siwah.com

Tag: konflik

  • Perkembangan Strategis Aceh Menjelang Pemilu 2014

    Citizen6, Jakarta: Belum lama ini yaitu 7 Januari 2014 di Banda Aceh, salah seorang pengamat politik di Aceh bercerita kepada penulis, bahwa Partai Aceh (PA) menargetkan akan memperoleh 80% suara pada Pemilu 2014. Karena saat ini hanya 3 partai lokal saja yang mengikuti Pemilu 2014.

    Muzakkir Manaf meminta seluruh pengurus dan kader PA di Aceh untuk bersatu dan saling bekerja sama meraih kemenangan tersebut. Sementara, PA wilayah Pasee akan meraih suara sebanyak 90% di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, baik untuk DPRK maupun DPRA, karena PA di wilayah Pasee sangat solid.

    (more…)

  • Jaringan SBY Berharap Konflik Bisa Dewasakan Partai

    JAKARTA–MICOM: Jaringan Nusantara, organ pendukung Susilo Bambang Yudhoyono, berharap kisruh di Partai Demokrat bisa membuat partai itu semakin dewasa.

    “Saat ini sedang terjadi upaya belah bambu di Demokrat dan SBY. Tetapi ini akan mendewasakan kami dalam proses politik ke depan. Apalagi Demokrat adalah partai modern yang berupaya menyelesaikan masalah dengan matang,” ujar Ketua Jaringan Nusantara Iwan Yakobus Kurniawan, di Jakarta, Selasa (31/5).

    Menurutnya, Partai Demokrat kini sedang dirundung masalah terkait dengan kasus mantan bendahara umumnya, M Nazarudin, yang diduga korupsi. Kemudian, muncul SMS ancaman dari orang yang mengaku Nazarudin yang kini bernada di Singapura. Namun demikian, kata Iwan, kejadian-kejaidan itu tidak akan memecah pendukung SBY, khususnya Jaringan Nusantara.

    “Kami masih fokus mengawal program kerakyatan dan solid menjaga keutuhan partai, hal serupa juga harus dilakukan kader-kader yang lain,” ujar Iwan.

    Sebagaimana diberitakan, internal Partai Demokrat bergolak belakangan ini. Faksi-faksi makin terlihat, terutama dalam menyikapi isu Nazaruddin. (Faw/OL-3)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Selesaikan dengan Demokrasi

    Jakarta, Kompas – Tidak ada demokrasi tanpa konflik. Dengan mengambil demokrasi, ”konflik produktif” demi kepentingan bersama justru sengaja dihidupkan. Demokrasi selalu dianggap jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.

    ”Kalau semuanya bisa dijalankan, itu berarti kita menjalankan demokrasi dengan baik. Dengan begitu, konflik tidak semata-mata menjadi kutukan, tetapi menjadi berkat,” kata Pemimpin Redaksi Majalah Prisma Daniel Dhakidae pada kuliah umum bertajuk ”Intelektual dalam Masa Krisis” di Jakarta, Rabu (25/5).

    Dalam kuliah umum tersebut juga diluncurkan lima buku karya Prof (Ris) Hermawan Sulistyo PhD: Siapa Makan Siapa, Negeri Serdadu dan Polisi Tidur, Bom untuk Polisi, Biar Miskin yang Penting Sombong, serta Darah, Nasi dan Kursi.

    Dhakidae membahas buku Hermawan Sulistyo yang berjudul Darah, Nasi dan Kursi. Buku ini ditulis Hermawan Sulistyo dengan mengutip kutukan Empu Gandring bahwa konflik selalu menjadi bagian dari politik Indonesia. ”Politik pada dasarnya adalah perang, dalam hal ini politik tidak berbeda dari sepak bola. Perang dalam sepak bola menjadi kebudayaan ketika di sana diberi rules and regulations, ethics and etiquette,” tuturnya.

    Namun, hampir di semua kamar-kamar politik, istilah perang sudah tidak terdengar lagi, kecuali dalam pemilu yang merupakan satu-satunya tempat istilah perang masih tersimpan. Perang atau konflik menjadi inti dalam masyarakat. Istilah-istilah perang itu masih ada dalam pemilu. Pada masa modern dikenal adagium ”from bullet to ballot”, dari pelor ke kotak suara.

    ”Kita masih mendengar war room, ruang strategi pemilihan umum: taktik dan strategi, semua berasal dari istilah perang,” kata Dhakidae. Demokrasi sebenarnya mirip sepak bola. Dalam demokrasi modern, politik sudah diberi aturan dan peraturan, ethics dan etiquette untuk membuat perang menjadi politik.

