siwah.com

Tag: intimidasi

  • Gubernur Minta Rakyat Berani Beri Kesaksian

    Jakarta, Kompas – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelidiki, menyidik, dan mengungkap penembak warga tak bersalah dan penggergaji menara listrik di Desa Matang Sijuek Barat, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara.

    Ia juga mendorong rakyat Aceh supaya berani memberikan informasi dan kesaksian kepada aparat keamanan untuk memudahkan menangkap pelaku.

    Irwandi mengatakan hal itu, Senin (9/1), ketika dihubungi dari Jakarta. Ia menegaskan pula, kekerasan bersenjata dan penggergajian menara listrik tidak menghalangi pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) di Aceh. Kondisi di Aceh masih kondusif.

    ”Tidak ada alasan untuk menunda pilkada,” ujar Irwandi di Banda Aceh. Ia membandingkan kondisi kini dengan situasi menjelang Pemilu 1999 dan 2004. Pada 1999, di Aceh masih berlangsung perang. Gerakan Aceh Merdeka mengadakan perlawanan, tetapi pemilu berlangsung lancar dan aman di Aceh. Pemilu 2004 di Aceh juga tidak ditunda meski saat itu masih situasi darurat militer dan darurat sipil.

    ”Tidak ada yang mau situasi Aceh seperti saat ini, terkecuali pengacau itu. Saya sudah minta Polri menyelidiki, menyidik, dan mengungkap kasus ini. Kami tak bisa menangkapnya sendiri, kecuali pelakunya tertangkap tangan,” ujarnya.

    Warga mulai resah dengan teror yang terjadi di sejumlah daerah di pantai timur Aceh. Warga khawatir ada pihak yang memanfaatkan situasi ini dengan menghadang dan memeras pengendara mobil di pedesaan.

    Teuku Jimmy Junaidi, warga Blangpidie, Aceh Barat Daya, sekitar 375 kilometer dari Banda Aceh, berharap polisi segera mengungkap kasus ini sehingga tak merembet ke pantai barat Aceh. Saat ini, warga Aceh sedang menikmati suasana damai.

    Surya Irawan, warga Lhokseumawe, sekitar 280 kilometer dari Banda Aceh, juga berharap tak ada lagi fasilitas publik yang dirusak sehingga aktivitas warga terganggu.

    Irwandi menilai, kekerasan di Aceh akhir-akhir ini tak ada kaitannya dengan pilkada. Kejadian itu lebih disebabkan faktor ekonomi dan ketenagakerjaan. ”Ada kesenjangan antara warga setempat dan pendatang dalam mendapatkan pekerjaan,” katanya.

    Setelah penggergajian menara listrik tegangan tinggi di Baktiya, Aceh Utara, dan Beureunuen, Pidie, upaya perusakan fasilitas publik kembali terjadi di Aceh. Empat orang berusaha menumbangkan menara telekomunikasi milik PT Telkomsel di Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, Senin. Namun, aksi itu bisa digagalkan warga yang memergoki keempat pelaku. Mereka ditangkap saat menggergaji tiang penyangga menara.

    Keempat orang yang akan menumbangkan menara telekomunikasi itu adalah Adi Sayahputra (23) dan Boby (22) dari Lhokseumawe serta Basyari (24) dan Bachtiar (22) dari Aceh Utara. Mereka kini diserahkan ke Polres Lhokseumawe.

    Terkait penggergajian menara di Baktiya, Kepala Polres Aceh Utara Ajun Komisaris Besar Farid Bachtiar menyebutkan, pelakunya masih dalam pengejaran. Barang bukti sudah diamankan, termasuk gergaji dan beberapa kemasan minuman.

    Kriminal biasa

    Di Jakarta, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, sesuai penyelidikan Polri, kasus penembakan di Aceh adalah kriminal murni dan tidak ada kaitan dengan pilkada. Namun, TNI tetap mengikuti perkembangan kasus itu.

