siwah.com

Author: fakhrurrazi amir

  • Saatnya Muncul Figur-figur Baru

    Tingkat elektabilitas Partai Demokrat tampaknya mulai terpengaruh setelah partai pemenang Pemilu 2009 ini dirundung sejumlah kasus yang melibatkan sejumlah kader dan unsur pimpinannya. Meskipun masih menjadi partai terpopuler, simpati masyarakat terhadap Partai Demokrat menyusut karena ekspektasi masyarakat juga makin rendah.

    Tak terhindarkan, ini adalah saat kritis bagi Partai Demokrat untuk memperkenalkan figur baru yang mampu meretas berbagai sorotan negatif publik. Sekadar mempertahankan daya tarik sosok Susilo Bambang Yudhoyono tak akan efektif untuk minimal mempertahankan kondisi perolehan suara seperti saat ini.

    Terseretnya nama Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Andi Nurpati, dan beberapa unsur pimpinan partai dalam kasus wisma atlet dan surat palsu tak ayal membuyarkan perhitungan kader muda yang mungkin dimajukan dalam pertarungan Pemilu 2014 membawa nama Partai Demokrat. Seperti tecermin dalam jajak pendapat ini, apresiasi responden terhadap nama-nama itu relatif minim, di bawah 20 persen, kecuali pilihan kepada Andi Mallarangeng.

    Wacana politik yang muncul di ruang publik juga memberi dampak. Munculnya polemik soal nama calon presiden 2014 dari Demokrat sampai-sampai membuat Presiden Yudhoyono turun tangan menjelaskan posisi dan sikapnya yang tidak akan mencalonkan keluarganya untuk maju dalam Pemilu 2014. Hal itu setelah beredar informasi bakal naiknya nama Ani Yudhoyono menggantikan SBY dalam pemilu mendatang.

    Partai Demokrat masih memiliki sejumlah sosok petinggi partai yang dikenal cukup dingin menangani masalah dan memiliki kredibilitas. Jika dimunculkan secara tepat waktu dan tepat takaran, bukan tidak mungkin mereka akan mampu menyelamatkan wajah Partai Demokrat dalam pemilu. Atau bahkan lebih jauh, meneruskan kewibawaan nama SBY yang bagi Partai Demokrat sejauh ini masih jadi satu-satunya pilar penyangga hidupnya nama partai di benak publik.(Sultani/Toto S/Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Titik Kritis Partai Demokrat

    Setelah terkuaknya kasus suap dan dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang melibatkan unsur pimpinan Partai Demokrat, kepercayaan publik dan konstituen menurun drastis. Lemahnya soliditas antar-elite partai dan tiadanya figur kuat pada Pemilu 2014 nanti membuat Partai Demokrat berada di titik kritis.

    Kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada partai ini, yang sukses mengusung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, mulai luntur. Jika pemilu dilaksanakan sekarang, berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, hanya 35,6 persen pemilih Partai Demokrat yang berterus terang akan tetap kembali memilihnya. Padahal pada akhir Mei tahun lalu, soliditas massa Partai Demokrat masih di kisaran 51,7 persen.

    Meluruhnya kepercayaan publik kepada Partai Demokrat merupakan ironi dari pencapaian gemilang sebuah partai. Setelah berhasil mengantarkan Yudhoyono menjadi presiden dengan bekal suara 7,45 persen pada Pemilu 2004, popularitas Partai Demokrat terus menanjak. Pada Pemilu 2009, ia menjadi partai pemenang dengan mengantongi 20,85 persen suara, mengalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya berada di papan atas. Kemudian, kemenangan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI periode kedua seolah kian melengkapi pencapaian Partai Demokrat.

    KKN dan korupsi

    Setelah mencuatnya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, kini publik kian tidak yakin bahwa Partai Demokrat menjadi partai yang dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Partai Demokrat dinilai tidak mendorong upaya pemberantasan KKN. Bahkan, sebanyak 86,8 persen responden yakin partai ini tidak bebas dari korupsi.

    Larinya Nazaruddin ke luar negeri dan gagalnya petinggi Partai Demokrat membujuk dia pulang untuk menghadapi pemeriksaan memperkuat dugaan bahwa Nazaruddin memang ”dilindungi”. Publik pun mencium ketidakberesan ini, bahkan 66,2 persen responden meyakini kasus suap ini juga melibatkan kader Partai Demokrat yang lain.