    ”Pertanyaannya, apa ada politik di dunia ini tanpa konflik? Jawabannya tak ada. Konflik tidak pernah hilang dan tidak akan hilang. Kalau tidak ada, di mana penyelesaiannya? Demokrasi selalu dianggap jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.

    ”Demokrasi adalah memanfaatkan posisi tawar sosial untuk memperoleh konsensus dengan memproduktifkan konflik. Ketika kita mengatakan ’memproduktifkan konflik’, kita berada pada bidang paradoks demokrasi itu sendiri. Konflik sengaja diangkat ke atas agar ada penyelesaian terbuka,” kata Dhakidae.

    Sementara itu, Hermawan Sulistyo yang juga peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyatakan keresahannya sebagai intelektual.

    ”Saya kagum kepada orang seperti Daniel Dhakidae yang memilih jalan sunyi sebagai intelektual independen, sementara orang lain lebih memilih masuk DPR atau birokrasi. Bagi saya, seorang intelektual tidak cukup hanya melakukan penelitian, membuat artikel atau bicara di televisi, tetapi menulis buku juga penting sebagai sarana aktualisasi pemikiran intelektual,” kata Hermawan. (LOK)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Saya Tidak Mendukung Cagub A atau B

    Muharram

    Nama Muharram Idris tak asing lagi di kalangan Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh. Pria yang pernah menjabat Panglima GAM Aceh Rayeuk ini, sempat beberapa kali diisukan tertembak di masa konflik.  Kini, nama Muharram kembali mencuat, setelah KPA pusat mengeluarkan keterangan resmi pemberhentian dirinya dari posisi ketua KPA Aceh Besar pada Jumat (15/4).

    Pada The Atjeh Post, Muharram memberikan pernyataan tentang pemberhentian dirinya melalui saluran telepon pada Sabtu (16/4) dini hari. Berikut petikannya wawancaranya:

    Perihal pemberhentian anda sebagai ketua KPA, apa komentar anda?
    Itu adalah keputusan yang sangat kita sayangkan, ini sebenarnya akan memperumit suasana. Keputusan itu tidak sah, KPA pusat tidak bisa memberhentikan ketua di wilayah begitu saja, keputusan itu seharusnya dikonsultasikan dengan majelis musyawarah KPA Aceh Besar. Karena proses pengangkatan dan pemberhentian adalah usulan dari wilayah masing-masing.

    Jadi anda masih merasa sebagai ketua KPA Aceh Besar?
    Hingga saat ini, majelis musyawarah KPA Aceh Besar masih menghendaki saya sebagai ketua KPA. Di wilayah kita punya tim kerja, di Aceh besar ada 28 orang perwakilan wilayah, daerah, dan sagoe yang duduk di majelis musyawarah. Mereka juga mempertanyakan alasan pemberhentian tersebut. Saat ini mereka mengirimkan surat resmi kepada KPA Pusat untuk mengajak berdialog tentang hal itu.

    Apa tindakan anda selanjutnya?
    Saya memulangkan semua keputusan pada majelis wilayah, apapun keputusan yang mereka ambil akan saya terima. Majelis, sejauh ini masih memberi kesempatan kepada saya. Saya rasa KPA pusat harus memberikan alasan yang jelas, kenapa saya diberhentikan, dan kenapa tidak dikonsultasikan dengan wilayah.

    Surat keputusan itu sudah sampai ke tangan Anda?
    Sudah, surat sudah saya terima, tapi tidak diberikan langsung kepada saya. Surat itu dititip di sebuah kios, bukan kios saya, kemudian saya dihubungi untuk megambil surat tersebut. Seharusnya kan lebih gentle untuk panggil saya dan kemudian bisa komunikasikan hal itu. Setelah surat itu saya terima, saya beritahukan pada majelis wilayah, ternyata mereka sama sekali tidak tau. Pada dasarnya kita di Aceh besar sudah melakukan yang terbaik, namun mungkin ada kepentingan lain dibalik ini.

    Apakah ini berhubungan dengan politik menjelang Pilkada?
    Dalam urusan pilkada, saya tidak mendukung si A atau si B, sebenarnya saya hanya memberi masukan kepada pusat, bahwa kami dari wilayah Aceh Besar ingin menyelamatkan pimpinan. Pimpinan itu haruslah berada di posisi yang lebih mulia daripada posisi Gubernur.

