siwah.com

Tag: candidate

  • Parpol Membuka Diri

    Jakarta, Kompas – Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan calon presiden atau wakil presiden dari tokoh nonpartai politik untuk Pemilihan Umum 2014. Dengan membuka diri, partai memiliki banyak alternatif tokoh yang bisa memimpin bangsa Indonesia.

    Semangat itu dikatakan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Andy M Ramli secara terpisah di Jakarta, Kamis (16/2). Golkar cenderung mengajukan ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai calon presiden. PKS dan PKB belum menyebutkan nama untuk calon pemimpin mendatang.

    Menurut Hidayat, PKS membentuk tim untuk menentukan kriteria calon pemimpin nasional yang akan diajukan. Calon bisa dari kader PKS atau dari luar. Hasil kajian akan diputuskan melalui musyawarah kerja nasional, Maret 2012.

    Pada Pemilu 2009, PKS bersama Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKB mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat) sebagai calon presiden. Calon wakil presidennya adalah tokoh nonpartai, Boediono.

    Andy menjelaskan, PKB tidak membatasi calon harus dari partai. ”Jika memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin nasional ke depan, kenapa tidak tokoh dari luar partai,” katanya.

    Akbar menilai, partai perlu membuka diri. Selain relevan, keterbukaan ini juga sesuai paradigma reformasi. Mekanisme perekrutan pemimpin nasional bisa mengombinasikan perekrutan terbuka dengan hasil survei, untuk mengetahui penerimaan publik atas tokoh itu. Jadi, terbuka peluang tokoh nonparpol.

    Juru bicara Partai Golkar, Nurul Arifin, menambahkan, semua ketua umum partai harus diproyeksikan menjadi calon presiden. Namun, tidak berarti Golkar tertutup bagi calon dari nonparpol. Pada Pemilu 2004, Golkar mengusung kadernya, Wiranto, sebagai calon presiden, berpasangan dengan KH Salahuddin Wahid yang adalah tokoh nonpartai.

    Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy menambahkan, kriteria calon presiden/wakil presiden dari partainya akan diputuskan pada Musyawarah Kerja Nasional PPP di Kediri, 21-23 Februari mendatang. Kriteria itu mengikat bagi partainya.

    Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional PKS Se-Indonesia timur di Makassar, Kamis malam, mengakui, partainya belum menetapkan calon yang akan diusung dalam Pemilu 2014. Namun, beberapa nama dari kader PKS sudah muncul. (ATO/LOK/DIK/INA/IAM/RIZ)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Antisipasi Politik Uang

    Jakarta, Kompas – Masa kampanye yang relatif panjang diyakini dapat mengurangi praktik politik uang. Partai politik serta calon anggota legislatif bisa leluasa menyosialisasikan program serta visi-misi dan menjalankan kampanye yang lebih bersifat edukatif.

    Pendapat itu disampaikan unsur pimpinan Panitia Kerja (Panja) DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Gede Pasek Suardika, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2). Politikus Partai Demokrat itu sepakat jika masa kampanye dibuat lebih panjang.

    Panja RUU Pemilu memang sudah menyepakati, masa kampanye dimulai begitu Komisi Pemilihan Umum menetapkan partai politik (parpol) peserta pemilu. Sesuai dengan jadwal yang disepakati Panja, pendaftaran parpol peserta pemilu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara atau sekitar bulan Agustus tahun ini.

    Proses pendaftaran dan verifikasi disepakati dilaksanakan selama tiga hingga empat bulan, artinya proses verifikasi selesai sekitar bulan Desember. Dengan demikian, kampanye sudah bisa dimulai pada Januari 2013, sekitar 16 bulan sebelum pemungutan suara diselenggarakan.

    ”Kami setuju masa kampanye dibuat lebih panjang,” kata Pasek.

    Menurut dia, masa kampanye yang lebih panjang dapat menekan praktik politik uang. Selama ini, praktik politik uang terjadi lantaran kurangnya masa sosialisasi calon anggota legislatif (caleg).

    Dengan masa kampanye hingga 16 bulan, parpol dan caleg bisa lebih leluasa menyosialisasikan diri, program, serta visi dan misi. Dengan demikian, masyarakat bisa mengenal lebih dekat caleg yang akan mereka pilih.

