siwah.com

Tag: capres

  • Akbar: Ical-Dahlan Iskan, Nanti Dulu

    VIVAnews – Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai masih terlalu dini untuk menyebut nama Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan sebagai calon wakil presiden untuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Masih butuh waktu untuk menilai Dahlan Iskan.

    “Saya kira terlalu cepat menilai seorang menteri itu dikatakan berhasil,” kata Akbar Tanjung usai menghadiri acara ‘Mengenang Humor Gus Dur’ di kediaman Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Selasa dini hari 3 Januari 2012.

    Menurut Akbar, sekalipun Dahlan Iskan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sebagai menteri, penilaian keberhasilannya belum bisa dinilai sekarang. “Untuk dikatakan sudah berhasil tentu butuh waktu,” ujar mantan Ketua DPR ini.

    Akbar menegaskan, Golkar sendiri belum ada pembicaraan internal untuk mencari pasangan Aburizal Bakrie. Tetapi analisa nama-nama yang akan digandeng dengan Aburizal sudah dilakukan.

    “Itu sudah ada dan itu bisa saja. Tapi belum ada pembicaraan resmi dari Golkar,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. Golkar saat ini masih fokus pada konsolidasi daerah berdasarkan amanat Musyawaran Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional.

    “Golkar fokus mempersiapkan menghadapi pemilu legislatif 2014, agar bisa meraih suara sebagaimana diamanatkan Rapimnas, yakni 30 persen suara,” kata Akbar.

    Nama Dahlan Iskan semakin populer setelah menjadi Dirut PLN. Bahkan setelah menjadi Menteri Negara BUMN, Dahlan kerap melakukan kegiatan yang nyaris tak pernah dilakukan anggota kabinet lainnya, seperti mendadak naik kereta listrik. (ren)

    Source : Vivanews.com

  • Belum ada Capres yang Menonjol

    JAKARTA–MICOM: Pemilihan presiden 2014 belum lagi tiba. Namun, sejumlah partai politik telah mengajukan kandidat untuk diusung sebagai calon orang nomor 1 di Indonesia.

    Di antaranya, Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dan Partai Amanat Nasional yang telah menetapkan Hatta Rajasa.

    Kendati begitu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi menilai belum ada satu pun figur yang memikat hati rakyat.

    “Semua masih mengambang. Rakyat juga belum menentukan karakter capres seperti apa yang menarik buat mereka. Sejauh ini belum ada yang menonjol,” ungkapnya Jumat (30/12).

    Menurut Burhanuddin, terlalu prematur untuk menentukan peluang para calon presiden ini pada Pemilu 2014 mendatang.

    “Pemilu kurang lebih masih dua tahun lagi, tentunya sulit untuk meramalkan peluang capres atau karakteristik pemimpin yang dibutuhkan atau berpeluang besar menarik hati rakya,” lanjutnya.

    Saat ini, menurut Burhanuddin, para politikus masih mengetes arena politik menuju 2014.

    Belum ada calon-calon yang bisa dibilang unggul sehingga masih terbuka lebar peluang untuk capres-capres muda untuk ikut meramaikan persaingan.

    “Peluang untuk itu ada, tapi yang menjadi masalah dari politikus muda ini adalah popularitas mereka yang rendah,” tandasnya. (*/OL-8)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PKS Akan Usung Capres dari Luar Partai

    VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan merekrut tokoh lain dari luar partai yang akan diusung menjadi kandidat calon presiden. Apakah dengan ini artinya PKS mengalami krisis kaderisasi internal?

    “Kami tidak mengalami kesulitan. Kami lebih realistis. Jadi, kita melakukan langkah-langkah yang akan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal dalam Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS di Senayan, Jakarta, Rabu 28 Desember 2011.

    Mustafa membantah bahwa PKS mengalami krisis kaderisasi. PKS, kata dia, memiliki banyak stok kader potensial. Tetapi, perkembangan zaman dan kondisi di masyarakat harus tetap menjadi perhatian.

