siwah.com

Tag: edukasi

  • Sanksi Terberat bagi Plagiator

    Jakarta, Kompas – Pemerintah mendesak perguruan tinggi memberi sanksi berat kepada pelaku plagiasi. Hal itu diharapkan akan memberikan efek jera terhadap pelanggar norma akademik.

    Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Senin (5/3), di Jakarta. ”Perguruan tinggi harus menegakkan hukum. Kredibilitas perguruan tinggi bergantung pada itu,” kata Nuh.

    Ia mengakui, tim evaluasi atau penilai angka kredit kurang teliti sehingga masih ada kasus plagiasi yang nyaris lolos. Ia mendorong tim di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi lebih teliti. ”Pemeriksaan dan rekomendasi final ada di saya. Saya periksa dokumen-dokumen pengangkatan guru besar. Beberapa kali saya temukan ada yang tidak cocok. Jika ada yang mengganjal, saya meminta Dirjen Dikti periksa lagi,” kata Nuh.

    Selain itu, perlu juga sistem informasi terbuka agar tiap karya ilmiah bisa dilihat publik. Di situ pentingnya publikasi karya ilmiah di jurnal.

    Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Djoko Santoso menambahkan, kasus-kasus plagiasi, terutama di proses pengangkatan guru besar, diduga terjadi karena guru besar merupakan status sosial atau jenjang tertinggi di dunia akademik.

    Penghargaan ekonomi untuk guru besar pun semakin tinggi. Seorang guru besar saat ini paling tidak menerima tunjangan Rp 13 juta-Rp 14 juta per bulan. Tunjangan guru besar itu di luar gaji pegawai dan tunjangan fungsional. ”Dulu paling-paling cuma Rp 5 juta per bulan,” kata Djoko.

    Selain itu, kata Nuh, plagiasi juga terjadi karena integritas ilmuwan melemah. ”Itu kira-kira alasannya mengapa banyak yang nekat melakukan plagiasi,” ujarnya. (LUK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar: Sosialisasi dari Partai Masih Kurang

    BANDA ACEH – Sabri Badruddin, Wakil Ketua DPD I Golkar Aceh, menilai wajar hasil survei International Republican Institute atau IRI yang menyebutkan kalau partai politik tidak pernah berhubungan dengan masyarakat atau konstituennya.
    Menurut Sabri, hal itu disebabkan kurangnya informasi kepada masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan partai politik.

    IRI dalam surveinya yang dirilis 2 November lalu, menyebutkan, 96 persen responden menyatakan partai politik tidak pernah berhubungan dengan mereka.

    Responden juga tidak tahu isu atau masalah yang dibicarakan partai politik (66 persen). Sedangkan 11 persen mengatakan yang kerap dibicarakan oleh partai politik ialah soal pembangunan jalan atau perbaikan infrastruktur.

    Untuk partai politik atau legislator, responden menginginkan mereka mendatangi rumahnya (65 persen) atau menggelar acara umum (32 persen) sebagai bentuk hubungan partai dengan konstituen. Menyangkut pelaksanaan pilkada, 47 persen responden tidak tahu banyak tentang pilkada, dan 35 persen tidak tahu sama sekali

    Menurut Sabri, hal itu juga terjadi karena kurangnya sosialisasi dari dewan atau partai politik serta dukungan media untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang dilakukan serta dibahas dalam rapat dewan atau partai politik.

    Selama ini, kata Badri, sebagian anggota dewan atau partai politik ada yang berkunjung langsung ke masyarakat. “Misalnya saat penyaluran bantuan, perbaikan saluran air dan jalan. Tapi hanya beberapa saja, tidak semua orang di parpol atau dewan, tergantung orangnya,” jelas Badri.

    Namun, tambah dia, masyarakat kurang mengakses informasi dari dewan atau parpol karena kurangnya fasilitas sosialisasi.

    “Saat dewan atau parpol melakukan rapat, misalnya, kita juga mengundang perwakilan dari masyarakat. Karena nggak mungkin diundang seluruh masyarakat saat rapat atau kerja kami. Tapi geuchik dan perangkat desa itu kan seharusnya bisa menginformasikan kepada masyarakat,” papar Sabri.

    Menurut Sabri, hasil survei itu juga wajar karena masyarakat juga ada yang nggak mau tahu, sehingga tidak mencari informasi tersebut. “Untuk itu, maka dewan dan parpol harus menyosialisasikan kepada masyarakat bawah.”

    Dewan dan partai, tambah dia, harus bekerjasama dengan pihak-pihak seperti media, agar informasi tentang kerja serta pembahasan yang dilakukan bisa tersampaikan.[]

    Source : Atjeh Post

  • Survei IRI: Masyarakat Aceh Tidak Paham Pilkada

    BANDA ACEH – Sekitar 882 orang masyarakat Aceh (82 persen responden) mengaku tidak paham sama sekali tentang pemilihan kepala daerah di Aceh atau pilkada.

    Hal ini tertuang dalam hasil survei International Republican Institute atau IRI dalam survei ‘pendapat publik’ yang digelar di 22 daerah di Aceh. Survei ini didanai United States Agency International Development atau USAID.

