Oleh I Made Pria Dharsana
MEMBANGUN partisipasi aktif masyarakat apalagi berkaitan pemilihan tidaklah mudah sejalan dengan wawasan masyarakat semakin maju. Kapasitas bacagub-bacagub tidak dapat ditentukan, dipilah oleh usul parpol besar maupun kecil sebagai representasi masyarakat semata, dengan cara yang berliku. Bukan sekadar mendaftar, melainkan selayaknya ditetapkan melalui mekanisme Rakerdasus yang sederhana dan kemudian disodorkan kepada rakyat sebagai calon resmi parpol.
Tidak dipungkiri bahwa Pilkada adalah suatu pristiwa politik, namun proses dan hasil Pilkada dapat pula dicapai melalui analisis mekanisme pasar dan pendekatan makro-mikro ekonomi. Mensukseskan Pilkada (KPUD) dan memenangkan Pilkada (kandidat Gubernur/Bupati/Walikota) membutuhkan analisis untung rugi dan kalkulasi ekonomi yang akurat yakni bagaimana mengurangi resiko-biaya sosio-ekonomi dan sosio-politik. Efisiensi penting dalam berbagai bidang baik dalam pelaksanaan Pilkada (KPU/Desk Pilkada) maupun cara memenangkan Pilkada (kandidat/ koalisi/non koalisi partai pendukung). Tim sukses kandidat Pilkada seharusnya berpikir strategik-efisien bagaimana mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan/manfaat (”to minimize risks and to maximizize profits”). Hal ini diperlukan agar Pilkada dapat dilaksanakan secara efisien bukan sekedar efektif dengan mengurangi beban (”economic burdens”) dibandingkan dengan manfaat politik (”political benefits”). Dua kerugian dan kemubaziran yang timbul pertama pelaksanaan Pilkada tidak dijalankan dengan efisien dan yang kedua biaya ekonomi dan ongkos politik dari kandidat Gubernur/Bupati/ Walikota akan semakin besar.
KPU Belum Bisa Putuskan karena Sibuk Lakukan Verifikasi Parpol
Jakarta, Kompas – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum mengubah tanggal pemungutan suara, 5 April 2009. Alasannya, dikhawatirkan banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi yang jatuh pada hari Minggu itu.
Jakarta, Kompas – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur ketentuan sedikitnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Namun, untuk memenuhi kuota itu tidak mudah, bahkan dirasakan sangat berat.Oleh sebab itu, semua partai politik harus membuka peluang sebesar-besarnya bagi perempuan. Harapan itu mengemuka dalam seminar Konsolidasi Gerakan Politik Perempuan Jelang Pemilu 2009 yang diadakan Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih, sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Minggu (27/4) di Jakarta. (more…)
Jakarta, Kompas – Terkait dengan akan dikeluarkannya aturan teknis calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat pada awal minggu depan, Komisi Pemilihan Umum Daerah yang memulai tahapan pilkada awal Mei ini sebaiknya mengundurkan jadwalnya.
”Hal ini dilakukan untuk menghindari kontroversi hukum yang dapat muncul di kemudian hari,” kata Ketua Gerakan Nasional Calon Independen M Fadjroel Rachman di Jakarta, Jumat (2/5).
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki hak untuk mengundurkan jadwal tahapan pilkada demi mengakomodasi calon perseorangan. Undang-undang yang mengatur calon perseorangan sudah ada meskipun belum ada kejelasan nomornya, tinggal menunggu peraturan KPU.
Pengunduran jadwal itu tidak akan memengaruhi masa jabatan kepala daerah selama KPUD mampu mengatur ulang jadwal tahapan pilkada dengan baik.
Bandung, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum memutuskan, syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada harus disertai meterai atau tidak. Draf peraturan detail tentang teknis persyaratan calon perseorangan itu masih dibahas di Bogor, Jawa Barat.
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan hal itu dalam Sosialisasi Perubahan Kedua Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Bandung, Jumat (25/4).
Anshary menjelaskan, persiapan draf ini dilakukan karena revisi kedua UU No 32/2004 sudah disahkan DPR dan pemerintah pada 1 April lalu dan kini sedang menunggu diundangkan. Kalau hingga akhir April ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga menandatanganinya, revisi UU itu harus diundangkan per 1 Mei.
Jakarta, Kompas – Penetapan hari pemungutan suara tanggal 5 April 2009 yang jatuh pada hari Minggu oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU memang tidak menyalahi aturan. Namun, untuk itu perlu pertimbangan guna memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilu.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay, Jumat (25/4). ”Yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan pemungutan suara tidak mengurangi kekhusyukan/ketenangan beribadah umat beragama,” kata Hadar.
Menurut dia, pada hari Minggu umat Kristen dan Katolik di Indonesia melaksanakan ibadah di gereja. ”Dengan demikian, penetapan hari pemungutan suara tersebut berpotensi mengurangi peluang sebagian dari masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2009.
Jakarta, Kompas – Belanja iklan partai politik pada masa kampanye Pemilihan Umum 2009 diyakini akan melonjak dibandingkan dengan belanja iklan politik menjelang Pemilu 2004. Peningkatan belanja iklan organisasi politik bahkan sudah mulai terlihat sejak triwulan pertama 2008.
Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) RTS Masli di Jakarta, Kamis (24/4), mengatakan, lonjakan belanja iklan menjelang Pemilu 2009 didorong oleh pengalaman parpol pada kampanye menjelang Pemilu 2004.
”Pada Pemilu 2004, partai- partai yang paling banyak beriklan mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan anggota legislatif. Dari pengalaman itu, menjelang Pemilu 2009 bisa dipastikan belanja iklan partai politik akan lebih melonjak,” ujar Masli.
Survei Nielsen Media Research seperti dikutip pada buku Iklan dan Politik (2008) menunjukkan, selama masa kampanye Pemilu 2004, PDI-P dan Partai Golkar paling banyak beriklan. PDI-P mengeluarkan dana Rp 39,25 miliar untuk satu bulan kampanye, sedangkan Partai Golkar membelanjakan Rp 21,75 miliar.
Kedua parpol meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2004.
Jakarta, Kompas – Meskipun banyak calon yang didukungnya mengalami kegagalan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, Partai Golongan Karya tetap menyatakan optimistis menghadapi Pemilihan Umum 2009.
Optimisme Partai Golongan Karya itu disampaikan Jusuf Kalla saat menjawab pers seusai shalat Jumat di masjid di kompleks Istana Wapres, Jakarta.
”Memang ada perbedaan saat memilih dalam pilkada dengan memilih di pemilu legislatif. Saat orang memilih dalam pilkada, pertimbangannya adalah figur orangnya, bukan partai. Kalau dalam pemilu legislatif, yang berperan adalah partainya. Setelah itu baru orangnya. Tetapi, jika orang atau partainya bermasalah, tentu kalah juga. Sebab itu, saya tidak khawatir dengan Pemilu 2009 akan seperti itu hasilnya,” ujar Kalla, Jumat (18/4).
Menurut dia, selama tiga tahun terakhir ini, dari 340 pilkada di Indonesia, perolehan Partai Golkar sekitar 41 persen.