    Sementara itu, terkuaknya kasus pemalsuan surat MK terkait dengan suara pemilu anggota DPR dan DPRD di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, selain menyeret Andi Nurpati, juga menempatkan Partai Demokrat dalam pusaran yang kian sulit. Jika kader partai ini terbukti terlibat, bukan tidak mungkin wacana kemudian berkembang ke arah keabsahan hasil pemilu yang diperoleh Partai Demokrat. Keterkaitan mantan dua anggota KPU, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang kemudian menjadi petinggi di partai tersebut bisa menjadi pintu masuk pada dugaan-dugaan yang dapat memperburuk citra partai.

    Sekarang saja, mayoritas responden (71,5 persen) menganggap citra Partai Demokrat buruk. Situasi ini berkebalikan dengan ketika Partai Demokrat mengadakan kongres memilih ketua umum. Saat itu, 73 persen responden menilai citra Partai Demokrat baik. Imbas kasus yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini demikian besar sehingga 51,4 persen responden berniat tidak lagi memilih Partai Demokrat dan hanya 30,7 persen yang terang-terangan akan bertahan.

    Mencuatnya kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati ke mata publik juga mengungkapkan sisi lain dari soliditas kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Silang pendapat antar-elite Partai Demokrat dalam menanggapi kedua kasus ini ditangkap publik sebagai sebuah gejala menurunnya ikatan di dalam elite partai ini. Dua di antara tiga responden cenderung menanggapinya sebagai sebuah perwujudan dari tidak bersatunya pemimpin-pemimpin di tubuh partai ini. Kerenggangan yang tampak itu makin menguatkan penilaian publik terhadap kinerja partai dalam penyelesaian kasus-kasus yang menyeret nama baik partai. Publik tidak yakin unsur pimpinan partai akan dapat mengatasi melebarnya kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati sebelum Pemilu 2014.

    Rawan di Pemilu 2014

    Kondisi ini tentu sangat rawan jika dikaitkan dengan pemilu yang akan datang. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai figur yang sangat tergantung pada popularitas kepemimpinan di dalamnya. Berbeda dengan partai ideologis yang mampu mempertahankan konstituen setia meski goncangan menimpa kepemimpinan di tubuh partai, pada partai figur, konstituen yang terbentuk sangat rentan untuk pindah ke figur baru jika tidak ada lagi ”bintang panggung” yang dapat menahan kesetiaan politik mereka.

    Pada Partai Demokrat, figur Yudhoyono yang membuatnya menjadi partai besar. Pengakuan responden Partai Demokrat bahwa mereka memilih partai tersebut karena figur Yudhoyono mengindikasikan rawannya posisi Partai Demokrat saat ini. Tanpa Yudhoyono, diakui oleh 42 persen responden, mereka tak akan kembali memilih Partai Demokrat. Kecenderungan ini menguat empat kali lipat dibandingkan setahun lalu (Mei 2010) yang hanya disuarakan 10,6 persen responden Partai Demokrat. BAMBANG SETIAWAN (Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Golkar Garap Kader di Pedesaan

    Bandung Barat, Kompas – Partai Golkar menggarap desa. Mereka menargetkan sampai tahun 2012 sudah mendapatkan setidaknya 100 kader penggerak teritorial desa di setiap desa di seluruh Indonesia.

    Pada Sabtu (2/7) pagi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mencanangkan pendidikan dan latihan kader penggerak teritorial desa (karakterdes) di Desa Cibogo, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Selain sekitar 1.000 kader, hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

    Dalam acara tersebut, Aburizal juga berdialog lewat telekonferensi dengan unsur pimpinan Partai Golkar dan peserta karakterdes di beberapa daerah, yaitu Cilacap (Jawa Tengah), Probolinggo (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), dan Gowa (Sulawesi Selatan).

    Menurut Aburizal, kegiatan itu untuk menyiapkan kader Partai Golkar sekaligus kader bangsa di desa-desa yang siap mengabdi untuk kemajuan bangsa. Kurikulum serta silabus pendidikan dan pelatihan bukan sekadar soal Partai Golkar, melainkan terutama materi kebangsaan.

    Aburizal menekankan, paradigma membangun Indonesia dimulai dari desa, berangkat dari persoalan riil yang dihadapi langsung oleh masyarakat desa. ”Partai Golkar tidak ingin pembangunan di desa-desa tidak bergerak, bahkan mundur. Partai Golkar tidak akan membiarkan desa-desa tertinggal,” kata Aburizal.

