siwah.com

Category: Education

  • Sumardy: Saya Minta Maaf

    JAKARTA–MICOM: Sumardy resmi menjadi tersangka tunggal terkait kasus pengiriman peti mati ke sejumlah media dan perusahaan. Dirinya kini harus menjalani wajib lapor setiap Senin dan Kamis ke Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Meski begitu, Sumardy mengaku siap menjalani proses tersebut dengan baik.

    “Saya jalani sebagai warga negara dengan mengikuti proses hukum. Kita akan ikuti sebagaimana seharusnya dilakukan warga negara yang baik tapi yang pasti ini jadi pembelajaran luar biasa bagi saya,” ujar Sumardy, setelah menjalani pemeriksaan 1×24 jam di Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/6).

    Dalam pernyataannya, Sumardy juga meminta maaf kepada semua pihak yang merasa terganggu dengan aksinya tersebut. “Atas nama pribadi dan institusi saya meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bagi saya dan institusi saya,” katanya.

    Lanjutnya, berdasarkan hasil diskusi dengan Kapolsek dan tim, dirinya juga akan mencoba melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang merasa tidak nyaman, terutama pelapor. “Dalam beberapa hari ke depan kita akan mediasi dan minta maaf kalau beberapa pihak merasa tidak nyaman dan khawatir,” jelasnya.

    Sumardy mengungkapkan, jika ide pengiriman peti mati sebenarnya berhubungan dengan buku yang akan diluncurkannya berjudul Rest in Peace Advertising Killed by Word Mouth Agency.

    “Tidak ada maksud apa pun di balik itu, rest in peace terkait buku. Saya sesali karena bagi sebagian orang ternyata khawatir dan kaget. Ini jadi pembelajaran luar biasa bagi saya,” terangnya.

    Namun, ia melanjutkan, dirinya tidak akan pernah berhenti meluncurkan bentuk-bentuk promosi yang kreatif. “Tidak akan mematikan kreatifitas. Tapi jadi pembelajaran yang pasti. Anak muda tetap harus keluarkan ide menarik tapi dengan kejadian ini, ide itu supaya tidak melanggar norma,” katanya. (*/OL-9)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kemelut Partai Demokrat

    Setelah Muhammad Nazaruddin diberhentikan sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat dan kabur ke Singapura, dua hari berturut-turut Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat khusus para petinggi partai dan anggota DPR dari Partai Demokrat di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Ada apa?

    Begitu seriuskah persoalan internal PD sehingga SBY harus turun tangan? Kasus hukum yang diduga melibatkan Nazaruddin dalam proyek wisma atlet SEA Games di Palembang bukan pertama kali dialami PD. Sebelumnya, Jhonny Allen Marbun, anggota DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP PD, diduga terlibat kasus suap dana stimulus fiskal Kementerian Perhubungan pada 2009, tetapi hingga kini tak ada tindak lanjut.

    Jauh sebelum itu, Aziddin—anggota DPR dari Fraksi PD—bahkan dipecat dari partai dan keanggotaannya di DPR karena terlibat kasus calo katering haji pada 2006. Belum lagi kasus-kasus korupsi APBD yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah asal PD. Kasus-kasus serupa sebenarnya tak hanya dialami parpol yang diprakarsai oleh Presiden SBY ini. Parpol-parpol lain, ketika berkuasa atau jadi bagian dari kekuasaan, juga sarat dengan kasus suap dan korupsi. Hanya saja tidak semua kasus hukum itu terungkap ke publik, baik karena ”kecanggihan” parpol menutup aib mereka maupun lantaran kentalnya perselingkuhan antara parpol dan aparat penegak hukum.

    Khawatir citra ternoda

    Mengapa kasus Nazaruddin begitu mengguncang PD, bahkan SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD tampak ”panik”? Bukankah langkah partai memberhentikan Nazaruddin sebagai bendahara umum sudah tepat? Pertama, sulit dimungkiri PD tengah berada di puncak kekuasaan. Setelah berhasil mengantar kemenangan SBY secara berturut-turut dalam dua pemilu presiden, PD juga sukses meraih kursi terbanyak di DPR. Guna melengkapi keberhasilannya, SBY membentuk koalisi enam parpol pendukung pemerintah yang mencakup 75,5 persen kekuatan parpol di DPR. Mungkin saja SBY dan para petinggi PD tidak ingin prestasi dan citra mereka ternoda oleh ulah seorang Nazaruddin.