    Agus mengakui masih ada senjata yang beredar bebas di Aceh. TNI sudah memeriksa di gudang dan tidak ada senjata yang beredar bebas yang berasal dari gudang TNI. Namun, ada senjata milik kelompok tertentu yang terkait separatisme.

    Meski salah satu poin dalam perjanjian Helsinki—perjanjian damai di Aceh—terkait penarikan dan pemusnahan senjata di Aceh, Agus menyatakan, TNI tidak bisa memastikan apakah semua senjata telah diserahkan dan dimusnahkan. ”Kami berharap sudah diserahkan dan dimusnahkan. Namun, kami tidak tahu persis. Kenyataannya, masih ada senjata di tangan separatis,” kata Agus.

    TNI akan terus melakukan kegiatan untuk mengeliminasi senjata yang beredar di luar. Bentuk tindakan dilakukan Polri. Sementara TNI membantu Polri melakukan tindakan deteksi dini ataupun patroli bersama.

    Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta, Senin, menambahkan, Polri kini juga memperketat pengamanan di Aceh, menyusul aksi penembakan terhadap warga dan perobohan tiang listrik bertegangan tinggi. Selain itu, tim dari Mabes Polri dan Polda Aceh juga masih terus menyelidiki kasus itu.

    ”Kepala Polda Aceh dan kepala polres sudah memetakan daerah yang rawan dan menugasi tim melakukan upaya preventif dan represif, termasuk patroli dan razia tertentu,” kata Saud. Misalnya di Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Besar.

    Menurut Saud, tim dari Mabes Polri dan Polda Aceh menyelidiki serta mengumpulkan semua informasi dan data untuk mengungkap kasus penembakan itu. Terkait pengamanan pilkada di Aceh, nantinya terdapat 9.754 tempat pemungutan suara. Polri juga dibantu TNI dan satuan perlindungan masyarakat.

    Penangkapan

    Saud menjelaskan pula, aparat Polda Sumatera Utara, Sabtu lalu, menangkap dua orang yang diduga membawa senjata api di wilayah Langkat, Sumut, saat razia kepolisian. Dua orang itu mengendarai mobil dari wilayah Sumut ke Aceh.

    Kedua orang itu, WY dan SA, membawa pistol jenis FN dan senjata genggam buatan Italia. ”Namun, sementara ini belum ada keterkaitan dengan kasus penembakan di Aceh,” kata Saud.

    Kedua orang itu, menurut Saud, baru terlibat dalam jual-beli senjata api. Kepolisian masih mencari pihak yang menjual atau menyediakan senjata api dan pihak yang memesan senjata itu. ”Dari pemeriksaan sementara, keduanya berperan untuk mengambil senjata api itu,” kata Saud. Polisi masih mendalami informasi itu. (ham/han/edn/fer)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Lagi, Tower PLN Digergaji OTK

    SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Aksi pemotongan tower PLN kembali terjadi, Sabtu malam tadi tower PLN Nomor 354 di Desa Matang Sijuk Barat, Kecamatan Baktiya, Aceh Utara,  roboh akibat digergaji orang tak dikenal (OTK). Robohnya tower tersebut mengakibatkan padamnya aliran listrik di sebagian wilayah Aceh pada  Sabtu malam (7/1/2012).

    Manajer PLN Area Lhokseumawe, Ir Defiar Anis kepada Serambinews.com, Minggu (8/1/2012) mengatakan, dari dua line jaringan pada tower tersebut, hanya satu yang jatuh ke tanah, sedangkan satu line tergantung di atas.

