“History repeats itself, first as tragedy, then as farce” (Karl Marx)
ADA banyak penyesatan politis di Aceh. Orang-orang ‘pintar’ terlibat. Mereka bilang ke masyarakat awam bahwa UUPA dan MoU Helsinki adalah manifesto partai politik. Mahasiswa ilmu politik Semester I pun tahu kalau MoU Helsinki adalah konsensus konflik, sedangkan UUPA produk hukum. (more…)
JIKA ada pertanyaan “apa yang dimaksud orang Aceh?” jawabannya mungkin tak sederhana.
Aceh pascakonflik telah menumbuhkan semangat untuk menegaskan kembali siapa itu orang Aceh. Hal ini telah merangsang penggalian ingatan kolektif tentang sejarah dan budaya secara lebih pragmatis. Di satu sisi, hal ini penting sebagai acuan masyarakat Aceh agar dapat melangkah ke masa depan dengan tetap berpijak pada akar. Di lain sisi, diskursus ini sangat rentan dengan intervensi dan kalkulasi politik. Di tengah pusara itu ada tema besar bernama ‘identitas Aceh’.
(more…)
Jakarta, Kompas – Citra Islam saat ini banyak disalahpahami, terutama karena dianggap lekat dengan kekerasan, bahkan terorisme. Hanya umat Islam yang bisa memperbaiki citra negatif tersebut dengan menampilkan praktik kehidupan yang cinta perdamaian, bersahabat, dan prodemokrasi.
Hal tersebut disampaikan Direktur Institut Francais du Proche-Orient dari Perancis, Francois Burghat, dalam diskusi ”Islam di Dunia Arab, Agama, Identitas dan Politik,” di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (7/6). Pembicara lain adalah peneliti Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est Contemporaine (IRASEC-CNRS), Remy Madinier.
Menurut Francois Burghat, citra Islam di dunia saat ini memang memiliki banyak wajah. Di negara-negara Timur Tengah, Islam punya fungsi politik tinggi. Sebuah partai, misalnya, kemungkinan memperoleh simpati publik jika menggunakan nama Islam.
Namun, di dunia internasional, kesan tentang Islam sangat bervariasi. Bisa jadi nama itu mengesankan citra positif, negatif, kekerasan, atau bahkan sangat keras. Semua itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk berbagai kesalahpahaman tentang Islam.
Jika ingin memperbaiki citra itu, umat Islam sepatutnya bekerja keras. Jangan selalu bersikap reaktif dengan apa yang berlangsung di Barat dan menyederhanakan persoalan. Perlu dikembangkan komunikasi dengan bahasa internasional yang bisa menghubungkan secara baik antara Barat dan Timur. ”Islam dimengerti dari perilaku mayoritas penganut Islam sendiri,” katanya.
Tentang persoalan demokrasi, misalnya, Francois Burghat melihat, sebenarnya umat Islam bisa memperkuat tafsir ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mayoritas umat Islam bisa membuat ijma’ atau kesepakatan pada tafsir yang lebih moderat dengan menekankan nilai-nilai kemanusiaan universal.
Jadi sampel
Remy Madinier menilai, Islam di Indonesia tumbuh dengan warna berbeda dibandingkan dengan situasi di dunia lain, terutama di wilayah Timur Tengah. Di Indonesia, Islam berkembang bersama budaya lokal dan menjadi bagian dari sejarah pembentukan negara-bangsa. Ekspresinya sangat beragam, mulai liberalis hingga fundamentalis.
”Indonesia bisa menjadi sampel menarik bagi negara dengan penduduk Muslim yang berusaha menerapkan demokrasi. Muslim di sini (Indonesia) mau mendukung proses demokratisasi,” katanya.
Masyarakat Muslim mengambil nilai-nilai universal dari Islam untuk diserap dalam konstitusi negara. Semua itu dipengaruhi berbagai hal, termasuk sekularisasi yang didorong kelompok Islam moderat seperti Nurcholish Madjid (almarhum). Gerakan reformasi yang sekarang melanda negara-negara di kawasan Timur Tengah sebenarnya sudah berlangsung 10 tahun lalu di Indonesia.