    Yang kami inginkan adalah musyawarah untuk mengambil keputusan yang bijak, siapa yang kita putuskan sebagai calon gubernur dari PA dan KPA. Ini asumsi positif kami, kita harus menyelamatkan Masyarakat Aceh, juga menyelamatkan Pimpinan dan perjuangan. Perjuangan kita tidak sebatas gubernur saja.

    Saya juga ingin menambahkan, KPA sebagai organisasi tentu punya acuan, sehingga pemberhentian atau pengangkatan ketua KPA itu harus dengan proses-proses, karena semua ini bukan perjuangan individu, melainkan perjuangan seluruh rakyat Aceh.

    Source :Atjehpost

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kalangan Muda Partai Demokrat mulai Berseberangan dengan SBY

    JAKARTA–MICOM: Kalangan muda Partai Demokrat mulai berbeda pandangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka mulai menyadari tidak dapat menggantungkan partai terhadap figur Yudhoyono.

    Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyatakan polemik koalisi dan reshuffle kabinet menunjukkan perbedaan pandangan cukup tajam antara kalangan muda Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kalangan muda Partai Demokrat menghendaki Presiden Yudhoyono menendang PKS dari koalisi. Namun presiden menginginkan keamanan politik hingga 2014.

    “Saya melihat anak muda Partai Demokrat mulai menekan Presiden Yudhoyono. Dinamika ini penting untuk diperhatikan,” ujarnya ketika ditemui usai diskusi Pemerintahan Tanpa Negarawan di kantor Megawati Institute, Jakarta, Rabu (9/3).

    Memang dinamika semacama ini bukan hal pertama. Dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung, kalangan muda juga berbeda pandangan dengan mencalonkan Anas Urbaningrum.

    Kini perbedaan pandangan cukup tajam dalam isu krusial, yakni koalisi dan reshuffle kabinet. Kalangan muda berkeinginan keras untuk menendang PKS dari koalisi.

    “Kalau dilihat pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wakil Sekjen Saan Mustofa terlihat menekan SBY untuk paling tidak menendang PKS. Tapi tidak tahu apakah ini bagian dari politik atau untuk mengetes kekuatan politik SBY,” jelasnya.

    Namun bagi Ikrar perbedaan pandangan dalam isu krusial ini menunjukkan bahwa kalangan muda melihat masa depan Partai Demokrat tidak lagi bisa tergantung pada Yudhoyono, tapi harus di tangan mereka. Mereka juga tidak ingin partai terjerembab pada semakin tidak berwibawanya dan unlegitimate-nya Yudhoyono.

    Karena sejauh ini karakter politik Yudhoyono tidak berkembang, yakni mendewakan keamanan politik sampai 2014 daripada mengubah situasi politik yang sudah tidak diinginkan. (OL-12)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • “Get That” Pun Jadi “Brok That”

    Murid SMP di Pedalaman Nisam

    Hanya setahun beroperasi, Pabrik Garmen Aceh di Desa Buket Teukueh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, tutup. Pabrik konfeksi yang mempekerjakan 100-an karyawan dan sempat memproduksi kaus bermerek ”Get That” (bagus sekali-Aceh) itu hanya tinggal bangunan yang sudah beralih fungsi. ”Get That” pun kini menjadi ”Brok That” (buruk sekali-Aceh) di benak warga Aceh.

    Kisah tutupnya pabrik konfeksi di kabupaten asal Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ini menandai gagalnya pengembangan sektor riil di Aceh pascabencana tsunami dan perjanjian damai di Aceh.

    Siang itu, Maulana, petugas satuan pengamanan, duduk-duduk di warung kopi yang terletak di depan kantornya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen. Dia masih ingat, kantor itu sebelumnya merupakan pabrik konfeksi, yang didirikan atas donor GTZ, lembaga donor asal Jerman. Pertengahan tahun 2007 pabrik ini diresmikan dan pertengahan tahun berikutnya pabrik itu pun tutup.

    ”Saya enggak tahu kapan ditutupnya. Tapi, kantor ini sudah beberapa bulan lalu ditempati. Yang pasti, memang kantor ini dulunya pabrik konfeksi. Ya, ya… saya ingat,” katanya.

    Karut-marut pengelolaan serta kebijakan pemerintah yang tidak jelas membuat usaha ini mulai redup satu tahun setelah didirikan. Akhir 2010, bangunan itu sudah digunakan beberapa bulan untuk kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

    Tidak hanya Get That dan pabriknya, hampir semua program pengembangan usaha menengah dan bawah, yang mendapat gelontoran dana melalui program bantuan pascatsunami dan rekonsiliasi pascadamai, ternyata gagal bertahan.

