartawan yang bunyinya seperti ini: Pak Mendagri, bagaimana kalau misalnya pelaksanaan Pilkada Aceh mengalami kendala besar seperti tidak ada budget dan ada kerusuhan besar, apakah pilkada dapat ditunda?”

    Serambi Indonesia menulis: “Menurut Irwandi, terhadap pertanyaan seperti itu, Mendagri menjawab: “Dapat, dan kalau gubernur yang sekarang sudah habis masa jabatannya kita tunjuk pjs,” kutip Irwandi dalam pesan singkat yang dikirimkan ke Serambi, Sabtu (16/7) malam pukul 20.58 WIB.

    Irwandi juga menulis, sebenarnya jawaban Mendagri itu normatif saja. “Tetapi dalam pemberitaan yang disiarkan, pertanyaan si wartawan disembunyikan dan jawaban Mendagri digabung semena-mena sehingga yang mencuat seolah-olah Mendagri mengatakan pilkada mungkin akan ditunda dan akan ada penunjukan Pj Gubernur,” demikian Irwandi.

    Wartawan The Atjeh Post Wella Sherlita yang mewawancarai Mendagri Gamawan usai rapat kabinet di Istana Negara (16/7), Jakarta, mengatakan, pertanyaan yang diajukan tidak seperti yang dikatakan Irwandi. Supaya tidak menimbulkan salah tafsir siapa membohongi siapa, sebenarnya kami ingin memajang langsung hasil wawancara itu dalam bentuk voice recorder maupun rekaman video di website. Namun, karena fasilitas itu belum ada, berikut kami tayangkan secara lengkap kata demi kata wawancara antara wartawan The Atjeh Post dengan Mendagri Gamawan Fauzi.

    The Atjeh Post (AP) :  Koalisi 16 partai di Aceh menyurati presiden dan meminta supaya Pilkada ditunda. Itu bagaimana?

    Gamawan Fauzi (GF) : Kalau kesepakatan daerah ditunda tidak masalah. KPU juga sepakat misalnya,  bisa kita tunda. Kalau sepakat semua daerah, KPU juga sepakat minta dilakukan penundaan, kita bisa terima. Saya juga bicara tadi, koordinasikan dengan Menko Polhukam, kalau memang permintaan daerah ditunda, kan bisa saja kita tunjuk Pj  dulu. Pejabat Gubernur Aceh, misalnya, terlewati waktunya ya. Itu boleh kita lakukan.

    AP : Kalau gubernurnya tidak terima gimana, Pak?

    GF: Ya, kalau memang anggaran tidak ada, gimana. Kalau misalnya, ee..KPU tidak mutuskan jadwalnya sampai hari ini. Sampai waktu yang sudah sangat mendesak. Toh, kita tunjuk juga Pj akhirnya kan? Saya minta sebenarnya, semua pihak di situ ya, pedomani sajalah aturan perundang-undangan, taati saja perundang-undangan. Sebetulnya aturannya sudah sangat jelas kok. Baik menyangkut dengan calon independen, itu sudah sangat jelas aturannya.

    AP: Mereka berencana mau ketemu presiden sekitar tanggal 20 – 25 Juli …

    GF: Ya, mudah-mudahanlah Bapak Presiden ada waktu untuk menerima he-he-he…

    AP: Tapi presiden sudah tau  persoalan di Aceh?

    GF: Saya kira sudah. Sudah dilapor juga. Tadi kami bicara dengan Pak Menko Polhukam. Tapi karena tadi tidak ada pembahasan di luar undang-undang itu, ya saya tidak tahu apakah Bapak Presiden tau secara detail atau tidak.

    AP: Pendekatannya kenapa selalu secara keamanan ya Pak kalau menyangkut Aceh?

    GF: Siapa bilang? Yang ngomong pendekatan keamanan siapa?

    AP: Maksud saya, yang kesana lebih sering dari desk Polhukam daripada desk Mendagri…

    GF: Nggak, desk Mendagri sering kok. Saya mau ngirim lagi ke sana. Kemarin saya sudah instruksikan Dirjen ke sana dengan tim untuk memfasilitasi. Kita dulu waktu macet anggaran itu, kan kita juga turun 2-3 kali menyelesaikan. Akhirnya anggarannya bulan April itu selesai kan. Kita fasilitasi, ke DPRD kita datang ke situ, Dirjen Keuangan Daerah datang ke situ , ke gubernur juga, menjelaskan. Langsung seminggu setelah itu selesai. Ini juga kita akan turunkan tim untuk kita konsultasikan, bicarakan, kita dialogkan. Itu yang penting. Jadi, ada pendekatan keamanan, nggak kok.

