siwah.com

Tag: analisis

  • Keroyokan Mempermalukan Negara

    Menghadirkan para penyelenggara negara di kedalaman perenungan, yang akan tersimpul adalah kemasygulan. Mengapa republik yang didirikan para pelopor mulia bisa jatuh ke tangan-tangan yang ”hina”?

    Perhatian para negarawan mulia adalah apa yang dapat diberikan untuk negara. Kebesaran jiwa membuat mereka tak mencari jabatan dan tak takut kehilangan jabatan. Adapun perhatian para politikus terhina adalah apa yang dapat diambil dari negara. Kekerdilan jiwa membuat mereka berlomba mengejar jabatan dan dengan segala cara manipulatif berusaha mempertahankannya.

    Benar juga kata George Bernard Shaw bahwa ”titel/jabatan memberikan kehormatan kepada orang-orang medioker, memberikan rasa malu bagi orang-orang superior, dan diperhinakan oleh orang-orang inferior”. Gemuruh petaruh di bursa pencari jabatan pertanda bahwa pos-pos kenegaraan diisi orang-orang medioker. Derasnya umpatan, sinisme, dan ketidakpercayaan publik kepada lembaga-lembaga kenegaraan menyiratkan bahwa pos-pos kenegaraan dipimpin orang-orang inferior.

    Kombinasi dari orang-orang medioker dan inferior membuat para penyelenggara negara saling sikut berebut jabatan dan secara keroyokan mempermalukan negara. Situasi ini dipertontonkan secara telanjang, tanpa rasa malu, di depan publik, yang mestinya melahirkan keheranan, bagaimana bisa orang- orang hina-dina seperti itu menjadi penyelenggara negara.

    Nakhoda negara hanya sibuk mematut-matut diri meski biduk republik terancam karam. Ambisi mengejar jabatan dan takut kehilangan jabatan membuatnya menempuh segala cara, sampai-sampai memperhinakan otoritas institusi kepresidenan di bawah tekanan para broker politik. Harga dari pencitraan dan ketakutannya itu begitu mahal yang harus dibayar oleh berbagai irasionalitas kebijakan publik.

    Rencana perombakan kabinet seperti membuka kotak pandora yang membuat dirinya makin sulit menahan berbagai asupan kepentingan. Takut kehilangan dukungan politik kepartaian, saat yang sama takut kehilangan muka di depan publik, yang telanjur diberi janji bahwa pilihan perombakan demi efektivitas pemerintahan. Maka, pilihan yang diambil adalah strategi ”penggemukan” jabatan. Menteri-menteri medioker-inferior dari partai politik ditambal oleh wakil-wakil medioker dari lingkungan pegawai negeri sipil.

    Efektivitas pemerintahan pun dikorbankan. Komplikasi susulan yang bisa ditimbulkan oleh ketidakjelasan hubungan antara menteri, wakil menteri, dan direktur jenderal dilupakan. Dilupakan pula bahwa waktu yang tersedia untuk pemerintahan ini tidak lama, yang mestinya tidak diinterupsi oleh tuntutan penyesuaian tata hubungan kelembagaan di lingkungan kementerian.

    Dilupakan pula proses perombakan yang berlarut membuat kebijakan strategis yang harus segera diambil oleh menteri-menteri menjadi tertunda. Bahwa akan menggelembungkan biaya rutin yang sudah terlampau tambun juga dilupakan. Ketika Presiden sibuk dengan keselamatan dirinya, keselamatan buruh migran Indonesia dan tumpah darah kita di wilayah perbatasan dibiarkan terancam.

    Namun, bukan hanya Presiden yang mempermalukan negara ini. DPR kita juga disesaki orang-orang medioker-inferior. Tidak menyadari kehormatannya sebagai wakil rakyat, perilaku anggota DPR banyak yang memperhinakan otoritas lembaga itu. Badan Anggaran lebih disinyalir sebagai sarang mafia anggaran. Komisi-komisi kerjanya sering memeras ”komisi” (rent seeking).