    Kini, geliat ekonomi yang mencolok hanya terlihat dari maraknya kedai kopi dan warung makan, terutama di Kota Banda Aceh. Ciri khasnya, hampir semua kedai kopi dan warung makan baru itu menyediakan layanan internet nirkabel secara gratis. Ciri lain yang juga khas, hampir semua pengunjung yang datang dengan membawa laptop sendiri kebanyakan memakai layanan internet ini untuk bermain game poker secara online!

    Konsumtif
    Perputaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang berada pada kisaran Rp 60-an triliun sempat mengangkat ekonomi Aceh. Belanja perekonomian, terutama pada pembangunan infrastruktur, membuat pertumbuhan ekonomi menggeliat. Ditambah lagi dengan keberadaan para pekerja kemanusiaan dengan gaji yang tinggi dibandingkan dengan provinsi tetangga, membuat tingkat daya beli meninggi.

    Walaupun saat ini Aceh masih menikmati sisa-sisa legit dana bantuan melalui multidonor dan juga mendapat sejumlah dana istimewa melalui mekanisme otonomi khusus, pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan tanda-tanda melesu.
    Irwandi Yusuf mengatakan, pertumbuhan ekonomi Aceh masih pada kisaran angka 4 hingga 5 persen per tahun. Pertumbuhan terjadi pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, diakuinya, apabila angka tersebut digabung dengan sektor minyak dan gas, angka pertumbuhan akan minus.

    Namun, kajian ekonomi regional Bank Indonesia dan Bank Dunia yang dilakukan beberapa tahun terakhir menunjukkan perekonomian Aceh pascatsunami lebih banyak ditopang oleh belanja rumah tangga, kredit konsumtif, dan belanja pemerintah.

    Kredit kendaraan bermotor dan kredit barang-barang rumah tangga lebih mendominasi dibandingkan dengan kredit usaha produktif. Perbankan memberikan porsi yang besar untuk kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit usaha produktif meski pemerintah mendorong perbankan untuk berbuat sebaliknya.

    Menurut catatan Bank Indonesia Banda Aceh, porsi kredit konsumtif sebanyak 60 persen dibandingkan dengan kredit produktif. Mahdi Muhammad, Pemimpin Bank Indonesia Banda Aceh, mengatakan, apabila porsi kredit konsumtif terus berkembang, perekonomian Aceh dalam bahaya. Kredit usaha produktif harus ditumbuhkembangkan.

    Mahdi mengatakan, apabila pengusaha Aceh dapat jeli melihat potensi yang ada, setidaknya Rp 11,6 triliun uang yang ada di kantong masyarakat Aceh dapat diputar di dalam provinsi dan tidak perlu ke luar. Sayangnya, belum ada yang melihat peluang ini. ”Ada 18 item barang yang sebenarnya bisa diproduksi di sini karena sangat dibutuhkan. Tapi, belum ada yang melihat potensinya,” katanya.

    Laporan Pembangunan Manusia Aceh tahun 2010 yang disusun Program Pembangunan Badan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNDP) menunjukkan adanya perbaikan angka indeks pembangunan manusia (IPM atau HDI) antara tahun 1999 dan 2007. Namun, angka itu menurun pada tahun 2008 menjelang berakhirnya program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Laporan itu menyebutkan, hambatan utama pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat adalah tidak adanya investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagian karena konflik dan persepsi yang masih berkembang tentang ketidakamanan dan pemerasan.

    Disebutkan dalam laporan itu, hampir tidak ada investasi di Aceh selama empat tahun terakhir. Hanya lima lisensi yang telah dikeluarkan untuk investasi yang hanya menunjukkan nol persen dari total angka investasi nasional yang mencapai Rp 48,615 triliun. Laporan itu menyebutkan, kabupaten baru tidak semaju kabupaten asal. Indikator juga menunjukkan bahwa wilayah pantai barat dan selatan Aceh sangat tertinggal dibandingkan dengan wilayah pantai utara dan timur atau pedalaman Aceh.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahun lebih dari Rp 7 triliun. Triliunan rupiah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana bagi hasil minyak dan gas mengalir ke daerah-daerah dalam bentuk dana pembangunan. Namun, tidak ada satu kebijakan dari pemerintah daerah pun yang membantu mengangkat perekonomian di daerah. Sebaliknya, defisit anggaran terjadi di beberapa kabupaten, seperti Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Barat.