    Maka itu, PKS kemungkinan akan mengusung tokoh-tokoh kredibel dari daerah-daerah untuk diangkat menjadi tokoh nasional. Bagi PKS, partai lain mungkin tergantung pada tokoh sentral, tapi PKS sangat memungkinkan mencari tokoh luar untuk diusung.

    Meski begitu, keputusan mengenai pengusungan tokoh-tokoh itu tergantung arahan dari Majelis Syura. “Majelis Syura akan memberikan pertimbangan, tentang arah dan perkembangan partai sampai 2014,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

    Nantinya, Majelis Syura akan melakukan penjaringan dan penyaringan di seluruh Indonesia. PKS akan memikirkan kader-kader di daerah yang punya kapasitas untuk ditampilkan ke kancah nasional.

    Seperti diketahui, kader-kader internal PKS yang namanya kerap digadang dalam bursa calon presiden dan wakil presiden 2014 antara lain, Hidayat Nur Wahid dan Lutfi Hasan Ishaaq. (umi)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Nonkursi Jangan Ikut-ikutan Dukung Capres

    PEMILIHAN umum (pemilu) selalu menarik untuk dibahas meskipun perhelatan yang sering disebut sebagai pesta demokrasi itu selalu berulang setiap lima tahun.

    Dalam menghadapi Pemilu 2014, muncul beragam gagasan dan wacana tentang perubahan dan perbaikan tata laksana pemilu agar pesta demokrasi yang akan berlangsung tiga tahun lagi itu lebih baik dari sebelumnya.

    Salah satu isu krusial yang kini mulai menyeruak adalah soal tata cara pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden. Ada keinginan kuat agar pasangan (capres-cawapres) hanya bisa diajukan oleh partai politik (parpol) yang memiliki kursi di parlemen, atau partai yang lolos electoral threshold(PT) dalam pemilu legislatif.

    Wacana itu muncul sebagai koreksi atas ketentuan Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres). Pada intinya pasal tersebut menyatakan, pasangan (capres-cawapres) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara secara nasional dalam pemilu legislatif.

    Berdasarkan pasal itu, pasangan capres-cawapres tidak hanya bisa diajukan parpol yang memiliki kursi di parlemen, tetapi juga bisa diusung oleh parpol yang tidak memiliki kursi alias partai guram.

    Menurut Direktur Cetro Hadar N Gumay, wacana terkait pengajuan pasangan capres-cawapres hanya oleh parpol yang lolos PT punya sisi positif untuk diterapkan. Penerapan gagasan itu bisa menciptakan sistem presidensial yang kuat karena adanya dukungan yang kuat dari parlemen.

    “Kalau diterapkan, sistem presidensial menjadi kuat karena mendapat dukungan yang kuat dari parlemen,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (16/12).

    Hadar menjelaskan, pengajuan capres-cawapres oleh parpol yang lolos PT bisa meminimalisasi praktik money politics dalam pilpres. Jual beli dukungan bisa dikurangi dan partai pendukung benar-benar bekerja, bukan karena membeli dukungan dari partai kecil.

    “Parpol yang tidak punya kursi tidak bisa lagi menjual suaranya untuk mendukung pasangan calon,” ujarnya.

    Selain itu, sambungnya, dapat menciptakan pemilu yang sederhana dan tidak rumit. “Pemilu presiden menjadi lebih sederhana dan tidak mengeluarkan banyak biaya.”

    Namun, imbuhnya, konsep tersebut juga menyisakan banyak catatan. Di antaranya, terdapat problem konstitusional karena konstitusi mengamanatkan semua partai politik yang ikut pemilu punya hak mencalonkan presiden-wapres.

    Wajah lama

    Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini melihat bursa capres-cawapres 2014 tidak mengalami banyak perubahan.
    Wajah-wajah lama pada Pilpres 2004 dan 2009 diyakini masih akan mewarnai Pilpres 2014. Dan, kalau melihat fenomena 2009, figur capres masih memainkan peran penting.

