siwah.com

Tag: islam

  • Tetap di Kanan, Menampilkan Islam yang Bersahabat

    calon ketum ppp

    Tatkala berpidato pada pembukaan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Minggu (3/7), Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengingatkan, muktamar kali ini momentum menjadikan kembali partai berlambang Kakbah ini sebagai rumah besar umat Islam. Rumah seperti apa? Suryadharma menyatakan, Islam yang menjunjung tinggi toleransi dan kesantunan bertindak tanpa harus kehilangan ketegasan dalam bersikap.

    Seperti juga mereka yang selama ini mengidentifikasikan diri sebagai kelompok Islam moderat dan menolak apa pun bentuk kekerasan atas nama agama, ikhtiar PPP yang menjunjung tinggi toleransi patut dihargai. Pidato Suryadharma kemudian menegaskan komitmen kebangsaan PPP.

    ”Salah satu tujuan pendirian partai ini adalah memupus dikotomi antara Islam dan nasionalisme. Dengan berdirinya PPP sebagai partai Islam secara konstitusional, pupus sudah keinginan umat Islam untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Sebab, melalui partai Islam, aspirasi keislaman dijamin dapat disuarakan, bahkan diwujudkan dalam koridor NKRI. Selain itu, melalui PPP, Pancasila sebagai ideologi bangsa juga semakin kuat dan kokoh karena umat Islam tidak lagi mempertentangkan antara Pancasila dan Islam. PPP berkeyakinan bahwa Pancasila telah memberikan pijakan bagi umat Islam untuk melaksanakan ajaran Islam dengan aman, damai, dan tenteram dalam bingkai NKRI. Bagi kami, keluarga besar PPP, Pancasila dan NKRI adalah sudah final,” ujar Suryadharma.

    Benarkah Pancasila sudah final bagi PPP saat sebenarnya masih ada arus di dalam internal partai ini yang beranggapan bahwa negara Islam menjadi cita-cita yang suatu saat harus diwujudkan. ”Kami tidak bisa menutup mata karena realitasnya dalam internal PPP sendiri memang masih ada meskipun tidak besar aspirasi yang ingin ada negara Islam. Di masyarakat Indonesia pun seperti itu. Ada khilafah dan macam-macam. Sementara PPP ingin mengukuhkan diri bahwa Pancasila itu sudah final,” kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin.

    Menurut Lukman, arus besar PPP saat ini ingin memperjuangkan Islam yang tidak tercerabut dari realitas keindonesiaan. ”Bukan Islam yang di-introdusir dari Timur Tengah atau dari luar Indonesia. Oleh karenanya, Islam rahmatan lil alamin yang diperjuangkan PPP adalah Islam yang betul-betul bertumpu pada realitas keindonesiaan kita. Inilah yang kemudian terkait dengan sistem ketatanegaraan dan kebangsaan kita. Maka, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu yang given, yang final, karena itulah realitasnya,” kata Lukman.

    Diperdebatkan

    Lukman mengakui, dalam muktamar, komitmen PPP terhadap Pancasila memang sempat diperdebatkan. ”Tentunya ada perdebatan. Tampaknya tidak terlalu tajam dan serius karena mayoritas konstituen PPP memiliki pandangan seperti itu. Jadi, kami ingin lebih mengukuhkan diri. Itulah Islam yang diperjuangkan PPP,” katanya.

    Wajah Islam formal di Indonesia yang menampilkan kesan tak bersahabat rupanya disadari betul oleh PPP yang tetap meneguhkan diri sebagai partai Islam. ”Kami merasa terpanggil justru karena Islam yang muncul dalam bentuk formal ekuivalen dengan kekerasan, ekstremisme, dan vandalisme. Yang itu sebenarnya dilakukan sebagian kecil umat Islam yang kebetulan mengekspresikan diri. PPP merasa terpanggil untuk muncul sebagai kekuatan politik alternatif yang memang memberi warna Islam tidak seperti itu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy.

    Berbeda dengan partai yang berbasis Islam tetapi tidak mau berada di kanan, bergeser ke tengah, karena berbagai tudingan bahwa yang di kanan identik dengan Islam formal yang menampilkan kekerasan bersikap, fundamentalis, dan label lain yang cenderung negatif di tengah kemajemukan Indonesia, PPP tetap menegaskan diri sebagai partai Islam dan tetap berada di kanan. ”Yang tadinya kanan kini semakin ke tengah dan itu diikuti hampir seluruh partai politik Islam. PPP tidak mau bergeser dari itu. Kami tetap berada di kanan, tetapi kanan yang menampilkan wajah persahabatan,” ujarnya.(BIL/ELD/LOK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Islam Diharapkan Kembali ke PPP

    Jakarta, Kompas – Sejumlah partai politik berbasis massa Islam diharapkan dapat bersatu dan kembali bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Jangan sampai kekuatan politik Islam terpecah-belah hanya karena berebut kepentingan meraih kekuasaan.