    Kekhawatiran ini jadi sangat beralasan jika benar Nazaruddin memiliki data tentang ”borok” partai dan mau membongkarnya ke publik. Faktanya, baik ”ancaman” Nazaruddin sebelum kabur ke Singapura maupun ancaman melalui pesan pendek atas nama Nazaruddin dari Singapura, yang belum diketahui kebenarannya, bisa memaksa para petinggi PD kalang kabut dan kemudian merapatkan barisan bersama SBY di Puri Cikeas.

    Kedua, M Nazaruddin yang dipromosikan Ketua Umum DPP PD terpilih, Anas Urbaningrum, adalah ”wakil” generasi baru partai yang diharapkan memegang tampuk kepemimpinan partai dan bahkan bangsa pada masa depan. Realitas ini penting terkait tidak adanya lagi peluang SBY maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Jika generasi baru partai sudah telanjur ”rusak”, tentu jadi sulit menyelamatkan kelangsungan partai ke depan.

    Termasuk di dalam barisan generasi baru PD yang diharapkan SBY tentu saja Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang kini menjabat sekretaris jenderal partai. Boleh jadi para generasi baru PD yang mulai turut pula menikmati berbagai proyek pemerintah dengan memanfaatkan ”fasilitas kekuasaan” partai ini dianggap kurang berhati-hati dalam memobilisasi dana bagi partai. Karena itu, SBY dan jajaran petinggi PD merasa berkepentingan agar Nazaruddin tidak ”bernyanyi” sesuka hati yang berpotensi merusak citra partai.

    Ketiga, SBY dan para petinggi PD berkepentingan agar kasus Nazaruddin tak berimbas pada berbagai ”prestasi” yang dianggap berhasil dibukukan pemerintah di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Terlebih jika benar ada ”borok” partai yang diketahui Nazaruddin sehingga pemecatannya sebagai bendahara umum berubah jadi ”senjata makan tuan” bagi PD.

    Skenario partai?

    Problematik terbesar PD terletak pada fakta bahwa parpol ini telanjur jadi besar dan bergelimang kekuasaan ketika secara organisasi sesungguhnya belum terkonsolidasi. Sebagai refleksi kekecewaan terhadap Partai Golkar, PDI-P, dan parpol berbasis Islam pasca-Pemilu 1999, PD jadi wadah beragam kepentingan yang hampir tanpa batas. Mantan militer, pejabat, birokrat, pengusaha, aktivis LSM, hingga tokoh agama dan adat menjadi bagian dari partai yang hampir identik dengan sosok SBY ini.

    Belakangan, sejumlah kepala daerah atau wakil yang pencalonannya diusung parpol lain berbondong-bondong memasuki PD. Pasca-kongres II di Bandung (2010), sejumlah aktivis bahkan turut ”kepincut” untuk beradu nasib di dalam PD. Meski tak ada yang salah dengan kecenderungan ini, semua itu berlangsung ketika PD belum punya tradisi berpartai yang melembaga dan bermartabat, seperti sering dipidatokan SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD.

    Tak ada pilihan lain bagi SBY dan jajaran PD kecuali memaksa Nazaruddin kembali ke Tanah Air. KPK yang tengah menyidik kasus dugaan suap atas Sekretaris Kemenpora dan juga dugaan suap atas Mahkamah Konstitusi berkepentingan agar duduk perkara hukum yang menimpa Nazaruddin menjadi jelas, tidak hanya bagi PD, tetapi juga untuk bangsa kita. Jika tidak, akan muncul penilaian publik bahwa pelarian mantan Bendahara Umum DPP PD tersebut adalah skenario yang didesain dalam rangka penyelamatan partai. Juga, jika tidak, berbagai komitmen SBY tentang pemberantasan korupsi, termasuk di internal PD, tentu akan dikenang sekadar sebagai pidato semata.

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Penguasa di Panggung Reformasi

    Dua sisi kekuatan yang tidak berjalan selaras menjadikan partai-partai penguasa sulit untuk menjadi besar di alam reformasi saat ini. Di satu sisi, demokratisasi telah membuat partai menjadi demikian terbuka sehingga sangat sulit menyatukan beragam kepentingan di dalam tubuh partai. Di sisi lain, partai masih sangat bergantung pada figur kepemimpinannya.

    Setelah Pemilu 1999, kekuatan figur KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mampu membuat partai-partai Islam bersatu menggalang kekuatan menjadi sebuah koalisi besar ”Poros Tengah” dan menempatkan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjadi presiden. Namun, figur pemersatu itu hanya bisa bertahan satu setengah tahun, setelah Gus Dur gagal mempertahankan citra kepemimpinannya. Setelah jatuhnya Gus Dur, koalisi partai Islam terpecah. Bahkan, PKB pecah menjadi beberapa partai.

