siwah.com

Tag: jakarta

  • Media Sosial Bisa Petakan Pilkada DKI Jakarta

    VIVAnews – Pilkada DKI Jakarta 2012 putaran pertama berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survei menempatkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemenang.

    Bersama calon incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang menepati posisi dua, mereka akan bertarung di putaran kedua Pilkada DKI 20 September 2012.

    Lembaga pemantau media sosial, PoliticaWave, menyatakan jika aktivitas di jejaring sosial dapat memetakan dan memprediksi siapa yang nantinya bakal menjadi gubernur terpilih. Setidaknya, poin itu terbukti di putaran pertama.

    “Survei popularitas cagub dan cawagub di media sosial ini dapat merefleksikan suara masyarakat. Jadi suara rakyat bisa tercermin di media sosial,” kata Direktur PoliticaWave, Yose Rizal, di Jakarta, Sabtu 14 Juli 2012.

    Yose mengemukakan dalam survei PolitivaWave di enam jejaring sosial, yaitu Twitter, Facebook, blog, forum online, berita online, dan YouTube, Jokowi-Ahok menjadi kandidat yang paling sering disebut oleh pengguna media sosial menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. Sementara Foke-Nara menempati urutan kedua.

    Selanjutnya Faisal Basri-Biem Benjamin, Alex Noerdin-Nono Sampono, Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patri menempati urutan berikutnya secara berurutan.

    PoliticaWave telah memantau dukungan para kandidat melalui enam media sosial itu sejak 1 Mei 2012. Pengukuran tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. “Kami analisis makna conversation, mendukung atau kontra terhadap kandidat. Lalu apakah bernada sentimen positif, negatif, atau netral,” papar Yose.

    Yose menyebut bahwa para pengguna enam media sosial itu tidak melulu kelas menengah ke atas. Dalam perkembangannya, kalangan menengah ke bawah juga sudah mulai merambah dunia ini.

    Berdasarkan data yang dikumpulkan PoliticaWave, pengguna internet sudah melebar dengan adanya smartphone dengan harga terjangkau. “Pulsa unlimited juga turut meningkatkan pengguna internet. Dengan demikian kelas menengah punya pengaruh yang besar dalam interaksi itu,” jelas Yose.

    Praktisi sosial media, Arif Zulkifli, menyimpulkan temuan PoliticaWave itu mematahkan dua asumsi yang berlaku di sosial media selama ini. Pertama, twitter adalah dunia yang chaos dan tak terkontrol. Kedua, twitter adalah milik kelas menengah pengguna smartphone. Ketiga, twitter adalah media yang tidak dapat dibaca polanya.

    “Berdasarkan validitas data-data PoliticaWave, percakapan di sosial media tak jauh beda dengan pendapat umum yang berlaku di masyarakat,” kata Arif.

    Source : Vivanews.com

  • Intimidasi Pemilukada, Tanggung Jawab Semua Kandidat

    JAKARTA – Persaingan Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta semakin sengit. Beberapa simpatisan dari beberapa calon kandidat terintimidasi. Menurut Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago hal tersebut sudah melanggar dan harus dikecam.

    “Kalau masalah intimidasi dan teror, untuk alasan itu tidak dibolehkan apalagi itu terindikasi untuk tujuan pemenang atau pembungkaman lawan politik dalam Pemilukada, cara itu kalau urusan kepentingan apapun harus dikecam,” ucapnya saat berbincang dengan Okezone, Selasa (3/7/2012).

    Kata Andrinof, hal tersebut terjadi dikarenakan ada kandidat yang sangat bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. “Memang agak kerasnya gini, ada orang yang sangat bernafsu untuk menang sehingga lupa mengikuti cara-cara yang santun, kalau di tengah Pemilukada terjadi teror, intimidasi dan penculikan nanti orang akan mencurigai yang melakukannya adalah calon yang ingin menang dan bernafsu,” tambahnya.

    Andrinof menambahkan, semua kandidat calon Gubernur DKI Jakarta harus bertanggung jawab dengan adanya kasus tersebut. “Jadi semuanya harus bertanggung jawab untuk membuktikan itu memang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada, jadi engak boleh diam baik yang diduga teror dan intimidasi maupun yang merasa dirugikan dan korban,” ujarnya.