    Harapan itu disampaikan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz seusai menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6). ”Bagaimanapun, partai-partai Islam yang dahulu berasal dari PPP harus dirangkul kembali, bergabung kembali dengan PPP,” katanya.

    Hamzah menengarai, penurunan perolehan suara PPP pada setiap pemilu pascareformasi disebabkan banyak kelompok yang memisahkan diri dan membentuk partai baru. Mantan Wakil Presiden itu mencontohkan, suara PPP mulai menurun pada Pemilu 2004 lantaran salah satu tokoh partai, yakni Zainuddin MZ, membentuk Partai Bintang Reformasi (PBR). ”Suara PPP pada Pemilu 1999 masih 10 persen. Begitu Zainuddin membentuk PBR, suara PPP 8 persen, yang 2 persen diambil PBR,” ujarnya.

    Karena itu, sudah seharusnya unsur pimpinan PPP kembali merangkul dan mengajak kelompok-kelompok Islam yang tercerai-berai untuk kembali ke PPP. Selain untuk menambah kekuatan, persatuan itu penting untuk menghadapi rencana peningkatan ambang batas parlemen.

    Secara terpisah Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan, PPP menargetkan akan mengembalikan perolehan suara hingga 10 persen pada Pemilu 2014. Oleh karena itu, PPP akan menjadikan muktamar pada awal Juli mendatang sebagai ajang koordinasi dan konsolidasi kader. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP tidak akan Didirikan Negara Islam

    BANDUNG–MICOM:Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PPP), Suryadharma Ali, menyatakan bahwa meskipun PPP merupakan partai politik berazaskan Islam, hal tersebut bukan berarti akan mendirikan negara Islam.

    “Pada muktamar yang akan digelar di Bandung pada 3 hingga 6 Juli mendatang, kami akan tetap meneguhkan bahwa PPP tetap menjadi partai yang memegang Islam sebagai azasnya. Walaupun demikin, bukan berarti kita akan mendirikan sebuah negara Islam,” kata Suryadharma Ali saat memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus DPW PPP Jawa Barat di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Jalan Tamansari Kota Bandung, Minggu (15/5) sore.

    Menurut Suryadharma Ali, yang juga Menteri Agama RI, PPP tidak akan mundur selangkah pun meninggalkan azasnya dan akan tetap konsisten menjadikan Islam sebagai azaz partai.

    Ia berharap, Islam jangan dipertentangkan dengan nasionalis, dengan demokrasi karena sudah jelas islam tidak bertentangan dengan kebebasan bernegara, Negara Kesatuan Republik Idonesia (NKRI), serta Pancasila.

    “Kami sudah tahu seluruh parpol islam, ormas, dan mayoritas umat muslim telah meneguhkan sebagai bangsa Indonesia. Karenanya, ini sangat jauh jika PPP akan mendirikan negara Islam. Tapi, kita tetap konsisten menjadikan Islam sebagai azaz partai,” ujarnya.

    Dikatakannya, apa pun ideologinya jika tidak bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat, maka jangan berharap akan mendapatkan dukungan dari rakyat.

    Oleh karena itu, Suryadharma Ali mengajak seluruh kader PPP yang hadir di Gedung Sabuga Bandung tersebut agar bersama-sama berbuat manfaat untuk masyarakat.

    “Kalau kita sudah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, tidak berlebihan kalau PPP minta Jabar, Jateng, Jatim dan Banten menjadi lumbung suara pada pemilu 2014 mendatang,” katanya.

    Terkait dengan dilantiknya pengurus baru DPW PPP Jawa Barat di bawah kepimpinan Rahmat Yasin, Suryadharma Ali mengakui kemampuan Rachmat untuk memimpin DPW PPP Jabar.

    Namun, ia mengingatkan, agar Racmat membuat program-program yang mementingkat kepentingan masyarakat.

    “Rachmat ini mesin baru, asalkan BBM-nya tidak disubsidi. Karena kalau disubsidi akan membebani anggaran pemerintah,” ujarnya. (Ant/OL-12)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Paradoks Politik Agama

    Kecenderungan yang terus menurun dari pencapaian suara partai politik berbaju agama pada era reformasi menjadi penanda semakin meredupnya pesona dari partai agama di hadapan konstituen politik di Indonesia.

    Seperti dilaporkan Kompas (9/5), dibandingkan dengan pemilu demokratis pertama tahun 1955, suara partai politik berbasis agama ini cenderung menurun dan untuk partai Islam cenderung stagnan.

    Apakah fenomena ini memperlihatkan semakin terbuka dan bebasnya perjalanan politik kita berjalan searah dengan menurunnya minat publik terhadap politik agama?