    Hal yang sama terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Meskipun akhirnya PDI-P bisa menjadi partai penguasa setelah Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden menggantikan Gus Dur pada tahun 2001, ternyata itu tidak membawa PDI-P menang pada pemilu berikutnya. Faktor-faktor dominan yang memengaruhi merosotnya suara PDI-P pada Pemilu 2004, menurut penelitian Noviantika Nasution (2006), antara lain PDI-P tidak berhasil menjalankan program untuk memantapkan ideologi partai, konsolidasi dan kaderisasi partai tidak berjalan, banyaknya kasus politik uang dalam pilkada, serta konflik terbuka antarkader partai. Saat memimpin, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden RI sering mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan orang banyak, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak dan listrik serta kebijakan-kebijakan lain yang kontroversial.

    Pada Pemilu 2004, partai pemenang pemilu, yakni Partai Golkar, pada akhirnya harus rela tidak ”berkuasa” sepenuhnya dalam pemerintahan setelah calon presiden dari Partai Golkar, yakni Wiranto, kalah pada pemilihan presiden putaran pertama. Hal ini akhirnya mengakibatkan perpecahan di kalangan elite partai. Kubu Akbar Tandjung, Ketua Umum Golkar waktu itu, masuk dalam Koalisi Kebangsaan yang mendukung Mega-Hasyim, sementara kubu Fahmi Idris, Marzuki Darusman, dan sebagian anggota Fraksi Golkar di DPR mendukung pasangan Yudhoyono-Kalla.

    Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, sayangnya, tak bisa dipertahankan pada Pemilu 2009. Sebaliknya Partai Demokrat—pada Pemilu 2004 hanya memperoleh suara sekitar 7 persen—pada Pemilu 2009 perolehannya melonjak mendekati 21 persen, meninggalkan Partai Golkar dan PDI-P di tempat kedua dan ketiga.

    Sekarang partai pemenang, yakni Partai Demokrat, menghadapi situasi yang cukup pelik setelah terdapat indikasi kadernya terlibat kasus suap. (Litbang Kompas)

    Source : Kompas.com

  • Jangan Sebarkan Rumor Politik

    Jakarta, Kompas – Panggung politik di Indonesia sepatutnya tidak diramaikan dengan berbagai rumor atau tuduhan yang tidak jelas. Selain membuat gaduh, langkah itu juga cenderung kontraproduktif serta tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

    Harapan itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Fuad Bawazier, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso secara terpisah di Jakarta, Minggu (5/6). Tanggapan itu terkait munculnya rumor bahwa politisi berinisial ”A” diduga terkait dengan kekisruhan Partai Demokrat. Itu disampaikan politikus dan anggota DPR dari Partai Demokrat Ramadhan Pohan, pekan lalu.

    ”A” diduga menyebarkan layanan pesan singkat (SMS) dari Singapura, yang berisi dugaan penyimpangan yang dilakukan politisi Partai Demokrat, termasuk Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono. SMS itu disebutkan berasal dari M Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat yang diduga terkait kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang.

    Menurut Fuad, tudingan tanpa menunjuk kepada orang secara jelas hanya memperkeruh suasana. Itu juga mendekati fitnah karena tak dibeberkan secara jelas dan lengkap dengan alasannya. Perilaku demikian tak bertanggung jawab.

    ”Jangan pengecut, jangan main fitnah. Jika mau menuduh seseorang, sekalian yang jelas. Kalau tak jelas, apa bedanya itu dengan SMS gelap. Mungkin saja itu pengalihan isu,” katanya.

    Aburizal mengatakan, semestinya orang yang melempar isu sebaiknya menjelaskan dengan terang siapa yang dimaksudkan. Apalagi, politisi berinisial A di negeri ini cukup banyak, seperti Anas Urbaningrum, Ahmad Mubarak, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie.

    Isu itu sebenarnya soal kecil yang tak perlu dipersoalkan. Partai Golkar tidak terganggu dengan rumor itu, sebab itu tidak perlu diributkan. Aburizal juga menegaskan tidak ingin mencampuri masalah di Demokrat.

    Priyo Budi memastikan, isu tokoh “A” itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Golkar. Sejak semula Golkar prihatin dengan kekisruhan di Demokrat, khususnya terkait dengan SMS gelap yang menebarkan berita tak jelas, termasuk menyangkut Presiden. Tindakan itu tak etis dalam tata berpolitik yang sehat.