    “Ambil contoh, Partai Demokrat yang pada 2004 jumlah kursinya tidak signifikan, tetapi harus diakui karena faktor SBY bisa melonjak sedemikian rupa. Mereka bisa memenangi pemilu legislatif sekaligus unggul dalam pilpres,” papar Titi.

    Ia menilai saat ini belum ada kandidat atau pemain pendatang baru yang terlalu mewarnai peta politik. “Masih pada calon-calon pada 2009. Kecenderungannya saya lihat masih seperti itu,” imbuhnya.

    Menurut Titi, wajar jika menjelang 2014 belum muncul wajah-wajah baru. Fenomena yang terjadi pada Pilpres 2004 dan 2009 telah membuktikannya.

    Lalu, siapa pemain lama yang bakal menjadi kandidat kuat dalam Pilpres 2014? Titi memprediksi calon bakal muncul dari dua parpol, yakni Golkar dan PDIP. Sejumlah hasil survei secara konsisten menempatkan capres dari kedua parpol itu dalam urutan atas.

    “Tapi, ada juga survei lain yang menempatkan nama lain seperti Prabowo Subianto di posisi nomor satu,” ungkapnya.

    Mengenai kemungkinan ada calon independen yang ikut meramaikan bursa Pilpres 2014, Titi mengatakan hal itu sangat sulit diwujudkan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah jelas memutuskan bahwa calon harus dari partai. “Kita terkendala di situ,” paparnya.

    Titi berharap ada mekanisme yang membuka peluang bagi calon independen untuk bersaing dan mengikuti pilpres. “Ini kan pemilu eksekutif. seharusnya dibuka peluang bagi munculnya calon independen. Tapi apa mau dikata, MK sudah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.” (*/P-3)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tidak Ada Tiket Gratis untuk Calon dari PDI-P

    Bandung, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mungkin memberi tiket gratis kepada calon yang akan diusung dalam Pemilihan Umum Presiden 2014. PDI-P akan menerapkan indikator jelas, terutama kesesuaian dengan visi dan misi partai, jika harus mengusung orang dari luar partai.

    Demikian disampaikan Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Negara PDI-P Puan Maharani seusai penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/12).

    Salah satu rekomendasi Rakernas I PDI-P yang dimulai sejak Senin lalu adalah menyerahkan pencalonan presiden dan wakil presiden yang akan diusung di Pemilu 2014 kepada ketua umum partai, yaitu Megawati Soekarnoputri.

    Penyerahan pencalonan presiden dan wakil presiden kepada ketua umum ini didasarkan pada hasil Kongres III PDI-P tahun 2010. Keputusan kongres itu berbeda dengan Kongres I tahun 2000 di Semarang dan Kongres II tahun 2005 di Bali yang secara tegas menyatakan, ketua umum terpilih menjadi calon presiden. Keputusan Kongres I dan II PDI-P itu yang membuat Megawati mengikuti Pemilu Presiden 2004 dan 2009.

    Masalah calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung berikut mekanismenya, menurut Puan, merupakan urusan internal setiap partai. Jika PDI-P mengusung orang dari luar partai, ada indikatornya. ”Jika tidak memiliki indikator yang jelas, tiket PDI-P hanya menjadi batu loncatan,” ucap Puan.

    Sebagai kader partai, Puan menyatakan siap ditempatkan di mana saja. ”Saya menunggu apa yang akan diperintahkan dan diputuskan ketua umum,” ujar Puan yang juga anak Megawati itu.

    Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menegaskan, konsentrasi partai adalah memperkuat sistem. Jika sistem kuat, diyakini siapa pun yang diusung akan menang. PDI-P juga serius menyiapkan mekanisme Pemilu 2014 agar dapat berlangsung jujur dan demokratis.

    Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDI-P, menambahkan, untuk meningkatkan demokratisasi di internal partai dan kualitas calon anggota legislatif, PDI-P akan menyusun daftar calon sementara anggota legislatif pada 2012. (NWO)

    Source : Kompas.com

  • Aburizal: Golkar Belum Tentukan Calon

    Bangkok, Kompas – Partai Golkar belum menentukan sikap terkait calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum 2014. ”Kami belum bicara soal calon presiden dan calon wakil presiden,” kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie seusai bertemu Parlemen Thailand di Bangkok, Rabu (23/11), seperti dilaporkan wartawan Kompas Anita Yossihara.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara menambahkan, Partai Golkar memang tidak bisa menolak adanya aspirasi dari daerah yang mengusulkan agar Aburizal diusung menjadi calon presiden. Namun, hingga saat ini, Partai Golkar belum membicarakan masalah pengusungan calon presiden, apalagi calon wakil presiden.

    Menurut Aburizal, seperti disampaikan kepada Lalu Mara, sesuai hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas), tahun pertama kepemimpinan akan difokuskan untuk konsolidasi partai. Tahun kedua difokuskan untuk kaderisasi, dan tahun ketiga fokus pada karya-kekaryaan. Menurut Lalu Mara, saat ini masih terlalu dini membicarakan masalah bursa pencalonan presiden.

    Terkait pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso tentang peluang pencalonan Aburizal bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie, Lalu Mara menilai hal itu sebagai pendapat pribadi, bukan pernyataan resmi dari Partai Golkar.

    Menurut dia, keputusan yang diambil Partai Golkar harus berdasarkan kesepakatan bersama, baik dalam rapat pleno pengurus harian maupun rapimnas. ”Golkar dalam menyampaikan sikap apa pun pasti melalui rapat pleno pengurus harian dan rapimnas. Kalau bukan keputusan rapat pleno atau rapimnas, saya kira statement pribadi,” ujarnya.

    Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Informasi dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Fuad Hasan Masyhur. Menurut dia, rapat pleno dan rapimnas belum memutuskan sikap partai untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014.

    Golkar akan melakukan survei terkait popularitas dan tingkat keterpilihan sebelum menetapkan calon.

    Nama Pramono Edhi sebetulnya bergulir dari daerah saat Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi menggelar pertemuan di Balikpapan, Kalimantan Timur, 14-16 Oktober silam.

    Source : Kompas.com

  • Setelah Aburizal Menjadi Capres

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, tiba-tiba tunjuk jari, interupsi. Saat itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad yang memimpin rapat, sudah akan menutup acara yang berisi paparan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Reform Institute.

    Peristiwa ini terjadi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar pada Kamis (27/10) siang di Jakarta, persisnya setelah LSI dan Reform Institute menyampaikan paparannya.

    Dalam paparannya, LSI dan Reform Institute menyatakan, Golkar dan ketua umumnya, yaitu Aburizal Bakrie, dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Saat ini, Golkar telah menjadi partai dengan elektabilitas (tingkat keterpilihan) tertinggi, mengalahkan Partai Demokrat. Reform Institute menambahkan, Aburizal juga menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi.

    Dalam interupsinya, Akbar menyatakan, hasil survei itu membuktikan bahwa Golkar tetap dapat meningkatkan elektabilitasnya, meski berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Jika elektabilitas Partai Demokrat turun, seharusnya yang naik adalah elektabilitas partai oposisi, yaitu PDI Perjuangan. Namun, justru elektabilitas Golkar yang naik,” kata Akbar.

    ”Ini menunjukkan, kita tetap harus bersikap kritis meski berada di koalisi. Bahkan, jika suatu saat harus memilih, tetap terbuka kemungkinan berada di luar pemerintahan,” lanjut Akbar. Fadel segera menjawab pernyataan itu dengan mengatakan, Golkar akan membentuk tim kecil untuk mengkaji berbagai hasil survei tersebut.

