siwah.com

Tag: demokrat

  • Anas dan Ibas Bertemu Pimpinan Lintas Partai di Aceh

    ketum demokrat & lintas partai

    BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderal partai itu Ibas Yudhoyono bertemu sejumlah pimpinan partai politik Aceh. Hasil pertemuan akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Sejumlah tokoh partai yang hadir antara lain Ketua Golkar Aceh Sulaiman Abda, Ketua PDIP Karimun Usman, Ketua PKPI Firmandez dan sejumlah pimpinan partai lain. Hadir juga pimpinan Partai Aceh.

    Menurut Mawardy Nurdin, pertemuan itu dimaksudkan untuk mendengar langsung realitas politik yang terjadi di Aceh. “serta membicarakan kemungkinan terwujudnya pilkada yang damai di Aceh,” kata Mawardy saat ditemui The Atjeh Post seusai pertemuan, Minggu (25/9).

    Mawardi menambahkan, Anas dan Ibas mendukung jalannya pilkada damai di Aceh. Itu sebabnya, kata Mawardy, Ketua dan Sekretaris Umum Partai Demokrat itu turun langsung mendengar perkembangan politik di Aceh. “Hasil pertemuan ini nantinya akan dilaporkan ke presiden,” kata Mawardy.[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Nazar: Soal Penjaringan Gubernur Terserah Mekanisme di Demokrat

    Nazar & ibas

    BANDA ACEH – Wakil Gubernur Muhammad Nazar menyerahkan soal penjaringan calon gubernur kepada mekanisme yang berlaku di partai, termasuk Partai Demokrat yang memasukkan namanya dalam bursa calon gubernur Aceh mendatang. “Kalau dari saya, terserah mekanisme di partai. Apakah itu partai demokrat atau partai-partai lain yang memasukkan nama saya dalam bursa calon gubernur,” ujar Muhammad Nazar menjawab The Atjeh Post lewat pesan blackberry messenger, Minggu (25/9) malam.

    Sore tadi, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bertemu sejumlah calon walikota dan bupati di Aceh yang akan diusung partai itu dalam pemilihan kepala daerah mendatang. Sedangkan untuk calon gubernur, kata Anas, Demokrat belum memutuskan siapa yang akan didukung. “Majelis tinggi nanti yang akan menentukan, dua nama itu (Tarmizi A Karim dan Muhammad Nazar) termasuk yang disurvei, dan saat ini belum diputuskan,” kata Anas.

    Nazar sendiri sore tadi menyempatkan mampir dan bertemu Anas Urbaningrum di Hotel Hermes Palace. Nazar juga sempat cipika-cipiki dengan Sekretaris Demokrat Edi Baskoro yang akrab disapa Ibas Yudhoyono di tempat yang sama.  

    Menurut Nazar, dirinya tetap memilih jalur partai untuk maju sebagai calon gubernur mendatang. “Dengan harapan koalisi berbagai partai dalam rangka mempercepat pembangunan secara bersama-sama,” ujarnya.  

    Lewat partai, Nazar juga berharap cita-citanya untuk membangun suatu peradaban di Aceh, termasuk peradaban politik, supaya demokrasi membawa manfaat. “Ini penting dijadikan misi bersama, apalagi Aceh masih akan berhadapan dengan transisi yang harus dituntaskan secara smooth dan tidak sepantasnya demokrasi mengorbankan rakyat. Sebaliknya demokrasi harus menguntungkan rakyat,” ujarnya.

    Itu sebabnya, kata Nazar, stakeholder utama demokrasi termasuk partai-partai maupun konstituen dan kandidat harus dapat menjalankan demokrasi yang benar. “Aceh perlu modal kekompakan dan spirit kebersamaan yang kuat, selain kecerdasan dan kemampuan untuk merobah keadaan atau membangun dengan menyelamatkan dan mencerdaskan.”