    ”Jadi, orang akan memilih karena mengenal calegnya, bukan karena uangnya,” kata Pasek.

    Unsur pimpinan Panja RUU Pemilu dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arwani Thomafi, menambahkan, parpol serta caleg harus memanfaatkan masa kampanye yang relatif panjang dengan kampanye yang bersifat edukatif, bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

    Dibatasi

    Untuk mencegah adanya pelanggaran, Panja RUU Pemilu sepakat membatasi dana kampanye. ”Prinsipnya, pembatasan dana kampanye itu sudah disepakati. Tinggal besarannya saja berapa, itu masih dibahas,” kata unsur pimpinan Panja RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Arif Wibowo.

    Anggota Panja RUU Pemilu dari F-PDIP, Ganjar Pranowo, menambahkan, pembatasan dana kampanye itu penting diterapkan dalam sistem proporsional terbuka. ”Kalau masih menginginkan suara terbanyak, harus ada pembatasan dana kampanye,” ujarnya.

    Selain itu, alat peraga kampanye juga harus dibatasi. Begitu pula tempat untuk memasang alat peraga kampanye juga akan dibatasi.

    Sementara itu, untuk masa kampanye berupa rapat akbar atau pengerahan massa, hal itu belum disepakati oleh Panja. ”Untuk rapat akbar, belum ada kesepakatan, apakah 21 hari seperti yang lalu atau 14 hari, masih kami bahas,” kata Arif. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jadi Capres, Ingat Tiga Jurus Pemasaran Ini

    VIVAnews – Direktur Riset Developing Countries Studies Center (DCSC) Abdul Hakim mengatakan tokoh nasional atau politikus yang berminat maju sebaga

  • Empat Pasangan Siap Bertarung

    Banda Aceh, Kompas – Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung dalam Pemilu Kepala Daerah Aceh, 16 Februari 2012 mendatang, pada Senin (2/1), secara resmi mendapatkan nomor urut pencalonan. Mereka adalah Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni M Daud-Ahmad Fauzi, Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah, dan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah.

    Penarikan nomor urut pasangan calon tersebut digelar oleh Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin. Pasangan Darni M Daud mendapat giliran pertama. Disusul Nova Iriansyah, Irwandi, dan Ahmad Tajuddin. Kecuali Muhammad Nazar, semua kandidat gubernur dan wakil gubernur hadir dalam acara tersebut.

    Dari hasil penarikan nomor tersebut, pasangan Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah mendapat nomor urut 1. Gubernur petahana Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Muhyan Yunan mendapat nomor urut 2.

    Rektor Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Darni M Daud yang menggandeng Ahmad Fauzi sebagai calon wakil gubernur mendapat nomor urut 3. Wakil gubernur petahana Muhammad Nazar yang berpasangan dengan Nova Iriansyah mendapat nomor urut 4.

    Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh mengatakan, penetapan nomor urut merupakan tahap akhir dari tahapan pencalonan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan KIP Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tahapan Pilkada.

    ”Setelah ditetapkan menjadi kandidat tetap dan nomor urut, maka para kandidat harus memperhatikan larangan berkampanye,” kata Poroh.

    Kandidat petahana diwajibkan mengambil cuti pada saat kampanye. Dari empat pasangan calon gubernur yang akan bertarung dalam Pilkada Aceh pada 16 Februari 2012, ada dua pejabat petahana, yakni Irwandi (Gubernur Aceh) dan M Nazar (Wakil Gubernur Aceh). Keduanya akan mengakhiri masa tugasnya pada 8 Februari.

    Dari 127 pasangan yang mendaftar dalam Pilkada Aceh (tidak termasuk kandidat yang mendaftar di KIP Pidie), hanya 115 pasangan yang dinyatakan lolos verifikasi. Adapun 12 pasangan lainnya tak lolos. Dari 12 pasangan yang gagal tersebut, dua di antaranya didukung koalisi partai. Selebihnya berasal dari jalur perseorangan. (HAN)

    Source : Kompas.com

  • PPP: Untuk 2014, Dahlan Iskan Butuh Waktu

    VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan melihat Pemilihan Presiden 2014 ini akan berlangsung menarik karena ada tokoh-tokoh baru yang muncul. Beberapa nama baru yang sudah beredar itu seperti Mahfud MD, Dahlan Iskan dan Anies Baswedan.

