siwah.com

Tag: koalisi

  • Sekretaris Kabinet Dipo Alam Bilang Puan Gantikan Tifatul Sembiring

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu semakin liar. Partai Demokrat dikabarkan berhasil menggaet PDIP dan Gerindra untuk masuk ke dalam koalisinya dengan iming-iming jabatan menteri.

    Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mengabarkan lewat akun twitternya @dipoalam46 bahwa PDIP bergabung di kapal Demokrat. “Perlu saya informasikan, jika tidak ada aral melintang, PDIP akan menjadi mitra koalisi, dengan Mbak Puan sebagai Menkominfo,” demikian pernyataan Dipo yang dimuat Kamis, 23.00 WIB

    Masuknya Puan tampaknya menyusul manuver yang dilakukan kubu Demokrat-PAN dengan mengutus Ketum DPP PAN Hatta Rajasa bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas. Namun Hatta tidak bertemu Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Puan Maharani.

    Dipo Alam selanjutnya mengatakan terima kasih terhadap PKS. Ia tidak menyebut terima kasih secara spesifik terhadap Menkominfo saat ini Tifatul Sembiring. “Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan PKS atas pengabdiannya selama ini. Sayangnya kita harus berpisah, tapi silahturahmi tetap dijaga,” kata dia.

    Red: Stevy Maradona
    Sumber: Twitter

    Source: republika.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Presiden Peringatkan Semua Partai Politik Pendukung

    sby konprensi pers tentang koalisi

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sanksi dan bahkan mengeluarkan partai politik dari keanggotaan koalisi pendukung pemerintah jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan koalisi. Peringatan itu disampaikan karena ia melihat ada parpol yang melanggar kesepakatan koalisi.

    ”Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, dan ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari te- man-teman di pemerintahan, ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh 1-2 parpol,” kata Yudhoyono, Selasa (1/3) di Kantor Presiden yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Tidak disebutkan partai yang melanggar ataupun kesepakatan mana yang dilanggar. Yudhoyono hanya menyebutkan, ada 11 butir kesepakatan koalisi yang ia tanda tangani bersama ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi pendukungnya. Ia menyatakan, pada saatnya akan menjelaskan kepada publik substansi kesepakatan itu.

    Menurut dia, hakikat koalisi yang disepakati dan ditandatangani saat itu adalah mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014. Koalisi tidak hanya berlaku di eksekutif, tetapi juga legislatif.

    Terkait adanya butir kesepakatan yang dilanggar parpol anggota koalisi, Yudhoyono menyatakan akan berkomunikasi intensif dengan semua parpol pendukungnya. Selain mendengar pandangan, masukan, dan saran dari semua parpol koalisi, komunikasi juga dimaksudkan untuk memastikan semua parpol pendukung benar-benar berkomitmen dan mematuhi kesepakatan koalisi. Jika komitmen itu ke depan dilanggar, parpol pendukung yang melanggarnya akan diberi sanksi.

    ”Dalam penataan kembali koalisi yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, jika memang ada parpol yang tidak lagi bersedia mematuhi atau menaati kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama saya dulu, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu,” katanya.

    Yudhoyono berharap parpol anggota koalisi menghentikan dan menyudahi komentar yang berhadapan di antara anggota koalisi itu. ”Saya berharap, tolong dihentikan, disudahi. Tidak baik bagi politik kita, tidak elok di depan rakyat kalau begini terus karena justru saya sedang mencari solusi yang paling tepat. Dan, pada saatnya rakyat akan tahu solusi apa itu,” katanya.

    Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melihat, hingga saat ini Partai Golkar tidak pernah mengingkari komitmen atau butir kesepakatan koalisi. Ia juga melihat tidak ada satu pun alasan kuat untuk mendepak Golkar dari koalisi atau kabinet.

    Sementara itu, Wakil Sekre- taris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy menilai, evaluasi yang dilakukan Presiden Yudhoyono menunjukkan kesabaran dan kehati-hatiannya dalam mempertahankan rajutan koalisi.

    ”Meskipun tidak dalam posisi mendorong atau menolak, PPP meyakini, pernyataan SBY adalah pemanasan sebelum reshuffle (perombakan) kabinet dilakukan,” katanya. (ATO/WHY)

    Source : Kompas.com

  • PKNU Siap Merger dengan PKB atau PBB

    SIDOARJO–MICOM: Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) siap merger dengan parpol lain yang memiliki visi sama.

    Penjajakan merger parpol disampaikan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam saat Rapat Pimpinan Nasional PKNU di Hotel Sinar Juanda Sidoarjo, Selasa (22/2). Menurut Cak Anam, PKNU siap melakukan merger asalkan dengan parpol berbasis Islam dan memiliki visi sama.

