Palembang, Kompas – Penghitungan cepat atau quickcount hasil pemilihan kepala daerah sudah menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk di Palembang. Apalagi dalam pilkada yang telah berlangsung pada empat daerah di Sumatera Selatan selama tahun 2008 diramaikan dengan kegiatan tersebut oleh berbagai lembaga.
(more…)
Category: Political Marketing
-
“Quickcount” Dinantikan: Hasil Penghitungan Pupkaptis Dapat Diikuti di www.sriponews.com
-
Polisi Kebagian “PR” Kecurangan Pilkada
Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada Palembang, segenap jajaran Poltabes Palembang sepertinya memiliki sebuah ”pekerjaan rumah” yang cukup penting. Yakni menyelesaikan semua dugaan kecurangan terkait dugaan pidana yang dilaporkan semua tim advokasi dan pasangan calon, mulai dari nomor urut 1, 2, 3, hingga 4.Berbagai bentuk dugaan kecurangan yang sempat masuk, di antaranya, laporan mengenai penggelembungan daftar mata pilih (DPT), pelecehan pasangan calon dengan cara merusak atribut kampanye, dugaan jual beli kartu pemilih, dan pelanggaran administratif selama masa tenang.
(more…) -
Baru 33 Panwas Pemilu yang Siap Dibentuk
Jakarta, Kompas – Dari kebutuhan pembentukan 457 Panitia Pengawas atau Panwas Pemilu kabupaten/kota dan 33 Panwas Pemilu provinsi, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu baru siap membentuk 33 Panwas Pemilu. Belum terbentuknya sebagian besar Panwas Pemilu ini membuat proses verifikasi faktual partai politik dan pemutakhiran data pemilih akan dilakukan tanpa pengawasan Panwas Pemilu.
(more…) -
Jadwal Pemilu Dapat Diundur
KPU Akui Tingkat Partisipasi Rakyat Rendah
Jakarta, Kompas – Pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang rencananya dilakukan pada Minggu, 5 April 2009, dapat diubah pada Rabu 8 April atau Kamis 9 April 2009. Pergeseran itu bisa dilakukan karena ada keberatan dari sebagian masyarakat terkait ibadahnya.
(more…) -
Perda Parpol Lokal Jangan Berbenturan
Peraturan Seharusnya Diselaraskan
Banda Aceh, Kompas – Rancangan peraturan daerah atau qanun mengenai keikutsertaan partai politik lokal dalam Pemilihan Umum 2009 mendatang diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat nasional. Tidak sejalannya aturan dikhawatirkan akan membuka peluang gugatan hukum.
-
Menimbang Keikutsertaan Parpol Lokal
Para pengurus partai politik lokal (baru) bisa bernapas cukup lega. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam, akhir Mei 2008, menyatakan 12 partai politik lokal lulus dalam verifikasi status badan hukum.
-
Hasil Verifikasi Faktual Parpol Tak Boleh Mundur
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengingatkan KPU provinsi agar menepati jadwal verifikasi faktual partai politik di daerah sehingga hasilnya bisa diputuskan tepat waktu. Rencananya, KPU memberi waktu kepada KPU daerah sampai dengan 25 Juni untuk mendapatkan hasil verifikasi karena tanggal 3 Juli KPU harus mengumumkan penetapan parpol peserta pemilu.
-
Biaya Kampanye di Media agar Ditanggung Negara
Jakarta, Kompas – Kemenangan pada pemilihan umum presiden-wakil presiden tidak boleh hanya ditentukan oleh kekuatan uang. Karena itu, negara harus membuka akses lebih luas kepada rakyat untuk memilah pasangan calon. Salah satu cara adalah biaya kampanye di media dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
-
Golkar Waspadai PKS di Pemilu
MAKASSAR (PMOL) – Partai Golkar mengingatkan seluruh kadernya di daerah untuk mewaspadai manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelang pemilihan umum 2009.
-
Lima Anggota Panwaslu Aceh Terpilih
Banda Aceh l Harian Aceh Sidang Pleno Komisi A DPR Aceh akhirnya menetapkan lima orang anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh dari 15 orang yang diuji. Penetapan dilakukan Rabu (4/6), berdasarkan rekap nilai hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and profer test) yang dilaksanakan tanggal 2-3 Juni 2008 di ruang komisi A DPRA.
(more…)