siwah.com

Tag: kabinet

  • Akbar: Presiden Tak Perlu Ragu Reshuffle

    Akbar Tanjung

    VIVAnews – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu ragu merombak kabinet (reshuffle). Sebab, hasil evaluasi dan sejumlah jajak pendapat, Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai kurang cakap.

    “Kalau sudah begitu tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan perubahan kabinet,” kata Akbar di Jakarta, Kamis 17 Februari 2011.

    Menurut Akbar, perombakan kabinet itu juga penting untuk kebaikan presiden sendiri. Maksudnya, bila pembantu-pembantunya kurang performa, program kinerja pun tidak akan jalan. “Reshuffle untuk siapa? Tentu beliau (SBY) ingin tercatat sebagai presiden yang berhasil,” katanya.

    Akbar menekankan, sebagai pimpinan dalam sistem presidensial, SBY tidak perlu ragu-ragu mengambil keputusan penting. Terlalu banyak mempertimbangkan koalisi justru membuat presiden tersandera.

    Akbar lantas mencontohkan satu kebijakan penting yang dia ambil jelang Pemilu 2004 yakni konvensi Partai Golkar. “Itu saya ambil kebijakan baru dan saya ambil risiko, saya bisa menang bisa kalah. Ternyata memang saya kalah, tapi saya anggap itu sesuatu yang kita bayar untuk pembelajaran politis.”

    Menurut Akbar, parameter dalam reshuffle harus digeser dari politik ke parameter kompetensi, kemampuan, dan pengalaman. “Saya pikir tidak perlu lagi terlalu kalkulatif dukungan politik,” ujarnya. (hs)

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Risiko Politik jikalau Partai Golkar Dikeluarkan

    Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dia mengingatkan ada risiko politik jika Partai Golkar dikeluarkan dari kabinet.

    ”Golkar tidak ambil pusing jika (kadernya di kabinet) mau diganti (kader) dari Demokrat, PDI-P, atau siapa saja. Silakan saja, Golkar tidak akan menangisi hal itu. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing,” tutur Priyo, Rabu (24/11) di Jakarta.

    Namun, saat ditanya maksud risiko politik itu, Priyo menjawab, ”Ya, enggak tahu.” Dia juga menyatakan keberatan jika perombakan kabinet ini dikaitkan dengan sikap kritis Golkar terhadap pemerintahan selama ini.

    Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan, kader PDI-P tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Yudhoyono. Sikap politik itu merupakan amanat Kongres III PDI-P yang menetapkan PDI-P beroposisi terhadap pemerintah.

    ”Tidak mungkin (masuk kabinet). Bukan karena keputusan saya, tetapi selalu saya katakan, hal itu ada di hasil keputusan kongres yang namanya sikap politik partai,” kata Megawati.

    Sesepuh PDI-P, Taufiq Kiemas, menyatakan, hingga saat ini belum ada tawaran dari Partai Demokrat untuk berkoalisi dan masuk dalam kabinet. ”Dalam berpolitik tidak bisa saling bermusuhan. Dalam keadaan apa pun itu, kita harus berteman. Dengan siapa pun harus baik,” katanya.

    Baik-baik saja

    Menurut Priyo, hubungan personal Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat ini baik-baik saja. Dia juga belum tahu apakah PDI-P akan masuk kabinet.

    ”Setahu saya, keputusan akhir PDI-P ada di tangan (Ketua Umum PDI-P) Ibu Megawati. Namun, jika PDI-P memutuskan masuk koalisi, kami akan ucapkan selamat datang,” ujar Priyo.

    Saat ini ada tiga kader Partai Golkar yang duduk di kabinet. Mereka adalah Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengingatkan tidak perlu saling mengancam atau menekan dalam wacana perombakan kabinet. Sebaiknya hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

    Saan menegaskan, Partai Demokrat terus mengusahakan koalisi tetap utuh dan solid. Jika ada pihak lain yang masuk ke koalisi, hal itu tidak akan mengganggu anggota koalisi lama. Sebab, tujuan menarik anggota baru semata untuk lebih mengefektifkan pemerintahan dan memperlancar program-program nasional.

    ”Kami saling memahami dan menghargai posisi masing-masing. Sikap kritis tidak dilarang di koalisi, bahkan tetap dibutuhkan asal obyektif dan konstruktif,” ujar Saan. (NWO/WHY)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.