    Nazar juga mengingatkan, dalam merespon perbedaan pendapat tentang pilkada Aceh harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

    “Kita menginginkan pemilukada kali ini lebih sehat dan lebih berkualitas dari pemilu 2006 maupun 2009 lalu. Jangan sampai ada yang jadi korban kekerasan lagi. Juga jangan sampai para kaum agama dan ulama takut menyampaikan kebenaran di mimbar mimbar ceramah karena suasana pemilukada,” ujar Nazar.[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Anas dan Ibas Bertemu Para Kandidat dari Demokrat

    Nazar & anas

    BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderal Ibas Yudhoyono bertemu dengan sejumlah kandidat wali kota dan bupati yang sudah disahkan serta diusung partai tersebut dalam Pilkada Aceh.

    “Ini forum konsolidasi awal untuk menentukan komitmen membangun Aceh. Kita tegaskan untuk memajukan Aceh dibutuhkan pemimpin yang tepat,” ujar Anas kepada The Atjeh Post usai pertemuan tersebut, Minggu (25/9), di Hermes Palace Hotel.

    Anas menambahkah, saat ini nama yang sudah ada hanya untuk calon wali kota Dan bupati. Sedangkan nama calon gubernur masih diproses. “Majelis tinggi nanti yang akan menentukan, dua nama itu (Tarmizi A Karim dan Muhammad Nazar) termasuk yang disurvei, dan saat ini belum diputuskan,” kata Anas.

    Sementara Itu, Mawardy Nurdin, Ketua DPD Demokrat Aceh menyatakan, ada 17 nama calon bupati dan wali kota yang sudah disahkan.

    Sedangkan target menang pada Pilkada nanti, mawardy menjelaskan, Demokrat menargetkan 50 persen kemenangan dari para calon yang akan diusung.

    Bak gayung bersambut, usai pertemuan tersebut, Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, terlihat hadir ke tempat tersebut dan bertemu Anas Urbaningrum. Anas yang melihat Nazar langsung menegur, “Apa kabar Pak Wagub?”.

    Nazar langsung datang menghampiri Anas dan menyalaminya. Ibas yang berada di belakang Anas juga turut menyalami Nazar. Setelah itu Nazar dan Anas mengobrol sembari terus keluar menuju mobil. Usai berbincang sesaat, Anas pamit dan menaiki mobilnya.

    Ketika ditanya The Atjeh Post perihal kedatangan ke Hermes, Nazar menjelaskan, “Saya sering melakukan pertemuan informal dengan mereka. Saya kemari kebetulan ada acara lain di sini dan hanya menyapa saja,” ujarnya.

    Terkait namanya yang sering disebut-sebut akan berdampingan dengan Nova Iriansyah, menurut Nazar masalah tersebut ia serahkan ke partai. “Biarlah partai yang akan menentukan. Nama saya saat ini masuk ke dalam semua bursa survei. Jadi biarlah partai-partai yang akan menentukan.

    Ibaratnya, tambah Nazar, dia sudah mengetuk pintu. “Sekarang tinggal menunggu di suruh masuk dan duduk.”[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Nova Iriansyah: Keputusan MK Bersifat Final Dan Mengikat

    BANDA ACEH – Terkait Calon perseorangan di Aceh, ada koridor hukum yang kuat tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memustuskan tentang calon perseorangan yakni Undang – Undang Dasar  (UUD) 1945.

     

    “Dalam UUD 1945 dalam Amandemen Perubahan ke 4 dijelaskan, putusan MK bersifat final dan mengikat. Saya juga baru tahu itu,” kata Nova Iriansyah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fraksi Demokrat asal Aceh, dalam pertemuan kandidat dan silaturahmi Calon Gubernur Aceh 2011.

    Penjelasan Nova Iriasnyah diatas sesuai dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dijelaskan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada peluang menempuh upaya hukum berikutnya pasca putusan itu sebagaimana putusan pengadilan biasa yang masih memungkinkan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

    Selain itu juga ditentukan putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

    Semua pihak termasuk penyelenggara negara yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK harus patuh dan tunduk terhadap putusan MK. “Saya sebagai pengurus DPP Demokrat sebenarnya tidak setuju calon perseorangan di Aceh, tapi dengan keputusan MK, sebagai warga negara yang baik kita harus taat hukum,” ujarnya.