    ”Kami prihatin dengan kondisi Demokrat. Semoga Demokrat bisa menyelesaikannya dengan baik. Buka saja siapa ’A’ itu ke publik,” katanya lagi. (iam)

    Source : Kompas.com

  • Ujian Politik Partai Demokrat

    Munculnya kasus dugaan suap yang melibatkan kader Partai Demokrat tidak saja membuat publik ragu terhadap komitmen partai ini mendukung pemberantasan korupsi, tetapi juga memperlihatkan kian renggangnya soliditas partai. Kasus ini sekaligus membuka potensi konflik di tubuh partai penguasa tersebut.

    Publik melihat performa partai penguasa, yaitu Partai Demokrat, masih jauh dari harapan mereka. Sebanyak 63,8 persen responden dalam jajak pendapat Kompas kali ini menilai kinerja partai yang didirikan pada 9 September 2001 itu tidak memuaskan. Sepertiga dari yang merasa tidak puas itu adalah pemilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

    Ketidakpuasan responden terutama berpijak pada masalah penegakan hukum dan janji partai ini dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Publik merasa tidak puas (64,3 persen) dengan upaya Partai Demokrat dalam mendorong pemberantasan korupsi. Ketidakpuasan ini sedikit banyak berdampak pada tingkat kepercayaan mereka terhadap komitmen dan janji pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene representasi dari kemenangan politik Partai Demokrat.

    Masuknya sejumlah kepala daerah ke dalam tubuh Partai Demokrat, khususnya yang pernah tersangkut dugaan kasus korupsi, seperti Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, mantan Bupati Situbondo Ismunarso, Bupati Bukittinggi Djufri, dan mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, menjadikan citra Partai Demokrat sebagai partai pelindung para elite politik yang bermasalah dengan hukum. Citra ini juga diakui oleh 43,8 persen responden.

    Penangkapan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyeret juga kader Partai Demokrat, menjadi ujian berat bagi partai ini dan Yudhoyono untuk membuktikan janji-janjinya dalam memberantas korupsi. Dugaan suap dalam proyek pembangunan wisma atlet untuk persiapan SEA Games di Palembang ini setidaknya mencatut sejumlah nama kader partai tersebut.

    Ujian itu tidak lepas dari keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dalam kasus dugaan suap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Mahkamah Konstitusi. Dugaan suap di Kemenpora juga menjadi batu sandungan bagi Partai Demokrat karena kementerian tersebut justru dipimpin oleh Andi Mallarangeng, yang notabene juga kader dari partai ini.

    Citra partai

    Dugaan suap yang melibatkan kader Partai Demokrat akan berdampak pada citra partai penguasa ini di mata publik. Separuh lebih responden (68,2 persen) meyakini kasus ini akan menurunkan citra dan popularitas partai menjelang Pemilu 2014. Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang memberhentikan Nazaruddin dari jabatannya sebagai bendahara umum dinilai belum cukup untuk menunjukkan komitmen partai ini dalam memberantas korupsi. Sebanyak 76,1 persen responden menyatakan Nazaruddin harus diberhentikan juga dari anggota DPR.

    Alasan lahirnya keputusan memberhentikan Nazaruddin lebih diakibatkan oleh berbagai pemberitaan miring tentang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut yang membuat partai ini dalam posisi tidak menguntungkan (Kompas, 24/5/2011). Langkah ini semakin menguatkan anggapan tentang Partai Demokrat yang memang dibangun oleh kuatnya pencitraan politik, yang umumnya bergantung pada sosok Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui, popularitas Yudhoyono lebih dahulu naik sejak tahun 2004 daripada Partai Demokrat. Yudhoyono menjadi tumpuan citra dan popularitas partai. Seiring dengan naiknya citra dan popularitas Yudhoyono, Partai Demokrat pun mengiringinya (Urbaningrum, 2010).

    Kini pencitraan partai dan Yudhoyono sedang diuji dengan meledaknya kasus dugaan suap yang melibatkan Nazaruddin. Apalagi, kasus ini juga menguak dugaan adanya konflik internal partai. Terjadinya perbedaan pernyataan dari kader partai, khususnya soal kasus yang menjerat Nazaruddin, menjadi potret tidak solidnya partai ini. Sebut saja soal pemberian sanksi bagi Nazaruddin. Pihak Fraksi Demokrat di DPR yang membentuk tim khusus pencari fakta kasus dugaan suap tersebut menyatakan Nazaruddin tidak terlibat. Sementara keputusan Dewan Kehormatan justru sebaliknya meskipun alasan yang dipakai adalah dampak pemberitaan yang merugikan citra partai.

