JAKARTA, KOMPAS.com – Kekalahan yang diterima Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atau Foke-Nara menurut penghitungan cepat disebabkan karena salah strategi sikap politik Foke-Nara. Sikap politik tersebut sudah melekat pada karakteristik Foke sejak putaran pertama. (more…)
Tag: jokowi
-
Sosial Media di Mata Jokowi
TEMPO.CO, Jakarta–Calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyatakan pentingnya sosial media dalam kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sosial media bisa menjadi alat membangun persepsi serta ajang meluruskan beragam informasi yang simpang siur.
“Ini kan di sini membangun persepsi yang paling penting kan membangun persepsi. Jadi kalau ada yang bengkok harus diluruskan. Ini tugasnya media sosial,” kata Jokowi dalam pertemuan dengan relawan sosial media Jokowi-Ahok di Menteng, Sabtu, 25 Agustus 2012. Menurut ia, pada era sekarang ini, semua warga Jakarta pasti aktif dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Kaskus.
-
Jokowi, Pencapaian yang Bermakna
Pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum tentu memenangi pemilihan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta. Kalaupun terpilih, mungkin melalui dua putaran, belum tentu juga berhasil memimpin Jakarta. Meski begitu, keberhasilan pasangan ini meraih suara terbanyak pada pemilihan lalu, menurut versi quick count (hitung cepat) kebanyakan lembaga survei, menandai perkembangan penting dalam cara warga negara memilih pemimpinnya.
< !-more->Jokowi bukanlah nama yang menjulang di langit Jakarta. Dia hanyalah seorang wali kota dari ratusan wali kota di Indonesia. Dia juga bukanlah seseorang dengan tampang memesona sehingga tak ada gunanya mematut-matut diri di depan cermin seraya bergumam, ”cakep juga aku ini”, lantas merasa pantas jadi pemimpin. Dana kampanyenya pun tak bisa dikatakan berlimpah, setidaknya bukanlah kandidat dengan pengeluaran terbanyak.
Modal utamanya praktis mengandalkan rekam jejaknya sebagai Wali Kota Solo, yang melambungkan namanya sebagai salah seorang wali kota terbaik di dunia. Faktor otoritas dirinya ini bersahutan dengan sikap kejiwaan sejumlah besar warga Jakarta, yang terdidik dan melek informasi, yang bisa memilih dengan timbangan nalar obyektif tanpa terlalu dibebani sentimen primordial. Bahwa problem Jakarta dengan segala keruwetannya tak bisa diatasi oleh seorang pemimpin yang hanya mengandalkan sentimen agama, etnis, dan aliran, tetapi perlu pemimpin dengan bukti prestasi. Rekam jejak memang tidak bisa memastikan masa depan, tetapi itulah satu-satunya kepastian yang bisa jadi ukuran dalam menakar kualitas calon pemimpin.
Pencapaian Jokowi bisa dijadikan model penyusunan institusi dan perilaku demokrasi. Dalam desain institusi pemilihan ke depan, pencalonan para pejabat negara harus diambil dari mereka yang telah menunjukkan prestasi dan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Bupati/wali kota yang telah berhasil menunaikan tugasnya di suatu tempat bisa direkrut menjadi calon gubernur di mana saja di semua provinsi di Indonesia. Kerangka institusi ”putra daerah” hanyalah kerangkeng untuk melanggengkan ”mediokrasi” (pemerintahan oleh orang rata-rata). Dalam tradisi kekuasaan di lingkungan Bugis-Makassar, krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu kerajaan bisa saja diatasi dengan meminang seorang raja dari kerajaan lain yang terbukti keberhasilannya. Dan, penyusunan institusi demokrasi Indonesia saat ini tidak bisa lebih terbelakang dari itu.
Di sisi lain, betapapun bagusnya kualitas kandidat, tidaklah menjadi kekuatan elektoral tanpa kualitas warga pemilih. Warga negara tidak bisa mengeluhkan buruknya mutu kepemimpinan politik selama tak menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Civic engagement dalam usaha menghukum pemimpin yang buruk dan meluaskan dukungan terhadap pemimpin yang bermutu merupakan prasyarat penting dalam transformasi watak kekuasaan.
