siwah.com

Tag: brand image

  • Pidato SBY Bagian Politik Pencitraan

    SURABAYA, KOMPAS – Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa istri dan anak-anaknya tidak maju pada Pemilihan Umum Presiden 2014 ditanggapi beragam.

    Anggota staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Hotman M Siahaan, mengatakan, pernyataan Yudhoyono kemungkinan hanya politik pencitraan bahwa dia tidak menganut politik dinastik dan menggunakan kekuasaan untuk keluarganya dalam pemilu presiden.

    ”Jangan-jangan nanti, kalau sudah ada kebulatan tekad menjagokan istrinya, dia bilang tidak bisa mencegah kehendak rakyat sehingga akhirnya menyetujui juga,” kata Hotman di Surabaya, Jumat (10/6).

    Hotman meragukan bahwa Yudhoyono tak mengembangkan politik dinastik. Hal itu terlihat dari pengangkatan anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono, menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Selain itu, politik dinastik juga tidak bisa dilihat hanya dalam hubungan batih (anak dan istri), tetapi harus dilihat dalam kekerabatan yang lebih luas. ”Memang mungkin tidak menyiapkan istri dan anaknya, tetapi dia kan juga bisa menyiapkan iparnya,” kata Hotman.

    Sementara pakar hukum tata negara, Fajrul Falaakh, mengatakan, pernyataan Yudhoyono itu terkait dengan banyaknya sorotan dan kritik yang diarahkan kepada pemerintah dan Partai Demokrat. ”Pemerintah dan Partai Demokrat jadi sorotan, hulunya ke SBY. Mungkin saja dalam persepsi SBY, arah sorotan pada dasarnya kritik untuk mendiskreditkan dia,” kata Fajrul.

    Pernyataan itu juga cara halus Yudhoyono untuk menolak kritik-kritik yang ada dan dengan logika melambung. ”Ini cara dia untuk menanggapi sorotan masyarakat kepada pemerintah dan Partai Demokrat. Menurut dia, kritik sudah mengarah ke pribadinya, seperti SMS yang sangat personal beberapa waktu lalu. Maka, dia meresponsnya sebagai pribadi. Mungkin kritik yang ada sangat membekas pada perasaannya,” kata Fajrul.

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menilai pernyataan itu merupakan pernyataan bersayap hingga harus dilihat sebagai pernyataan hari ini. Apalagi, calon presiden dari Partai Demokrat ditentukan majelis tinggi partai, bukan Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

    ”Jika kelak ada survei yang menyatakan, ada anggota keluarga Yudhoyono yang berpotensi besar di Pilpres 2014, Yudhoyono dapat berkilah itu bukan keinginannya. Dia juga dapat mengatakan tidak dapat menghalangi karena itu hak anggota keluarganya sebagai warga negara dan rakyat menginginkannya,” kata Laode.

    Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan, Pilpres 2014 masih tiga tahun lagi dan berbagai perkembangan masih mungkin terjadi.

    Meski demikian, Partai Golkar menghormati pernyataan Yudhoyono itu. Pernyataan itu diharapkan diikuti para kepala daerah dengan tidak menyiapkan anggota keluarganya untuk menjadi kepala daerah.

    Yang harus diperhatikan, dalam politik, kadang apa yang diucapkan belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

    ”Ingat juga, di Indonesia Young Leaders Forum 2011, Yudhoyono mengatakan, semuanya terserah kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Jadi, kalimat bahwa dia tidak menyiapkan siapa pun di Pilpres 2014 amat bersayap,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo.
    (ano/fer/lok/iam/nwo)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kematangan Kelola Konflik Dipertanyakan

    bendera demokrat

    JAKARTA–MICOM: Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menjelaskan, isu yang menghubungkan Mr A dengan elite politik tertentu adalah tanda bahwa Demokrat bukan partai yang matang dan dan tidak dewasa dalam mengelola konflik sendiri. Ketidakmampuan meredam konflik internal menyebabkan pola mencari kambing hitam menjadi solusi.

    “Kalau Ramadhan (Pohan) punya bukti dan tahu siapa itu Mr A, umumkan ke publik. Jangan jadikan itu teka-teki dan isu yang membingungkan rakyat,” ujar Ikrar di Jakarta, Sabtu (4/6).