    Nova menambahkan, dalam pekan ini, ada dua figur yang akan bertemu Presiden SBY, pertemuan itu terkait dengan permintaan pilkada aceh ditunda dan tidak ada lagi independen di Aceh.

    Namun menurut Nova, “penundaan bisa dilakukan dengan alasan kemanan, tapi keamanan tidak bisa menjadi satu-satunya alasan penundaan pilkada,”ujar Nova Iriasnyah “Kriminal di Aceh paling rendah di indonesia, imej saja aceh tidak aman karena warisan dari masa konflik,” lanjutnya.

    Selain itu nova menjelaskan, DPR tidak bisa mengintervensi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. “Yang berwenang menyelenggarakan pemilu yaitu KPU, dan KPU perpanjang tanganya adalah KIP,”ujar Nova.

    Hingga hini menurut Nova, pemerintah pusat belum menyimpulkan apapun terkait penundaan pilkada di Aceh, penundaan hanya dilakukan sementara sewaktu masa cooling down, dikarenakan saat itu suhu politik di Aceh tinggi.

    Nova iriansyah menegaskan, penjelasan ini bukan untuk memicu konflik, melainkan untuk memberikan gambaran tentang pilkada di Aceh. “Ini hanya sikap dan penjelasan,”katanya. []

    Source : Atjeh Post

  • Demokrat Rekomendasikan Nazar dan Tarmizi Jadi Cagub

    Banda Aceh – DPP Partai Demokrat merekomendasikan dua nama bakal calon gubernur Aceh yakni Muhammad Nazar (wagub sekarang) dan Tarmizi Karim (mantan bupati Aceh Utara) yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah mendatang.

    “Kami sudah lama menggodok bakal calon gubernur Aceh. Dan kini DPP merekomendasikan dua nama tersebut,” kata pengurus DPP Partai Demokrat Nova Iriansyah di Banda Aceh, Jumat malam.

    Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Partai Demokrat mengatakan hal itu dalam pertemuan dan silaturahim dengan Forum Lintas Partai Politik Provinsi Aceh (FLP2A). FLP2A adalah gabungan sebanyak 25 partai politik lokal dan nasional peserta Pemilu legislatif 2009.

    Namun, katanya menambahkan, hingga kini DPP belum memutuskan siapa dari kedua nama bakal calon yang direkomendasikan tersebut.

    “Yang sudah jelas, DPP menghendaki posisi sebagai bakal calon wakil gubernur (cawagub) dari kader partai,” kata dia menjelaskan.

    Sementara itu, Ketua FLP2A Firmandez mengatakan kehadiran Nova Iriansyah dalam pertemuan dan silaturahmi tersebut untuk menyampaikan visi dan misinya jika diusung sebagai cawagub Aceh.

    “Kami ingin mendengarkan apa visi dan misinya jika nanti diusung sebagai cawagub pada Pilkada yang dijadwalkan Nopember 2011. Partai politik yang tergabung dalam FLP2A hanya ingin mendengar visi dan misi dari sejumlah nama yang berkembang maju ke Pilkada Aceh,” katanya menjelaskan.

    Dari 25 partai politik lokal dan nasional yang tergabung dalam FLP2A itu hanya lima partai yang memiliki kursi di DPRA antara lain PKPI, PBB dan Partai Daulat Atjeh (lokal).

    “Meski tidak semua partai politik yang tergabung dalam FLP2A itu memiliki kursi di DPRA, tapi kami memiliki kekuatan besar berdasarkan perolehan suara (pemilih) sebesar 17 persen lebih sebagai salah satu syarat untuk mengusung kandidat gubernur/wakil gubernur Aceh,” kata Firmandez.