    Uniknya, Cak Anam menegaskan bahwa PKNU idealnya merger dengan PKB, baik PKB Muhaimin Iskandar maupun PKB Gus Dur. Selain PKB, parpol lain yang dinilai cocok adalah Partai Bulan Bintang (PBB).

    Penjajakan merger parpol bisa saja terealisasi. Mengingat saat ini ada Undang-Undang Partai Politik baru yang bisa mematikan partai-partai kecil.

    Sebab UU Parpol baru itu mensyaratkan semua parpol, baik baru maupun lama, untuk melakukan verifikasi. Persyaratan verifikasi sesuai UU Parpol baru sangat berat.

    Persyaratan yang memberatkan tersebut di antaranya mewajibkan setiap parpol harus memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. “Tapi idealnya parpol-parpol Islam memang harus bersatu dengan adanya UU Parpol baru ini,” kata Cak Anam. (OL-5)

    Source: media indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Gerindra Tegaskan tidak akan Gabung Koalisi

    JAKARTA–MICOM: Meskipun menolak usulan Hak Angket Pajak, Fraksi Partai Gerindra menegaskan tidak akan pindah ke barisan partai-partai koalisi.

    Dalam voting yang digelar Selasa (22/2) malam, seluruh anggota Fraksi Gerindra yang berjumlah 26 orang menolak usulan pembentukan pansus hak angket. Sikap itu sejalan dengan Partai Demokrat dan sebagian koalisinya.

    “Harus saya tegaskan keputusan kami menolak bukan karena posisi kami menentukan. Ini murni, tidak ada kaitan dengan deal-deal. Ini tindakan murni sebagai partai politik independen,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Menurut dia, keputusan menolak hak angket terjadi karena Fraksi Gerindra belajar dari pengalaman di kasus Bank century yang tidak tuntas.

    “Di Century tidak ada apa-apanya, problemnya di eksekutornya, bukan di DPR. Ini tidak terkait persoalan koalisi, saya jamin tidak ada tawar menawar, tidak ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Pak SBY,” imbuhnya.

    Persoalan mafia pajak, sambung dia, telah menjadi isu untuk berebut panggung politik. “Dalam alasan yang disampaikan pengusung hak angket, kami kebingungan melihat potensi pelanggaran. Ini problem yang tidak dijelaskan pengusung,” pungkasnya. (Wta/OL-3)

    Source: media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Yakin Hasyim Muzadi Berubah Pikiran

    JAKARTA–MICOM: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menghormati sikap mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi yang menolak untuk masuk ke PPP.

    Namun, seiring dukungan dari cabang dan intensitas pertemuan yang akan dilakukan oleh pimpinan PPP dengan Hasyim, yang bersangkutan pasti akan mengubah pikirannya. Itu diungkapkan Romi, begitu panggilannya, saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Senin (21/2).

    “Tentu kami menghormati sikap politik beliau. Atas dukungan cabang-cabang untuk meminta Pak Hasyim ikut masuk total ke PPP serta akan disusunnya agenda pertemuan antara pimpinan PPP dengan beliau, insya Allah akan berubah pikiran,” ujar Romi.

    Ia mengatakan, Hasyim mengatakan tidak bersedia, karena disebabkan belum banyak berinteraksi dengan PPP. Sebenarnya yang diharapkan dengan masuknya Hasyim ke PPP akan memberikan warna tersendiri di tubuh PPP.

    Bahkan, itu akan membawa kesan Islam moderat ke PPP. Ini menjadi nilai tambah bagi PPP dalam menghadapi Pemilu 2014.

    “Semua partai welcome tentu menyambut baik jika Pak Hasyim hadir dalam tubuh mereka, termasuk PPP. Pak Hasyim tentu akan memperkuat warna Islam PPP yang moderat dan mengedepankan dialog. Ini warna tersendiri. Tentu posiitif,” tegasnya. (OL-5)

    Source: media indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Rakyat Perlu Pemimpin Bangsa Alternatif

    Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi menyatakan, partainya bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) karena ingin memunculkan pemimpin alternatif bagi bangsa Indonesia pada 2014.

    “Kita perlu pemimpin alternatif yang berani menantang neoliberalisme,” kata Bursah usai bersama Ketua Umum Gerindra Suhardi menandatangani kesepakatan bersama di Jakarta, Jumat (18/2).

    Hadir dalam acara itu pimpinan Partai Damai Sejahtera, Partai Barisan Nasional, dan Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia yang juga diharapkan bersedia bergabung dengan Gerindra.

    Dengan bergabungnya PBR ke Gerindra, Bursah yakin akan cukup kekuatan politik untuk menghadirkan pemimpin alternatif tersebut.