    Munculnya perbedaan ini tidak lepas dari dugaan adanya faksi di dalam tubuh partai ini pasca-Kongres II 2010 di Bandung. Kemenangan Anas Urbaningrum di kongres tersebut dinilai banyak pihak belum sepenuhnya diterima oleh pihak lain yang menjadi rival Anas di kongres. Kasus Nazaruddin seakan membuka kembali rivalitas tersebut. Hampir separuh responden (42 persen) menilai kondisi ini akan memengaruhi soliditas partai.

    Kepemimpinan

    Kasus dugaan suap yang melibatkan kader Partai Demokrat juga menjadi ajang pembuktian sekaligus ujian bagi kepemimpinan di tubuh partai ini. Kuatnya pengaruh Yudhoyono, baik secara historis maupun struktural, di partai ini sedikit banyak dinilai ”membatasi” kepemimpinan Anas sebagai ketua umum. Terbentuknya majelis tinggi partai yang dipimpin Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina, sebagai struktur baru hasil Kongres II di Bandung, dinilai sejumlah pihak mereduksi peran dan fungsi ketua umum (Kompas, 29/5/2010).

    Kuatnya pengaruh Yudhoyono dalam mengendalikan Partai Demokrat juga tergambar dari sikap sebagian besar responden. Sebanyak 51,2 persen responden menilai Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina jadi pengendali utama partai ini. Hanya 12,2 persen responden yang melihat pengaruh Anas sebagai ketua umum lebih kuat.

    Sikap 24,3 persen responden pemilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009 yang mengaku tidak akan memilih kembali partai ini pada Pemilu 2014 bisa jadi peringatan bagi partai ini untuk kembali berbenah. Menyelesaikan kasus keterlibatan kadernya dari dugaan korupsi menjadi pintu bagi partai ini untuk lolos dari ujian politiknya.
    YOHAN WAHYU (LITBANG KOMPAS)

    Source : Kompas.com

  • Konflik Internal Penentu Anas Layak Nyapres 2014

    Anas Urbaningrum

    INILAH.COM, Jakarta- Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum belum masuk kriteria calon presiden (capres) 2014 karena dianggap belum menunjukkan kemampuan. Namun, beberapa kasus internal yang tengah dialami PD saat ini bisa menjadi penentu Anas sudah layak dicalonkan atau sebaliknya.

    “Permasalahan internal yang terjadi saat ini merupakan tantangan terbesar bagi Anas, lewat kasus-kasus yang terjadi sekarang justru bisa dipakai untuk membuktikan bahwa dia layak dijagokan menjadi calon presiden oleh partai Demokrat untuk 2014 mendatang,” ujar Pengamat Politik dari Evolution, Andi Syafarini ketika dihubungi INILAH.COM, Sabtu (4/6/2011).

    Lalu bagimana caranya, kata Andi, tentu saja Anas harus bisa menyelesaikan segera permasalahan internal Partai Demokrat dengan baik yang tetap menguntungkan dan menjaga citra baik partai Demokrat dan tidak menimbulkan kepercayaan publik terhadap PD menurun apalagi menghilang.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok mulai membocorkan kepada media siapa-siapa calon presiden yang dilirik Demokrat pada Pemilu 2014. Dua nama tokoh dari eksternal partai seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD disebut-sebut Mubarok sebagai orang yang layak dijagokan.

    Sebaliknya, nama Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum belum masuk kriteria calon presiden (capres) karena PD belum melihat ada prestasi yang ditunjukkan oleh Anas yang bisa menjadi penilaian bahwa Anas layak dijagokan.

    Melihat itu, Andi berpendapat, seharusnya anggapan itu bisa digunakan sebagai cambuk penyemangat untuk Anas dan membuktikan bahwa dirinya bisa diperhitungkan. Salah satunya yaitu dirinya harus berhasil menyelesaikan permasalahan internal partai yang sekarang terjadi dengan sangat baik.

    “Kalau dia menyelesaikan konflik internal partai dengan smooth landing, ini bisa memberikan kepercayaan diri dari para politisi senior di PD terhadap kepemimpinan Anas. Bagaimana pemimpin yang relatif muda menahkodai partai besar yang penuh kaum elit di panggung politik dan membuat para elit itu merasa betah dibawah kepemimpinan Anas,” tandasnya.

