siwah.com

Tag: kapitalisasi

  • Manuver Industri Media

    Salah satu topik terhangat pada industri media saat ini adalah rencana pembelian situs berita detik.com oleh Grup Para pimpinan pengusaha Chairul Tanjung. Nilainya diduga sekitar Rp 533 miliar, menurut Tempo edisi 10 Juli 2011.

    Angka penjualan ini amat fantastis untuk sebuah situs berita yang didirikan pada 1998 bermodalkan Rp 100 juta. Kita kenal Grup Para sebagai grup bisnis besar yang saat ini tak hanya mempunyai dua stasiun televisi, tetapi juga punya saham di perusahaan pengecer Carrefour, sejumlah bank, dan sejumlah waralaba barang konsumsi.

    Bulan lalu Djarum mengumumkan kepemilikan sahamnya atas situs Kaskus, situs media online yang sangat populer. Djarum adalah perusahaan yang lama dikenal dalam daftar perusahaan terkaya di Indonesia dan pemiliknya masuk daftar orang terkaya di Indonesia.

    Pertanyaan penting di sini: apa makna pembelian atau pengambilalihan saham sejumlah perusahaan berbasis dunia maya ini? Apa kiranya dampak pembelian seperti ini di tengah industri media yang kian ingar-bingar? Grup media Viva yang berafiliasi dengan Grup Bakrie makin mengonsolidasikan diri dengan dua stasiun televisi yang ia miliki dengan portal berita mereka.

    Beberapa bulan lalu terbetik berita rencana pembelian stasiun televisi Indosiar oleh SCTV. Sebagian orang mengemukakan keberatan atas rencana merger dua stasiun televisi ini. Namun, jauh sebelum muncul keberatan ini, grup media MNC telah memiliki tiga stasiun televisi nasional terlebih dahulu dan punya jaringan televisi lokal yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Bagus untuk publik?

    Perkembangan ini mencerminkan dinamika industri media di Indonesia saat ini. Grup Para bahkan telah mengintegrasikan sejumlah usaha bisnisnya dengan media yang mereka miliki. Dalam dua minggu terakhir, saban menengok layar Trans TV, kita disuguhi aneka program berlatar belakang Trans Studio Bandung, sebuah taman bermain yang belum lama ini diresmikan untuk publik.

    Dalam arti itu, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar. Terlebih dalam industri media, peluang tersebut sangat besar. Tahun lalu jumlah belanja iklan seluruh industri media di Indonesia Rp 24 triliun dan ditaksir tahun ini akan menembus Rp 30 triliun. Sungguh perputaran ekonomi yang luar biasa dahsyat.

    Namun, apa makna perkembangan bagus bisnis media ini bagi kepentingan publik? Untuk kualitas isi media itu sendiri dan juga dampak bagi para pekerja dalam industri media itu? Apa sebenarnya motivasi ekspansi besar ke dalam industri media ini? Adakah agenda politik di balik pembelian media tersebut?

    Prinsip utama yang hendak dibela di sini adalah keragaman pemilik dan keragaman isi media. Apakah prinsip ini dalam kondisi terancam ketika banyak media makin mengerucut di tangan segelintir orang saja? Apakah sejumlah stasiun televisi yang bernaung di satu grup media otomatis berarti telah menawarkan keragaman isi medianya?

    Sebaliknya, apakah ini tak merupakan gejala pembagian pasar konsumen belaka, sementara ideologi yang menyatukannya adalah komersialisasi media, sensasi berlebih dari hiburan-hiburan, atau informasi yang sehat dan mencerahkan?

    Pekerja media di sini pun dalam kondisi tak mudah. Betulkah sinergi atau konvergensi yang diterapkan pelbagai grup media ini memberi keleluasaan bagi pekerja media yang bernaung dalam grup-grup tersebut?

    Apakah kesejahteraan mereka meningkat dengan meningkatnya kinerja keuangan grup-grup besar itu? Dan apakah grup besar media ini memberikan keleluasaan bagi hadirnya serikat pekerja media yang tak hanya bicara kesejahteraan pekerja, tetapi juga membela independensi ruang redaksi dari aneka kepentingan yang mau mendikte mereka?

    Lalu, apa sebenarnya agenda tersembunyi di balik pembelian media itu? Apakah semata-mata karena perhitungan bisnis? Ataukah sejumlah pemilik media ini diam-diam menyimpan ambisi politik menjelang Pemilu 2014? Maaf apabila di sini banyak disodorkan pertanyaan sebab mungkin mewakili pertanyaan kebanyakan orang juga.

