siwah.com

Tag: arab

  • Demokrasi, Keniscayaan Sejarah

    Kesetaraan dan kebebasan tampaknya lebih gegas berlabuh sebagai keniscayaan sejarah ketimbang keadilan dan kesejahteraan bersama. Inilah ”moral” cerita Arab Spring, pergolakan demokratisasi di 17 negara Afrika Utara dan Timur Tengah yang telah menelan lebih dari 30.000 jiwa.

    Pergolakan ini telah menumbangkan tiga kepala negara, mencopot lima perdana menteri, dan mengurungkan pencalonan kembali beberapa kepala negara/perdana menteri. Belum terbilang sejumlah konsesi politik, mulai pelepasan tahanan politik, pencabutan undang-undang darurat, sampai ke pengakuan hak-hak sipil.

    Musim semi Arab boleh jadi merupakan fenomena politik paling signifikan di bumi dalam dua dasawarsa terakhir setelah keterkepingan Uni Soviet dan ”balkanisasi” Eropa Timur awal 1990-an.

    Setelah berabad sunyi dalam cengkeraman tirani politik totalitarian ataupun hegemoni sosiokultural, masyarakat negeri-negeri Arab mendadak tergolak gelombang demokratisasi. Gelombang demokrasi ketiga ini—pertama, Revolusi Perancis dan ikutannya; kedua, kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika dari kolonialisasi—mewujud lewat politik ”keras” maupun politik ”lunak”.

    Di satu sisi, ada penumbangan rezim penguasa baik lewat revolusi seperti di Tunisia dan Mesir maupun perang sipil di Libya. Di sisi lain, aksi artikulatoris kolektif menggerogoti politik yang melembagakan subordinasi, dominasi, dan operasi, baik lewat demonstrasi maupun pembangkangan sipil. Salah satu perwujudannya: penguasa Arab Saudi mengakui hak konstitusional perempuan ikut pemilu.

    Perkembangan ini sungguh tak terbayangkan sebelumnya. Pada abad demokrasi ini, di kawasan itu masih ada pemegang monopoli membuat hukum; undang-undang darurat militer yang sudah berusia 19 tahun; bahkan pemerintahan phalosentris yang menempatkan perempuan warganya tanpa hak-hak politik laiknya budak abad lampau.

    Bukan takdir

    Seperti diungkap Amartya Sen dalam The Idea of Justice (2009), masih banyak pihak yang berilusi bahwa tidak demokratis sudah menjadi takdir negeri-negeri Arab. Bahkan, seolah-olah demokrasi tidak kompatibel dengan budaya Islam.

    Ironisnya, pendapat semacam itu datang dari yang mencerca maupun membela. Di Indonesia kita sempat menyimak perdebatan serupa di jejaring sosial, terutama setelah Abu Bakar Baasyir mengatakan bahwa demokrasi tidak cocok dengan Allahkrasi sebagai konsep pemerintahan Islam (Al Jazeera, 8/9/2006).

    Maka kebangkitan dunia Arab membuktikan kepada kita, pandangan-pandangan semacam itu jauh panggang dari api. Benih nilai-nilai demokrasi, yakni menghargai kesetaraan dan kebebasan, ada dalam kebudayaan mana pun (Graeber, 2004). Boleh jadi, ini perwujudan kerinduan manusia untuk dihargai sebagai sesosok unikum dengan kekhasan pribadi dan kepentingannya sehingga berkehendak mengartikulasikan keunikan ke dalam imajineri bersama komunitasnya. Demokrasi institusional ini memang fenomena baru namun berlaku universal.

    Seperti diutarakan Sen, dalam selisih artikulatif ini yang kita butuhkan adalah pemahaman lebih menyeluruh mengenai watak dasar dan dinamika politik identitas. Maksudnya manusia diajak mengenali afiliasi berganda yang dimilikinya: terhadap agama,

    prioritas sekular, sampai kepentingan politis dalam mengeksploitasi perbedaan religius.

    Gamblangnya, identitas kewargaan seseorang dalam komunitas bersifat multitudo. Dia dapat sekaligus menjadi warga dari berbagai komunitas: negeri, agama, parpol, etnis, kerabat, tempat kerja, profesi, sampai hobi: dengan derajat loyalitas yang berbeda-beda. Keragaman identitas kewargaan itu menerbitkan paradoks artikulatif, tetapi tidak saling menegasikan.

