siwah.com

Tag: hak angket

  • Terlalu Mahal Pecat Lily Wahid dan Gus Choi

    sby konprensi pers tentang koalisi

    Jakarta, Kompas – Partai Kebangkitan Bangsa akan membayar mahal jika memberhentikan keanggotaan Lily Wahid dan Effendy Choirie dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian itu akan membuat PKB menjadi partai pertama di era reformasi yang memberhentikan dua anggotanya di DPR dengan alasan adanya perbedaan pendapat.

    ”Recall (pemberhentian dari DPR) terhadap Gus Choi (Effendy Choirie) dan Lily Wahid akan menumbuhkan simpati dari berbagai pihak untuk mereka. Apakah tidak ada cara selain merecall mereka?” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (1/3).

    Pernyataan ini disampaikan Priyo saat menerima Gus Choi dan Lily Wahid di ruang kerjanya di kompleks Gedung MPR/ DPR/DPD.

    Dalam pertemuan itu, Lily Wahid menyatakan, ia siap menerima apa pun keputusan partai. Namun, ia mengingatkan, ketentuan tentang recall, yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

    Gus Choi menambahkan, pergantian anggota DPR seharusnya dilakukan karena yang bersangkutan berhalangan tetap, melakukan tindak pidana, atau mengundurkan diri. Masalah seperti yang disebabkan oleh perbedaan pendapat di DPR seharusnya cukup diberi peringatan.

    Wacana recall terhadap Gus Choi dan Lily Wahid muncul setelah mereka memberikan suara berbeda dengan PKB dalam voting di rapat paripurna usulan pembentukan panitia khusus angket mafia pajak, Selasa (22/2). Saat itu, PKB memutuskan menolak usulan pembentukan pansus tersebut, tetapi Gus Choi dan Lily Wahid mendukungnya.

    ”Mungkin pimpinan PKB malu sama SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) karena sudah menjamin bahwa suara fraksi PKB telah dipegang semua. Namun, anggota DPR bukan bebek. Saya punya hak konstitusional untuk berpendapat sesuai dengan keyakinan dan hati nurani saya,” kata Gus Choi.

    Priyo menegaskan, pihaknya tidak akan ikut campur urusan PKB. Pimpinan DPR juga belum menerima surat permohonan dari PKB untuk memberhentikan Lily Wahid dan Gus Choi.

    ”Pimpinan DPR akan berpikir keras jika telah menerima surat pemberhentian Gus Choi dan Lily Wahid. Saya akan bertanya kepada (Ketua Umum PKB) Muhaimin Iskandar dan (Ketua Fraksi PKB) Marwan Ja’far, apakah tidak ada jalan selain recall? Recall dapat memunculkan bola salju yang merugikan PKB,” tutur Priyo.

    Marwan menegaskan, Gus Choi dan Lily Wahid baru mendapat peringatan keras dan belum di-recall.

    ”Masalahnya tidak sekadar karena perbedaan sikap di hak angket mafia pajak atau Bank Century. Kami menilai, sikap mereka selama 1,5 tahun terakhir telah merongrong wibawa, martabat, dan soliditas partai,” kata Marwan.  (NWO)

    Source : Kompas.com

     

  • Mubarok: Gerindra Cerdas, PKS Kelewatan

    VIVAnews – Setelah usul Pansus Hak Angket Mafia Pajak kandas di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok memuji sikap Fraksi Gerindra. Fraksi partai yang didirikan Prabowo Subianto itu dinilai berperan besar dalam menggagalkan usulan ini.

    Sikap itu dipuji kalangan petinggi Partai Demokrat.  “Gerindra itu obyektif, cerdas, dan tidak terbawa arus. Tapi, bukan berarti mereka menjilat. Itu mereka lakukan karena punya pandangan yang baik dan tidak retoris,” kata Mubarok, Rabu, 23 Februari 2011.

    Fraksi Gerindra, Mubarok melanjutkan, mampu menganalasis dengan baik bahwa masalah perpajakan di Tanah Air ini tidak tepat bila diselesaikan melalui jalur politis atau angket, melainkan harus secara hukum. Dalam hal ini, Mubarok menekankan, Demokrat bukan berarti tidak setuju untuk menuntaskan masalah-masalah pajak di Indonesia.

    “Gerindra itu bisa mikir. Bahwa hak angket itu, sesuai pengalaman sebelumnya (kasus Bank Century) tidak ada hasilnya. Padahal, angket Century begitu mahal ongkosnya,” kata Mubarok.

    Lantas, Mubarok membandingkan Fraksi Gerindra dengan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kata Mubarok, kedua fraksi tidak mau kompak, padahal mereka anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. “PKS ini kelewatan, partai pemerintah kok seperti itu,” kata Mubarok. “Kalau Golkar, ini memang sudah punya kepentingan tertentu.”

    Seperti diberitakan sebelumnya, dari semua anggota partai koalisi, yang sejalan dengan Demokrat yakni, PPP, PAN, dan PKB minus Lily Wahid dan Effendy Choirie.

    Sebelumnya petinggi Golkar menegaskan bahwa dukungan terhadap usulan Pansus Mafia Pajak itu diberikan semata-mata agar kasus mafia pajak ini lebih terbuka. Terutama membuka para mafia dibalik 151 perusahaan yang masuk dalam daftar klien Gayus Tambunan.

    Dengan membentuk Pansus, kata ketua fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, DPR bisa memanggil perusahaan-perusahaan itu dan petinggi di departemen perpajakan. Sebab mafia pajak itu selalu merupakan kerjasama antara dua belah pihak. Pansus ini, katanya, tidak diarahkan untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.