    Pembangunan desa semestinya didukung kebijakan pusat yang tepat, proporsional, dan aspiratif sehingga implementasi pembangunan serta otonomi daerah benar-benar menyentuh masyarakat di pedesaan. Politik anggaran tidak boleh lagi hanya bersifat sektoral dan terkonsentrasi di pusat.

    Kepada wartawan, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyebutkan, pembangunan desa merupakan kemestian demi membangun bangsa. Akan tetapi, Idrus juga tidak menampik bahwa program kaderisasi itu merupakan bagian dari upaya Partai Golkar untuk menyiapkan kader-kadernya demi pemenangan setiap kompetisi politik, termasuk Pemilihan Umum 2014 sebagai puncaknya. ”Dengan membangun desa, ini, kan, kampanye permanen,” kata Idrus.

    Berdasarkan catatan Kompas, upaya ”kembali ke desa” secara intensif juga digulirkan parpol lain. Sebagai contoh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar program cabang pelopor untuk mendekatkan partai dengan kadernya di daerah lewat program nyata.

    Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, upaya turun ke desa tergantung pada rencana kerja para anggota DPR yang sudah menerima surat keputusan untuk mengawal musyawarah cabang-cabang pelopor yang intinya mengefektifkan struktur anak cabang dan ranting atau anak ranting.

    Masa reses anggota DPR mendatang akan dipergunakan untuk percepatan implementasinya. Sejak Rapat Koordinasi Nasional pada Maret lalu, sebanyak 17 provinsi sudah menggelar musyarawah rencana kerja cabang.

    Wakil ketua bertambah

    Sebagai bagian revitalisasi kepengurusan Partai Golkar, jabatan wakil ketua umum pun ditambah dari dua orang menjadi empat orang. Pekan lalu, dua wakil ketua umum baru Partai Golkar, yaitu Sharif Cicip Sutardjo dan Fadel Muhammad, diangkat. Dua wakil ketua umum lain adalah Agung Laksono dan Theo Sambuaga.

    Menurut Idrus Marham, revitalisasi tersebut dilakukan untuk memastikan mesin politik partai bekerja secara optimal untuk memenangi setiap kompetisi politik di Indonesia. Koordinasi pemenangan pemilu juga ditambah dari lima wilayah menjadi tujuh wilayah. (DIK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Isu Politik Hanya Berkutat soal Kekuasaan

    Imparsial

    Banda Aceh, Kompas – Memanasnya suhu politik di Aceh beberapa waktu terakhir hanya berkutat pada konflik kekuasaan. Akibatnya, isu-isu riil di Aceh, seperti pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pemberantasan kemiskinan, terpinggirkan.

    Koordinator Badan Pekerja Gerakan Antikorupsi Aceh Askhalani pada Minggu (3/7) mengungkapkan, sampai saat ini belum ada bakal calon gubernur yang secara tegas menyatakan antikorupsi. Bahkan, di antara mereka nyaris tak ada yang punya catatan bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang masing-masing.

    ”Masalah korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah persoalan krusial yang sekarang dihadapi Aceh. Kami berharap hal ini lebih dikedepankan oleh setiap bakal calon,” kata Askhal.

    Ada tiga hal penting yang saat ini perlu ditekankan menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Aceh yang akan digelar pada November 2011, yakni anggaran untuk pendataan pemutakhiran data pemilih, besaran anggaran pilkada, dan dana pilkada yang dimiliki setiap bakal calon kepala daerah.

    Memanasnya suhu politik antar-elite politik di Aceh bisa memicu konflik horizontal, apalagi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan kandidat independen bisa ikut dalam Pilkada Aceh pada November 2011.

    ”Perpecahan di dalam golongan politik terbesar di Aceh itu bisa menurun jadi konflik horizontal,” kata Otto Syamsudin Ishak, peneliti senior Imparsial, Minggu di Jakarta. Ia mengatakan, telah ada tanda-tanda bahwa konflik bisa segera meledak seperti pembakaran baliho.

    Juanda Djamal selaku Sekretaris Jenderal Konsorsium Aceh Baru mengatakan, di masyarakat tidak terjadi peningkatan kesejahteraan sejak disepakatinya perundingan Helsinki.

    Untuk itu, pemerintah diharapkan mengambil posisi netral dan meredam konflik tersebut dengan mengundurkan pelaksanaan Pilkada Aceh.

    Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, semua pihak semestinya tak mempersoalkan putusan MK terkait dengan calon perseorangan. Putusan tersebut adalah murni hukum dan harus dihormati.

    ”Kalau memang ada analisis politik yang mengarah pada kekhawatiran terhadap kandidat lain, itu tergantung pada rakyat selaku pemilih serta kecerdasan setiap kandidat atau tim pemenangan mereka,” kata Nazar.(HAN/EDN)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jaringan Mafia di Pemilihan Umum

    Jakarta, Kompas – Dalam kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi, dicurigai ada jaringan yang bermain di pemilu legislatif 2009, yang melibatkan oknum di Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, dan mereka yang berkepentingan dengan hasil pemilu.

    Sejumlah anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu DPR, yaitu Ganjar Pranowo, Akbar Faizal, Budiman Sudjatmiko, dan Malik Haramain, mempertegas hal itu, Minggu (3/7). ”Tak dilakukan sendirian, melainkan ada semacam jaringan,” ujar Ganjar.

    ”Jangan diyakini jaringan itu hanya muncul dalam kasus pemalsuan surat MK (Mahkamah Konstitusi) terkait dengan sengketa hasil pemilu di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. Kasus lain saya perkirakan akan muncul, bahkan mungkin di pilkada,” kata Akbar dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Sabtu (2/7).

    ”Kami ingin menelusuri, apakah jaringan yang bermain di kasus pemalsuan surat MK juga bermain di kasus lain. Jika itu terjadi, ini berarti ada kesalahan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di Pemilu 2009,” ucap Budiman Sudjatmiko, anggota Panja dari Fraksi PDI-P.

    Menurut Malik Haramain, anggota Panja dari Fraksi PKB, setidaknya lima orang terlibat, yaitu tiga orang dari MK serta masing-masing satu orang dari KPU dan pihak luar yang berkepentingan dengan surat itu.

    Panja Mafia Pemilu menjadwalkan pemanggilan Dewi Yasin Limpo, Selasa (5/7) besok. Selain Dewi, Panja juga berencana memeriksa juru panggil MK, Masyhuri Hasan, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

    ”Rencananya, Dewi Yasin Limpo kami panggil pada Selasa. Soal Hasan, kami mau mengomunikasikan dahulu dengan Polri karena ia telah jadi tersangka, bisa tidak didatangkan,” kata Ganjar.

    Ganjar mengatakan, pihaknya ingin mendalami soal motif uang dalam kasus tersebut. Tidak mungkin seseorang mau melakukan pemalsuan surat jika tidak ada iming-iming uang. ”Pasti ada motif ekonomi politiknya. Tidak mungkin tidak. Hanya saja, hal ini belum terungkap,” ujarnya.

    Juru bicara MK, Akil Mochtar, Minggu mengatakan, pihaknya mengapresiasi polisi yang bekerja cepat dan profesional. Namun, pihaknya berharap polisi tidak berhenti pada penangkapan Masyhuri Hasan. Polisi diharapkan lebih mengembangkan proses penyidikan dalam upaya menemukan tersangka lain.

    Akil mengungkapkan, pihaknya berpegang pada hasil Tim Investigasi MK yang sudah diserahkan kepada kepolisian dan DPR. Menurut kesimpulan Tim Investigasi MK, kasus pemalsuan surat itu diduga melibatkan sejumlah orang, di antaranya mantan hakim MK Arsyad Sanusi, Neshawaty Arsyad (putri Arsyad), Dewi Yasin Limpo, dan Andi Nurpati. Tim juga menyebut-nyebut peran dan keterlibatan Masyhuri Hasan dan mantan Panitera MK Zaenal Arifin Hoesein. (RAY/ANA/NWO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP dan Nasib Parpol Islam

    Dalam rangka persiapan lebih awal menghadapi Pemilu 2014, Partai Persatuan Pembangunan memajukan jadwal muktamarnya pada awal Juli 2011. Masih adakah peluang PPP dan parpol berbasis Islam lainnya untuk merebut dukungan lebih besar dalam pemilu mendatang?

    Almarhum Profesor Deliar Noer pernah merumuskan dengan tepat realitas relasi Islam dan politik di negeri ini dengan menyatakan, Islam adalah mayoritas secara sosiologis, tetapi minoritas secara politik. Artinya, meskipun hampir 90 persen rakyat Indonesia merupakan pemeluk Islam, dalam realitas politik hampir selalu dalam posisi minoritas.