    “Jadi sementara ini, hanya line di atas yang digunakan. Sedangkan untuk perbaikan, kita sedang pesan tower ermegency dari Medan. Mungkin waktu perbaikan butuh dua tiga hari,” katanya

    Sebelumnya, pemotongan tower PLN juga terjadi, Kamis (5/1/2012) lalu pada Dua tower transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Aceh yang berada di Gampong Lueng Sagoe dan Blang Tidiek, Kemukiman Bereue’eh, Kecamatan Mutiara, Pidie, dipotong orang tak dikenal pada keempat kaki sikunya. (bah)

    Source : Serambi Indonesia

  • Masyarakat agar Tak Terprovokasi

    Banda Aceh, Kompas – Penembakan oleh orang tak dikenal terhadap pekerja bangunan di Aceh akhir-akhir ini memiliki pola sasaran yang sama. Jenis senjata yang digunakan pun sama, yaitu AK-47. Semua pihak diminta tak terprovokasi dengan kejadian tersebut.

    ”Sasarannya pun sama, warga pendatang. Kami masih mengembangkan untuk mempelajari keterkaitan peristiwa-peristiwa itu,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Aceh Ajun Komisaris Besar Gustav Leo di Banda Aceh, Jumat (6/1).

    Belum ada pelaku penembakan yang ditangkap. Polisi juga belum mengetahui motif penembakan. Namun yang jelas, sasaran penembakan adalah warga pendatang dari kalangan bawah, seperti buruh kasar, petani, pekerja toko, dan pekerja bangunan.

    Secara terpisah, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, siapa pun yang menetap di Aceh, termasuk pendatang, untuk bekerja mencari nafkah harus dilindungi dan mendapatkan rasa aman. ”Jangan sampai ada yang terprovokasi pancingan-pancingan yang destruktif seperti ini. Apalagi provokasi kekerasan yang mengorbankan suku tertentu,” katanya.

    Muhammad Nazar mengatakan, perdamaian Aceh sangat mahal harganya dan perlu diisi seluruh rakyat serta pemerintahan. ”Karena itu, kami mengharapkan dan meminta tak ada satu pun dan dari pihak mana pun yang mengganggu Aceh serta memanfaatkan isu-isu Pilkada 2012,” ujarnya.

    Komite Peralihan Aceh (KPA) melalui juru bicaranya, Mukhlis Abee, menyatakan mendukung langkah polisi untuk mengungkap serangkaian kasus penembakan di Aceh tersebut. KPA Pusat telah menginstruksikan hal ini ke semua mantan kombatan Gerakan Aceh merdeka (GAM) di lapangan.

    KPA merupakan tempat bernaung mantan kombatan GAM pasca-berakhirnya konflik bersenjata di Aceh.

    Penembakan oleh orang tak dikenal di Aceh terakhir menimpa tiga pekerja bangunan di sebuah mes bangunan di Desa Aneuk Galong, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, Kamis malam. Ketiga korban asal Jawa Tengah tersebut adalah pekerja sejumlah proyek rumah toko di Aneuk Galong. Mereka adalah Gunoko (30) dan Sotiku Anas (25), warga Demak; serta Agus Suwignyo (35), warga Grobogan.

    Kondisi Gunoko kritis. Bapak satu anak itu tertembak di pelipis kanan dan iga. Kondisi Agus dan Sotiku mulai membaik. Mereka dirawat di Rumah Sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh.

    Ada 18 pekerja bangunan yang tinggal di mes bersama tiga korban. Kini, mereka dievakuasi ke Kantor Polsek Sukamakmur. Mereka minta segera dipulangkan.

    ”Kami ini hanya buruh biasa, hanya mencari sesuap nasi. Mengapa kami dijadikan sasaran seperti ini,” kata Safi’i (30), pekerja bangunan asal Demak.

    Sebelumnya terjadi penembakan terhadap pekerja bangunan oleh orang tak dikenal di Desa Blang Cot Tunong, Bireuen; Desa Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh; dan di Dusun Blok B, Desa Seureuke, Langkahan, Aceh Utara. Lima orang tewas dan 11 lainnya luka berat dalam peristiwa itu. Pelaku mengendarai sepeda motor. Sebagian besar bersenjata AK-47.

    Banyak senjata

    Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan jenis senjata yang digunakan dalam penembakan di Aceh adalah AK-47. Meski jenis senjata itu dahulu juga digunakan pasukan GAM, belum tentu pelaku adalah mantan pasukan GAM.