Reformasi di Indonesia memperlihatkan semangat kaum Muslim untuk menerapkan demokrasi, kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta kebebasan. Di tengah ketidakpastian situasi di negeri ini, Islam juga menjadi referensi untuk mencari jalan keluar. (IAM)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
Jakarta, kompas – Pancasila sebagai titik temu solidaritas kolektif bangsa Indonesia yang sangat majemuk justru mendapat tantangan dari politik identitas. Pancasila sebagai kekuatan persatuan nasional di sisi lain juga mendapat tantangan dari melemahnya budaya kewargaan.
Menurut Direktur Reform Institute Yudi Latif, politik identitas membonceng arus globalisasi dan lokalisasi. Globalisasi yang bersanding dengan lokalisasi, kata Yudi, membawa paradoks dalam kehidupan berbangsa. ”Tarikan global ke arah demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia memang menguat, tetapi oposisi dan antagonisme terhadap kecenderungan ini juga terjadi. Di seluruh dunia, politik identitas yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif, seperti etnis, bahasa, agama, bahasa, dan bangsa, mengalami gelombang pasang,” kata Yudi, Jumat (3/6) di Jakarta.
Yudi mengungkapkan, karena pencarian identitas memerlukan garis perbedaan dengan yang lain, politik identitas selalu merupakan politik penciptaan perbedaan. Sebenarnya, dialektika yang tak terhindarkan dari perbedaan identitas tak perlu dikhawatirkan. Akan tetapi yang harus diwaspadai, Yudi melanjutkan, adalah kemunculan keyakinan bahwa identitas hanya bisa dipertahankan dengan menghabisi perbedaan.
”Tantangan berat terhadap nasionalisme politik datang dari persenyawaan antara pengekspresian politik identitas yang sifatnya transnasional dengan sentimen kedaerahan,” katanya.
Pancasila, menurut Yudi, menjadi model pertautan nasional yang kuat berkat warisan kesejarahan serta persamaan budaya dan bahasa persatuan. Pancasila terbukti mampu mengantisipasi dan merekonsiliasikan paham kenegaraan radikal, baik yang sekuler maupun radikalisme keagamaan.
Penyair Afrizal Malna dan pengamat sejarah JJ Rizal kemarin di Jakarta mengatakan, Pancasila saat ini masih cenderung menjadi jargon atau hafalan tanpa benar-benar diamalkan dalam kehidupan nyata. Elite politik, yang semestinya memberikan teladan, justru mengabaikan kelima sila itu, terutama persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Kedua pengamat itu menilai, elite politik dan pemerintah sebagai penyelenggara negara saat ini tidak menunjukkan komitmen untuk menjalankan Pancasila. Mereka, katanya, justru sibuk bermain politik sempit demi merebut kekuasaan.
Menurut Afrizal Malna, saat ini banyak dibuat peraturan daerah (perda) dan peraturan lain yang isinya menyimpang, bahkan bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.
JJ Rizal menilai, sekarang adalah masa gelap karena jauh dari pengamalan Pancasila. Elite politik yang menjalankan pemerintahan mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal, Pancasila lahir justru karena ingin memperjuangkan keberadaan dan aspirasi rakyat yang disepelekan oleh penjajah.
Menurut Afrizal, saat ini kita seperti menjalani masa kematian ideologi negara. Dalam soal kesadaraan kemejemukan, saat ini elite juga cenderung menafikan keberagaman. Kelompok mayoritas, kata Afrizal, dibiarkan saja merasa lebih superior menindas minoritas.
”Kita semua harus kembali membuka sejarah, menemukan alasan-alasan menjadi Indonesia dan mempelajari Pancasila. Saat ini adalah momentum yang baik untuk kembali ke Pancasila,” katanya.