    Di luar itu, ada nama-nama lama seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. “Banyak didominasi orang-orang partai,” kata Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, Jakarta, Kamis 29 Desember 2011. “Belum ada peluang untuk menggeser pimpinan atau elite partai mereka.”

    Nama-nama dari luar seperti Mahfud, Dahlan dan Anies, malah dinilai PPP cocok untuk posisi calon Wakil Presiden. Namun peluang mereka lebih sedikit daripada yang dari partai.

    Seperti Dahlan Iskan, PPP melihat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara itu sukses di swasta. “Tapi mungkin di bidang pemerintahan butuh waktu bagi masyarakat untuk melihat kemampuan dia,” kata Arwani.

    Nama-nama itu, kata Arwani, akan dibahas PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional di Jawa Timur pada Februari 2012 nanti. “Kami betul-betul ingin mempertimbangkan suara di daerah bagaimana popularitasnya,” kata Arwani.

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kualitas Politisi tidak Terkait Sistem Pemilu

    JAKARTA–MICOM: Perubahan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup dinilai tidak akan memperbaiki kualitas politisi yang terpilih di parlemen kelak. Karena akar persoalannya adalah mekanisme rekruitmen kader yang dilakukan partai politik.

    “Akar persoalannya ada di parpol. Ketika sistem dikembalikan ke tertutup dengan parpol yang menentukan, pertanyaannya apa parpol menjamin orang yang tidak punya duit bisa masuk? Apa menjamin yang masuk bukan keluarga atau orang terkenal? Ini persoalannya,” kata Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi dan evaluasi akhir tahun bertema Menjemput Pemilu Mandiri di Jakarta, Kamis (29/12).

    Karena itulah, untuk membenahi kualitas kader di parlemen yang harus diperbaiki adalah mekanisme rekrutmen kader oleh partai politik. “Parpol mesti didorong dan dipaksa agar bertanggungjawab untuk memperbaiki kualitas dan integritas kader. Jadi saat pemilu masyarakat disuguhkan bahan dasar yang bagus oleh parpol.”

    Yang harus menjadi konsentrasi fraksi-fraksi di DPR saat ini, sambung dia, seharusnya bukan sistem pemilu tetapi bagaimana mendorong agar masyarakat tidak apatis terhadap pelaksanaan pemilu. (Wta/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Penarikan Nomor Urut 2 Januari

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dijadwalkan akan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penarikan Nomor Urut bagi pasangan calon gubernur/wakil gubernur pada 2 Januari 2012 mendatang, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh.

    “Bagi pasangan calon yang nanti dinyatakan telah lulus persyaratan dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah dalam pilkada akan menarik nomor urut pasangan calon pada 2 Januari mendatang,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah, di Banda Aceh, Selasa (27/12).

    Namun, lanjut Nurjani, sebelum Rapat Pleno terbuka digelar, pihaknya akan menggelar Rapat Pleno tertutup untuk menetapkan pasangan bakal calon yang telah lulus persyaratan menjadi calon, pada 30 Desember 2011. “Rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur ini akan dihadiri pula oleh Panitia Pengawas (Panwas) Aceh,” katanya.

    Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai calon diminta untuk ikut menghadiri rapat pleno karena akan ada prosesi penarikan nomor urut pasangan yang akan menjadi dasar untuk mencetak surat suara. “Kami mengharapkan agar semua kandidat bisa hadir secara berpasangan, pada penarikan nomor urut nanti,” kata Nurjani.

    Terkait dengan semua rencana pelaksanaan tahapan tersebut, pihak KIP Aceh sudah menginstruksikan semua KIP kabupaten/kota untuk mengirimkan berita acara verifikasi faktual para kandidat, paling lambat pada 28 Desember ini. “Pasangan balon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, Darni M Daud-Ahmad Fauzi, yang mendaftar paling akhir, juga dinyatakan lulus uji baca Alquran dan tes kesehatan,” ujar Nurjani.