    Tulisan ini berusaha untuk memberikan penjelasan hemat dan padat terkait dengan persoalan tersebut.

    Problem tak memikatnya partai agama bukan sekadar gejala privatisasi agama saat warga tak lagi memperbincangkan persoalan agama di ranah publik. Fenomena ini memperlihatkan hadirnya paradoks politik agama di Indonesia.

    Pada satu sisi publik semakin memiliki perhatian terhadap kesalehan sosial, di sisi lain keadaban politik dari aktor partai politik berbasis agama semakin merosot. Tulisan ini selanjutnya akan mendiskusikan bagaimana keterbukaan panggung demokrasi memperlihatkan realitas tersebut semakin jelas dan terbuka.

    Tiga paradoks

    Setidaknya ada tiga paradoks politik agama yang memperlihatkan bagaimana kemerosotan keadaban politik aktor parpol agama berbanding terbalik dengan berkembangnya perhatian warga terhadap kesalehan sosial publik.

    Semakin tingginya ketaatan publik untuk menjalankan ibadah, seperti yang pernah diteliti Saiful Mujani dan William Liddle (1999), memang di satu sisi tidak berkorelasi terhadap orientasi politik untuk memilih partai agama.

    Namun, yang menarik, menguatnya religiositas publik saat ini menumbuhkan kesadaran akan komitmen terhadap sistem nilai profetik yang semakin peduli terhadap dimensi etis politik, seperti antikorupsi, kebersihan moral politisi, serta sikap-sikap amanah dan transparansi antara elite politik dan warga.

    Meningkatnya semangat keagamaan publik tidak hanya berhenti pada tingkat kesalehan formal, tetapi juga bergerak meluas pada kerinduan akan hadirnya atmosfer politik yang lebih bersih. Fenomena ini muncul, misalnya, pada menguatnya kritik publik terhadap kemerosotan keadaban politik, seperti pada kasus Century, rencana pembangunan gedung baru DPR, dan karakter korup politisi.

    Di sisi lain, semakin lama parpol berbaju agama semakin terlihat tidak mampu memperkuat sistem nilai keagamaan mereka sebagai karakter politik.

    Dugaan permainan transaksi politik uang, isu korupsi, dan pencederaan moralitas, seperti yang terpampang saat politisi parpol bernuansa agama melihat video tak pantas di ruang sidang, memperlihatkan paradoks tersebut. Aktor parpol agama terlihat tidak mampu memenuhi tuntutan publik yang semakin peduli terhadap kesalehan sosial dan semakin tidak peduli terhadap klaim politik formalis agama.

    Paradoks kedua

    Paradoks kedua terkait dengan semakin menguatnya kesalehan sosial dalam konteks kualitas inklusif demokratis di kalangan lapisan terbesar warga di Indonesia. Proses perjalanan demokrasi di Indonesia memperlihatkan semakin terinkulturasinya jalinan persenyawaan keindonesiaan dan keislaman, pada silent majority publik Indonesia.

    Evolusi senyap kesadaran publik agama di Indonesia memperlihatkan berseminya kesadaran yang ditanamkan oleh para mendiang guru bangsa, seperti Nurcholish Madjid dan KH Abdurrahman Wahid, tentang pentingnya sinergi keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan.

    Inklusivitas karakter warga ini memperlihatkan semakin lebarnya pilihan publik tidak hanya terbatas pada pilihan partai agama. Kesadaran baru tersebut adalah menguatnya kesalehan agama senapas dengan komitmen terhadap nilai demokrasi. Sementara partai agama di satu sisi masih tertambat pada lapak dagangan lama, seperti isu peraturan daerah berbasis syariah. Pada sisi lain, mereka seperti bungkam dan tidak bersuara terhadap isu toleransi, seperti pencederaan terhadap minoritas. Pada konteks ini semakin menguatnya kesalehan sosial publik tak terjawab dengan elok oleh perilaku politik elite parpol agama.

    Paradoks ketiga

    Paradoks ketiga adalah ekspose yang makin menguat terhadap isu keadilan sosial warga.

    Elizabeth F Collins (2007) dalam Indonesian Betrayed: How Development Fails memperlihatkan munculnya kesadaran publik bahwa kegagalan pembangunan berbasis neoliberalisme membawa mereka lebih selektif terhadap klaim politik Islam. Hanya visi dan program politik yang menawarkan tata keadilan lebih baik dan inklusif yang akan memikat mereka. Pada sisi ini partai Islam gagal menjawab tantangan tersebut.

    Perubahan demokratis tidak mampu menggerakkan mereka untuk membangun konstruksi kreatif program ekonomi politik yang berpijak pada keadilan dan memikat konstituen. Dengan demikian, saat posisi politik parpol Islam tak jelas dalam soal keadilan, sementara isu politik formalis tak lagi laku, posisi mereka semakin terpuruk.