    Menurutnya, Mr A tersebut hanyalah upaya mengalihkan isu yang dilakukan oleh kader Demokrat. Partai penguasa itu ingin menutupi skandal internal partai yang sedang bergulir. Sebagai sebuah partai yang matang dan modern, seharusnya Demokrat bisa redam konflik internal dan tidak mengalihkan dengan isu lain.

    “Buat saya, Demokrat bukanlah sebuah partai yang sebenarnya. Kalau parpol itu matang, dia bisa selesaikan masalahnya dengan rapi,” terang Ikrar.

    Menurutnya, manuver Demokrat tersebut berbahaya terhadap eksistensi mereka di mata partai koalisi. Isu Mr A tersebut kini melebar hingga mengaitkan dengan sejumlah tokoh Golkar. Menurut Ikrar, sangat mungkin Golkar akan mengubah sikapnya dan keluar dari sekretariat gabungan (Sekgab) partai koalisi pemerintah. Sebab di Sekgab pun Golkar tidak pernah mendapat keuntungan lebih. “Masalah internal partai harus diurus sendiri dan jangan melibatkan partai lain seperti Golkar,” tegas Ikrar.

    Selain itu, lanjut Ikrar, Demokrat pada 2014 sudah tidak bertaring lagi. Bahkan dirinya memprediksikan, Demokrat tidak banyak lagi diminati publik. “Bagi saya di 2014, Demokrat finis. Dia hanya bergantung pada tokoh SBY. Kalau SBY hilang, Demokrat juga mati. Apalagi kalau internalnya pecah,” tandasnya. (*/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Isu Gayus dan Saham KS: Adu Kuat Demokrat Vs Golkar

    golkar vs demokrat

    INILAH.COM, Jakarta – Sebulan terakhir, dua isu panas nan sensitif menohok dua partai politik terbesar yakni Partai Demokrat dan Golkar. Semua serba sumir, namun efeknya nyata, citra partai dipertaruhkan. Siapa yang untung?

    Bermula dari kisruh penawaran perdana saham Krakatau Steel ( IPO KS) Oktober lalu, kasak-kusuk politisi Senayan mengarahkan ada permainan orang politik dalam penawaran saham saham yang dinilai cenderung murah yakni Rp850 per lembar.

    Disebut-sebut, Partai Demokrat mendulang untung atas penjualan saham BUMN itu. Apalagi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepergok bertemu Meneg BUMN Mustafa Abubakar meski pertemuan itu dibantah membahas apalagi meminta jatah saham KS. “Untuk mengenalkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Pak Jafar Hafsah,” aku Anas.

    Stigma yang muncul atas kasak-kusuk tersebut, Partai Demokrat diuntungkan dengan IPO KS itu. Ekstremnya lagi, hal itu demi kepentingan Pemilu 2014 sebagai modal logistik. Bola liar yang jelas tak menguntungkan pencitraan Partai Demokrat.

    Tak lama berselang, menyeruak kasus pelesiran Gayus H Tambunan ke Bali yang dikaitkan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Persis dengan isu KS-Partai Demokrat, isu pertemuan Gayus-Ical juga sumir.

    Tak jelas kebenaran informasinya. Ical dan segenap eleman Partai Golkar membantah keras pertemuan tersebut. Ditambah dengan alibi yang memang cukup kuat mematahkan informasi itu.

    Partai Golkar menilai, munculnya isu tersebut tak lebih untuk mendelegitimasi Partai Golkar dalam Pemilu 2014 mendatang. “Saya kan orang politik dan dahulu saya orang bisnis. Ini ada skenario untuk (Pemilu) 2014. Memang kita lihat Golkar menguat, jadi perlu ada cara untuk mendiskreditkan Partai Golkar dan tokohnya,” kata Ical.

    Cukup rasional pernyataan Ical. Meski masih empat tahun lagi, tidak mustahil, isu pertemuan Gayus-Ical menggerogoti kepercayaan publik terhadap Partai Golkar. Secara bersamaan, isu pertemuan Ical-Gayus dengan sendirinya menggeser isu Partai Demokrat-KS.

    Di tengah suasana yang memanas terkait isu Gayus keluar masuk tahanan, Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nasidik menyebutkan pernyataan Presiden SBY yang tidak bisa mencampuri kasus Gayus merupakan manifestasi otonomi politik di hadapan partai koalisi, khususnya Golkar.