    Kunjungan dan studi banding menjadi dalih untuk penyerapan dana. Produk legislasi tidak menunjukkan bobot penalaran dan penghayatan yang dalam atas falsafah negara dan konstitusi. Sebagai perpanjangan kepentingan partai politik, anggota DPR juga kerap ingin mengambil terlalu banyak, melampaui batas-batas kewenangan dan kepantasan, yang menimbulkan komplikasi dalam hubungan antarlembaga kenegaraan.

    Lembaga-lembaga yustisia juga disesaki orang-orang medioker-inferior yang menjadikan aparatur penegak hukum menjadi perusak hukum. Polisi menjadi pelindung jejaring kejahatan, Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi alat menekan kepentingan kekuasaan, kejaksaan menjadi sarang penyamun, dan hakim menjadi pemutus akhir untuk menjadikan yang hitam menjadi putih.

    Belum lagi kita membahas 88 lembaga nonstruktural dan 28 non-kementerian yang adem-adem ayem tak jelas nilai gunanya, tetapi jelas nilai pengeluarannya yang menyedot puluhan triliun biaya rutin.

    Kita harus mencari konsepsi baru bagaimana watak negara ini benar-benar sesuai dengan impian para pendiri bangsa yang menghendaki perwujudan ”negara keadilan” dan ”negara kekeluargaan”. Para pendiri bangsa mendefinisikan negara sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertujuan menyelenggarakan keadilan sosial.

    Untuk menghadirkan konsepsi kenegaraan seperti itu, tumpuan utamanya adalah moral penyelenggara negara. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan, ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.

    Marilah berhenti bergotong royong mempermalukan negara, dengan mulai bergotong royong memuliakannya. Karena para penyelenggara negara tidak bisa bangkit sendiri, mereka harus dibangkitkan.

    Yudi Latif Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan

    Source : Kompas.com

  • ANALISIS POLITIK: Tanpa Benteng

    Di depan para peserta Indonesia Young Leaders Forum, 9 Juni lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ia, istri, dan anak-anaknya tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Umum 2014.

    Di Landraad Bandung, 29 Desember 1929, Soekarno melakukan pembelaan menentang penjajah Belanda. ”Indonesie Klaagt Aan” (Indonesia Menggugat), begitu judul pidatonya yang sangat terkenal di dunia. Namun, tetap saja Bung Karno, Gatot Mangkoepradja, Maskoen Soemadiredja, dan Soepriadinata diganjar empat tahun penjara ketika itu. Tidak ada penyesalan. Mengutip Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia, ”Pembelaan telah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.”

    Saya tidak sedang membandingkan dua pidato itu karena konteksnya memang berbeda. Namun, sulit untuk dibantah bahwa sejauh ini terlalu banyak pidato Presiden Yudhoyono yang berisi keluhan pribadi dan menyulut kontroversi. Sebaliknya, Soekarno meletakkan hal-hal mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ideologi (Pancasila), geopolitik (Selatan-Selatan), dan nilai kemandirian (Trisakti). Siapa pun pasti bersepakat, Soekarno mempunyai cita-cita yang lebih besar daripada dirinya sendiri.

    Kultur terselubung

    Mencermati praksis politik saat ini, saya menarik kesimpulan bahwa Republik sedang berjalan dengan jiwa yang rapuh. Banyak aparat hukum yang seharusnya menegakkan pedang keadilan tunduk pada tawaran korupsi. Banyak perintah Presiden diabaikan begitu saja oleh bawahan, termasuk anggota partai politik yang dibinanya. Bahkan, untuk sekadar pernyataan politik, ada saja pimpinan partainya yang menegasikan. Di sisi lain Presiden sendiri terlalu sensitif dan sering mengeluarkan pernyataan yang tidak perlu.