    Andrinof pun berharap agar pihak kepolisian agar mengusut kasus tersebut dan para korban agar melapor kejadian tersebut agar ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

    Seperti diberitakan sebelumnya, salah seorang pendukung pasangan Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta dari jalur independen, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, mendapatkan intimidasi.

    Korbannya yakni petugas pemungutan dana amal Masjid Jami Shofwatul Ummah, di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Dia dipecat setelah ketahuan Ketua RT-nya gara-gara mendukung pasangan Cagub dan Cawagub bernomor urut dua.

    Kejadian ini berawal ketika seorang anak buahnya mengikuti acara Santiaji di Lapangan Tenis, Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Acara tersebut diketahui oleh Ketua RT setempat yang langsung mencopotnya dari kepanitiaan pembangunan masjid.

    Source : Okezone.com

  • Pusat Khawatirkan Sikap PA

    BANDA ACEH – Sikap Partai Aceh yang memutuskan tidak mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada di Aceh, menimbulkan kekhawatiran sejumlah kalangan di Jakarta. Pemerintah berharap semangat perjanjian Helsinki (nota perdamaian GAM-RI) tak memudar akibat keputusan PA memboikot Pilkada Aceh tahun ini.

    “Ini perlu diingatkan bahwa perjanjian itu adalah suatu landasan meredamnya konflik di Aceh selama ini. Jadi harus dijaga sebaik-baiknya oleh kita bersama,” ujar Mayor Jenderal TNI Amirudin Usman, selaku keynote speaker mewakili Menko Polhukam RI Djoko Suyanto, dalam Panel Diskusi yang diadakan Pimpinan Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM), di Komplek Perum DPR RI, Minggu (16/10).

    Tidak hanya itu, Amirudin yang merupakan Ketua Desk Aceh di Kemenkopolhukam berharap agar aksi boikot PA tidak berakibat menyeret suasana demokrasi di Aceh kembali ke era kekerasan.

    “Saya juga perlu menyampaikan pesan dari beliau (Djoko Suyanto). Beliau, berharap agar Keputusan Partai Aceh (PA) dengan tidak mencalonkan kadernya untuk mengikuti pilkada, tidak membawa perkembangan politik dan demokrasi ke arah kekerasan,” ujarnya.

    Kekhawatiran serupa juga diungkap Mantan Menteri BUMN Sofyan A Djalil. Ia menilai, Partai Aceh sebagai elemen partai lokal yang tidak dapat berpartisipasi dalam Pilkada Aceh tahun 2011, dimungkinkan akan membuat suasana masyarakat di Aceh mulai tidak kondusif seperti sebelumnya.

    “Boikotnya Partai Aceh untuk tidak mengikuti Pilkada dalam tahun ini (2011), dimungkinkan membuat suasana daerah Aceh kembali tidak kondusif. Kendati demikian kami sangat berharap, boikotnya Partai Aceh tidak serta merta terus dibawa ke arah yang negatif untuk kondisi masyarakat pascaperdamaian,” ujar Sofyan dalam diskusi ‘Menggantung Asa, Ciptakan Aceh Damai untuk Kemaslahatan dan Kesejahteraan Masyarakat’,” itu.

    Seperti diketahui, dengan UUPA, pilkada di Aceh menjadi isu terhangat di penhujung kepemimpinan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar (Gubernur-Wakil Gubernur Aceh priode 2007-2012). Dalam kurun waktu 6 tahun perjanjian damai Aceh yang saat ini dinahkodai manyoritas anggota parlemen (wakil rakyat) dari Partai Aceh.

    Namun saat ini, ada pihak yang menghormati dan ada sebagian pihak yang melawan. Bahkan hingga ada pihak di luar Aceh yang menghapus isi UUPA tanpa berkonsultasi dengan parlemen Aceh (DPRA). Hal ini merupakan salah satu sebab sehingga memicu temperatur pilkada meningkat sampai panas dingin saat ini di Provinsi Aceh.(tribunnews.com)

    Source : Serambi Indonesia

  • Jimly: Rakyat Aceh Perlu Perkuat Sistem Parlok

    JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengharapkan rakyat Aceh perlu menguatkan sistem partai politik lokalnya. Di sisi lain, Ia juga mengakui bahwa mekanisme pemilihan calon independen dalam pilkada di seluruh wilayah Indonesia merupakan sumbangan pemikiran rakyat Aceh.