    Dari sejumlah nama yang muncul sebagai bakal calon gubernur Aceh, ia menjelaskan telah menyampaikan visi dan misinya di forum lintas partai ini yakni Darni Daud, Muhammad Nazar, dan Nova Iriansyah. Sedangkan Ahmad Farhan Hamid dan Tarmizi Karim, dijadwalkan pekan depan.(MNA-ANTARA)

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tim Pencitraan Demokrat Didominasi Aktivis Muda

    JAKARTA–MICOM: Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, tim komunikasi untuk mengembalikan citra Demokrat akan didominasi aktivis dan anak muda. Tim yang dibentuk pascalebaran nanti oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bekerja untuk mengembalikan citra Demokrat setelah dibombardir kesaksian Muhammad Nazaruddin.

    “Rencananya terdiri dari anak-anak muda. Tapi nama-nama belum ditentukan,” ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8).

    Pembentukkan tim tersebut, menurutnya, sama sekali tidak bermaksud menciptakan gerbong baru di internal Demokrat. Tim tersebut dibentuk karena situasi mengharuskan Demokrat mengembalikan citra dan nama baik partai.

    Menurutnya, faksi tidak tergantu oleh pembentukkan tim tersebut. Sebab, Demokrat telah sepakat, menghadapi minimnya kepercayaan publik, semua kader harus solid. “Pak SBY sudah tekankan semua kader harus solid. Tim dibentuk untuk pencitraan,” ujarnya.

    Ramadhan melanjutkan, dalam rakornas Sentul sebelumnya telah disepakati Demokrat harus kembalikan citra di mata publik. Memang, setelah rakornas telah dibentuk tim komunikasi yang terdiri dari lima orang. Namun, untuk mempercepat pengembalian citra, SBY menginstruksikan untuk membentuk tim yang terdiri dari 30 orang kader yang punya kemampuan komunikasi. (OL-8)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Demokrat Terpengaruh

    Jakarta, Kompas – Terungkapnya kasus suap dalam proyek wisma atlet SEA Games di Palembang, yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan kader Partai Demokrat lain, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap partai itu. Namun, persepsi itu belum tentu akan memengaruhi perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilihan Umum 2014.

    Pengakuan itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Magelang, Jawa Tengah, Hasan Suryoyudho, Jumat (19/8), di Magelang, Jawa Tengah. Di masyarakat, ia mengakui, kasus wisma atlet berdampak pada persepsi terhadap Partai Demokrat.

    Kendati demikian, dia menegaskan, Partai Demokrat akan memiliki berbagai strategi untuk kembali memulihkan kepercayaan masyarakat itu. ”Kami akan berusaha keras untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya dalam Pemilu 2014,” ujarnya.

    Sebelumnya, di Magelang, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Angelina Sondakh menilai, kasus wisma atlet tak merugikan kredibilitas dirinya dan Partai Demokrat. Citra Partai Demokrat tak tergoyahkan karena masyarakat merasakan keberhasilan pembangunan yang dijalankan Partai Demokrat.

    Angelina sempat disebut Nazaruddin sebagai anggota DPR yang juga terlibat dalam kasus wisma atlet. Namun, dia membantah tudingan Nazaruddin yang kini menjadi tersangka kasus suap wisma atlet.

    Terkait sikap Nazaruddin yang kini bungkam, Angelina tak ingin menanggapinya. Sebaliknya, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat Didi Irawadi S, Jumat, di Jakarta, menyatakan, Partai Demokrat tak merasa senang dan diuntungkan dengan sikap Nazaruddin yang bungkam dalam pemeriksaan di KPK. Bahkan, partainya merasa dirugikan jika Nazaruddin pasang badan dan menyalahkan dirinya sendiri.

    Didi, yang juga anggota Komisi III DPR, meminta Nazaruddin bisa membantu mengungkapkan dan membongkar perkara suap wisma atlet itu. Apalagi, jika dugaan adanya mafia anggaran di balik kasus ini benar.

    Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, menegaskan, KPK bisa saja menjerat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum atau siapa saja yang disebut Nazaruddin ikut menerima aliran dana korupsi berbagai proyek yang didanai APBN. KPK tidak tergantung pada keterangan Nazaruddin semata.