    “Presiden memberi pesan pada Partai Golkar bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan koalisi tidak boleh diubah menjadi meja transaksi politik untuk menghalangi proses hukum kasus Gayus, apabila kehendak demikian ada,” ujarnya.

    Pernyataan Rachland ini makin menjelaskan kepada publik, perihal perseteruan Golkar dan Demokrat yang termanifestasikan dengan dua isu panas satu bulan terakhir ini. Namun, ‘korban’ atas dua isu tersebut tak lain adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar.

     

    Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Rachland Nasidik yang menyeret Partai Golkar sangat tendensius. Kesan yang muncul, Partai Golkar selalu menyalahi hukum dan memanfaatkan kekuasaan. “Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Partai Demokrat-lah yang selama ini mengangkangi hukum dan memanfaatkan kekuasaan,” katanya.

    Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, pernyataan Rachland sesungguhnya lebih tepat diarahkan kepada Presiden SBY dan Demokrat sendiri. Ia memberi contoh soal siapa yang memberikan remisi, pengampunan terhadap para koruptor.

    “Partai Golkar tak akan mampu. Yang mampu melakukan itu adalah orang atau partai yang memiliki kekuasan. Pernyataan itu lebai. Memukul air terpecik muka sendiri,” cetusnya.

    Politisasi atas dua isu tersebut, suka tidak suka akan menguntungkan salah satu pihak yang menjadi obyek pemberitaan itu yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.

    Terlalu sumir, jika menilai dua isu isu tersebut sengaja dihembuskan oleh ‘pihak ketiga’ yang bertujuan untuk merusak hubungan kedua partai peserta koalisi di pemerintahan SBY-Boediono. Karena faktanya, justru kedua partai itulah yang memiliki peluang untuk memainkan dan mengolah isu politik.

    Harus diakui, munculnya isu KS yang dilekatkan terhadap Partai Demokrat jelas menguntungkan Partai Golkar. Juga sebaliknya, isu pertemuan Gayus-Ical juga menguntungkan Partai Demokrat.

    Karena secara kalkulasi politik, kedua partai ini memang saling berkejaran satu dengan lainnya. Apalagi dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), posisi Partai Golkar kecenderungan menaik dari April 2010 sebesar 11% menjadi 12% pada Agustus lalu. Sedangkan di periode yang sama Partai Demokrat mengalami stagnasi di posisi 27%. Sudahkah bisa ditebak siapa pemenang pertarungan dua isu ini? (mdr)

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ical Terlalu Reaktif Tanggapi Isu Gayus

    aburizal bakrie

    INILAH.COM, Jakarta- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebaiknya tidak perlu banyak berkomentar soal isu miring pertemuannya dengan Gayus Tambunan di Bali. Klarifikasi yang bertubi-tubi dilontarkan Aburizal dinilai terlalu berlebihan.

    “Reaksi yang dia sampaikan itu berlebihan, terlalu reaktif. Apalagi ditambah dengan sejumlah fungsionaris Golkar lainnya yang juga ikut-ikutan memberi klarifikasi,” ujar Pengamat Politik Abdul Hakim ketika dihubungi INILAH.COM, Sabtu (20/11/2010) malam.

    Menurut Abdul, seharusnya Ical dalam klarifikasinya cukup menyatakan agar tudingan yang dialamatkan kepadanya dibuktikan secara hukum dan tidak perlu mengkaitkan dengan politik. Meski diakui Abdul nuansa politik kental terasa dalam kasus itu.

    “Tidak perlu dia katakan, dirinya tidak pernah mengenal Gayus, karena publik tidak akan percaya kalau dia tidak mengenal seorang Gayus. Jadi cukup dia katakan, dirinya tidak bertemu Gayus, secara legal dan formal isu itu harus dibuktikan di pengadilan,” sambungnya lagi.

    Terhadap isu miring yang berhembus bahwa kepergian Gayus ke Bali tidak hanya sekedar menonton turnamen tennis melainkan juga melakukan pertemuan dengan Ical, Ical terus memberikan klarifikasi bahwa hal itu tidak benar. Ical bahkan akan mempertimbangkan untuk melaporkan si penghembus isu ke polisi dan juga media yang memberitakan ke dewan pers.

    Menurut Abdul, terlalu banyaknya klarifikasi yang dilontarkan Ical, akan berdampak seperti pisau bermata ganda. Selain akan menguntungkan dirinya, tapi sekaligus akan melukai dirinya sendiri.

