Banda Aceh, Kompas – Kemelut pemilihan kepala daerah di Aceh yang berkepanjangan serta serangkaian kekerasan telah menyandera kepentingan rakyat Aceh. Padahal, rakyat hanya menginginkan perdamaian dan keberpihakan pembangunan kepada mereka.
Hal tersebut disampaikan sejumlah warga yang ditemui Kompas, Senin (16/1), di Aceh.
”Kami sebenarnya tidak peduli siapa pun yang menjadi pemimpin di Aceh ini. Asalkan bisa damai, aman, tidak ada konflik lagi, dan cari uang mudah, kami sudah bersyukur,” kata Zainuddin (40), nelayan di Lampulo, Kuta Alam, Banda Aceh.
Zainuddin tidak mengerti mengapa pilkada di Aceh tidak kunjung dilaksanakan. ”Orang ramai membicarakan Pilkada Aceh. Ada yang menembak di sana-sini. Ada korban, tetapi pilkadanya saja tidak ada. Kami jadi bingung dan takut. Mau dibawa ke mana Aceh ini? Apa para pemimpin itu mau konflik lagi?” ujarnya.
Ichsaluddin, karyawan asal Pidie, dan Desi, pedagang suvenir asal Sabang, yang ditemui terpisah, bahkan belum mengetahui siapa saja calon kepala daerah mereka. Desi lebih prihatin terhadap omzet tokonya yang menurun drastis sejak penembakan dan teror terjadi 1-2 bulan ini. Jika sehari-hari omzet penjualan suvenir Rp 800.000 hingga Rp 1 juta, kini hanya Rp 100.000 hingga Rp 200.000.
Ichsaluddin berharap kedamaian dan keamanan yang sudah ada di Aceh tidak lagi terganggu. Dia ingat betul harus berlari-lari menghindari kontak senjata ketika masih remaja di Pidie.
Wahyu (27), warga Gebage, Aceh Besar, juga ingat kewajiban warga untuk berkumpul dan diperiksa aparat setiap sore, apalagi jika terjadi kontak senjata. Tamparan, pukulan dengan popor senjata, atau tendangan menjadi hal biasa.
Panglima Laot Bulohseuma, Aceh Selatan, Nasrudin, juga tak peduli terhadap kisruh pilkada saat ini. Selama 66 tahun merdeka, tak satu pun bupati, gubernur, dan presiden terpilih memperhatikan nasib warga Bulohseuma yang masih terisolasi. ”Apa jaminan kalau nanti calon-calon itu terpilih akan memperhatikan nasib kami,” katanya.
Pengajar Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saleh Sjafei, mengatakan, konflik berkepanjangan dalam Pilkada Aceh sangat rawan berkembang menjadi arena konflik baru di Aceh. Jika itu terjadi, Aceh tak hanya gagal membangun peradaban baru, tetapi juga akan kembali mengalami kehilangan generasi. ”Hanya akan hadir generasi-generasi konflik,” ujarnya.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Alfian mengatakan, konflik Pilkada Aceh telah menyandera banyak kepentingan masyarakat. Keterlambatan pembahasan APBD Aceh adalah contoh nyata dari penyanderaan.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Jakarta mengatakan, Polri berusaha mengamankan proses pilkada di Aceh.
Source : Kompas.com