siwah.com

Blog

  • Please ‘like’ me: why Facebook might be the key to success in the 2016 election

    Another big week in federal politics is underway, with the budget announced on Tuesday. Then, possibly this weekend, Prime Minister Malcolm Turnbull will formally call a double-dissolution election for July 2.

    While it is true that the official campaign does not begin until the governor-general issues the election writs, the mechanics of parties’ campaigns began months, even years, ago.

    Political party operatives, staffers of politicians, and political organisations such as GetUp are flooding voters’ inboxes with emails about issues they want etched in voters’ minds by polling day.
    (more…)

  • Peta Baru Jagat Media

    Studi ekonomi-politik media hari ini harus memperhitungkan keberadaan raksasa-raksasa global teknologi informasi, seperti Google, Yahoo, Facebook, dan Microsoft.

    Merekalah yang mengambil keuntungan paling besar dari proses evolusi ekologi media dewasa ini, di mana masyarakat semakin bergantung pada mode komunikasi yang berbasis pada perantaraan medium internet dan perangkat telepon pintar. Penetrasi bisnis mereka telah melampai batas-batas geografis dan secara cepat mengubah konstelasi media secara global.

    Sebagai gambaran, kita dapat menyimak data ZenithOptimedia berikut ini. Tren iklan media digital mengalami pertumbuhan pesat lima tahun terakhir. Dari total belanja iklan global 548 miliar dollar AS tahun 2015, porsi iklan media digital mencapai 29 persen, melampaui porsi belanja iklan media cetak sebesar 12,8 persen. Belanja iklan televisi tetap dominan dengan porsi 37,7 persen. Namun, ZenitOptimedia memperkirakan, belanja iklan media digital melampaui belanja iklan media televisi tahun 2019.
    (more…)

  • Sanksi Belum Cukup

    Layar proyeksi menampilkan salah satu makalah dalam acara diskusi “Pembahasan RUU Pilkada di Media Daring dan Pola Komunikasi Partai di Media Sosial”, di Jakarta, Senin (25/4). Analisis pada pembicaraan tentang RUU Pilkada di media sosial dan media daring menjadi salah satu upaya untuk membaca wacana dan apresiasi masyarakat Indonesia.
    KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

    JAKARTA, KOMPAS — Sanksi bagi pelaku praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah akan diperluas. Tidak hanya calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang diberi sanksi, tetapi juga semua pemberi dan penerima politik uang. Namun, hal itu dinilai belum cukup.

    Dalam draf RUU Pilkada (RUU perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota), pemerintah mengusulkan sanksi bagi pemberi uang atau materi kepada pemilih. Sanksi juga diusulkan untuk penerima materi atau uang sebagai kompensasi untuk memilih pasangan calon tertentu (Pasal 187 A).
    (more…)

  • Teknologi Cegah Penyimpangan

    Presentasi kota cerdas dalam kegiatan seminar “Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Kota Cerdas di Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (26/4). Kota cerdas perlu diperluas untuk mencapai tujuan otonomi daerah.

    Kemendagri Catat Baru Tiga Kota yang Sadar Pemanfaatannya

    JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah daerah memudahkan terwujudnya tujuan otonomi daerah, yaitu kesejahteraan daerah. Bahkan, publik juga tidak hanya mengetahui, tetapi ikut mencegah dan mengawasi penyimpangan kewenangan di daerah.

    Namun, untuk mengoptimalkan teknologi yang bisa mendekatkan pemda dengan rakyatnya, kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, dibutuhkan komitmen para pemimpin daerah. Hal itu dikatakan Jusuf Kalla saat membuka seminar tentang “Strategi dan Arah Pengembangan Kebijakan Smart City di Indonesia Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN” dan peluncuran Institut Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa (26/4),
    (more…)

  • Parpol Mengancam Demokrasi

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan pilkada di daerah otonomi khusus antara KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kementerian Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/4). Rapat membahas berbagai aturan pilkada di daerah yang mempunyai otonomi khusus, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat.
    KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

    JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat bersikukuh menaikkan syarat dukungan untuk pasangan calon yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah dari jalur perseorangan. Upaya itu merupakan ancaman bagi demokrasi karena akan mempersulit seseorang maju dari jalur perseorangan.