    Hasil pemilu demokratis pertama pada tahun 1955 menunjukkan, totalitas perolehan suara partai-partai Islam hanya sekitar 43,5 persen. Partai Islam terbesar, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), hanya meraih sekitar 20,92 persen suara, berada di posisi kedua sesudah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memperoleh 22,32 persen.

    Pemilu demokratis kedua yang berlangsung setelah era sistem otoriter Orde Baru pada 1999 kembali mengonfirmasi kebenaran tesis Deliar Noer. Keseluruhan perolehan suara parpol Islam dan parpol berbasis Islam bahkan merosot dari pemilu ke pemilu. PPP sebagai salah satu parpol Islam yang masih bertahan merosot terus perolehan suaranya, dari 10,71 persen (1999), 8,15 persen (2004), dan bahkan hingga 5,32 persen (2009).

    Haluan politik tak jelas

    Selain perbedaan tanda gambar dan warna dasar partai, masyarakat kita yang Muslim, apalagi yang non-Islam, sebenarnya sulit mengenali apa saja sebenarnya perbedaan antara PPP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara formal berasas Islam, serta dua parpol berbasis Islam lain, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekilas, perbedaan itu memang tampak dalam kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Perbedaan juga tampak dalam pernyataan politik menjelang dan sesudah berlangsungnya muktamar atau kongres partai.

    Namun, selebihnya, ketika partai Islam dan parpol berbasis Islam berinteraksi dalam politik di parlemen dan di dalam pemerintahan, hampir tidak ada dan tak tampak perbedaan haluan politik di antara parpol-parpol tersebut ketika menerima atau menolak suatu kebijakan. Dalam realitas politik, tidak ada kompetisi atas dasar perbedaan haluan politik terkait berbagai rencana kebijakan. Dalam realitas politik, semua partai, termasuk parpol Islam, akhirnya ”berideologi” sama, yakni perjuangan untuk menyelamatkan kepentingan jangka pendek dari setiap parpol.

    Islam akhirnya didistorsikan sekadar sebagai ”label” atau kemasan bagi parpol Islam dan parpol berbasis Islam untuk merebut simpati mayoritas sosiologis yang diharapkan bisa diubah menjadi mayoritas politik. Tidak mengherankan jika para pemilih Islam lebih memilih parpol tanpa identitas keagamaan secara formal, atau yang sering diklasifikasikan sebagai parpol ”nasionalis” seperti PNI (pemenang Pemilu 1955), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1999), Partai Golkar (2004), dan Partai Demokrat (2009).

    Saling memangsa

    Sebagai parpol Islam tertua dan secara historis merupakan hasil fusi dari Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah pada 1973, PPP sebenarnya memiliki ”modal politik” untuk bertahan. Namun, modal politik tersebut tidak pernah dikelola secara cerdas. Ketika rezim Orde Baru Soeharto runtuh dan terbuka peluang mendirikan parpol baru menjelang Pemilu 1999, para petinggi PPP gagal menahan euforia pendirian kembali partai-partai Islam yang akhirnya justru saling ”memangsa” satu sama lain.

    Faktor lain yang mengakibatkan terus tergerusnya suara parpol Islam dan berbasis Islam adalah kegagalan para pemimpinnya membaca arah perilaku pemilih yang tidak lagi tergoda oleh simbol dan sentimen kultural seperti era 1950-an. Meskipun sebagian pemilih masih mempertahankan loyalitas kultural mereka terhadap parpol Islam dan berbasis Islam, populasinya terus menurun dari pemilu ke pemilu karena hampir tidak ada upaya petinggi partai merawat basis dukungan yang terbatas tersebut.

    Tampaknya ”celah” inilah yang dimanfaatkan oleh Partai Keadilan (kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera) yang memperluas basis politiknya melalui sistem kaderisasi yang jelas, terarah, dan terukur.

    Namun, peluang PKS untuk terus memperbesar basis pendukungnya ke depan juga semakin sulit mengingat terbatasnya segmen pemilih yang diperebutkan parpol Islam dan berbasis Islam. Sadar akan hal itu, belakangan PKS melakukan transformasi sebagai ”partai terbuka” kendati belum tentu menjadi garansi peningkatan perolehan suaranya dalam pemilu mendatang.