    Lebih buruk lagi, Pancasila pun kini dijadikan pelesetan sebagai respons dari keadaan patologis saat ini. Di layanan pesan singkat (SMS) yang berseliweran, misalnya, sila Ketuhanan yang Maha Esa diganti menjadi Keuangan yang Maha Kuasa dan Persatuan Indonesia diganti menjadi Persatuan Koruptor Indonesia. Saya miris membacanya. Selain itu, data tentang penguasaan asing terhadap kekayaan sumber daya alam, perkebunan, telekomunikasi, dan perbankan Indonesia, yang dilukiskan begitu mencengkeram juga beredar luas melalui SMS.

    Semua itu menunjukkan bahwa jiwa bangsa ini sedang lunglai. Padahal, sebagai bangsa yang belum lepas dari lilitan kultur paternalistik, Presiden sejatinya adalah sumber di mana jiwa bangsa berada. Ia ibarat organ kecil di pusat otak yang oleh Rene Descartes disebut sebagai pineal gland, tempat jiwa bersemayam. Pendeknya, ia adalah benteng di mana rakyat bisa berlindung dan merengkuh keadilan.

    Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa Presiden Yudhoyono lebih sering membuat ranah politik yang sudah tenang tiba-tiba bergejolak lagi. Presiden kembali melontarkan pernyataan sensasional minggu lalu bahwa ia, istri, dan anak-anaknya tidak akan menjadi calon presiden tahun 2014.

    Dalam perspektif budaya politik, sikap Presiden itu membenarkan pemahaman bahwa wong Jawa nggone semu (orang Jawa itu berpikir tidak terbuka). Mereka memang hidup dan tumbuh dalam kultur terselubung. Sedemokratis apa pun dia, tetap saja kekuatan simbol menjadi ekspresi terdalam dari sikap dan perilaku politiknya.

    Berdasarkan perspektif itu, pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa ia, istri, dan anak-anak tak akan maju sebagai calon presiden adalah pernyataan terselubung. Ini bukan upaya pengalihan perhatian dari kasus Muhammad Nazaruddin yang ibarat palu godam menghantam Partai Demokrat saat ini. Langkah itu juga bukan upaya untuk menutupi kerasnya kontestasi internal dalam tubuh Partai Demokrat antara kelompok anak loyang (Anas Urbaningrum) dan anak emas (Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie).

    Akan tetapi, pernyataan Yudhoyono itu menyiratkan dua makna. Pertama, apabila dia jadi berbesanan dengan Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu adalah calon presiden yang akan mereka usung nanti. Di sini koalisi Partai Demokrat dan PAN adalah simpul mati utama. Kedua, Pramono Edhie Wibowo, adik ipar, yang saat ini masih memupuk kematangan hidup adalah figur kuat lain yang dibayangkan. Semua harus ditaruh dalam ruang yang terselubung agar tetap aman.

    Kuatnya praktik kultur terselubung di satu sisi dan ketidakpastian tatanan hidup di sisi lain membuat masyarakat apatis. Mereka merasa tidak memiliki Republik.

    Tanpa tonggak

    Semua itu menjadi tanda bahwa pemerintah, terutama Presiden, gagal menjadi benteng di mana rakyat dapat menyandarkan diri dan berlindung di dalamnya. Semua persoalan sepertinya diserahkan sepenuhnya kepada pasar sehingga Indonesia terkesan tak mempunyai tonggak yang dapat dijadikan sandaran rasa aman. Selain itu, juga tidak ada visi jangka panjang yang ditegakkan dengan segala risikonya.

    Gambaran itu kontras dengan karakter para bapak bangsa. Mereka tidak gentar dipenjara, disiksa, digantung, dan didrel (ditembak). Mereka berpikir, bersikap, dan hidup sederhana. Tidak mengherankan jika di mata rakyat, para pemimpin itu adalah benteng kokoh di mana jiwa mereka aman berlindung. Kemiskinan dan siksaan fisik tidak ada artinya. Mimpi bersama mereka adalah menuju jembatan emas, yaitu kemerdekaan Indonesia.

    SUKARDI RINAKIT Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

    Source : Kompas.com