Transformasi dalam watak kekuasaan hanya bisa terjadi jika aspirasi warga menyambung ke dalam pilihan dan perilaku politik. Harus ada jaminan bahwa para pejabat yang mewakili rakyat dapat menjalankan amanah rakyat secara bertanggung jawab. Agar terikat pada amanah rakyat, pejabat itu harus dipilih oleh akal sehat warga negara. Dengan dipilih oleh rakyat, mereka diharapkan akan menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab dan tersedia sarana untuk menghukumnya jika mengabaikan amanat rakyat, yakni dengan tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya.
Untuk mencapai harapan tersebut, demokrasi memerlukan suatu proses yang memenuhi standar kriteria agar pemerintahan dapat melibatkan partisipasi seluruh warga secara setara. Robert Dahl menggariskan lima kriteria minimum agar suatu negara bisa dianggap demokratis. Pertama, partisipasi efektif (effective participation). Setiap warga harus memiliki kesempatan setara dan efektif untuk membuat pandangan-pandangannya diketahui oleh warga lain.
Kedua, kesetaraan memilih (voting equality). Setiap warga harus memiliki kesempatan yang setara dan efektif untuk memilih dan semua pilihan harus dihitung secara setara. Ketiga, pemahaman tercerahkan (enlightened understanding). Setiap warga harus memiliki kesempatan yang setara dan efektif untuk mempelajari alternatif kebijakan yang relevan serta kemungkinan akibat-akibatnya.
Keempat, pengendalian agenda (control of the agenda). Setiap warga harus memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana dan apa saja yang harus ditempatkan dalam agenda kebijakan. Kelima, pelibatan setiap orang dewasa (inclusion of adults). Setiap warga yang dewasa harus diberi hak secara penuh untuk keempat kriteria di atas.
Guna memenuhi kriteria tersebut, institusi pemilihan kita harus ditata ulang. Sistem pemilihan yang mendorong penggelembungan modal finansial tidak kondusif bagi perwujudan kesetaraan partisipasi warga dalam politik. Sistem yang lebih menekankan daya- daya ”alokatif” (modal finansial) ketimbang daya-daya ”otoritatif” (kapasitas manusia) membuat demokrasi tidak seiring dengan meritokrasi, yang melahirkan krisis kepemimpinan politik.
Yudi Latif Pemikir Kebangsaan dan Kenegaraan
Source : Kompas.com
-
Jokowi dan Strategi Leapfrogging
Kemenangan pasangan Jokowi-Ahok dalam putaran pertama Pemilukada DKI Jakarta telah melucuti kredibilitas lembaga survei. Betapa melesetnya analisis dan prediksi lembaga survey terkait dengan hasil Pemilukada DKI.
Tampaknya industri polling dan lembaga survei telah tertampar oleh fenomena tipping point yang kini digenggam oleh Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok). Jika kita simak buku best seller karangan Malcolm Gladwell yang berjudul The Tipping Point, fenomena itu akan tergambar secara gamblang. Pada prinsipnya fenemona tipping point adalah saat ajaib ketika sebuah ide, perilaku, pesan, atau produk bisa menyebar seperti virus ganas yang mampu menduplikasi dirinya secara deret ukur.
Untuk mengenali tipping point secara mendalam, sebaiknya kita memahami istilah The law of the few (hukum tentang yang sedikit/ kecil), The stickiness (faktor kelekatan), dan The Power of context (kekuatan konteks). Tiga unsure itu akan menular, membesar, dan radikal.
Jokowi memiliki kar ya atau produk yang disasar dengan tepat yang menyebabkan terciptanya tren atau popularitas yang luar biasa. Salah satunya adalah baju kotak- kotak sebagai ikon kampanye. Sepak terjang Jokowi selama ini juga telah menguraikan beberapa fenomena tipping point dalam berbagai bentuk.
Fenomena itu telah mengubah cara berpikir semua pihak di negeri ini tentang bagaimana idealnya menyebarkan sebuah ide dan melakukan marketing politik secara efektif dan berbiaya murah. Mengingat selama ini betapa besarnya ongkos politik bagi peserta pemilukada.
Fenomena Getok Tular Pasangan Jokowi-Ahok selama kampanye larut di tengah kehidupan rakyat secara apa adanya dengan pemikiran yang sangat generik, sehingga semuanya bisa dicerna oleh rakyat kecil sekalipun. Strategi kampanye Jokowi yang rendah hati dan mengedepankan nilai gotong royong telah melahirkan fenomena word of mouth atau getok tular.