    “Saya akui bahwa pemilihan calon independen dalam sistem pencalonan kepala daerah adalah sumbangan pemikiran rakyat Aceh melalui perjanjian Helsinki tersebut,” ujar Jimly dalam diskusi ‘Menciptakan Aceh Damai’, di Komplek Perumahan DPR-RI, Kalibata, Jakarta, Minggu (16/10).

    Kendati demikian, Jimly tetap mengharapkan rakyat Aceh perlu menguatkan sistem partai politik lokalnya, ketimbang jalur independen.

    “Kepala daerah yang melalui jalur independen sampai saat ini baru 4 orang yang bisa menang di Indonesia. Memang diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai independen, namun sangat sulit untuk mencapainya. Maka dari itu sayang apabila ada orang di luar daerah yang menggunakan partai masuk kedaerah tersebut, dapat mengambil alih keadaan politik di sana karena calon yang berasal dari daerah tersebut melalui jalur Independen. Sepertinya memang partai lokal sangat tepat untuk mengconter sistem pemilihan kepala daerah di sana,” ujar Jimly.

    Sementara, saat ini politik di Aceh semakin memanas, karena mereka menilai UUPA yang memberlakukan calon independen untuk pemilihan kepala daerah hanya satu kali, membuat semua hak konstitusi masyarakat terhenti.(tribunnews.com)

    Source : Serambi Indonesia

  • PP TIM Mencari Solusi Lewat Diskusi

    DISKUSI panel ‘Menggantung Asa, Ciptakan Aceh Damai untuk Kemaslahatan dan Kesejahteraan Masyarakat’,” di Komplek Perumahan DPR-RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/10), merupakan salah satu upaya para Pimpinan Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM) untuk mencari solusi terhadap kisruh regulasi pilkada di Aceh.

    PP TIM menggandeng para narasumber yang ahli dalam bidangnya untuk menemukan solusi permasalahan pilkada bersama tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Selaras dengan tujuan diskusi, pemaparan Mayjen TNI Amirudin selaku Keynote Speaker, mengharapkan keamanan masyarakat Aceh dapat berjalan langgeng tanpa mengacu permasalahan segelintir oknum politik.

    Sementara, Fachry Ali selaku moderator dalam diskusi ini lebih condong menggiring para narasumber untuk memaparkan suatu pokok permasalahan Pilkada Aceh serta solusi yang tepat dalam menanggulanginya.

    “Suatu permasalahan mendasar pasca perdamaian di Aceh, adalah sistem pilkada di Aceh. Saat ini terus meningkat kondisi yang tidak kondusif di sana. Lebih parah lagi sehabis partai lokal (Partai Aceh) dengan tegas boikot untuk tidak dapat berpartisipasi dalam pilkada Aceh 2011, ini semakin membuat masyarakat resah akan pergantian pemimpinnya saat ini,” Ujar Fachri.

    Sekadar diketahui, jauh sebelumnya, sebanyak 16 partai politik di Provinsi Aceh mengancam tidak akan mendaftarkan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dari partai mereka dalam pemilihan umum kepala daerah tahun ini.

    Pernyataan itu dituangkan 16 parpol dalam surat permohonan penundaan Pilkada Aceh yang akan mereka sampaikan kepada Presiden Yudhoyono. Surat itu ditandatangani sebagian pimpinan parpol di Banda Aceh, Sabtu (16/7).

    Selain itu, pada surat itu tersebut jùga disebutkan, penetapan batas waktu pendaftaran calon dari parpol pada 5 Agustus 2011 yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh, dinilai parpol sebagai penetapan sepihak. Alasannya, belum ada persetujuan dari DPR Aceh sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

    Namun, pada menit-menit akhir menjelang penutupan masa pendaftaran, dua dari 16 parpol dimaksud, yakni Partai Demokrat dan PPP, mendaftarkan pasangan calonnya (Muhammad Nazar/Nova Iriansyah) ke KIP Aceh. Pendaftaran pasangan ini juga didukung oleh partai berbasis lokal, yakni Partai SIRA.(tribunnews.com/nal)

    Source : Serambi Indonesia