    Pada hari yang sama (28 Desember 2011), KIP Aceh juga akan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Aceh. “DPT ini nantinya akan kita tempelkan di tempat-tempat umum, seperti kantor desa, balai desa, masjid, meunasah, pos jaga, dan tempat-tempat lain yang mudah dijangkau warga,” kata Nurjani.

    Pasangan balon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017 mendatang masing-masing Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Teungku Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, dan Darni M Daud-Ahmad Fauzi. “Jika semua pasangan ini dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai calon, maka inilah pasangan yang akan dipilih pada Pilkada Aceh 16 Februri 2012 nanti,” pungkas Nurjani.(sar)

     
    Dipantau 8 Lembaga

    PILKADA Aceh yang akan digelar pada 16 Februari 2012 mendatang, akan dipantau sedikit oleh delapan lembaga pemantau dari dalam maupun luar negeri yang telah memperoleh akreditasi dari Komisi Indepenpen Pemilihan (KIP) Aceh.

    KIP Aceh masih membuka pendaftaran bagi lembaga yang berniat melakukan misi pemantauan hingga 16 Januari 2012 mendatang atau sebulan sebelum hari pemungutan suara. KIP berharap kehadiran pemantau independen dalamPpilkada Aceh, dapat mendorong terwujudnya proses transparansi dan demokratisasi.
    * Yarwin Adi Dharma, Ketua Pokja Pemantau Pilkada KIP Aceh.(sar)

     lembaga pemantau

    * Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI)
    * Institut Perdamaian Indonesia (IPI)
    * Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh
    * Acheh Future
    * Katahati Institute
    * Asian Network for Free and Fair Election (ANFFREL)
    * Forum LSM Aceh
    * Aceh Institute.(sar)

    syarat pendafataran pemantau

    Bagi pemantau lokal dan nasional, bisa mendaftar langsung ke KIP Aceh dengan membawa beberapa dokumen antara lain:
    * Profil Organisasi
    * Akta Pendirian Organisasi
    * Nama Pengurus Organisasi
    * Nama Staf yang akan diterjunkan untuk misi pemantauan
    * Wilayah yang akan dipantau.(sar)

    Source : Serambi Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Mekanisme Rekruitmen Calon Kepala Daerah Dievaluasi

    BANDUNG–MICOM: Semangat kader PDIP untuk berkompetisi mengisi jabatan kepala daerah dinilai makin menurun. Yang mengemuka saat ini justru pengusulan bakal calon berdasarkan kekerabatan.

    Poin itu menjadi koreksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat memberi pengarahan tertutup pada DPD PDIP Jawa Barat.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Steering Comittee Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Andreas Hugo Pariera yang ditemui di sela-sela pelaksanaan Rakernas PDIP di Bandung.

    “Salah satu poin yang dijelaskan ibu adalah bagaimana menghadapi pemilu kada ke depan. Ada kecenderungan terjadi penurunan semangat dari kader PDIP yang dikenal bergotong-royong dan bekerja keras. Padahal semangat ini harus dibangun kalau mau memenangkan pemilu kada,” ujarnya.

    DPD Jawa Barat mendapat pengarahan khusus, kata dia, karena sebagai persiapan pemilu kada yang akan segera tiba. Jabar menjadi kunci memperkokoh posisi PDIP di daerah.

    Pada pertemuan itu juga disebutkan, agar yang diusung sebagai bakal calon adalah kader murni PDIP. Selain itu, pengusulan juga akan dilakukan melalui mekanisme penjaringan yang lebih ketat.

    “Kritik KKN pada rekruitmen pengusulan calon harus dipotong habis. Kita mencari orang yang punya kapabilitas. Salah satunya dengan psikotes. Ketika merekrut dan menyeleksi dengan benar, maka kemungkinan menang cukup tinggi,” imbuh Andreas

    Dalam pengarahan itu, Andreas menuturkan, Megawati mengkritik para ketua partai di daerah, yang memangku jabatan terlalu lama.