Naik bus
Anggota Dewan Pemangku Kuliah Tjokroaminoto FISIP Universitas Airlangga, Sukowidodo, dan Rektor Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Prof Zainuddin Maliki menegaskan, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus ditunjukkan oleh para pemimpin dan elite politik dalam bentuk keteladanan. Sebagai contoh, kata mereka, anggota DPR menggunakan bus kota untuk bepergian.
Pendidikan Pancasila, menurut Zainuddin, perlu diintegrasikan pada semua kehidupan sekolah oleh semua guru. Sukowidodo mengingatkan agar jangan diadakan lagi penataran P4 seperti zaman Orde Baru, yang hanya membuat anak menjadi korban doktrin dan menghafal butir-butir Pancasila tanpa bisa menerapkannya. ”Diperlukan cara pengajaran yang mengajak anak memahami nilai Pancasila dan implementatif, seperti membuang sampah di tempatnya, menggunakan telepon seluler dengan baik, dan berlalu lintas dengan etika,” ujarnya
Karena itu, kata Suko, Pancasila harus dikembalikan sebagai sumber segala sumber hukum. (ina/iam/bil)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
Jakarta, Kompas – Pancasila dapat menjadi jawaban untuk berbagai masalah yang dihadapi saat ini. Pancasila menjadi jalan tengah untuk tarik ulur kecenderungan fundamentalis dan kosmopolit atau neoliberalisme dan tuntutan keadilan sosial. Namun, diperlukan reformulasi atas Pancasila sebagai identitas dan budaya bangsa.
”Reinterpretasi Pancasila diperlukan, tetapi bukan dilakukan melalui penataran seperti zaman Orde Baru. Ideologisasi semestinya dilakukan melalui proses yang bottom up,” tutur Joko Susanto, Ketua Dewan Pemangku Kuliah Tjokroaminoto untuk Kebangsaan dan Demokrasi FISIP Universitas Airlangga, Jawa Timur, Minggu (22/5) di Jakarta.
Reformulasi Pancasila sebagai jati diri bangsa akan lebih efektif jika dilakukan masyarakat dengan dukungan pemerintah. Dukungan ini bisa berbentuk apa pun seperti insentif kepada penulis-penulis untuk menafsirkan ulang Pancasila atau mendukung lembaga nonpemerintah untuk mengkaji Pancasila.
Penerjemahan substantif
Pengamat politik Reform Institute, Yudi Latif, saat berbicara di Redaksi Kompas, Jumat (20/5), mengatakan, kerinduan banyak pihak akan pentingnya nilai-nilai Pancasila menuntut hadirnya penerjemahan Pancasila secara substantif dan dalam tanda baru yang memberi pijakan baru.
Sebelum diimplementasikan lebih jauh sebagai sikap hidup, Pancasila memiliki persoalan mendasar. Sebagai ideologi negara, Pancasila lebih banyak diperlakukan seperti pepesan kosong akibat inflasi luar biasa pengucapan kata Pancasila selama ini.
Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), buku-buku dan pidato para pejabat tentang Pancasila, tidak memiliki satu pun kandungan yang dapat diterapkan. Masyarakat juga tidak pernah mendapat penjelasan memadai mengenai substansi Pancasila, kecuali Pancasila hasil konsensus bersama, merupakan dasar negara, dan berasal dari bumi Indonesia.
Oleh karena itu, Yudi Latif, mengatakan bahwa Pancasila seharusnya juga mengalami radikalisasi dalam arti positif, yaitu penjangkaran atau pengakaran lebih dalam di masyarakat.
Pidato Bung Karno
Ia juga mengatakan, membangkitkan semangat persatuan Indonesia seharusnya ada tayangan pidato Bung Karno di sidang Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di gedung Pejambon, Jakarta, tahun 1945. Selain itu, juga pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB, New York, Amerika Serikat, pada 1960. (INA/HAR)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.