    Jadi, kewargaan sekadar ”sebentuk prinsip pengartikulasian yang memengaruhi posisi-posisi subyek berbeda dari agen sosial, sementara membolehkan keragaman atas kepatuhan khusus dan bagi penghormatan atas kemerdekaan individual” (Mouffe: 1993). Dengan begitu, kewargaan sebagai rakyat dalam komunitas anak negeri, misalnya, pada dasarnya mempunyai fungsi mediasi, baik bagi keragaman masing-masing posisi subyek yang berbeda dari agen sosial maupun bagi keterjalinan antarindividu dengan komunitas-komunitas kecil lingkupnya.

    Legitimasi politik

    Musim semi Arab semakin mengukuhkan ketakterbendungan demokrasi sebagai label legitimasi tata kelola pemerintahan dan sistem politik lebih menyeluruh yang hendak dianggap absah oleh komunitas politik global.

    Sebuah penelitian memperlihatkan, dalam satu abad terakhir, jumlah negara yang memadai disebut demokratis melonjak 10 kali lipat menjadi 100 negara (Inoguchi dkk, 1998) Menilik penelitian ini berlangsung 1996, dapat diduga bahwa dewasa ini semakin sedikit negara yang masih bertahan dengan sistem totaliter.

    Memang, sebagian besar klaim ini masih dalam batasan formal-prosedural. Setidaknya dalam konteks terbatas, demokrasi telah menjadi semacam jargon keberadaban sistem dan perilaku politik; semacam prasyarat untuk legitimasi dalam pergaulan global.

    Barangkali yang menggelitik tinggallah mengapa nilai-nilai demokrasi tiba lebih dahulu sebagai keniscayaan sejarah mendahului keadilan dan kesejahteraan bersama yang diusung kebanyakan narasi besar termasuk sosialisme dan agama?

    Barangkali, seperti ditandaskan Sen, ”Keadilan tunadebat boleh jadi sebuah gagasan terpasung”. Kiranya, seturut konteks itulah peraih Nobel Ekonomi 1998 ini dalam berbagai bukunya selalu menekankan kembali ”pembangunan sebagai kebebasan”. Demokrasi, dengan kebebasan dan kesetaraannya mendatangkan kapabilitas untuk senantiasa menyempurnakan bahkan merekonstruksi prosedur dan proses pemerintahan dan politik.

    Jadi, selain nilai-nilai intrinsiknya demokrasi mempunyai kapasitas informatif, deliberatif, protektif, formatif, dan rekonstruktif; termasuk bagi artikulasi maupun praksis keadilan dan kesejahteraan.

    Kalau keterkepingan Uni Soviet dan ”balkanisasi” negara-negara satelitnya mengajarkan kepada kita bahwa keadilan dan kesejahteraan bersama tak perlu dipertentangkan dengan kesetaraan dan kebebasan; musim semi Arab barangkali mengajarkan kepada kita bahwa ”keselamatan” bersama di akhirat juga tak perlu dipertentangkan dengan kesetaraan dan kebebasan di dunia.

    BUDIARTO DANUJAYA Pengajar Filsafat Politik Departemen Filsafat FIB UI

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Biaya Mahal Revolusi Negara-negara Arab

    Revolusi Arab (”The Arab Spring”) yang dimulai dari Tunisia pada pertengahan Desember 2010 kemudian menjalar ke Mesir dan menimbulkan pergolakan sipil di Bahrain, Suriah, Yaman, serta negara-negara Arab lain, harus dibayar dengan biaya sangat mahal. Musthafa Abd Rahman

    Menteri keuangan Jordania, Mohamed Abu Hamur, dalam sebuah konferensi tentang perbankan Arab di Roma, Italia, akhir Juni lalu mengungkapkan, ada dana keras sekitar 500 juta dollar AS yang akhir-akhir ini lari setiap pekan dari negara-negara Arab ke Eropa, AS, dan Asia.

    Presiden Suriah Bashar al Assad dalam pidato terakhirnya di Universitas Damaskus pada pertengahan Juni lalu mengingatkan, akan ambruknya perekonomian Suriah jika terus berlanjut aksi unjuk rasa di negara itu.

    Kamar dagang dan industri Yaman pada pertengahan Juni lalu juga mengingatkan, akan hancurnya perekonomian negeri itu bila krisis politik terus berlanjut tanpa solusi seperti sekarang ini.

    Gubernur bank sentral Tunisia, Mustapha Kemal Nabali, pada awal Mei lalu mengatakan, kondisi ekonomi Tunisia saat ini sangat sulit akibat revolusi di negara itu.