    “Ada yang dua bahkan empat periode, ada yang sudah menjadi bupati. Ini harus kita koreksi,” pungkas Andreas. (Wta/OL-12)

    Source : Media Indonesia

  • Pemilih Tidak Loyal

    Jakarta, Kompas – Sebanyak 81,99 persen pemilih Indonesia ternyata bukan pemilih loyal. Untuk Pemilihan Umum 2014, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Reform Institute terhadap 2.010 responden di 33 provinsi, hanya 18,01 persen responden yang akan tetap memilih partai politik pilihannya pada Pemilu 2009.

    ”Partai yang loyalitas pemilihnya paling rendah adalah Partai Demokrat, yaitu 12,21 persen. Partai yang loyalitas pemilihnya paling tinggi adalah Partai Keadilan Sejahtera, yaitu 36,96 persen,” kata Direktur Reform Institute Abdul Hamid saat memaparkan hasil ”Survei Persepsi Publik tentang Kepartaian dan Masalah Politik” di Jakarta, Selasa (25/10).

    Pemilih PKB yang loyal sebanyak 27,66 persen, Partai Golkar 24,94 persen, PAN 24,59 persen, PDI-P 23,49 persen, Hanura 18,52 persen, Gerindra 17,19 persen, dan PPP 15,28 persen.

    Survei tersebut dilakukan pada 12-24 September 2011. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling pada kategori wilayah provinsi.

    Alasan 60,26 persen responden tidak loyal kepada partai politik yang mereka pilih pada Pemilu 2009 adalah mereka kurang puas terhadap kinerja partai. Partai yang kinerjanya paling mengecewakan adalah Partai Demokrat (32,64 persen). Namun, Partai Demokrat sekaligus dinilai 17,31 persen responden sebagai partai yang paling bagus.

    Kinerja Golkar dinilai mengecewakan oleh 6,62 persen responden, sedangkan yang menilai bagus 16,72 persen responden, hanya terpaut 0,59 persen dengan Partai Demokrat. Kinerja PDI-P dinilai mengecewakan oleh 8,56 persen responden, sedangkan yang menilai bagus sebanyak 12,32 persen responden.

    Tidak bermanfaat

    Sebanyak 34,08 persen responden menilai parpol tidak memberi manfaat langsung bagi mereka. Sementara yang menghayati manfaat pragmatis, seperti mendapat bahan kebutuhan pokok dan sumbangan lain saat pemilu, pilpres, atau pilkada, berjumlah 27,91 persen responden.

    Urutan pertama elektabilitas parpol dalam survei ini ditempati Partai Golkar, yaitu 18,61 persen, disusul Partai Demokrat 14,13 persen, PDI-P 14,08 persen, PKS 7,36 persen, Gerindra 5,12 persen, PKB 4,33 persen, PAN 3,83 persen, PPP 2,64 persen, Partai Nasdem 1,89 persen, dan Hanura 1,54 persen.

    Hasil analisis survei ini, jika parlemen menetapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 4,5-5 persen, jumlah parpol yang lolos dalam Pemilu 2014 maksimum enam partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, PKS, Gerindra, PAN/PKB. Hanura dan PPP kemungkinan tidak lolos PT.

    Pilihan pertama untuk calon presiden mendatang berdasarkan survei ini adalah Aburizal Bakrie (13,58 persen), kemudian Prabowo Subianto 8,46 persen, Jusuf Kalla 7,06 persen, Hidayat Nur Wahid 5,17 persen, dan Ani Yudhoyono 4,13 persen.

    Menurut Zaim Saidi, Direktur Reform Institute lainnya, dalam survei ini nama Megawati Soekarnoputri tidak dimasukkan karena Megawati telah dua kali bertarung dalam pemilihan presiden dan kalah. Sesuai analisis akademik dari tujuh kali survei Reform Institute, responden yang memilih Megawati berhenti di 16 persen.

    ”Ibu Mega (Megawati) tidak kami masukkan berdasarkan informasi politik. Jika Anas Urbaningrum maju, Ibu Mega tidak maju. Namun, kami punya alasan akademik. Jika Mega tidak maju, lalu ke mana massanya? Itu menarik dicermati,” kata Abdul. (LOK)

    Source : Kompas.com