    AP: Secara umum bagaimana bapak menilai situasi di Aceh itu?

    GF: Sampai sekarang saya dapat laporan masih bagus, cuma…. Sampai sekarang situasinya masih bagus kok, terutama keamanan ya. Cuma memang ada perbedaan pendapat antara gubernur dengan DPRD, itu aja sebenarnya yang belum disepakati, terutama menyangkut dengan calon independen itu kan. Itu aja kan he-he-he []

    Source : AtjehPost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Besok, Calon Independen Bersikap Soal Pilkada

    BANDA ACEH – 86 pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur independen akan melakukan pertemuan di Banda Aceh, Senin (18/7) Besok. Mereka akan mengeluarkan sikap bersama menyikapi permintaan penundaan Pilkada oleh 16 partai politik di Aceh.

    Rahmad Jailani, salah seorang panitia pertemuan itu mengatakan, selain dua kandidat Gubernur Aceh yaitu Irwandi Yusuf dan Abi lampisang, juga akan hadir bakal calon bupati atau walikota dari sejumlah daerah. Mereka akan menyatukan ide dan pemikiran antar sesama kandidat calon kepala daerah dari jalur independen dan akan membentuk Forum Persaudaraan Kandidat Independen.

    “Dari pertemuan itu diharapkan akan lahir sikap bersama para kandidat calon independen menyangkut pelaksanaan Pilkada Aceh,” kata Rahmad, kepada The Atjeh Post, Minggu, (17/7).

    Menurut Rahmat, pertemuan itu juga untuk menyikapi permintaan penundaan Pilkada oleh 16 partai politik di Aceh. Sebab permintaan itu dianggap mengabaikan para kandidat dari jalur perseorangan ini.

    Rahmat mengatakan, jika dirata dari jumlah dukungan untuk 86 pasangan kandidat dari jalur independen, maka rakyat yang mendukung calon independen adalah empat ratus ribu orang. jumlah itu belum termasuk dukungan untuk kandidat gubernur. Jadi kata Rahmat, kandidat independen juga repersentasi rakyat.

    “Jalur independen juga merupakan mekanisme politik dan demokrasi yang diakui undang-undang, jadi tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya.

    Dia juga menyebutkan, hingga hari ini seluruh kandidat telah menyatakan akan hadir, termasuk Bupati Aceh Barat Daya icumbent, Akmal Ibrahim, Tengku Saluna Polem, kandidat Bupati Aceh Barat, Ilyas Pase kandidat Bupati Aceh Utara, dan Gubernur icumbent, Irwandi Yusuf. Forum ini diketuai Gazali Abas Adan, yang sudah mendaftar sebagai bakal calon Bupati Pidie.[]

    Source : AtjehPost

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Biaya Mahal Revolusi Negara-negara Arab

    Revolusi Arab (”The Arab Spring”) yang dimulai dari Tunisia pada pertengahan Desember 2010 kemudian menjalar ke Mesir dan menimbulkan pergolakan sipil di Bahrain, Suriah, Yaman, serta negara-negara Arab lain, harus dibayar dengan biaya sangat mahal. Musthafa Abd Rahman

    Menteri keuangan Jordania, Mohamed Abu Hamur, dalam sebuah konferensi tentang perbankan Arab di Roma, Italia, akhir Juni lalu mengungkapkan, ada dana keras sekitar 500 juta dollar AS yang akhir-akhir ini lari setiap pekan dari negara-negara Arab ke Eropa, AS, dan Asia.

    Presiden Suriah Bashar al Assad dalam pidato terakhirnya di Universitas Damaskus pada pertengahan Juni lalu mengingatkan, akan ambruknya perekonomian Suriah jika terus berlanjut aksi unjuk rasa di negara itu.

    Kamar dagang dan industri Yaman pada pertengahan Juni lalu juga mengingatkan, akan hancurnya perekonomian negeri itu bila krisis politik terus berlanjut tanpa solusi seperti sekarang ini.

    Gubernur bank sentral Tunisia, Mustapha Kemal Nabali, pada awal Mei lalu mengatakan, kondisi ekonomi Tunisia saat ini sangat sulit akibat revolusi di negara itu.

    Suriah 

    Suriah mengalami kerugian cukup signifikan pada kuartal II tahun 2011 ini, menyusul maraknya aksi unjuk rasa anti-rezim Bashar al Assad pada periode itu. Lembaga keuangan dan pasar modal Suriah berusaha mengontrol volume perdagangan saham di negara itu sehingga tetap berada dalam volume yang normal.