    Sindrom Berlusconi

    Alexander Stille menulis buku The Sack of Rome: Media+Money +Celebrity>Power>Silvio Berlusconi yang mengisahkan perjalanan Silvio Berlusconi, pengusaha yang lalu menjadi raja media di Italia kemudian menjadi Perdana Menteri Italia. Di situ kita akan melihat sosok pemimpin yang kuyup gosip serta skandal ketimbang prestasi membangun negeri.

    Apakah model pemimpin macam ini yang dibayangkan pemilik media di Indonesia yang punya ambisi politik ke depan? Kasus Berlusconi menunjukkan dengan amat jelas bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dilakukan sangat telanjang lewat media yang ia miliki. Alih-alih jadi alat informasi yang cerdas kepada publik, media jatuh tak lebih dari komoditas yang mudah digunakan siapa pun pemiliknya untuk membela kepentingannya.

    Konsumen media di Indonesia sudah cerdas menilai media mana yang masih bisa agak dipercaya dan media mana yang sebaiknya dimatikan ketika mulai melakukan propaganda murahan. Namun, harus ditegaskan bahwa ini merupakan perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang tak boleh terus dibiarkan.

    Meski konsumen cukup cerdas, tetap perlu ada regulasi atau sanksi tegas kepada penyalah guna media, yang sebagian adalah televisi, yang menggunakan frekuensi yang dimiliki publik untuk kepentingan politik dan ekonomi para pemiliknya. Jadi, walaupun industri media di Indonesia bergerak sangat dinamis, mata dan hati kita harus selalu awas melihat ke mana arah perkembangan ini dan siapa sesungguhnya yang mendapat untung dari peristiwa-peristiwa seperti ini.

    Bagaimanapun juga publik berhak mendapat informasi yang berguna dan relevan untuk kepentingan mereka ketimbang dibanjiri dengan hiburan-hiburan sampah yang membuat otak makin tumpul.

    Ignatius Haryanto Direktur Eksekutif LSPP

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Hadapi Kapitalisasi Partai

    Jakarta, Kompas – Menargetkan 10 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan memulai konsolidasi dengan musyawarah kerja nasional di Jakarta pada 15-16 April 2011. Persaingan partai politik pada Pemilu 2014 diperkirakan semakin ketat. Apalagi, kapitalisasi politik terjadi di semua lini.

    ”Salah satu agenda mukernas adalah percepatan muktamar dari 2012 menjadi 2011. Kami memperhitungkan waktu untuk konsolidasi sebab PPP berharap bisa mendapatkan setidaknya 10 persen kursi di DPR atau 56 kursi,” kata Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Kamis (14/4).

    Masalah yang juga harus dihadapi pada Pemilu 2014, lanjut Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy, adalah industrialisasi parpol. Kenyataannya, dari anggaran kampanye resmi yang dilaporkan ke KPU, besaran belanja politik resmi berbanding lurus dengan perolehan suara parpol. Ini belum termasuk dana kampanye tak resmi.

    Hal itu, menurut Romahurmuziy, konsekuensi demokrasi berbasis kapital, bukan ideologi. Politik sekarang sangat bergantung pada uang. Seseorang bisa terpilih secara instan menjadi bupati atau anggota DPRD di semua tingkatan dengan memberi uang kepada pemilih. Pada masa lalu, orang tidak bisa instan memasuki karier politik, tetapi mesti ada pendewasaan.

    Kendati demikian, ujar Romahurmuziy, PPP masih memiliki kader ideologis. Seperti parpol lain, PPP juga menyandarkan diri kepada tokoh lokal. ”Ke depan, kami berharap bisa ngintir, tetapi tidak kintir. Sebab, parpol kami juga perlu ditawarkan sesuai selera masyarakat, jadi penyesuaian diri diperlukan,” tuturnya.

    Di sisi lain, kata fungsionaris PPP, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai partai Islam, dalam mukernas akan dihadirkan KH Hasyim Muzadi untuk berbicara tentang praktik Islam yang rahmatan lil alamin.

    Saat ini muncul wacana perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terutama syarat pencalonan diri sebagai ketua umum partai, yakni pernah menjadi pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) minimal satu periode.

    Syarat itu tentu menyulitkan Muchdi PR maju sebagai calon ketua umum. Kandidat yang disebut-sebut masuk bursa calon ketua antara lain Suryadharma Ali (petahana), Ahmad Muqowam, dan Lukman Hakim Saifuddin. (INA)

    Source : Kompas.com