    Dalam survei ini didapatkan, 47 persen responden mengaku mendengar soal pilkada tapi tidak tahu banyak. Sedangkan 35 persen responden mengatakan tidak tahu sama sekali. Hanya 17 persen yang mengatakan paham tentang pilkada.

    Adapun jumlah responden dalam survei ini 1.075 orang. Jajak pendapat yang dilakukan 6 hingga 22 Agustus 2011 dan dirilis pada 2 November 2011 ini adalah analisis komprehensif dari sikap mengenai lanskap ekonomi, sosial dan politik Aceh.

    Survei digelar dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat kesalahan tiga persen. Sedangkan respon untuk survei mencapai 83 persen.

    Tujuan survei IRI ini seperti disebutkan dalam situs resminya adalah mengukur opini publik, dan menggunakan informasitersebut dalam untuk kepentingan kerja IRI dengan partai-partai politik Indonesia.

    Sampel dipilih secara acak terdiri dari 1.075 pria dewasa dan wanita dari 93 lokasi pedesaan dan 16 perkotaan di 22kabupaten di Aceh. Porsi terbesar responden adalah di Aceh Utara sebanyak 11 persen dari total responden. Penelitian ini dirancang, dianalisis, dan menerjunkan peneliti JRI di bawah pengawasan Fallon Research and Communication atas namaIRI.

    Wawancara dengan tiap responden dilakukan dengan bahasa lokal atau bahasa Indonesia.

    Di bagian lain disebutkan, 96 persen menyatakan partai politik tidak pernah berhubungan dengan mereka. Responden juga tidak tahu isu atau masalah yang dibicarakan partai politik (66 persen).

    Sedangkan 11 persen mengatakan tahu bahwa isu yang kerap dibicarakan oleh partai politik ialah soal pembangunan jalan atau perbaikan infrastruktur.

    Untuk partai politik atau legislator, responden menginginkan mereka mendatangi rumahnya (65 persen) atau menggelar acara umum (32 persen) sebagai bentuk hubungan partai dengan konstituen.

    Isu tentang sembako atau kenaikan bahan pokok menjadi hal yang paling dipantau oleh responden (19 persen), baru sesudahnya korupsi (17 persen). Sedangkan permasalahan rumah penurunan tingkat kriminal hanya mendapat respon masing-masing dua persen.

    Survei juga menanyakan soal kepedulian Pemerintah Aceh terhadap responden. Hasilnya, 62 persen respoden menjawab Pemerintah Aceh tak peduli terhadap permasalahan mereka. Hanya 29 persen menjawab ada kepedulian dari pemerintah.

    Dari 23 kabupaten dan kota di Aceh, hanya Simeulue yang tidak masuk ke dalam wilayah survei.[]

    Source : Atjeh Post

  • Partai Nasdem Targetkan 5 Ribu Kader per Kabupaten

    DENPASAR–MICOM: Ketua Umum Partai Nasdem Rio Patrice Capella, saat temu kader Partai Nasdem, Senin malam di Kantor Partai Nasdem Bali Jl Tukad Batanghari, Denpasar, mengatakan target Partai Nasdem sampai akhir tahun 2011 adalah minimal memiliki kader sebanyak 5.000 orang untuk masing-masing kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah target yang sangat minimal. Beberapa kabupaten yang ada di Pulau Jawa, misalnya,
    saat ini jumlahnya sudah mencapai lebih dari 100 ribu orang per kabupaten dan kota. Ini jumlah riil karena seluruh anggota langsung diverifikasi oleh pusat,” ujarnya.

    Target minimal 5.000 orang per kabupaten di seluruh Indonesia tersebut harus bisa diraih sampai dengan akhir tahun 2011. Jumlah akan terus ditingkatkan hingga pertengahan 2012 dan minimal saat dilakukan verifikasi oleh KPU sebagai persyaratan mengikuti pemilu yang akan dilakukan tahun 2013, Nasdem bisa menyetor keanggotaan riil sebanyak 10 juta orang.

    Capella optimistis, karena jumlah 10 juta orang di Indonesia tidak terlalu sulit untuk diperoleh mengingat saat ini saja jumlah kader Partai Nasdem di Jawa sudah lebih dari 500 ribu orang. Bila seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mampu memenuhi target 5.000 orang di tahun 2011 maka untuk sementara sampai dengan akhir 2011 sudah lebih dari 2 juta orang kader di Indonesia.

    “Melonjaknya jumlah kader Partai Nasdem tersebut sangat beralasan di tengah karut-marut partai politik saat ini yang penuh dengan politik transaksi, KKN, dan sebagainya. Partai Nasdem muncul dengan restorasi totalnya, dan getaran spirit restorasi tersebut sudah menjalar ke seluruh pelosok nusantara,” ujarnya.