    Syaifullah, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat, mengatakan, wilayahnya dahulu pernah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil getah karet alam terbaik di Indonesia. Namun, diakuinya, sampai saat ini tidak ada kebijakan perekonomian yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengembalikan kondisi tersebut seperti semula. Rencana peremajaan pohon karet tua pun terbengkalai.

    Persepsi Aceh
    Pemerintah Aceh sebenarnya bukan tanpa usaha untuk mendatangkan investor. Baru-baru ini mereka menggelar Aceh International Business Summit 2010, bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Aceh dan beberapa pengusaha Aceh yang telah dikenal dunia bisnis regional dan internasional. Namun, sampai saat ini, tidak ada hasil konkret yang dicapai dari pertemuan itu. Hasil pembicaraan dan rekomendasi pertemuan tersebut bahkan belum ada.
    Suraiya IT, panitia, mengatakan, ada dua masalah utama yang sering ditanyakan pengusaha, yaitu masalah regulasi dan kenyamanan berinvestasi. Mahdi mengamini, bahkan pengusaha asal Aceh pun masih enggan berinvestasi di Aceh disebabkan tingginya biaya non- ekonomi (baca: pungutan liar).

    Said Faisal, mantan Deputi Bidang Ekonomi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias, mengatakan, apabila ingin mendorong Aceh ke pertumbuhan yang lebih tinggi, diperlukan investasi dari sektor swasta. Itu tergantung dari sejauh mana pemerintah Aceh bisa memberikan jaminan kenyamanan berinvestasi.

    Wakil Gubernur Aceh M Nazar mengakui masih maraknya praktik pungutan liar. Dia meminta semua pihak yang melakukan pungli ataupun sebutan lainnya, seperti pajak nanggroe, menghentikan kegiatannya.
    Tanpa ada jaminan keamanan berinvestasi ini, para investor sepertinya masih akan enggan datang ke Aceh.

    Mahdi Muhammad dan Ahmad Arif

    Source: Kompas.com

  • Melihat Aceh dari Nisam

    Gampong Nisam Antara di Aceh Utara

    Pengantar
    Selama tahun 2010, setiap bulan “Kompas” menurunkan masalah otonomi daerah. Setelah Provinsi Banten, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Uta ra , Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Lampung, dan Kepulauan Riau, akhir tahun ini laporan dari Aceh.
    ***

    Jalan aspal anyar berakhir 2 kilometer menjelang batas Desa Blang Pohroh, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, digantikan batu dan tanah berlumpur. Beberapa rumah baru dari tembok berdiri megah, kontras dengan deretan rumah kayu lapuk dan kedai kopi berjelaga.

    Jalan aspal yang hanya sepotong itu seperti sengaja hendak melestarikan suasana Nisam masa lalu. Pada masa perang, Nisam memang sulit terjamah pihak luar. Kondisi geografis yang berbukit dan berbatas Hutan Leuser, berada di persimpangan Gayo-Bireuen-Aceh Utara dan memiliki banyak jalan tikus, menjadikan Nisam basis perlawanan yang kuat. Besarnya dukungan warga menguatkan strategi gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    Nisam pernah menjadi ”rumah aman” bagi GAM. Beberapa pertemuan politik, konsolidasi kekuatan, hingga pesta pernikahan petinggi GAM pernah digelar di sana. Di kawasan itu, GAM membangun penjara dan menempatkan tawanan perang. TNI menandai Nisam dengan tanda merah. Beberapa kali, pada masa darurat militer, daerah itu dibombardir melalui pesawat terbang dan helikopter. Ribuan warga mengungsi. Namun, Nisam sulit ditaklukkan.

    ”Daripada mati orang besar, biarlah kami yang mati,” kata Anwar (28), mantan anggota pasukan GAM dari Nisam. Anwar menjadi tentara GAM ketika berumur 16 tahun dan separuh hidupnya nyaris habis untuk berperang. Nama pasukannya Singa Meranti. Beranggotakan delapan orang, dengan lima senjata dan radio komunikasi.

    ”Kami disumpah untuk berperang sampai Aceh merdeka. Walaupun setelah damai kami ditinggalkan,” katanya.
    Dengan berbisik, beberapa orang di kedai kopi mengatakan, rumah tembok yang baru dibangun di Nisam dimiliki mantan petinggi GAM. Juga mobil-mobil baru, seperti Toyota Fortuner, yang siang itu melintas cepat di jalan berlumpur. ”Itu mobil mantan panglima sagoe (wilayah) GAM,” kata seorang warga.