    Ambang batas parlemen

    Di luar masalah-masalah di atas, parpol Islam dan berbasis Islam kini menghadapi tantangan berat lain, yakni berlakunya mekanisme ambang batas parlemen sebagai syarat bagi parpol untuk mengirimkan wakilnya di DPR. Apakah PPP yang hanya memperoleh 5,32 persen pada Pemilu 2009 masih bisa bertahan jika ambang batas parlemen meningkat dari 2,5 persen saat ini menjadi 3-5 persen seperti diusulkan sebagian parpol?

    Terlepas dari soal, apakah PPP bakal tereliminasi atau tidak, yang jelas parpol berbasis agama tetap diperlukan kehadirannya di negeri ini. Parpol Islam dan berbasis Islam bukan sekadar penanda tumbuh suburnya pluralitas politik di Tanah Air. Di atas semua itu, pluralitas keindonesiaan tak ada artinya tanpa keislaman di dalamnya. Namun, perlu dicatat, keindonesiaan yang diperkaya nilai-nilai keislaman tersebut tak akan pernah terwujud jika para petinggi parpol hanya berpikir soal kekuasaan.

    Oleh karena itu, muktamar PPP semestinya tak sekadar menjadi ajang perebutan jabatan ketua umum. Muktamar seharusnya menjadi momentum mempertanyakan kembali ketepatan visi dan haluan politik, termasuk kontribusi PPP bagi Indonesia yang sejahtera dan beradab ke depan. Semoga masih ada petinggi PPP dan parpol berbasis Islam lain yang berpikir serius soal-soal seperti ini.

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PA Minta Pusat Hargai Proses Demokrasi di Aceh

    Kapolri dengan Malik Mahmud

    Banda Aceh | Harian Aceh – Para petinggi Partai Aceh meminta Pemerintah Pusat menghargai keputusan DPRA yang diakomodir dalam Qanun Pilkada 2011. Mereka menilai, voting jalur independen dalam rapat paripurna DPRA, Selasa lalu, sebagai wujud demokrasi yang sudah berjalan dengan baik.

    Kapolri, Jenderal Timur Pradopo serta mantan petinggi GAM, Malek Mahmud dan Kapolda Aceh, Iskandar Hasan, berbincang disela-sela peringatan HUT Bhayangkara ke 65 yang berlangsung di Ulee Lheue, Meuraxa, Banda Aceh, Jumat (1/7). (Harian Aceh/Rahmad Kelana)
    “Karena itu, kami meminta Pemerintah Pusat menghargai hasil keputusan dewan tersebut,” kata Malik Mahmud yang ditemui usai menghadiri Peringatan HUT Polri ke 65 di Ulee Lheu, Banda Aceh, Jumat (1/7).

    Menurut Malik Mahmud, putusan DPRA yang tak memasukkan klausul jalur perseorangan dalam Rancangan Qanun Pemilukada dilakukan dengan cara-cara yang sangat demokratis. “Publik jelas menyaksikan prosesnya dari awal hingga akhir. Sidang parlemen lebih dulu memintai pendapat forum. Hasilnya, mayoritas wakil rakyat menginginkan jalur perseorangan tak diakomodir di Aceh,” katanya.

    Kecuali itu, lanjut dia, aksi ribuan orang dari dua kubu yang sempat mengkhawatirkan banyak pihak, ternyata tak terbukti. “Ini artinya memang masyarakat sudah sangat memahami cara-cara berdemokrasi dengan baik. Ini sekaligus membuat saya sangat terharu,” katanya.

    Itulah sebabnya, kata Malik, pemerintah pusat semestinya menghormati demokrasi yang sudah  lama dibangun dan kini berjalan dengan baik itu. “Hal ini penting untuk dipertahankan, karena dengan situasi demokrasi yang sudah berjalan baik ini, proses pembangunan bisa berjalan dengan cepat dan tepat,” katanya.

    Pihak PA/KPA, kata dia, tetap komit terhadap perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. “Kami juga menjalankan keamanan di Aceh dengan cara-cara demokrasi,” katanya. Dengan ada kestabilan politik, kata Malik, maka akan muncul sebuah pemerintahan yang berwibawa, serta mampu membangun Aceh secara ekonomi dan sosial sesuai yang seusai diharapkan publik Aceh.

    Ketua DPA Partai Aceh Muzakhir Manaf juga mengatakan pihaknya tetap berpegang pada keputuskan DPRA. Menurut dia, sekalipun jalur perseorangan diatur hanya sekali dalam UUPA, tapi masyarakat Aceh tak serta merta menjalankan itu melainkan tetap mempertimbangkan perbedaan pendapat yang sempat mengemuka.