    Namun sebaliknya, bila kasus seperti Nazaruddin ataupun isu Mr A tidak bisa diselesaikan dengan baik, ini akan selalu menjadi kerikil-kerikil tajam sepanjang masa kepemimpinan Anas sebagai Ketua Umum. “Apalagi bila ini disandingkan dengan proses hukum dan terbukti (bersalah), maka ini bukan lagi kerikil tapi sudah menjadi tembok besar yang akan menjadi penghalang bagi Anas untuk memimpin partainya apalagi dijagokan memimpin Negara,” pungkas Andi.

    Source : inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Gara-gara Mr. A, Kedekatan Akbar-Anas Disorot

    VIVAnews – Kedekatan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mendapat sorotan tajam dalam dua pekan ini. Hal ini menyusul kisruh internal Partai Demokrat dan beredarnya SMS yang mengatasnamakan Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat yang baru dipecat.

    Isu ini mencuat sejak Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, melontarkan isu ada ‘Mr. A’ yang berada di balik penyebaran SMS itu dan telah mengobok-obok Partai Demokrat.

    Isu itu langsung ditanggapi serius oleh Akbar. “Yang bersangkutan (Ramadhan Pohan) harus menjelaskan ke publik biar tidak terjadi kontroversi,” kata Akbar kepada VIVAnews.com, Sabtu, 4 Juni 2011.

    Sebelum berkecimpung di partai politik, Akbar menjelaskan dia dan Anas memang pernah sama-sama aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Keduanya sama-sama pernah menduduki posisi puncak, sebagai Ketua Umum PB HMI. Akbar pada periode 1972-1974, sedangkan Anas 1997-1999.

    “Anas memang junior saya. Tapi periodenya saat di HMI sangat jauh,” ujar Akbar.

    Akbar menjelaskan, setelah menjadi Ketua Partai Demokrat, dia sudah tidak lagi bertemu empat mata dengan Anas. “Seingat saya, belum pernah bertemu dengan Anas secara khusus. Saya sering bertemu dengan Anas di tempat umum seperti acara pernikahan,” ujarnya.

    Hanya saja, Akbar mengakui pernah menelepon Anas saat muncul kabar menajamnya friksi di Partai Demokrat. Saat itu, Akbar mengaku hanya sebatas menanyakan kabar.

    “Bagaimana kabar kamu Nas, baik, baik saja, kan? Jawab Anas, ‘Baik, Bang.’ Yang sabar, ya, memang dalam politik seperti itu. Abang juga pernah mengalami seperti itu,” kata Akbar.

    Akbar menambahkan, pembicaraan itu merupakan nasihat darinya sebagai seorang senior kepada juniornya. “Di dalam hidup ini, selalu akan mendapat cobaan, apalagi di dalam dunia politik. Kuatkan saja ya Nas,” Akbar berpesan.

    Setelah masuk dunia politik tahun 2005, karier Anas memang langsung meroket. Dia langsung menjadi pengurus DPP Partai Demokrat. Kemudian, saat mengikuti pemilu legislatif tahun 2009, ia terpilih menjadi Anggota DPR, dan lalu menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat.

    Karier Anas tidak berhenti sampai di situ. Pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010, secara mengejutkan dia terpilih menjadi Ketua Umum, meski tak direstui Presiden SBY. Dia mengalahkan lawan-lawannya, Marzuki Alie dan Andi Mallaranggeng. (kd)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pengamat: Isu Mr. A, Bukti Rapuhnya Demokrat

    VIVAnews – Isu ‘Mr. A’ yang dilontarkan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan terus menuai kontroversi. Isu ini terutama mendapat reaksi keras dari para politisi Partai Golkar.

    Kebetulan, partai politik berlambang pohon beringin itu menyimpan banyak politisi senior yang memiliki nama depan berawalan A, mulai Ketua Umumnya Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Agung Laksono, hingga Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung.

    Ramadhan menyatakan ‘Mr. A’ yang merupakan salah satu politisi kawakan di kancah perpolitikan Tanah Air berupaya untuk mengobok-obok Partai Demokrat.

    Terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan ‘Mr. A’ itu, pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, mempunyai penilaian tersendiri terkait isu ‘Mr. A’ ini ke ranah publik, menyusul kehebohan yang melanda Partai Demokrat setelah mantan Bendahara Umumnya Muhammad Nazaruddin tersandung sejumlah kasus hukum.

    “Ada atau tidaknya ‘Mr. A’, yang jelas ucapan Ramadhan Pohan memperlihatkan kondisi internal Demokrat yang rapuh,” kata Boni kepada VIVAnews.com di Jakarta, Minggu, 5 Juni 2011.

    Menurut dia, sebagai partai yang baru muncul setelah era reformasi 1998, Demokrat belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menanggulangi konflik internal partai. Begitu pula dalam konsolidasi dan manajemen kepartaian secara umum.

