KPU Sulit Diharapkan Lakukan Pendidikan Pemilih
Jakarta, Kompas – Undang-Undang tentang Pemilu tak mewajibkan penyelenggara pemilu melakukan pendidikan kepada pemilih. Penyelenggara pemilu hanya diwajibkan mengatur dan memberikan seluruh informasi penyelenggaraan pemilu kepada peserta pemilu. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar N Gumay dalam seminar ”Mewujudkan Pemilu 2009 yang Demokratis dan Berkualitas” di Jakarta, Kamis (14/8). Tidak adanya... Read More
Penentuan Caleg: Pragmatisme Dorong Parpol Terima Proporsional Terbuka
Jakarta, Kompas – Perubahan sejumlah partai politik, yang menyetujui penerapan sistem proporsional terbuka tanpa nomor urut dalam penentuan calon anggota legislatifnya, adalah sikap pragmatis dan hipokrit. Perubahan sikap itu hanya untuk mencari simpati dan merebut kembali suara masyarakat. Penilaian itu disampaikan sejumlah pembicara dalam penyampaian rekomendasi Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Tata Kelola dan Demokrasi Internal... Read More
KPU Pakai Nomor Urut: Partai Politik Dinilai Tidak Konsisten
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum menegaskan hanya mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di mana calon anggota legislatif ditentukan berdasarkan perolehan suara minimal 30 persen dari bilangan pembagi pemilih. Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta, Kamis (14/8), jika dalam satu daerah pemilihan bakal... Read More
Resensi Buku: “Rumah Iklan”
RUMAH IKLAN – Upaya Matari Menjadikan Periklanan Indonesia Tuan Rumah di Negeri Sendiri Bondan Winarno Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2008 268 halaman
Iklan & Politik (Resensi Buku)
Judul: Iklan dan Politik – Kampanye Periklanan Pemilihan Umum 2004 Penulis: Budi Setiyono Penerbit:Galang Press, Januari 2008 Tebal: 390 halaman
Sebelum Ada Perpres: KIP Tetap Uji Baca Alquran terhadap Caleg
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan tetap melaksanakan tes kemampuan baca Alquran kepada semua calon anggota legislatif yang akan ikut dalam Pemilu 2009 di Aceh, dari partai berbasis nasional maupun lokal. “Sebelum ada Peraturan Presiden (Perpres) terkait hasil klarifikasi pasal 36 Qanun Nomor 3/2008, maka KIP sebagai implementator Pemilu tetap akan menggelar... Read More
Tak ada Anggaran: Sebagian Kabupaten/Kota belum Miliki PPS
BANDA ACEH – Tahapan Pemilu di Aceh masih dihadapkan berbagai kendala. Salah satunya, terkait masih ada sebagian kabupaten/kota yang belum memiliki Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kondisi ini dinilai menjadi persoalan krusial karena dapat menghambat pelaksaan Pemilu di Aceh. Wakil Ketua Ketua KIP Aceh, Ilham Syahputra mengatakan, beberapa kabupaten kota yang belum melantik petugas PPS terbentur... Read More
Ratusan Anggota PRA Lhokseumawe Mundur
LHOKSEUMAWE – Sedikitnya, 100 anggota Partai Rakyat Aceh (PRA) menyatakan mengundurkan diri dari partai itu. Hal itu dilakukan, karena tidak adanya transparansi antar sesama pengurus partai itu. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers, Kamis (14/8) di Kota Lhokseumawe oleh Muhammad Razi, Dewan Pengurus Daerah-Partai Rakyat Aceh (DPD-PRA) Kecamatan Muara Dua, Musliadi, Sekretaris DPD-PRA Kec. Muara... Read More
Pangdam IM Sinyalir Jelang Pemilu 2009 Ada Manuver Kelompok Tertentu
BIREUEN – Memperingati tiga tahun MoU Helsinki 15 Agustus 2008 secara kasat mata situasi keamanan di NAD jaub lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. “Begitupun, jelang Pemilu 2009 ada riak-riak gangguan manuver kelompok tertentu menekan kelompok lainnya,” kata Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Soenarko menjawab wartawan saat kunjungan kerja di Kodim 0111/Bireuen, Kamis (14/8).
Hanura belum Putuskan Mekanisme Pencalegan
JAKARTA–MI: Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto belum memutuskan penentuan calon legislatif (caleg) terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Dikatakannya, penentuan caleg terpilih masih dalam pembahasan pimpinan partai. “Penentuan caleg terpilih masih kami bahas, sudah hampil finar, apakah nanti berdasarkan 30% BPP (bilangan pembagi bilangan) dan nomor urut (sesuai UU No 10/2008 tentang Pemilu)... Read More