    “Inilah prinsip-prinsip demokrasi, menghargai setiap perbedaan dan mencari solusinya dengan cara musyawarah dan mufakat. Hasilnya, secara demokrasi sudah terbukti bahwa mayoritas wakil rakyat di DPRA tak menerima adanya jalur perseorangan di Aceh. Karena itu, Partai Aceh tetap berpegang teguh dengan keputusan itu,” katanya.

    Seperti diketahui, Qanun Pemilukada Aceh 2011 disetujui DPRA, Selasa (28/6), tanpa mengakomodir klausul jalur perseorangan di dalamnya. Sementara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersikukuh akan merujuk Qanun Aceh No.7/2006 sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh.(dad)

    Source : Harian Aceh

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mualem: Secara Politik Kami Berbeda

    BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf hadir dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 65 tahun. Bersama para pejabat kepolisian dan pemerintah, mantan Panglima GAM yang akrab disapa Mualem itu terlihat sempat semeja dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

    Itu pemandangan yang menarik. Maklum, keduanya berseberangan dalam politik pada Pilkada Aceh 2011 ini. Di satu sisi Partai Aceh menyatakan menolak calon independen, sedangkan Irwandi hendak mencalonkan diri lagi lewat jalur independen.

    Itulah sebabnya, wartawan berebut bertanya soal Muzakir soal semeja dengan Irwandi itu. Tak lupa mereka mengulangi pertanyaan soal calon independen.

    Berikut kutipan wawancaranya.

    Kenapa Partai Aceh menolak kehadiran calon independen?

    Kita, kalau independen tidak lagi, hanya dibenarkan satu kali di Aceh. Sebab saat itu kita tidak ada kendaraan untuk  menopang pemilukada 2006. Tapi saat ini kita suda ada partai sendiri, kendaraannya sendiri,  kenapa kita musti pakai Independen lagi.

    Lalu bagaimana dengan keputusan Mahkamah Konstitusi?

    Kita akan mengikuti apa saja yang ada di UUPA dan sesuai dengan MoU Helsinki. Keputusan MK saya tidak tau, mungkin itu putusan keliru, atau mungkin saja punya maksud tertetu, tapi saya tidak tahu. Putusan MK, putusan yang keliru kerena tidak menghiraukan apa yang telah disepakati.

    Bila ada calon Independen apakah Partai Aceh akan membaikot pemilu?

    Itu kita lihat nanti, kita tidak bisa membicarakan sekarang.

    Soal duduk dengan Irwandi, apa yang diceritakan?

    Itu masalah pribadi, saya tidak bisa katakan di sini, kenangan lamalah, kita curhat kembali.

    Apa merasa terkejut ketika diajak Kapolda Iskandar Hasan duduk semeja dengan Irwandi?

    Tidak, karena disitu ramai, ada Kapolri, Pangdam, pokoknya disitu lengkap lah.

    Bagaimana hubunga Anda dengan Irwandi?

    Secara pribadi baik, namun beda secara politik biasalah di alam demokrasi.[]

    Source : The AtjehPost

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Reuni Irwandi – Muzakir di Ulee Lheue

    reuni muzakkir manaf & irwandi

    Di bawah pohon cemara, di antara hembusan angin laut Ulee Lheue, Gubernur Irwandi dan Muzakir Manaf saling melempar canda dan tertawa lepas. Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan menjadi ‘seulangke’ dua sahabat yang sedang berseteru itu.

    _________________________________________

    Kapolri Jenderal Timor Pradopo baru saja turun panggung, usai memberi sambutan dalam peringatan hari ulang tahun ke-65 Bhayangkara di samping Polsek Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat pagi, 1 Juli 2011. Kini, tiba saatnya acara makan bersama sejumlah pejabat daerah.

    Di bawah pohon cemara dan hembusan angin laut Ulee lheue, mereka menikmati aneka makanan yang disajikan. Di meja paling depan, duduk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Di sampingnya, ada Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Pangdam Iskandar Muda Mayjen Adi Mulyono dan Kajati Yusni. Mereka duduk melingkar di  sebuah meja bulat yang disediakan di antara tumpukan pasir di tepi pantai.

