siwah.com

Tag: diskusi

  • Staf Ahli Pangdam: Jelang Pilkada, Benih Konflik Mulai Muncul

    BANDA ACEH- Staf Ahli Pangdam Iskandar Muda Letkol Infanteri Sunari menilai menjelang pelaksanaan pilkada di Aceh benih-benih konflik antar kelompok mulai muncul. Dia pun meminta semua pihak mewaspadai dinamika politik yang terjadi.

    “Secara keseluruhan kondisi Aceh cukup kondusif. Namun, menjelang pilkada benih-benih konflik antar kelompok mulai muncul,” kata Letkol Sunari dalam diskusi memperingati HUT Golkar ke-47 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Sabtu (22/10).

    Itu sebabnya, mantan Dandim Aceh Timur dan Kasrem Lhokseumawe ini meminta semua pihak mewaspadai kondisi itu agar proses dinamika sosial budaya dan politik dapat berjalan sesuai relnya.”Sehingga pembangunan Aceh dapat berjalan,” ujarnya.

    Sunari juga menilai, saat ini rasa kebangsaan dan persatuan di kalangan masyarakat sudah luntur. “Perlu kesadaran untuk menumbuhkan kembali rasa kebangsaan dan persatuan guna terciptanya Aceh damai dan keutuhan NKRI,”ujar Sunari.

    Sebagai provinsi yang menjadi bagian dari NKRI, kata Sunari, Aceh tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari dinamika yang terjadi di tingkat nasional.

    Selain Sunari, diskusi publik bertema Gerakan memperkokoh wawasan kebangsaan menyongsong perubahan dan perkembangan Aceh juga menghadirkan pemateri dari Polda Aceh dan mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung.

    Ketua Panitia HUT Golkar ke-47 T Amiruzzahri mengatakan, diskusi itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. “Wawasan kebangsaan bisa menjadi modal dasar untuk menghadapi perubahan serta bertujuan agar jati diri bangsa tidak hilang,” kata T Amiruzzahri.[]

    Source : Atjeh Post

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pusat Khawatirkan Sikap PA

    BANDA ACEH – Sikap Partai Aceh yang memutuskan tidak mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada di Aceh, menimbulkan kekhawatiran sejumlah kalangan di Jakarta. Pemerintah berharap semangat perjanjian Helsinki (nota perdamaian GAM-RI) tak memudar akibat keputusan PA memboikot Pilkada Aceh tahun ini.

    “Ini perlu diingatkan bahwa perjanjian itu adalah suatu landasan meredamnya konflik di Aceh selama ini. Jadi harus dijaga sebaik-baiknya oleh kita bersama,” ujar Mayor Jenderal TNI Amirudin Usman, selaku keynote speaker mewakili Menko Polhukam RI Djoko Suyanto, dalam Panel Diskusi yang diadakan Pimpinan Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM), di Komplek Perum DPR RI, Minggu (16/10).

    Tidak hanya itu, Amirudin yang merupakan Ketua Desk Aceh di Kemenkopolhukam berharap agar aksi boikot PA tidak berakibat menyeret suasana demokrasi di Aceh kembali ke era kekerasan.

    “Saya juga perlu menyampaikan pesan dari beliau (Djoko Suyanto). Beliau, berharap agar Keputusan Partai Aceh (PA) dengan tidak mencalonkan kadernya untuk mengikuti pilkada, tidak membawa perkembangan politik dan demokrasi ke arah kekerasan,” ujarnya.

    Kekhawatiran serupa juga diungkap Mantan Menteri BUMN Sofyan A Djalil. Ia menilai, Partai Aceh sebagai elemen partai lokal yang tidak dapat berpartisipasi dalam Pilkada Aceh tahun 2011, dimungkinkan akan membuat suasana masyarakat di Aceh mulai tidak kondusif seperti sebelumnya.

    “Boikotnya Partai Aceh untuk tidak mengikuti Pilkada dalam tahun ini (2011), dimungkinkan membuat suasana daerah Aceh kembali tidak kondusif. Kendati demikian kami sangat berharap, boikotnya Partai Aceh tidak serta merta terus dibawa ke arah yang negatif untuk kondisi masyarakat pascaperdamaian,” ujar Sofyan dalam diskusi ‘Menggantung Asa, Ciptakan Aceh Damai untuk Kemaslahatan dan Kesejahteraan Masyarakat’,” itu.

    Seperti diketahui, dengan UUPA, pilkada di Aceh menjadi isu terhangat di penhujung kepemimpinan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar (Gubernur-Wakil Gubernur Aceh priode 2007-2012). Dalam kurun waktu 6 tahun perjanjian damai Aceh yang saat ini dinahkodai manyoritas anggota parlemen (wakil rakyat) dari Partai Aceh.