    Namun upaya itu gagal, karena sudah telanjur tertanam ketidakpercayaan investor sehingga yang terjadi adalah aksi jual saham secara kolektif dan sedikit sekali ada aksi membeli.

    Perbankan Suriah juga mengalami pukulan karena ada penarikan deposito hingga mencapai jumlah satu milliar dollar AS (mendekati Rp 9 triliun) begitu meletus aksi unjuk rasa anti-rezim pada pertengahan Maret lalu atau pada akhir kuartal I tahun ini. Masih belum ada data resmi, berapa jumlah deposito yang hengkang dari perbankan Suriah pada kuartal II tahun 2011 ini.

    Kalangan perbankan pun semakin cemas atas dampak dari sanksi Pemerintah AS dan Eropa terhadap para pejabat dan institusi di Suriah.

    Sumber kecemasan kalangan perbankan itu adalah jika sanksi tersebut berkembang, dari hanya berbentuk pembekuan rekening dan aset pejabat serta institusi Suriah di Eropa dan AS, ke tindakan pencegahan atau pengontrolan aliran dana dari para pejabat dan institusi yang terkena sanksi itu di jaringan perbankan internasional.

    Jika hal itu terjadi maka sama saja memberi sanksi pada perbankan Suriah karena telah membatasi lingkup kerja perbankan Suriah.

    Sektor wisata di Suriah mengalami keterpurukan pula. Sektor wisata dikenal merupakan salah satu sumber utama devisa di Suriah. Pemerintah Suriah beberapa tahun terakhir ini berhasil mendapat dana investasi sebanyak 6 miliar dollar AS untuk pembangunan fasilitas wisata dengan target bisa mendatangkan 6 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya.

    Namun target itu segera buyar. Kementerian pariwisata Suriah pekan lalu mengungkapkan, tingkat hunian hotel di Suriah pada musim panas ini yang juga dikenal musim wisata mencapai titik nol.

    Di Yaman, nilai mata uang riyal mengalami penurunan hingga 20 persen, yakni terparah selama lima tahun terakhir ini. Kini, 1 dollar AS sama dengan 240 riyal Yaman.

    Cadangan devisa Yaman juga mengalami penurunan telak dari 8,3 miliar dollar AS pada akhir tahun 2010 hingga hanya 4,1 miliar dollar AS pada akhir Mei lalu. Penurunan tingkat ekspor minyak Yaman akibat peledakan pipa minyak di provinsi Maarib (Yaman Timur) pada bulan April lalu oleh sekelompok bersenjata, membuat negara itu mengalami kerugian 10 juta dollar AS per hari. Kerugian Yaman akibat penyusutan ekspor minyak itu hingga saat ini diperkirakan lebih dari satu miliar dollar AS. Padahal, sektor minyak merupakan 70 persen sumber devisa Yaman.

    Penurunan pendapatan devisa dari sektor minyak tersebut membuat anggaran belanja negara itu mengalami defisit hingga 3,75 miliar dollar AS pada tahun ini.

    Sektor wisata juga mengalami pukulan telak. Menurut analis wisata asal Yaman, Fatimah al Haribi, sektor wisata mengalami kerugian lebih dari 100 juta dollar AS akibat terhentinya sama sekali aktivitas wisata di negeri itu.

    Di Libya, gerakan revolusi yang segera beralih menjadi perang saudara telah menghancurkan perekonomian dan infrastruktur negara itu. Libya yang 95 persen sumber devisanya berasal dari minyak, kini mengalami penurunan nilai investasinya di luar negeri, dan perusahaan asing yang beroperasi di negara itu membekukan aktivitasnya serta memulangkan para pegawainya. Investasi Turki misalnya, mengalami kerugian 15 miliar dollar AS (hampir senilai Rp 13,5 triliun) akibat terhentinya bisnis mereka di Libya.

    Di Tunisia, sektor wisata yang merupakan tulang punggung perekonomian negara itu mengalami kerugian signifikan. Arus wisatawan yang datang ke Tunisia tahun ini mengalami penurunan hingga 54 persen, dan pendapatan devisa dari sektor wisata juga merosot hingga 50 persen. Pendapatan devisa dari sektor wisata pada periode dari 1 Januari hingga 10 Mei lalu hanya sekitar 292 juta dollar AS berbanding sekitar 600 juta dollar AS dalam periode yang sama pada tahun lalu.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.