    Berada di luar pemerintahan, bisa menjadi sejarah baru bagi Golkar. Pasalnya, sejak berdirinya, Golkar selalu berada di pemerintahan. Dalam pidato politik saat membuka Rapimns II, Aburizal juga menegaskan, Golkar tetap mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014. ”Posisi Golkar adalah posisi seorang sahabat yang sejati. Ramah tapi tegas, kritis tetapi loyal, lembut dan santun namun keras dan berani manakala memang diperlukan untuk semua,” kata Aburizal.

    Tabuh genderang

    Namun, interupsi Akbar itu tetap menarik. Pasalnya, sekarang Golkar sudah menetapkan Aburizal sebagai calon presiden (capres) 2014-2019. Dengan keputusan itu, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, fokus partainya pada saat ini adalah meningkatkan elektabilitas (tingkat keterpilihan) dan pemenangan Partai Golkar serta Aburizal di Pemilu 2014. Artinya, Golkar sudah menabuh genderang, siap bersaing dengan para kompetitornya di 2014, termasuk Partai Demokrat.

    Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menyatakan, partainya menghargai keputusan Partai Golkar yang telah menetapkan capres yang akan diusung di Pemilu 2014. Dia berharap, keputusan itu tidak mengganggu soliditas dan stabilitas koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Koalisi yang sering disebut dengan Setgab itu, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Yunarto Wijaya dari Charta Politika melihat, Setgab tidak lebih dari ”anak haram” hasil perkawinan antarpartai demi alasan stabilitas. ”Bahkan, ada yang mengatakan, Setgab merupakan ”perkawinan” antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Aburizal Bakrie yang lalu diikuti oleh masing-masing gerbongnya,” kata Yunarto.

    Sebagai ”anak haram,” ikrar yang dibangun dalam Setgab hanya kepentingan. ”Dan, kepentingan ini otomatis berakhir jika berbicara 2014. Pasalnya, pada saat itu, setiap partai memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Setiap partai akan berusaha mencari posisi paling aman dan menguntungkan bagi dirinya sendiri,” kata Yunarto.

    Berakhirnya ”kepentingan” dalam Setgab ketika bicara 2014, sudah beberapa kali terlihat. Misalnya, muncul dalam perdebatan seputar besar ambang batas parlemen, daerah pemilihan, hingga syarat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum di Pemilu 2014. Dalam kasus ini, kata sepakat tidak dapat diraih partai-partai anggota Setgab.

    Setgab, bahkan juga berbeda pendapat dalam isu-isu krusial yang tidak terkait langsung dengan Pemilu 2014, misalnya dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century atau kasus mafia pajak.

    Tingkatkan konflik

    Keputusan Golkar untuk mencapreskan Aburizal, lanjut Yunarto, diyakini akan meningkatkan derajat ”konflik” yang belakangan ini sudah lumayan tinggi di Setgab. Pasalnya, Aburizal yang memiliki peran dominan di Setgab, sudah jelas-jelas memiliki ”kepentingan” lain, yaitu capres 2014.

    Bahkan, menurut Yunarto, sekarang Setgab sebenarnya sudah tamat dan hanya tinggal nama, karena ”kepentingan” yang mengikat mereka, sudah tidak ada lagi. Sinyalemen ini terlihat dari ucapan Akbar Tandjung bahwa Golkar harus tetap kritis dan membuka peluang berada di luar pemerintahan.

    Jadi, agaknya kita harus bersiap menghadapi dinamika politik yang akan semakin dinamis, bahkan mungkin sangat tidak terduga…. (Marcellus Hernowo)

    Source : Kompas.com

  • Menakar Sosok Calon Presiden

    Tiga tahun menjelang pemilu, belum muncul sosok baru pemimpin yang cukup kuat di benak publik. Di tengah kekosongan sosok itu, rekam jejak tokoh mapan tampaknya masih lebih memengaruhi pandangan publik merumuskan siapa bakal calon presiden yang disukai dan kemungkinan dipilih pada tahun 2014.