    Ia mengakui, masih banyak senjata sisa konflik di Aceh yang beredar di masyarakat. Belum dipastikan siapa atau kelompok mana yang menggunakan senjata-senjata tersebut dalam teror penembakan akhir-akhir ini.

    ”Di Aceh itu setelah selesai konflik, (GAM) itu kemudian melaporkan senjatanya. Di Aceh masih banyak senjata, yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah,” kata Purnomo di Jakarta.

    Purnomo menilai, serangkaian penembakan itu murni pembunuhan dan tidak terkait dengan separatisme. Oleh karena kejahatan murni dan masih dalam ranah keamanan publik, hal itu ditangani kepolisian.

    Gustav juga mengatakan, polisi mengindikasikan sejumlah kasus penembakan itu merupakan aksi kriminalitas murni. ”Belum mengarah ke politik,” ujarnya.

    Namun, menurut Ketua Konsorsium Aceh Baru Otto Syamsuddin Ishak, penembakan di Aceh setahun terakhir yang meningkat akhir-akhir ini bukan sekadar tindak kriminal biasa. Kejadian itu sarat muatan politik untuk mengganggu stabilitas negara dan pemerintahan.

    ”Terlihat ini pola pengondisian atau dalam bahasa aparat negara lazim disebut cipta kondisi, terlebih dengan pembunuhan warga pendatang dari Jawa. Sasarannya menasionalkan persoalan di Aceh. Bisa untuk menggagalkan Pilkada Aceh ataupun menjatuhkan wibawa pemerintah di daerah dan pusat,” kata Otto dalam jumpa pers di Imparsial, Jakarta.

    Direktur Program Imparsial Al Araf menambahkan, motif politik yang kuat terlihat dengan meningkatnya kekerasan di Aceh setiap kali ada perhelatan politik, seperti pada 2006 dan Pemilu 2009. ”Sedang terjadi upaya meningkatkan suhu politik di Aceh menjelang pilkada,” ujar Al Araf.

    Otto mendesak polisi menangkap dan menuntaskan kasus penembakan dan pembunuhan di Aceh yang selama 2011 mengakibatkan 15 orang tewas dan 17 orang luka berat. Hingga pekan pertama tahun 2012, total korban pembunuhan mencapai 20 orang. Terjadi pula 13 kasus penembakan misterius yang tidak terungkap pada 2011.

    Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta pemerintah menjamin kenyamanan dan keamanan di Aceh. (ong/nwo/why/han/nta)

    Source : Kompas.com

  • Imparsial Tuding Kekerasan di Aceh Ulah Tim Operasi Khusus

    JAKARTA–MICOM: Kekerasan di Aceh dalam beberapa hari terakhir bukan kriminal biasa.

    Kekerasan di Bumi Serambi Mekkah itu merupakan operasi khusus untuk membuat ekskalasi atau perdamaian di masyarakat Aceh rusak.

    Penilaian itu disampaikan Peneliti Senior Imparsial Otto Syamsudin Ishak di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (6/1).

    Menurut Otto, kekerasan di Aceh bukan karena masalah kecemburuan sosial atau masalah ekonomi. Kekerasan di sana merupakan masalah politik, apalagi Aceh akan menggelar pemilukada.

    Pola yang digunakan, kata Otto, kini berubah. Tercatat pada 2011 hingga 2012 sebanyak 17 kali kekerasan dengan korban meninggal 15 dan luka 17 orang. Polanya, yang melakukan kekerasan adalah orang tak dikenal. (MTV/OL-11)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Survei ORI: Rakyat Aceh Lawan Intimidasi Pilkada

    BANDA ACEH – Occidental Research Institute (ORI), sebuah lembaga riset ilmiah yang berbasis peneliti dari Unsyiah dan IAIN Ar Raniry melansir hasil survei yang mereka lakukan, di mana ada peluang terjadinya intimidasi, politik uang, dan pengerahan massa pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Aceh yang diikuti 17 kabupaten/kota plus tingkat provinsi. Namun, 95 persen atau 10.233 dari total 10.722 responden yang diteliti menunjukkan perlawanan terhadap praktik intimidasi dalam pilkada.