    Namun saat ini, ada pihak yang menghormati dan ada sebagian pihak yang melawan. Bahkan hingga ada pihak di luar Aceh yang menghapus isi UUPA tanpa berkonsultasi dengan parlemen Aceh (DPRA). Hal ini merupakan salah satu sebab sehingga memicu temperatur pilkada meningkat sampai panas dingin saat ini di Provinsi Aceh.(tribunnews.com)

    Source : Serambi Indonesia

  • Jimly: Rakyat Aceh Perlu Perkuat Sistem Parlok

    JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengharapkan rakyat Aceh perlu menguatkan sistem partai politik lokalnya. Di sisi lain, Ia juga mengakui bahwa mekanisme pemilihan calon independen dalam pilkada di seluruh wilayah Indonesia merupakan sumbangan pemikiran rakyat Aceh.

    “Saya akui bahwa pemilihan calon independen dalam sistem pencalonan kepala daerah adalah sumbangan pemikiran rakyat Aceh melalui perjanjian Helsinki tersebut,” ujar Jimly dalam diskusi ‘Menciptakan Aceh Damai’, di Komplek Perumahan DPR-RI, Kalibata, Jakarta, Minggu (16/10).

    Kendati demikian, Jimly tetap mengharapkan rakyat Aceh perlu menguatkan sistem partai politik lokalnya, ketimbang jalur independen.

    “Kepala daerah yang melalui jalur independen sampai saat ini baru 4 orang yang bisa menang di Indonesia. Memang diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai independen, namun sangat sulit untuk mencapainya. Maka dari itu sayang apabila ada orang di luar daerah yang menggunakan partai masuk kedaerah tersebut, dapat mengambil alih keadaan politik di sana karena calon yang berasal dari daerah tersebut melalui jalur Independen. Sepertinya memang partai lokal sangat tepat untuk mengconter sistem pemilihan kepala daerah di sana,” ujar Jimly.

    Sementara, saat ini politik di Aceh semakin memanas, karena mereka menilai UUPA yang memberlakukan calon independen untuk pemilihan kepala daerah hanya satu kali, membuat semua hak konstitusi masyarakat terhenti.(tribunnews.com)

    Source : Serambi Indonesia

  • PP TIM Mencari Solusi Lewat Diskusi

    DISKUSI panel ‘Menggantung Asa, Ciptakan Aceh Damai untuk Kemaslahatan dan Kesejahteraan Masyarakat’,” di Komplek Perumahan DPR-RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/10), merupakan salah satu upaya para Pimpinan Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM) untuk mencari solusi terhadap kisruh regulasi pilkada di Aceh.

    PP TIM menggandeng para narasumber yang ahli dalam bidangnya untuk menemukan solusi permasalahan pilkada bersama tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Selaras dengan tujuan diskusi, pemaparan Mayjen TNI Amirudin selaku Keynote Speaker, mengharapkan keamanan masyarakat Aceh dapat berjalan langgeng tanpa mengacu permasalahan segelintir oknum politik.

    Sementara, Fachry Ali selaku moderator dalam diskusi ini lebih condong menggiring para narasumber untuk memaparkan suatu pokok permasalahan Pilkada Aceh serta solusi yang tepat dalam menanggulanginya.

    “Suatu permasalahan mendasar pasca perdamaian di Aceh, adalah sistem pilkada di Aceh. Saat ini terus meningkat kondisi yang tidak kondusif di sana. Lebih parah lagi sehabis partai lokal (Partai Aceh) dengan tegas boikot untuk tidak dapat berpartisipasi dalam pilkada Aceh 2011, ini semakin membuat masyarakat resah akan pergantian pemimpinnya saat ini,” Ujar Fachri.

    Sekadar diketahui, jauh sebelumnya, sebanyak 16 partai politik di Provinsi Aceh mengancam tidak akan mendaftarkan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dari partai mereka dalam pemilihan umum kepala daerah tahun ini.

    Pernyataan itu dituangkan 16 parpol dalam surat permohonan penundaan Pilkada Aceh yang akan mereka sampaikan kepada Presiden Yudhoyono. Surat itu ditandatangani sebagian pimpinan parpol di Banda Aceh, Sabtu (16/7).

    Selain itu, pada surat itu tersebut jùga disebutkan, penetapan batas waktu pendaftaran calon dari parpol pada 5 Agustus 2011 yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh, dinilai parpol sebagai penetapan sepihak. Alasannya, belum ada persetujuan dari DPR Aceh sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

    Namun, pada menit-menit akhir menjelang penutupan masa pendaftaran, dua dari 16 parpol dimaksud, yakni Partai Demokrat dan PPP, mendaftarkan pasangan calonnya (Muhammad Nazar/Nova Iriansyah) ke KIP Aceh. Pendaftaran pasangan ini juga didukung oleh partai berbasis lokal, yakni Partai SIRA.(tribunnews.com/nal)

    Source : Serambi Indonesia