    Berdasarkan hasil jajak pendapat kali ini, sebagian besar responden (70,5 persen) mengaku belum mengetahui siapa tokoh yang layak dipilih di pemilihan presiden nanti. Sepertiga jumlah responden yang bisa menyebutkan nama pun cenderung tersebar ke berbagai nama tokoh. Namun, di balik ketidaktahuan itu, preferensi terhadap tokoh yang layak dipilih menjadi calon presiden tetap mampu disuarakan publik.

    Tiga tahap preferensi ditanyakan, dari cakupan pengenalan dan perhatian melalui media, tingkat kesukaan subyektif, hingga kelayakan dipilih di pemilu. Dari tiga indikator itu, terlihat muncul pengelompokan pada beberapa nama tokoh lama, baik dari kalangan politisi maupun nonpolitisi.

    Dari nama yang muncul di pemberitaan media, jajak pendapat ini mencatat nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto paling tinggi diapresiasi responden. Separuh lebih responden (52,6 persen) menilai Jusuf Kalla layak dipilih sebagai presiden, bahkan 6 persen di antaranya menyatakan sangat layak. Prabowo disebut oleh 41,8 persen responden sebagai tokoh yang layak dipilih. Angka kelayakan sama ditujukan kepada mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani meski masih sedikit di bawah preferensi terhadap Prabowo.

    Dari sisi tingkat kesukaan, nama Jusuf Kalla kembali mendapat apresiasi paling tinggi. Di bawah nama Jusuf Kalla muncul nama Sri Mulyani dan Ani Yudhoyono sebagai tokoh yang disukai responden. Dalam konteks pengenalan dalam pemberitaan, Sri Mulyani tercatat sebagai tokoh yang pemberitaannya paling tinggi diikuti responden. Sri Mulyani diapresiasi 78,4 persen responden disusul Jusuf Kalla dan Ani Yudhoyono.

    Menonjolnya nama-nama Jusuf Kalla, Prabowo, Ani Yudhoyono, dan Sri Mulyani boleh jadi tidak lepas dari berbagai kiprah di ruang publik yang gencar dilakukan. Selain keempat nama itu, ada sejumlah nama lain (ada 11 nama) yang muncul dalam pemberitaan media dan terekam popularitas dan preferensinya di jajak pendapat ini dengan raihan rata-rata 30 persen.

    Bursa capres

    Menghangatnya nama tokoh-tokoh di bursa pencalonan bakal calon presiden 2014 tak terelakkan merupakan salah satu ekses mendekati berakhirnya periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa sosok kuat Yudhoyono (dan rival terdekatnya Megawati), ajang perebutan kursi RI-1 berubah menjadi ajang tanding yang relatif terbuka.

    Dari tokoh parpol muncul nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang pertama kali dimunculkan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, organisasi sayap Partai Golkar. Nama Jusuf Kalla belakangan juga disebut-sebut. PAN menyebut Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden. Hal sama terjadi di Partai Gerindra yang mewacanakan Prabowo Subianto.

    Dua parpol lain, seperti Partai Demokrat dan PDI-P, belum memunculkan wacana nama calon presiden. Meskipun demikian, nama Anas Urbaningrum dan Ani Yudhoyono santer disebut-sebut sebagai bakal calon presiden meskipun dalam satu kesempatan Presiden Yudhoyono menegaskan tidak menyiapkan siapa pun, termasuk istri dan anak-anaknya maju (Kompas, 10 Juni 2011). Sinyal tidak majunya Megawati terlihat pada rapat koordinasi nasional di Manado saat Megawati menyebutkan, hasil Kongres III PDI-P di Bali tahun 2010 secara eksplisit tidak menyatakan ketua umum terpilih otomatis menjadi calon presiden (Kompas, 28 Juli 2011).