    Sekjen Partai Nasdem Ahmad Rofiqi menambahkan, keanggotaan di Partai Nasdem akan diverifikasi langsung oleh pusat untuk menjaga terjadinya manipulasi data atau persyaratan lainnya seperti KTP dan KTA. “Kita tidak ingin kenggotaan Partai Nasdem hanya di atas kertas tetapi harus riil. Makanya verifikasi keanggotaan langsung dilakukan oleh DPP,” papaprnya. (OL-8)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Baru agar Bisa Jadi Harapan Baru bagi Masyarakat

    Jakarta, Kompas – Munculnya sejumlah partai politik baru, seperti Partai Serikat Rakyat Independen, mendapat sambutan dari berbagai pihak. Partai baru diharapkan mampu meyakinkan masyarakat dan menjadi harapan baru bagi masa depan Indonesia.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengatakan, lahirnya partai baru sebagai fenomena yang baik untuk menyehatkan sistem kepartaian dan proses demokrasi. ”PAN menyambut baik tumbuhnya parpol baru yang bercita-cita ikut dan memenangi kompetisi dalam pemilu,” katanya, Kamis (4/8), di Jakarta.

    Sejumlah pimpinan partai politik juga menyambut baik kehadiran Partai SRI yang akan mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Mereka tidak khawatir keberadaan partai itu akan menjadi pesaing baru dalam perpolitikan dalam negeri.

    ”Kami ucapkan welcome dalam arena perpolitikan nasional. Sepanjang semua mengikuti prosedur tentu tidak ada yang bisa menghalang-halangi kalau memang sudah sah terbentuk. Tidak ada yang membuat kami resisten,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.

    Ketua Umum PAN Hatta Rajasa juga mengapresiasi kehadiran Partai SRI. ”Bagus aja. Silakan maju. Semakin banyak partai tidak apa-apa. Ini negara demokrasi,” katanya.

    Menurut Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Yuddy Chrisnandi, setiap parpol baru yang lolos sebagai peserta pemilu menjadi ancaman parpol lain. Karena politik adalah ketidakpastian, bukan mustahil ada parpol baru yang bisa besar, seperti Partai Demokrat yang sejak awal mengusung figur Susilo Bambang Yudhoyono yang amat populer. Hal sama mesti diwaspadai dengan kemunculan Partai SRI yang mengusung Sri Mulyani.

    ”Apabila mampu membuktikan dirinya bersih, Sri Mulyani bukan sekadar penggembira pada kontestasi pilpres 2014, tetapi bisa jadi ia pemain utama yang diperhitungkan,” kata Yuddy.

    Di Jawa Timur, Ketua Pusat Pengkajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan, kemunculan Partai SRI dan Sri Mulyani sebagai nama yang disodorkan menjadi calon presiden dapat dipahami sebagai alternatif pemunculan pemimpin pada Pemilu 2014.

    Namun, menurut budayawan dan Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut Benny Susetyo, pencalonan Sri Mulyani agak berat karena dukungan partai politik lain belum jelas. Partai SRI belum riil atau belum memiliki akar dukungan yang jelas.

    ”Partai ini belum bekerja keras di lapangan mencari dukungan atau membangun akar ideologi, tetapi langsung menggunakan jalan pintas mengajukan permohonan uji materiil. Ini menunjukkan pengurus parpol hanya melakukan strategi pencarian dukungan secara cepat dan mudah. Tentu tidak fair bagi parpol lain yang bekerja keras mencari dukungan,” kata Benny.

    Menurut Viva, ada beberapa hal yang harus dilakukan partai baru jika ingin memenangi pemilu. Selain memperkuat dasar ideologi dan landasan perjuangan, partai baru juga harus membuat program yang mampu meyakinkan masyarakat dan memberikan harapan baru bagi masa depan Indonesia.

    Hal lain yang harus dilakukan adalah membangun basis konstituen dan menjaring konstituen yang militan, memilih pengurus serta kader partai yang tangguh, dan menyusun sistem manajemen partai yang modern, solid, serta responsif. (WHY/bil/NTA/ODY/DIK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Orang Pintar Plagiat

    KOMPAS.com – Maraknya plagiarisme yang dilakukan orang-orang pintar di negeri ini menimbulkan keprihatinan yang besar di kalangan pendidik. Masalahnya, itu justru dilakukan para pendidik yang harus memberi contoh dan sehari-hari melarang anak-anak didiknya mengopi, mengganti nama, memanipulasi, atau sekadar mengutip tanpa menyebut sumber.

    Lebih mengkhawatirkan lagi ternyata plagiarisme yang dilakukan bukan sekadar mengutip tanpa menyebutkan sumber aslinya (yang sering disebut sebagai ”ketidaksengajaan”), melainkan pemalsuan 99 persen dengan hanya mengganti judul dan nama penulis dari karya orang lain.
    (more…)

  • Tesis dan Disertasi Aspal Kian Meluas…

    KOMPAS.com – Di ruang berukuran sekitar dua kali empat meter di sebuah gang di Rawamangun, Jakarta Timur, dua laki-laki masing-masing menghadap layar komputer, salah satunya berisi permainan kartu. ”Kalau tesis, kami yang mengerjakan, tetapi disertasi nanti bos yang bikin, kami semua membantu,” tutur Oni, salah satu dari ketiganya.
    (more…)