    “Mayoritas responden menghendaki Pilkada Aceh 2011 berjalan damai dan demokratis. Sedangkan 5 persen lainya atau 539 responden bersikap apatis,” ungkap Peneliti ORI, Budi Azhari MPd dalam jumpa pers dengan wartawan di Rodya Cafe, Banda Aceh, Rabu (22/6). Dia menyebutkan ada satu kedekatan dan korelasi antara kekerasan dengan intimidasi serta pengerahan massa dalam Pilkada Aceh. Namun Budi menolak berspekulasi kemungkinan terjadinya intimidasi dan pengerahan massa karena dipicu situasi politik di Aceh yang kian memanas, menyusul terjadinya polemik tentang regulasi calon independen dan pembahasan Raqan Pilkada yang melibatkan elit partai, DPRA, dan penyelenggara pilkada.

    “Semua kelompok punya kesempatan yang sama untuk mengumpulkan massa. Ini bisa saja terjadi, baik dalam bentuk teror fisik dan juga dalam bentuk lain,” ujar Budi didampingi Direktur ORI, Maimun MA.  Survei dilakukan di 23 kabupaten/kota menggunakan mixed methodology design (gabungan data kuantitatif dan kualitatif) melibatkan 12.755 responden dengan sampel 555 orang per kabupaten/kota.

    Para responden terdiri dari PNS, istri TNI/Polri, petani, nelayan, pedagang/pengusaha, buruh/tukang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan ormas, dengan metode pengumpulan data lewat  wawancara terbuka (face to face).  Dalam penelitian ORI juga dikemukakan ada kencenderungan resistensi (perlawanan) para responden terhadap kemungkinan terjadinya praktik politik uang. Menurut Budi, mayoritas responden atau 10.772 orang yang telah menentukan pilihannya, sebanyak 10.449 (97 persen) di antaranya tidak setuju dengan money politics, sedangkan sisanya 3 persen atau 323 orang bersikap apatis.

    Budi menjelaskan, mayoritas responden memiliki kecenderungan akan bersikap terbuka, bahwa mereka akan menerima pemberian uang dari tim sukses kandidat, namun belum tentu akan memberi suaranya kepada calon bersangkutan.  Secara spesifik, lanjut Budi, survei ini dilakukan antara lain untuk mengetahui siapa calon gubenur Aceh yang dikenal publik, calon yang paling tepat menjadi gubenur periode 2010-2017, juga untuk mengetahui penyebab memilih calon tersebut serta kriteria yang layak menurut responden. “Jadi tidak ada kepentingan lain. Penelitian ini lebih untuk memberi kontribusi untuk publik dalam menentukan pilihannya,” kata Budi.

    Calon gubernur
    Survei yang dilakukan ORI bertema, “Gubernur Pilihan Rakyat Aceh dan Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Pilkada Aceh 2011.”  Berdasarkan hasil survei tersebut, responden yang telah mengenal calon gubernur dari nama-nama yang berkembang dalam masyarakat adalah sebanyak 11.862 atau sekitar 93 persen sedangkan sebanyak 893 orang atau tujuh persen dari responden belum mengenal nama-nama tersebut.

    Dari 11.862 responden yang telah mengenal nama-nama calon, sebanyak 9.964 orang atau 84 persen telah menentukan pilihan sedangkan 1.898 orang atau 16 persen belum menentukan pilihan. Menurut data yang dilansir ORI, dari hasil survei dapat diketahui bahwa dari lima calon yang terdapat dalam draf wawancara (sesuai abjad; Darni M Daud, Irwandi Yusuf, Muhammad Nazar, Tarmizi A Karim, dan Zaini Abdullah), diperoleh hasil (persentase) urutan I-V dalam hal paling populer dan dikenal publik.(sar)

    Source : Serambi Indonesia