    Selain tokoh parpol, kalangan nonpartai juga mulai muncul. Sebut saja yang dilakukan Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan yang mendukung Sri Mulyani. Belakangan terbentuk Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) yang khusus memperjuangkan Sri Mulyani pada pemilihan presiden 2014.

    Cair dan terbuka

    Satu hal cukup penting yang terungkap dari hasil jajak pendapat ini adalah preferensi terhadap latar belakang calon presiden yang semakin terbuka dan akomodatif terhadap perbedaan. Dalam hal etnis, misalnya, mayoritas responden (88 persen) tidak mengharuskan calon presiden berasal dari Jawa, sementara dari aspek jender, 55 persen responden menyatakan tidak masalah dengan calon presiden perempuan.

    Pola penilaian terhadap faktor usia dan tingkat pendidikan juga semakin terlihat tegas bagi syarat calon presiden. Untuk faktor usia, misalnya, separuh lebih responden (64,3 persen) berharap presiden mendatang berusia 40-50 tahun. Dari syarat pendidikan, tingkat pendidikan sarjana ataupun pascasarjana semakin menjadi kebutuhan mutlak calon presiden. Yang jelas, publik masih mencari sosok pemimpin yang bersih, tegas, dan berani. (LITBANG KOMPAS)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kalla Pertanyakan Munculnya Calon

    Jakarta, Kompas- – Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla tidak ingin turut larut dalam wacana pencalonan presiden yang dimunculkan sejumlah partai politik saat ini. Selain pelaksanaan pemilihan umum masih lama, ia masih melihat perkembangan politik dan dukungan rakyat. Ia mempertanyakan pula dimunculkannya calon presiden pada saat ini.

    ”Ini masih lama sekali. Masih 3,5 tahun lagi. Masih terlalu awal, keburu lupa nanti,” kata Kalla, seusai bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah di kantor pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Senin (8/8).

    Saat ini, beberapa nama calon presiden mulai dimunculkan, di antaranya Hatta Rajasa yang diusung Partai Amanat Nasional, Sri Mulyani Indrawati dari Partai Serikat Rakyat Independen, Wiranto yang akan diusung Partai Hati Nurani Rakyat, dan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Kalla mengingatkan, hal terpenting bagi seseorang yang turut dalam bursa pemilihan presiden adalah dukungan rakyat.

    Dukungan rakyat itu dijadikan pertimbangan utama Kalla untuk kembali mengikuti bursa pemilihan presiden. ”Lihat saja dulu perkembangannya, apakah bangsa ini masih membutuhkan saya?” katanya.

    Kalla sempat mempertanyakan apakah ia masih layak turut serta dalam pencalonan presiden sebab usianya tidak lagi muda. Pada tahun 2014, Kalla berusia 72 tahun.

    Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifudin mengatakan, partainya tengah menyelidiki rekam jejak empat tokoh yang rencananya akan diajukan sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. ”Empat orang yang sedang kami ikuti rekam jejaknya, integritasnya, serta penguasaannya terhadap persoalan bangsa,” katanya. Empat tokoh itu bukan kader PPP dan berusia sekitar 40-60 tahun.

    Tak miliki beban

    Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Baswedan, Senin, mengakui ada agenda fundamental Indonesia yang harus diselesaikan secara berani oleh pemimpin pada tahun 2014. Karena itu, orang yang mempunyai beban masa lalu tak tepat untuk memimpin.

    Menurut Anies, rakyat menyadari tak ada terobosan fundamental yang dilakukan pemerintah yang berkuasa saat ini. Pasalnya, banyak orang, termasuk pemimpin, yang terkunci agenda politik lama. ”Jika kita cari orang yang berpengalaman, yang muncul itu adalah pengalaman yang buruk,” katanya.