Strategi kampanye Jokowi mengandung sesuatu yang bernama faktor kelekatan dan kekuatan konteks. Faktor kelekatan adalah sejumlah cara tertentu untuk membuat sebuah kesan mudah menular dan terus diingat. Faktor kelekatan menyiratkan perubahan atau aksi langsung dan berulang-ulang untuk memicu epidemik positif. Strategi kampanye dengan fenomena word of mouth atau getok tular itu sesuai dengan teori Gladwell yang mengkaji tren-tren dalam dunia untuk menemukan petunjuk-petunjuk tentang cara membuat sebuah ide menjadi sangat menular.
Hasil Pemilukada DKI Jakarta putaran pertama juga mengindikasikan bahwa rakyat kini membutuhkan kepemimpinan yang transformatif, yakni kepemimpinan yang tidak sekadar kepemimpinan politik, tapi juga kepemimpinan yang memiliki kapasitas dan daya kreativitas. Tampaknya kepemimpinan yang transformatif telah diidam-idamkan oleh warga Ibu Kota. Apalagi masa depan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya kreatifnya.
Ekonomi kreatif akan menjadi pilar kelangsungan hidup bangsa. Tentunya, mulai sekarang para pemimpin bangsa mesti berpikir keras dan cerdik. Selain itu, mereka harus memiliki konsep pembangunan yang hebat untuk mengarahkan dan memfasilitasi rakyat untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang menjadi andalan masa depan. Ekonomi kreatif yang berbasis lokalitas akan menjadi mata pencaharian sebagian warga negara. Dengan demikian ekonomi kreatif harus bisa bersaing secara global.
Konsepsi dan langkah inovasi dari Jokowi yang ditumpahkan dalam entitas Solo Technopark telah berlangsung secara sukses. Ini akan menjadi modal kepercayaan rakyat bahwa dirinya merupakan pemimpin yang transformatif. Dukungan Jokowi terhadap mobil Esemka hasil karya anak negeri semakin memperbesar kapasitas kepemimpinan transformatif itu.
Pemikiran dan agenda aksi Jokowi terkait dengan kreativitas dan daya inovasi warga kota sejalan dengan pemikiran Lester Carl Thurow, seorang guru besar dari Massachusets Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat. Dia mengatakan, di masa mendatang peran sumber daya alam sebagai modal dasar untuk keunggulan suatu bangsa akan berkurang bahkan akan habis. Peran itu akan berada di tangan sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif.
Strategi Lompatan Katak Kepemimpinan transformatif Jokowi juga mampu mendefinisikan kembali orientasi dan strategi pembangunan daerah agar sesuai dengan semangat zaman. Bahkan boleh dikatakan strategi pembangunan Jokowi lebih membumi dan lebih rasional dibandingkan dengan strategi pembanguan pemerintah pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Strategi pembangunan Jokowi berhasil mentransformasikan pasar tradisional di Solo menjadi entitas ekonomi yang modern dan berdaya saing. Tak mengherankan jika Jokowi kemudian berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu walikota terbaik di dunia. Sementara itu, strategi MP3EI yang terkesan eksklusif dan texbook thinking itu hingga kini belum menjadi strategi yang ampuh untuk meningkatkan nilai tambah bangsa.
MP3EI masih menjadi barang asing bagi rakyat dan kurang menarik bagi kalangan investor. Kita bisa analogikan strategi pembangunan Jokowi yang progresif dan transformatif di atas dengan istilah leapfrogging atau lompatan katak. Menurut Murphy, istilah leapfrogging pada mulanya digunakan untuk menunjukkan betapa cepatnya dua negara yang kalah perang, yakni Jerman dan Jepang dalam mengejar kemajuan teknologi dan industri.
Dalam konteks lompatan katak di atas, jika Jokowi nantinya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, ada baiknya ia harus membebaskan dirinya dari beban dan jeratan partai politik. Ini penting, agar dia bisa memperbaiki strategi sebelumnya, untuk selanjutnya mampu melakukan lompatan besar demi kemajuan DKI Jakarta.
Harjoko Sangganagara, dosen STIA Bagasasi Bandung
Source : investor.co.id