    Dari paradoks ini muncul pertanyaan, bukanlah problem etik moral ini tidak saja melanda partai agama, tetapi juga meluas di semua parpol. Memang runtuhnya keadaban politik ini dialami oleh semua partai, tetapi parpol berbaju agama akan menghadapi sanksi pukulan yang lebih kuat, mengingat mereka menawarkan klaim agama di tengah kualitas keagamaan publik yang semakin menguat.

    Airlangga Pribadi, Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Ingin Kembali Jadi Rumah Besar

    Jakarta, Kompas – Partai Persatuan Pembangunan terobsesi kembali menjadi rumah besar untuk menampung kepentingan politik Islam di Indonesia. Selain itu, PPP pun menargetkan kenaikan perolehan suara minimal 10 persen pada Pemilihan Umum 2014.

    Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Arwani Thomafi di Jakarta, Selasa (15/2). ”Kami ingin mengembalikan PPP sebagai rumah besar politik Islam di Indonesia,” katanya. PPP merupakan fusi empat partai Islam pada 1973, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti. Seluruh kepentingan politik umat Islam disalurkan melalui PPP.

    Pascareformasi, beberapa kelompok Islam penyokong PPP membentuk partai baru. Kalangan Nahdlatul Ulama, di antaranya, membentuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

    Hal itu membuat perolehan suara PPP terus menurun. Saat ini PPP mulai melakukan berbagai cara untuk kembali meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014. ”Kami mulai melakukan konsolidasi dengan menggunakan tiga strategi,” ujar Arwani.

    Strategi pertama adalah memantapkan modal suara yang diperoleh pada Pemilu 2008. Kedua, mengajak kader yang bergabung dengan partai lain untuk kembali ke PPP. Terakhir, merekrut yang belum pernah memilih PPP.

    Wakil Ketua Umum PPP A Chozin Chumaidy mengatakan, PPP juga merangkul partai politik lain untuk bergabung. PPP juga terus menggelar konsolidasi dengan ulama. ”Kami harus menggandeng ulama sebagai salah satu pemilik suara umat,” kata Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy. (NTA/NWO)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Islam Harus Cari Format Pemersatu

    JAKARTA–MICOM: Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As’ad Said Ali mengatakan, partai-partai Islam harus menemukan format untuk menyatukan diri jika tidak ingin kehilangan eksistensi di kancah perpolitikan Indonesia.

    “Jangan sampai tidak ada partai Islam di bumi Indonesia. Berpikir yang terjelek sebelum semua benar-benar terjadi menimpa partai Islam,” kata As’ad saat berbicara dalam seminar bertajuk “Quo Vadis Partai Islam: Gagasan Penyederhanaan Partai dan Prospek Partai Islam Dalam Pemilu 2014” di Jakarta, Sabtu (20/11).

    Seminar tersebut digelar Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU) sebagai rangkaian kegiatan peringatan hari lahir ke-4 partai berbasis Islam tradisional itu.

    Menurut As’ad, lontaran gagasan konfederasi menarik untuk disambut oleh partai-partai Islam.

    Mantan Duta Besar Indonesia untuk Irak Dahlan Abdul Hamid mengamini
    pendapat As’ad. Menurut dia, harus dicari solusi yang tepat agar partai Islam bisa bertahan, bukan hanya untuk Pemilu 2014, namun lebih jauh ke depan.

    Untuk itu, kata Dahlan, masing-masing partai Islam harus menghilangkan ego untuk mencari kursi kekuasaan dalam jangka pendek. “Kalau tidak begitu sama saja bohong. Partai Islam akan hancur seperti partai Islam di Palestina,” katanya.

    Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam menyatakan, pihaknya memang ingin memanfaatkan momentum harlah ke-4 PKNU untuk mencari isu bersama yang akan diperjuangkan partai Islam.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menyoroti tarik ulur tentang ambang batas keterwakilan di parlemen (PT) yang saat ini terjadi di antara partai-partai di DPR.

    “Sebenarnya persolan kita bukan PT, tapi bagaimana penyelenggaraan pemilu bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil seperti pemilu di tahun 1955. Selain itu, bagaimana agar tidak ada lagi suara rakyat yang hilang,” paparnya.

    Ia pun mempertanyakan alasan sebenarnya dari upaya penyederhanaan partai, apakah untuk efisiensi atau sekedar untuk “pembunuhan” terhadap partai-partai kecil.

    Diakui Kaban, PT 2,5 persen saja cukup sulit bagi banyak partai untuk memenuhinya, apalagi jika PT dinaikkan menjadi lima persen. “Soal PT ini, saya ada suudzon (prasangka negatif) politik, jangan-jangan ini permainan asing. Padahal, Islam itu bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dikawani,” tukasnya. (Ant/OL-8)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.