    Apalagi, sebelumnya enam partai yang tidak lolos “electoral threshold” pada Pemilu 2009 juga sudah bergabung yaitu Partai Merdeka, Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), PNI Massa Marhaenis, Partai Kedaulatan dan Partai Serikat Indonesia (PSI).

    Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, bergabungnya PBR merupakan “suntikan” kekuatan bagi partainya.

    “Dengan gabungnya PBR, Gerindra dapat suntikan kekuatan besar. PBR punya anggota DPRD, jaringan, dan kader yang besar,” kata Prabowo.

    Dikatakannya, saat ini Gerindra memiliki 600 anggota dewan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ditambah anggota dewan dari PBR, dan enam partai yang telah bergabung terlebih dulu maka menjadi kekuatan yang cukup signifikan.

    “Sekarang ada tiga partai lagi yang berminat bergabung,” kata mantan Penglima Kostrad tersebut.

    Menurut rencana, bergabungnya sejumlah partai ke Gerindra akan dideklarasikan besar-besaran pada Mei 2011.

    Pada pidato politiknya, Prabowo menyatakan Indonesia perlu perubahan, terutama dalam sistem perekonomian karena sudah 65 tahun merdeka rakyat belum juga mendapat kemakmuran.

    “Saya percaya tidak lama lagi rakyat akan melihat alternatif masa depan Indonesia,” kata Prabowo. (Ant/RIZ)

    Source: metrotvnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Fadli Zon: Gerindra-PDIP Sudah Berkomitmen

    VIVAnews – Surat perjanjian antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo sebagai calon presiden 2014, menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Benarkah surat perjanjian tersebut betul-betul ada? Baik PDIP maupun Gerindra belum mau terbuka.

    Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menekankan, komitmen kedua partai yang telah dibangun sejak Pemilu 2009 lebih penting dari sekadar surat perjanjian. “Gerindra dan PDIP, Prabowo dan Ibu Mega, sudah membangun aliansi komitmen sejak 2009. Komitmen di hati dan ucapan itulah yang paling penting untuk dipegang,” kata Fadli Zon saat berbincang dengan VIVAnews, Rabu, 12 Januari 2011.

    Fadli Zon menolak untuk menyebutkan kebenaran ada-tidaknya surat itu. Ia hanya mengatakan, “Di 2009 kami kan sudah mendukung PDIP. Jadi bisa saja PDIP juga mendukung Prabowo di 2014. Kita lihat saja dinamikanya.”

    Ia menambahkan, koalisi antara Megawati dan Prabowo terbukti cukup solid dan mampu mendulang dukungan dari masyarakat pada Pemilu 2009. Oleh karena itu, menurutnya alangkah baik apabila komitmen kedua belah pihak tetap dijaga demi kebaikan bangsa.

    Terlebih, lanjut Fadli, berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei, popularitas dan elektabilitas Prabowo saat ini terhitung tinggi. “Survei Kompas bahkan menempatkan Prabowo pada urutan pertama sebagai calon presiden dengan elektabilitas sekitar 44 persen,” kata Fadli.

    Ia pun yakin, elektabilitas Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo akan terus menanjak mendekati 2014. “Dulu Demokrat yang kurang diperhitungkan juga tiba-tiba mendulang lonjakan suara,” kata Fadli Zon. Sebagai partai yang relatif baru, menurutnya Gerindra pun akan terus berupaya mendongkrak perolehan suara.

    Sementara itu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, soal siapa nanti yang akan didukung PDIP pada 2014 akan diserahkan kepada mekanisme partai. “Tunggulah waktu yang tepat. Kita lihat dulu gelagat dan dinamika politik,” imbuh Tjahjo.

    Soal surat perjanjian? “Sepanjang pemahaman saya, tidak ada. Coba tanya Mas Pramono Anung, Sekjen waktu itu,” ujarnya. Tapi Pramono enggan berkomentar. “Pemilu masih jauh,” katanya singkat.

    Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Gerindra Permadi mengatakan, Prabowo dan Megawati menyusun surat perjanjian menjelang Pemilihan Presiden 2009 yang isinya menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo untuk maju sebagai capres 2014. “Prabowo mengandalkan surat itu (untuk maju di 2014),” ujar Permadi. (sj)

    Source: Vivanews.com

  • Siang Ini, PBR Resmi Masuk Gerindra

    VIVAnews – Partai Bintang Reformasi  siang ini mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Gerindra. Dengan masuknya PBR, kekuatan politik Gerindra bertambah. Terutama di daerah.

    “Ini satu perkuatan. Di daerah-daerah, di mana Gerindra masih kurang kuat akan menjadi lebih kuat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com,Jumat 18 Februari 2011.