    Upaya mempersulit calon perseorangan ini makin terlihat karena pada saat yang sama syarat bagi pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diusung partai politik akan diturunkan.
    (more…)

  • Tahapan Pilkada Bisa Terganggu

    JAKARTA, KOMPAS — Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2017 terancam terganggu. Pasalnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memperpanjang waktu pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada hingga akhir Mei atau mundur dari target awal, disahkan 29 April ini.

    Penundaan pengesahan dilakukan karena masih terdapat materi revisi yang belum disepakati. Materi revisi itu adalah syarat dukungan calon kepala daerah, baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur politik, serta keharusan bagi anggota legislatif, pegawai negeri sipil (PNS), atau pegawai badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), serta anggota TNI/Polri untuk mengundurkan diri jika mengikuti kontestasi dalam pilkada.
    (more…)

  • Kapasitas Bawaslu Perlu Ditingkatkan: Lakukan Politik Uang, Calon Bisa Didiskualifikasi

    Ilustrator: kompas.com

    JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kapasitas dan integritas Badan Pengawas Pemilu mutlak dilakukan menyusul penguatan kewenangan lembaga itu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, fungsi Bawaslu sebagai peradilan terhadap pelanggaran administrasi, terutama praktik politik uang, tidak akan efektif.

    Usulan peningkatan kapasitas Bawaslu disampaikan oleh peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, dan Ketua Panitia Kerja revisi Undang-Undang Pilkada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Riza Patria, secara terpisah, Kamis (28/4).
    (more…)

  • “Marketing” Politik antara Mesin Politik dan Popularitas Figur

    Pilkada serentak 2017, khususnya Pilkada DKI Jakarta sudah terasa gaungnya. Semua partai sudah mulai menjagokan calonnya. Kekuatan politik parpol pun siap untuk dibangun. Dan para calon yang hendak menempuh jalur independen,  seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,sudah mulai juga menggerakkan massa politiknya di bawah tim kerja politiknyayang disebut  Teman Ahok.

    Bersamaan dengan itu, berbagai strategi politik baik dari parpol maupun dari non parpol sudah bersiap-siap membangun dan memperluas jaringan politik  di tengah masyarakat.

    Dan tidak lama lagi marketing politik digerakkan dengan menggelontorkan aneka macam iklan di media massa cetak dan elektronik, penguatan opini publik, pemanfaatan survei-survei politik, silaturahmi politik ke tokoh-tokoh berpengaruh, dan lain sebagainya.

    (more…)

  • Despite millions spent on political marketing, few were influenced to switch their vote

    With the Conservatives’ campaign ahead on every measure, the vast majority claim an ‘uneventful’ election run-up provided no compelling reasons to change their vote, though young people’s propensity to be swayed could be decisive in future polls.

    The marketing tactics deployed by the UK’s political parties during the general election campaign were largely ineffective in changing the way people voted, according to new research commissioned by Marketing Week.

    Although the scale of the Conservative Party’s victory came as a shock to many, the study by ICM Unlimited suggests very little shifted in the minds of the electorate in the weeks leading up to the vote on 7 May.
    (more…)

  • Ini Saran Ahli untuk Melawan Ahok di Pilkada DKI 2017

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok menyampaikan pidatonya saat Deklarasi dukungan Partai Hanura di Jakarta, 26 Maret 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta – Untuk melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI 2017 harus dengan keberanian karena inkumben selalu diuntungkan.

    “Jadi melawan Ahok bukan dengan cara mengkritik isu suku, ras, dan agama (sara),” kata pengamat komunikasi politik Benny Susetyo kata dia Jakarta Selatan.
    (more…)