    Di meja belakang mereka, duduk mantan Panglima GAM Muzakir Manaf, pemangku jabatan Wali Nanggroe Malik Mahmud, Walikota Banda Aceh Mawardy Nurdin dan Wakil DPRA Sulaiman Abda.

    Usai seremonial dan makan nasi Padang, Kapolda Iskandar Hasan tiba-tiba membalikkan badan menghadap ke arah Muzakir Manaf yang duduk persis di belakangnya.  Iskandar bangkit dari kursinya dan meraih tangan Muzakir, lalu menuntunnya untuk duduk di kursi yang dia duduki sebelumnya. Posisinya persis di sebelah Gubernur Irwandi Yusuf.

    Muzakir yang mengenakan setelan jas hitam langsung menyalami Irwandi yang tak beranjak dari tempat duduknya. Adegan berikutnya sungguh di luar dugaan: mereka terlibat pembicaraan akrab. Sesekali mereka berbisik, lalu diiiringi tawa lepas. Persis dua sahabat yang lama tak bertemu. Momen langka selama tiga menit itu tak dilewatkan begitu saja oleh para fotografer. Klik..klik…

    Entah siapa yang mulai, Kapolri dan Pangdam yang semula duduk di meja yang sama, lalu bangkit membiarkan Gubernur Irwandi dan Muzakir Manaf. Sesaat kemudian, Kapolri berada di belakang mereka dan berbincang dengan Malik Mahmud sambil berdiri.

    Tak lama terdengar suara Kapolda,”ayo foto bersama, ayo foto-foto dulu.” Seperti dikomando semua pejabat yang hadir berkumpul di belakang Irwandi dan Muzakir yang masih duduk di kursi. Kapolri lalu meminta Pangdam duduk di samping mereka. Kapolri sendiri memilih berdiri di sebelah Malik Mahmud.

    foto bersama kapolri & muspida aceh

    Dan, klik…klik..klik…kamera bekerja. []

    Source : The Atjehpost

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mualem Ungkap Pertemuan PA dan PAN

    muzakkir manaf

    BANDA ACEH – Sebuah pertemuan politik antara Partai Aceh (PA) dan Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh membawa nuansa baru peta perpolitikan di Aceh menjelang Pilkada 2011 ini. Tak ada yang membantah soal pertemuan yang berlangsung di sebuah rumah di Ulee Kareng, banda Aceh, tadi sore.

    Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf juga membenarkannya. Bahkan Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem ini menyampaikan terimakasihnya kepada PAN yang disebutnya teman-teman itu. “Teman-teman PAN tampak tak malu-malu dan tak ragu menentang setiap usaha yang ingin merontokkan butir-butir dalam UUPA,” katanya kepada wartawan The Atjeh Post yang menghubunginya setelah magrib.

    Menurut Mualem, peran para politikus PAN itu jelas bukan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelompok. “Mereka malah menentang orang-orang yang hendak mengutak-atik UUPA untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” kata Mualem.

    Mualem mengatakan, apa yang dilakukan PA dan PAN –dan partai-partai lain yang menolak keputusan MK berkaitan dengan calon perseorangan– adalah upaya memperkuat kedaulatan rakyat. “Sebab wujud dari kedaulatan rakyat adalah kuatnya kewenangan DPRA,” katanya.

    Jadi menurut Mualem, jika pemerintah dan Mahkamah Konstitusi semena-mena menolak keputusan DPRA itu berarti mengecilkan fungsi kedaulatan yang dimiliki DPRA. “Tindakan seperti itu semata-mata hanya untuk kepentingan nafsu berkuasa dengan memakai alasan hukum yang dicari-cari,” katanya lagi. “Kekuatan kewenangan yang dimiliki DPRA adalah hadiah dari MoU Helsinki dan UUPA.”

    Seperti diberitakan sebelumnya, pertemuan tokoh-tokoh penting di dua partai itu berlangsung selama satu jam. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Umum PAN Aceh Tarmidinsyah Abubakar didampingi Muslim Aiyub (anggota DPRA), Jamaluddin Adjie (salah satu wakil ketua DPW PAN), dan  Hj. Liswani (anggota DPRA).

    Kedatangan mereka diterima Muzakir Manaf, dan beberapa petinggi PA lainnya seperti Hasan Sabon dan Kamaruddin Abubakar. “Mualem (Muzakir Manaf) meminta supaya kita saling memperkuat,” kata Tarmidinsyah.

    Source : The AtjehPost

    Posted with WordPress for BlackBerry.