    Boni mengatakan, ada satu poin dalam konsep kepartaian yang tidak dimiliki oleh mayoritas kader Demokrat. “Poin itu krusial, yakni memiliki motivasi dan tujuan yang sama,” ujar Boni.

    Selain itu, antarkader Demokrat tidak saling mengenal secara dekat. Akibatnya, masing-masing individu dalam Demokrat memiliki orientasi politik yang berbeda. Hanya satu hal yang membuat mereka bersatu.

    “Mereka bersatu karena ada perekat tunggal yang menghipnotis mereka, yakni SBY. Keadaan seperti ini bertahan selama lebih dari lima tahun terakhir,” jelas Boni.

    Partai Demokrat pun, tuturnya, menjadi populer karena figur SBY. Masalah kemudian mulai muncul saat ini, menjelang Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, SBY tidak mungkin lagi menjadi presiden, sedangkan sebagai partai pemenang Pemilu 2009, Demokrat, ingin kembali melahirkan presiden baru.

    “Keadaan ini tidak mudah, dan memicu konflik internal yang berimbas pada faksionalisasi atau perpecahan semu,” kata Boni.

    Ia mengingatkan, Demokrat membutuhkan manajemen yang serius. “Bila ingin bertahan lama, Demokrat harus terus mengevaluasi dan konsolidasi, karena itu adalah pola kerja partai modern. Konsolidasi jangan hanya menjadi formalitas,” tegas Boni.

    “Kalau Demokrat masih terus seperti ini sampai Pemilu 2014, tanpa stabilitas dan kerja sama yang baik di internal partai, maka Demokrat bakal babak belur,” tandas Boni.

    Lantas, bagaimana dengan soal ‘Mr. A’? Boni menyarankan agar Demokrat tidak meributkan unsur-unsur dari luar partai yang hendak mengobrak-abrik Demokrat, karena partai ini memang sudah rapuh sejak awal.

    Sebelumnya, Ramadhan juga mengatakan dirinya tidak bermaksud menciptakan huru-hara politik dengan melemparkan isu ‘Mr. A’ ke publik. Ia hanya bermaksud menyindir orang yang bersangkutan. “Santai saja, jangan kayak kebakaran jenggot.  Sindiran yang saya lakukan masih dalam koridor tata krama dan etika,” kata dia. (art)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kematangan Kelola Konflik Dipertanyakan

    bendera demokrat

    JAKARTA–MICOM: Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menjelaskan, isu yang menghubungkan Mr A dengan elite politik tertentu adalah tanda bahwa Demokrat bukan partai yang matang dan dan tidak dewasa dalam mengelola konflik sendiri. Ketidakmampuan meredam konflik internal menyebabkan pola mencari kambing hitam menjadi solusi.

    “Kalau Ramadhan (Pohan) punya bukti dan tahu siapa itu Mr A, umumkan ke publik. Jangan jadikan itu teka-teki dan isu yang membingungkan rakyat,” ujar Ikrar di Jakarta, Sabtu (4/6).

    Menurutnya, Mr A tersebut hanyalah upaya mengalihkan isu yang dilakukan oleh kader Demokrat. Partai penguasa itu ingin menutupi skandal internal partai yang sedang bergulir. Sebagai sebuah partai yang matang dan modern, seharusnya Demokrat bisa redam konflik internal dan tidak mengalihkan dengan isu lain.

    “Buat saya, Demokrat bukanlah sebuah partai yang sebenarnya. Kalau parpol itu matang, dia bisa selesaikan masalahnya dengan rapi,” terang Ikrar.

    Menurutnya, manuver Demokrat tersebut berbahaya terhadap eksistensi mereka di mata partai koalisi. Isu Mr A tersebut kini melebar hingga mengaitkan dengan sejumlah tokoh Golkar. Menurut Ikrar, sangat mungkin Golkar akan mengubah sikapnya dan keluar dari sekretariat gabungan (Sekgab) partai koalisi pemerintah. Sebab di Sekgab pun Golkar tidak pernah mendapat keuntungan lebih. “Masalah internal partai harus diurus sendiri dan jangan melibatkan partai lain seperti Golkar,” tegas Ikrar.