    ”Siapa pun, tidak hanya Anas. Kalau ada penerimaan uang sesuai bukti yang kami himpun, ya Anas diproses. Siapa pun, yang penting alat buktinya. KPK tidak pernah menyimpangkan kasus yang ada bukti, terus kami tinggalkan,” ungkap Jasin lagi.(bil/egi/tra)

    Source : Kompas.com

  • Kejayaan Partai Teh

    Seharusnya kebijakan ekonomi di negara maju diputuskan setelah pertimbangan matang dan bukan sebagai hasil paksaan sejumlah kecil aktivis ekstrem. Namun, kenyataan pahit itulah yang harus diterima masyarakat Amerika. 

    Setelah disandera beberapa bulan, Presiden Obama dan para pemimpin Kongres baru diizinkan menaikkan batas utang negara pada 2 Agustus lalu. Seandainya keputusan itu ditunda sehari lagi, pemerintah akan dinyatakan default (gagal bayar) atau tak mampu membayar kembali semua obligasinya, menurut Menkeu Timothy Geithner.

    Sebelumnya, kenaikan batas utang itu dilakukan hampir 80 kali sejak Perang Dunia II di bawah presiden-presiden, baik dari Partai Republik yang kanan seperti Ronald Reagan maupun Partai Demokrat yang kiri seperti Bill Clinton.

    Baru kali inilah dipersoalkan oleh Kongres, khususnya fraksi Partai Republik yang sejak pemilu legislatif 2010 menjadi mayoritas di Dewan Perwakilan (House of Representatives), satu dari dua badan legislatif nasional AS. Badan kedua, Senat, masih dikuasai Partai Demokrat. Presiden Obama berasal dari Partai Demokrat.

    Munculnya kelompok baru

    Faktor apa yang membawa Pemerintah AS ke ambang pintu kehancuran kredibilitasnya sebagai pengutang internasional? Inti jawaban saya, munculnya kelompok baru dalam politik Amerika: anggota Dewan Perwakilan dari Partai Republik yang dipilih untuk kali pertama pada pemilu 2010.

    Mereka berjumlah hanya 85 orang, sekitar sepertiga dari anggota fraksi Republik (240 orang) dari total anggota Kongres yang mencakup 435 orang. Ciri-ciri khas mereka: sebuah visi politik sederhana dengan daya tarik kuat, sikap percaya diri tinggi, serta strategi politik canggih.

    Kelompok ini juga menyebutkan diri faksi Tea Party, Partai Teh. Label itu dimaksudkan untuk mengingatkan kita kepada pejuang Revolusi Amerika yang menumpahkan teh di pelabuhan Boston sebagai protes terhadap kebijakan pajak pemerintahan Inggris. Juga untuk mengambil jarak dari Partai Republik meski semua anggota kelompok ini di Kongres mewakili partai itu. Ketika berdemonstrasi, mereka suka mengenakan rambut putih palsu dan kostum patriotik zaman penjajahan. Nyentrik, tetapi semua orang tahu siapa mereka.

    Tuntutan khas Tea Party adalah perlawanan pada segala bentuk kenaikan pajak, no new taxes. Kenaikan batas utang negara harus disertakan dengan pemotongan anggaran pengeluaran setimpal. Sama sekali tidak boleh disertakan dengan pajak baru dalam bentuk apa pun, termasuk penutupan lowongan dalam struktur perpajakan yang sedang berlaku. Mereka mengalahkan bukan hanya Presiden Obama dan mayoritas Senat yang Demokrat, tetapi juga kepemimpinan partai mereka sendiri, Partai Republik, di Dewan Perwakilan.

    Kemenangan Tea Party disebabkan terutama oleh keberanian politik. Mereka berhasil meyakinkan semua orang, baik teman maupun lawan, bahwa mereka tidak takut pada ancaman gagal bayar. Tegas mereka, lebih baik gagal bayar—suatu hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika—ketimbang kenaikan pajak.

    Mereka menolak beberapa tawaran murah hati, berlapang dada, dari Presiden Obama bersama pemimpin Partai Republik. Di dalam tawaran-tawaran itu masih ada unsur pajak meski kecil dibandingkan dengan pemotongan pengeluaran. Macam-macam alasan diajukan untuk melunakkan posisi mereka, seakan-akan bahaya gagal bayar tak sedahsyat diyakini orang lain, termasuk para ekonom, pebisnis, dan bankir.