    Jika ada figur baru yang muncul saat ini dalam pembicaraan tentang calon presiden, figur itu bukannya baru sama sekali. Anies mengakui, munculnya figur calon presiden ini amat tergantung oleh mekanisme politik dan pada partai politik. Karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah harus dibangun kesadaran dalam partai agar mereka bekerja keras mewujudkan demokrasi sebaik mungkin.

    Di tengah semrawutnya dunia politik, Anies meletakkan harapan kepada media. Media bisa memberikan bobot kepada individu yang dianggap bisa menghasilkan perubahan. Peranan media akan meningkatkan posisi tawar sosok itu kepada publik dan partai.

    Tentang namanya yang disebut-sebut kalangan sebagai calon presiden, seperti muncul dalam situs jejaring sosial, Anies menuturkan, hari ini dia lebih memilih untuk berada di bidang pendidikan. ”Saya tidak dalam partai. Kita lihat saja nanti sambil jalan. Jangan nggege mongso (mendahului waktu),” katanya.

    Di Jakarta, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, mengakui, mayoritas rakyat masih melihat tampilan fisik seseorang untuk dipilih sebagai calon presiden. Hal ini antara lain terlihat dari tingkat popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masih tinggi meski sebagian kalangan menilai periode kedua kepemimpinannya banyak ditandai kegagalan.

    Dari tampilan fisik ini, lanjut Hermawan, beberapa tokoh kini patut dipertimbangkan menjadi calon presiden, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto.

    Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris, menambahkan, di tengah apatisme terhadap parpol dan calon presiden yang diusungnya, masyarakat juga kesulitan mencari tokoh lain yang bisa diharapkan. Karena itu, seharusnya media massa bisa mendorong tokoh kredibel dan memiliki integritas untuk ditawarkan kepada publik. (edn/nta/nwo/bil/har)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sri Mulyani Bukan Sekarang Waktunya

    DENPASAR–MICOM: Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof Rhenald Kasali PhD, berpendapat, bukan sekarang waktu yang tepat bagi Sri Mulyani Indrawati untuk maju menjadi calon presiden.

    “Apalagi partai pendukungnya tidak siap. Kelihatan partai yang mendukungnya adalah partai elite,” kata Rhenald Kasali, di sela-sela acara ceramah dan diskusi yang diadakan Pemprov Bali, di Denpasar, Minggu (7/8).

    Pandangannya itu disampaikan terkait dengan wacana yang berkembang mengenai dukungan tokoh-tokoh tertentu agar Sri Mulyani ikut maju dalam bursa calon presiden pada Pemilu 2014. Menurut dia, karena didukung partai elite, kelihatannya partai belum mengakar ke masyarakat.

    “Sri Mulyani akan cocok maju jika sudah terjadi konsensus rakyat. Ia seharusnya bisa belajar dari kasus Megawati,” kata Rhenald yang juga guru besar bidang bisnis itu.

    Megawati, kata Renald, sebelum mendapat konsensus awalnya dipermainkan oleh para politisi. Dengan berlabel agama, mereka dahulu menyudutkan Mega bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

    “Namun, beberapa tahun kemudian setelah terjadi konsensus, partai yang berlabel agama justru berbalik membutuhkan dan mendukung Mega,” ujarnya.

    Demikian juga dengan kondisi sekarang, kata dia, partai yang agak setengah korup terlihat tidak ingin dengan Sri Mulyani. Mereka melabelkan Sri Mulyani dengan kasus skandal Century.

    “Tetapi begitu nanti rakyat tidak mendukung mereka, bisa saja partai ini akan balik mendukung Sri Mulyani,” ujarnya.

    Ditegaskannya, apalagi Sri Mulyani bukan politisi, nampak dengan keadaan seperti ini waktunya belum tepat baginya untuk maju, sebelum ada konsensus. “Ia harus belajar dari kasus Mega sebelum menentukan langkah lebih lanjut,” ujar Rhenald Kasali. (Ant/OL-9)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.