    Suriah 

    Suriah mengalami kerugian cukup signifikan pada kuartal II tahun 2011 ini, menyusul maraknya aksi unjuk rasa anti-rezim Bashar al Assad pada periode itu. Lembaga keuangan dan pasar modal Suriah berusaha mengontrol volume perdagangan saham di negara itu sehingga tetap berada dalam volume yang normal.

    Namun upaya itu gagal, karena sudah telanjur tertanam ketidakpercayaan investor sehingga yang terjadi adalah aksi jual saham secara kolektif dan sedikit sekali ada aksi membeli.

    Perbankan Suriah juga mengalami pukulan karena ada penarikan deposito hingga mencapai jumlah satu milliar dollar AS (mendekati Rp 9 triliun) begitu meletus aksi unjuk rasa anti-rezim pada pertengahan Maret lalu atau pada akhir kuartal I tahun ini. Masih belum ada data resmi, berapa jumlah deposito yang hengkang dari perbankan Suriah pada kuartal II tahun 2011 ini.

    Kalangan perbankan pun semakin cemas atas dampak dari sanksi Pemerintah AS dan Eropa terhadap para pejabat dan institusi di Suriah.

    Sumber kecemasan kalangan perbankan itu adalah jika sanksi tersebut berkembang, dari hanya berbentuk pembekuan rekening dan aset pejabat serta institusi Suriah di Eropa dan AS, ke tindakan pencegahan atau pengontrolan aliran dana dari para pejabat dan institusi yang terkena sanksi itu di jaringan perbankan internasional.

    Jika hal itu terjadi maka sama saja memberi sanksi pada perbankan Suriah karena telah membatasi lingkup kerja perbankan Suriah.

    Sektor wisata di Suriah mengalami keterpurukan pula. Sektor wisata dikenal merupakan salah satu sumber utama devisa di Suriah. Pemerintah Suriah beberapa tahun terakhir ini berhasil mendapat dana investasi sebanyak 6 miliar dollar AS untuk pembangunan fasilitas wisata dengan target bisa mendatangkan 6 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya.

    Namun target itu segera buyar. Kementerian pariwisata Suriah pekan lalu mengungkapkan, tingkat hunian hotel di Suriah pada musim panas ini yang juga dikenal musim wisata mencapai titik nol.

    Di Yaman, nilai mata uang riyal mengalami penurunan hingga 20 persen, yakni terparah selama lima tahun terakhir ini. Kini, 1 dollar AS sama dengan 240 riyal Yaman.

    Cadangan devisa Yaman juga mengalami penurunan telak dari 8,3 miliar dollar AS pada akhir tahun 2010 hingga hanya 4,1 miliar dollar AS pada akhir Mei lalu. Penurunan tingkat ekspor minyak Yaman akibat peledakan pipa minyak di provinsi Maarib (Yaman Timur) pada bulan April lalu oleh sekelompok bersenjata, membuat negara itu mengalami kerugian 10 juta dollar AS per hari. Kerugian Yaman akibat penyusutan ekspor minyak itu hingga saat ini diperkirakan lebih dari satu miliar dollar AS. Padahal, sektor minyak merupakan 70 persen sumber devisa Yaman.

    Penurunan pendapatan devisa dari sektor minyak tersebut membuat anggaran belanja negara itu mengalami defisit hingga 3,75 miliar dollar AS pada tahun ini.

    Sektor wisata juga mengalami pukulan telak. Menurut analis wisata asal Yaman, Fatimah al Haribi, sektor wisata mengalami kerugian lebih dari 100 juta dollar AS akibat terhentinya sama sekali aktivitas wisata di negeri itu.

    Di Libya, gerakan revolusi yang segera beralih menjadi perang saudara telah menghancurkan perekonomian dan infrastruktur negara itu. Libya yang 95 persen sumber devisanya berasal dari minyak, kini mengalami penurunan nilai investasinya di luar negeri, dan perusahaan asing yang beroperasi di negara itu membekukan aktivitasnya serta memulangkan para pegawainya. Investasi Turki misalnya, mengalami kerugian 15 miliar dollar AS (hampir senilai Rp 13,5 triliun) akibat terhentinya bisnis mereka di Libya.

    Di Tunisia, sektor wisata yang merupakan tulang punggung perekonomian negara itu mengalami kerugian signifikan. Arus wisatawan yang datang ke Tunisia tahun ini mengalami penurunan hingga 54 persen, dan pendapatan devisa dari sektor wisata juga merosot hingga 50 persen. Pendapatan devisa dari sektor wisata pada periode dari 1 Januari hingga 10 Mei lalu hanya sekitar 292 juta dollar AS berbanding sekitar 600 juta dollar AS dalam periode yang sama pada tahun lalu.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.