    Namun, pada dasarnya mereka mengandalkan ketakutan umum itu untuk memaksakan kemauan mereka. Mereka percaya betul bahwa Obama akan tunduk ketimbang membiarkan kas negara tak mampu melunasi utang Amerika. Mereka benar.

    Semakin apresiatif

    Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Sebagai pengamat politik Indonesia, saya semakin apresiatif terhadap kebijakan ekonomi sejumlah presiden, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ancaman politik yang mereka hadapi berasal dari kiri dalam bentuk tuntutan populis dan antiglobal, bukan dari kanan seperti di Amerika. Akan tetapi, selama ini mereka mampu mempertahankan garis besar kebijakan ekonomi yang pro-pasar dan terbuka kepada dunia.

    Pada waktu yang sama, kalau saya adalah orang Indonesia, saya akan bersikap lebih skeptis terhadap peran global Amerika. Syukur alhamdulillah, sebuah malapetaka dihindari kali ini.

    Namun, hal itu tidak menjamin bahwa Pemerintah AS akan terus bertindak secara bertanggung jawab selaku pemain global. Ternyata kebijakan ekonominya terlalu mudah dijungkirbalikkan oleh kelompok aktor kecil dengan visi sempit, tetapi dengan dedikasi dan keterampilan politik tinggi.

    R William Liddle Profesor Emeritus, Ohio State University, Columbus, OH, AS

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tidak Sejalan Etika Politik

    Jakarta, Kompas – Pernyataan kontroversial tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korup- si yang dilontarkan Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie dinilai tidak sejalan dengan etika politik Partai Demokrat tentang berpolitik secara cerdas.

    Dewan Kehormatan Partai Demokrat dapat mengevaluasi pernyataan Marzuki itu dari sisi etik berpolitik kader Partai Demokrat. ”Dalam waktu dekat, Dewan Kehormatan akan bertemu dan membicarakan banyak hal. Bisa saja hal (kontroversi pernyataan Marzuki) itu dievaluasi dan dibahas. Keputusannya, apa pun itu tidak harus dipublikasikan kecuali untuk persoalan yang menyangkut status tersangka,” kata Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, Senin (1/8).

    Pernyataan Marzuki, menurut Amir, merupakan pendapat pribadi sehingga seburuk apa pun dampak dari pendapat itu tidak bisa dijadikan obyek pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan. Namun, Dewan Kehormatan tetap bisa membahas dan mengevaluasi pernyataan itu dari sisi etika berpolitik Partai Demokrat, yakni berpolitik secara bersih, cerdas, dan santun.

    Secara terpisah, Marzuki Alie menuturkan, karakternya mungkin tidak cocok menjadi politisi. Untuk itu, seusai menjadi Ketua DPR, dia berniat cuti lalu pulang

    kampung dan menjadi guru. Pernyataan ini disampaikan Marzuki, Senin, di kantornya, setelah sejumlah pihak mempertanyakan pernyataannya itu.

    Marzuki menuding, pemberitaan media itu telah menyesatkan. ”Saya bilang, (KPK dibubarkan) jika sudah tidak ditemukan orang yang kredibel untuk mengisi lembaga itu. Saya mendukung KPK,” katanya. Marzuki juga mempertanyakan sejumlah pihak yang ”mengadili” pernyataannya itu. ”Kalau kita beda pendapat, kok, langsung diadili, bukan diskusi?” katanya.

    Marzuki tidak khawatir dengan desakan agar dirinya mundur dari posisi Ketua DPR. Namun, dia mengingatkan, ada mekanisme demokrasi. ”Saya siap turun kapan pun. Hidup tidak usah takut,” ucap Marzuki.