    Selain itu, lanjut Ikrar, Demokrat pada 2014 sudah tidak bertaring lagi. Bahkan dirinya memprediksikan, Demokrat tidak banyak lagi diminati publik. “Bagi saya di 2014, Demokrat finis. Dia hanya bergantung pada tokoh SBY. Kalau SBY hilang, Demokrat juga mati. Apalagi kalau internalnya pecah,” tandasnya. (*/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kurangi Kursi di Daerah Pemilihan

    Jakarta, Kompas – Penyederhanaan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah keniscayaan. Banyaknya kekuatan politik di parlemen membuat sistem presidensial tidak efektif. Pengurangan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan dinilai mampu mengatasi masalah itu.

    ”Semakin kecil jumlah kursi di daerah pemilihan (dapil) yang diperebutkan, kompetisi akan semakin besar. Partai politik (parpol) harus bekerja sungguh-sungguh apabila ingin mendapatkan kursi di parlemen,” ujar peneliti Indonesia Institute, Hanta Yuda, Jumat (3/6) di Jakarta.

    Pengurangan jumlah kursi per dapil, menurut ahli hukum pidana dan pemilu Universitas Indonesia, Topo Santoso, memberi peluang untuk mengurangi sisi negatif dari sistem pemilu proporsional yang digunakan Indonesia saat ini.

    Guru Besar Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti pernah menyebutkan, pengurangan jumlah kursi per dapil menjadi sekitar 3-6 kursi dari 6-12 kursi akan sangat efektif menyederhanakan parpol di parlemen.

    Hal ini sesuai dengan hasil studi perbandingan sistem pemilu. Selain tidak membuang suara pemilih, dia memperkirakan hanya enam partai yang akan mengisi parlemen dengan cara ini.

    Dengan kenaikan ambang batas, menurut Ramlan, semakin banyak suara rakyat yang akan terbuang. Kenaikan ambang batas hanya bermanfaat jika masyarakat bisa memilah mana parpol yang mampu dan tidak mampu lolos dari ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan mengirimkan wakil rakyat. Kenyataannya, di Indonesia masih banyak warga yang belum mampu memilah.

    Sementara Hanta menilai, semestinya semua instrumen untuk menyederhanakan parpol digunakan. Selain pengurangan jumlah kursi per dapil, dalam jangka panjang diperlukan juga penataan ulang desain sistem pemilu. Di sisi lain, kenaikan ambang batas diperlukan secara bertahap.

    ”Kenaikan ambang batas ini semangatnya bukan untuk memberangus partai kecil. Jadi, angkanya perlu dinaikkan secara bertahap. Selain itu, diperlukan juga konsistensi dalam penerapan ambang batas parlemen,” tutur Hanta lagi.

    Di sisi lain, Hanta menambahkan, diperlukan ambang batas pembentukan fraksi (fractional threshold) yang bisa diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, partai dipaksa berkoalisi dan sistem kepartaian di parlemen semakin sederhana.

    Berlarut-larut

    Dalam pembahasan draf revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, fraksi-fraksi di DPR terpecah. Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menginginkan angka ambang batas parlemen naik menjadi 5 persen, Partai Demokrat 4 persen, Partai Keadilan Sejahtera 3-4 persen, dan lima fraksi lain mengharapkan ambang batas parlemen tetap 2,5 persen. Dalam penetapan draf oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, sempat disepakati angka ambang batas parlemen itu 3 persen. Akan tetapi, kini ambang batas itu diperdebatkan kembali.

    Hal ini, Topo melanjutkan, menjadi berlarut-larut karena semua pihak sudah melihat keuntungan dan kerugian yang akan dialami. Semestinya prinsip yang digunakan dalam menyusun aturan kepemiluan adalah mencari sistem yang mendekatkan anggota parlemen pada konstituennya dan cara yang memudahkan konstituen untuk mengontrol wakilnya.

    Secara terpisah, Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono di Jakarta pada Jumat mengakui, rapat pleno penyelesaian penyusunan draf revisi UU Pemilu dilaksanakan Rabu pekan depan. Semestinya draf itu disepakati pada 26 Mei lalu. Namun, Baleg DPR gagal mencapai kesepakatan karena masih ada perbedaan pandangan mengenai usulan angka ambang batas parlemen.

    Selain itu, ada juga beberapa masalah krusial yang belum disepakati. Ketua Kelompok F-PDIP di Baleg DPR Arif Wibowo menjelaskan, ada delapan isu krusial dalam penyusunan draf revisi UU Pemilu, di antaranya ambang batas parlemen, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, pengaturan kampanye dan dana kampanye untuk meminimalkan politik uang, pengaturan tahapan pemilu, rekapitulasi penghitungan suara, dan keterwakilan 30 persen perempuan. Untuk keterwakilan 30 persen perempuan, semua fraksi setuju. (ina/nta)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.