    Menurut Fadli, partai dengan Ketua Umum Bursah Zarnubi memiliki kesamaaan, visi dan misi yang akan diperjuangkan oleh Gerindra. Fadli menegaskan, dengan masuknya PBR maka akan menambah ruang politik bagi Gerindra.

    “Anggota DPRD dari PBR di seluruh Indonesia sekitar 300 orang. Dari Gerindra sekitar 600 anggota Dewan. Ini menunjukkan Gerindra adalah partai yang terbuka,” kata Fadli.

    Proses ‘pendekatan’ PBR dengan Gerinda, kata Fadli, tidak memakan waktu lama. Komunikasi intensif dan kesamaan cara pandang membuat proses itu berjalan tanpa aral.

    “Akhirnya, mereka (PBR) melakukan Rapimnas pekan lalu. Hasilnya, semua daerah kelihatannya menyatakan setuju untuk bergabung,” ujar dia.

    Nanti bagaimana posisi PBR di Gerindra? Menurut Fadli, pada akhirnya akan diintegrasikan. “Tapi untuk saat ini kami konfederasi. Nanti mengarah kepada fusi,” ujar dia.

    Setelah resmi bergabung, fraksi-fraksi PBR di berbagai daerah akan bergabung dengan Gerindra. Untuk nama fraksi, kata Fadli, itu merupakan persoalan teknis yang bisa diselesaikan nanti.

    Rencananya, deklarasi bergabungnya partai yang didirikan Da’i Sejuta Umat KH Zainuddin MZ itu ke partai besutan Prabowo Subianto akan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. (umi)

    Source: Vivanews.com

  • Suhu Politik Jelang 2014 Memanas Sejak 2011

    VIVAnews – Suhu politik jelang Pemilu 2014 diprediksi mulai memanas pada 2011 ini. Tarik ulur kepentingan akan kian runcing,  terutama diantara partai koalisi pendukung pemerintahan SBY.

    “Sulit mengharapkan koalisi solid,” kata CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Kamis 20 Januari 2011.

    Menurut Eep, enam tahun lebih memimpin, Yudhoyono tidak disiplin dalam mengelola koalisi. Dia menilai ketidakdisiplinan itu disebabkan presiden merasa dipilih 61 persen rakyat dan hanya dalam  satu putaran. Dua modal itu cenderung memanjakan dirinya.

    Pertarungan politik 2014 yang mempengaruhi ketidaksolidan koalisi. “Demokrat dan Golkar saat ini istilahnya eye ball to eye ball confrontation,” katanya.

    Eep menangkap indikasi saling kunci antara Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie dan partai yang ditukangi SBY, Demokrat. “Aburizal merasa memiliki modal ekonomi yang cukup. SBY sendiri tidak bisa mempertimbangkan sesuatu tanpa Golkar,” katanya. Sehingga, kata dia, di mata mitra koalisi lainnya Demokrat lebih memperhatikan Golkar.

    Gejala itu memang tampak pada refleksi akhir tahun Fraksi PKS dan PPP yang menganggap pola komunikasi Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak sehat. Bahkan ada sejumlah anggota kedua fraksi itu mewacanakan poros tengah jilid dua.

    “SBY tidak punya kemampuan untuk bisa memuaskan atau mengakomodasi kepentingan partai menengah dan kecil. Keadaan ini tidak bisa membuat solid,” tambah Eep.

    Faktor yang juga membuat koalisi tidak solid, urai Eep, adalah dinamika politik internal partai politik yang bergabung di koalisi tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh ketua partai.. “Anggota dewan saat ini melakukan transaksi otonom. Kalaupun pegang Ketua fraksi, tetap bisa dilecehkan begitu saja,” ujarnya.

    Source: Vivanews.com

  • Tak Ada Parpol Yang Dominan Menang di Pemilukada 2010

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Manajer PolMark Indonesia Research Center (PRC), Eko Bambang Subiantoro menegaskan, sesuai studi hasil pemilukada 2010, tidak ada satu partai. Politik yang dominan memenangkan pemilukada tanpa melakukan koalisi.

    “Kemenangan Demokrat yang hampir merata di pemilu legislatif 2009, ternyata tidak menjamin kemenangan kandidatnya dalam pemilukada 2010,” terang Eko Bambang di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

    Dikatakan oleh Eko Bambang, sepanjang 2010 Demokrat hanya memenangkan di 7 pemilukada tanpa koalisi.

    Sementara Golkar menjadi partai yang paling banyak memenagkan pemilukada tanpa koalisi dengan 25 kemenangan atau 11,6%. Sedangkan PDIP mampu memenangkan 14 pemilukada sepanjang 2010.

    “Hanya partai Islam yang dapat memenangkan pemilukada di 2010 di Kabupaten Sidoarjo yang dimenangkan oleh PKB,” ujarnya.