    Soal Marzuki yang dilaporkan Serikat Pengacara Rakyat ke Badan Kehormatan (BK) DPR, hakim konstitusi Akil Mochtar menilai, itu percuma saja. Tata tertib DPR menyebutkan, hasil dari BK harus dilaporkan ke Ketua DPR. Ketua DPR bisa memveto hasil BK DPR itu. ”Jadi, agak tidak mungkin. Seperti main-main gitu, lho,” ujar Akil di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin. (WHY/ANA/NWO/nta)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Anas Sebaiknya Nonaktif Dulu

    Jakarta, Kompas – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebaiknya nonaktif dulu karena dinilai telah melanggar integritas politik. Langkah itu akan menjadi bagian penting dalam rangka membangun generasi baru politisi Indonesia yang bersih.

    ”Politisi itu dihitung dengan integritas, satunya kata dengan perbuatan. Jika politisi melanggar integritasnya, seharusnya dia mundur,” kata aktivis prodemokrasi, Fadjroel Rachman, Jumat (29/7), di Jakarta. Jika mundur, katanya, Anas akan dilihat sebagai tokoh yang berintegritas.

    Permintaan mundur itu terkait dengan sejumlah tudingan dugaan penyimpangan yang belakangan disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kepada Anas. Berbagai tudingan itu memang belum terbukti secara hukum, tetapi secara fakta semakin sulit dibantah.

    ”Namun, tanggung jawab politik itu penting. Hukum adalah proses lain. Di politik, persepsi itu penting,” kata Fadjroel. Berbagai tudingan itu, lanjut dia, bahkan membuat Anas dianggap ”selesai” secara faktual politik.

    Sesuai catatan Kompas, Nazaruddin juga sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai bendahara umum Partai Demokrat meski belum jadi tersangka. Saat diberhentikan pada 23 Mei 2011, Nazaruddin juga baru dituding terlibat sejumlah kasus.

    Pengunduran diri Anas juga dibutuhkan untuk membersihkan generasi baru politik Indonesia daripada menabung masalah untuk masa depan.

    Namun, Yunarto Wijaya dari Charta Politika, khawatir, mundurnya Anas sebelum diproses hukum akan menutup sejumlah kasus yang diduga melibatkannya. Pasalnya, langkah mundur itu kemungkinan diikuti dengan kompromi politik tertentu, seperti penutupan proses hukum.

    ”Saya lebih setuju memakai pendekatan sistematik. Bongkar kasus yang ditudingkan Nazaruddin hingga tuntas. Mereka yang kemudian menjadi tersangka, termasuk Anas, harus mundur,” tutur Yunarto.

    Terkait kasus yang menimpa Partai Demokrat, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menuturkan, ”Apa pun yang saya sampaikan, nuansa politiknya akan kental. Jadi, saya serahkan segalanya kepada Ketua Dewan Pembina (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya loyal kepada beliau.”

    Patra M Zen, pengacara Anas, mengatakan, permintaan mundur Anas itu adalah upaya untuk merongrong dan memangkas Anas sebagai lokomotif pemimpin muda sebelum berbuah.

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa, Jumat, mengakui pernah bertemu Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rahardja dan Juru Bicara KPK Johan Budi. Pertemuan dilakukan di restoran jepang di kawasan Casablanca, Kuningan, Jakarta, awal 2010.

    ”Saat itu, saya diajak oleh Nazaruddin. Karena ajakannya mendadak, saya datang terlambat. Saat saya datang, Pak Ade, Johan, dan Nazaruddin sudah hampir selesai bicara,” kata Saan. Karena datang terlambat, Saan mengaku tidak tahu pembicaraan tiga orang itu sebelumnya. Saan mengaku sudah lama mengenal Ade. ”Saat saya masih menjadi aktivis di Bandung, saya sudah mengenal Pak Ade yang saat itu menjadi Kepala Polsek Bandung Tengah,” katanya.

    Marzuki Alie menuturkan, jika ada pejabat KPK bertemu dengan anggota DPR di luar lingkungan DPR atau KPK, yang bersangkutan sebaiknya menonaktifkan diri dari KPK. ”Untuk anggota DPR yang melakukan pertemuan dengan KPK, saya tidak tahu hal itu melanggar atau tidak. Itu urusan Badan Kehormatan DPR,” katanya. (NWO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.