    “Di satu pihak klarifikasi itu bisa menetralisir keadaan yang sebenarnya tapi di sisi yang lain dan saya melihat ini sebagai kecenderungan bahwa itu akan mengarah ke dirinya sendiri,” ujar Abdul.

    Yaitu, katanya, publik justru menjadi penasaran. Yang semula tidak banyak tahu, karena banyaknya klarifikasi justru menjadi ingin tahu kronologis hubungan antara Aburizal Bakrie dengan Gayus Tambunan, dan akhirnya menjadi tahu.

    “Sementara jika ini dibiarkan berjalan di pengadilan lalu akhirnya  tidak terbukti pertemuan itu, maka nama Aburizal akan meningkat citranya,” jelasnya. [mah]

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Obama: Indonesia Bagian dari Diri Saya

    Obama di balairung UI Depok

    DEPOK, KOMPAS.com — Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, merebut simpati dan decak kagum dari Indonesia karena perhatian besar dari salah satu pemimpin negara terkemuka di dunia ini kepada negara di mana ia sempat besar bersama ayah tiri dan ibu kandungnya selama 4 tahun. Dalam pidatonya di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Barack Obama memuji ketabahan ataupun keuletan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana alam yang berlangsung belakangan, terutama bencana Gunung Merapi.

    “Indonesia bagian dari diri saya,” demikian potongan kalimat yang diucapkan Obama secara fasih dalam bahasa Indonesia untuk mengungkapkan betapa besar ia merasa terlibat dalam duka Indonesia terhadap bencana alam yang terjadi belakangan. Di balik pengantar yang cukup menyentuh ini, Obama juga menyampaikan guyonan sederhana dengan mengucapkan beberapa kata yang sempat diucapkan secara lantang saat ia sempat berada di Jakarta pada masa kanak-kanaknya.

    ” Sate…bakso,…enak ya,” ucapan lantang Obama dalam bahasa Indonesia itu spontan mendapatkan sambutan gelak tawa dari para hadirin di Balairung UI. Jimmy Hitipeuw

    Source: Kompas.com

  • Satu Tahun Tragedi Pencitraan

    Setiap kali bertemu Tama Langkun, saya selalu bertanya-tanya, ”Apa yang ada di dalam hati Tama, dan apa pula yang ada di dalam hati Pak Beye (Susilo Bambang Yudhoyono)?”

    Aktivis Indonesia Corruption Watch ini diserang orang tak dikenal (8 Juli dini hari) di tengah perjalanan pulang. Tama terluka serius kena bacokan dan dilarikan ke rumah sakit. Melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, Pak Beye mengirimkan surat dukungan kepada Tama untuk mendapatkan keadilan atas kasusnya.
    (more…)

  • Ideologi Versus Citra

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2005-2010 Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya, Selasa (6/4), menegaskan posisi partainya sebagai partai ideologis. Masih relevankah partai ideologis dalam dunia industri demokrasi yang semakin mengedepankan citra ini?

    Megawati mengkritik keras fenomena pencitraan dalam dunia politik tersebut. ”Kita harus bekerja di dalam situasi ’citra’ menjadi daya tarik baru yang jauh lebih kuat ketimbang ideologi,” katanya.
    (more…)

  • Debat Capres Sekadar Ajang Pencitraan Politik

    JAKARTA, KOMPAS.com — Ketiga putaran debat capres yang telah diselenggarakan KPU dinilai belum mampu memaparkan visi-misi para capres. Ketiga pasang capres dinilai lebih menyuguhkan politik pencitraan daripada gagasan dan kebijakan yang mencerdaskan.

    Demikian pernyataan 43 organisasi masyarakat, termasuk LSM yang tergabung dalam organisasi nonpartai, Komunitas ORNOP, menyikapi penyelenggaraan putaran debat capres di Jakarta, Jumat (3/7).
    (more…)

  • Antara Komitmen dan Citra Politik

    Tahun anggaran 2009, pemerintah bertekad memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen meskipun kondisi anggaran yang tersedia masih sangat terbatas.”

    Demikian ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR di Jakarta pada 15 Agustus 2008. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan negara mengalokasikan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan akhirnya bakal terpenuhi untuk pertama kalinya pada tahun 2009.
    (more…)