    Anwar dan warga Nisam tetap setia, setidaknya hingga pemilihan umum kepala daerah pada 2007. Dukungan masyarakat Nisam yang pejal berhasil menyukseskan putra daerah itu, yaitu mantan petinggi GAM Tengku Ilyas A Hamid atau dikenal Ilyas Pase, menjadi Bupati Aceh Utara.

    Harapan dan kenyataan
    Sebagai kampung halaman bupati dan memiliki riwayat panjang dalam mendukung GAM, masyarakat Nisam berharap kemajuan datang cepat. ”Setelah puluhan tahun, memang ada sedikit kemajuan. Ada jalan aspal walaupun hanya 4 kilometer,” kata Abdullah AR, mantan Kepala Mukim Nisam Antara. ”Padahal, di papan proyek ditulis panjang aspal 14 kilometer,” ujarnya.

    Beberapa warga mengatakan, kontraktor proyek itu banyak diperas. ”Itulah sebabnya proyek-proyek jalan berhenti di Nisam. Selain juga memang ada kontraktor nakal,” kata Abdullah. Apa pun alasannya, rakyat Nisam yang menjadi korban.

    Keuchik Seumirah, Mawardi, mengatakan, kehidupan ekonomi warga masih mandek. Harga pinang, yang menjadi komoditas andalan warga, masih tetap rendah. Mahalnya biaya angkutan akibat buruknya jalan menyebabkan pedagang mematok harga rendah. ”Ibaratnya, bawa pinang satu karung ke pasar, pulang bawa beras dua bambu,” katanya.

    Kompensasi korban perang juga hanya mengalir ke sedikit orang. ”Saya belum mendapat kompensasi apa pun. Padahal, pernah ditahan tiga bulan. Gubuk saya dibakar,” kata Abdullah.

    Bantuan lahan 2 hektar juga hanya dinikmati sedikit orang. ”Yang mengelola orang itu,” katanya. ”Orang Nanggroe (baca: mantan GAM). Yang bisa dapat bantuan itu hanya yang kuat berebut. Mana sanggup kami,” lanjutnya.

    Salahudin (30), mantan penyuplai logistik GAM di Nisam Antara, mengaku hanya mendapat santunan Rp 500.000. Uang itu pun segera ludes dan kini ia menjadi buruh tani dengan penghasilan tak tetap. Salahudin pernah ditangkap Brimob tahun 2002.

    ”Saya disiksa. Sangkur yang dibakar ditempelkan ke punggung saya,” kata Salahudin, sambil menunjukkan bekas luka permanen itu. Bahkan, tak semua mantan anggota GAM mendapat bantuan. Anwar mengaku belum mendapat bantuan sedikit pun. ”Tak ada sepeser pun,” katanya.

    Di tengah kegalauan itu, warga Nisam harus menerima kenyataan bahwa Ilyas Pase menjadi tersangka korupsi pembobolan kas daerah Aceh Utara sebesar Rp 220 miliar dari Rp 670 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara. Akibatnya, kabupaten itu nyaris bangkrut dan kesulitan membayar gaji pegawai.

    ”Orang itu (Ilyas Pase) termasuk yang dulu kami lindungi. Namun, setelah jadi bupati, mana mau kenal lagi sama kami. Dia sekarang tersangka, kami tak mau ikut campur,” kata Anwar.

    Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, mengakui ada kesenjangan antara panglima GAM dan anak buah serta rakyat di lapangan. ”Itu kondisi normal di daerah pascakonflik, seperti di Timor Leste atau Afrika,” kata Nazar, yang juga mantan Ketua Divisi Pemerintahan dan Politik GAM. Menurut dia, pemerintah Aceh terus berupaya agar dana reintegrasi dibagi adil.

    Uang dan perdamaian
    Nisam menjadi potret senjangnya kenyataan dan harapan masyarakat di Aceh. Data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin ketujuh di Indonesia. Sebanyak 20,98 persen dari total 4.486.570 penduduk dikategorikan miskin. Angka ini berada di bawah rata-rata persentase nasional yang berkisar pada angka 13,33 persen.

    Lima tahun lebih sejak perdamaian, pembangunan terkesan hanya menguntungkan sedikit golongan. Padahal, provinsi ini tergolong yang paling banyak menerima dana, mulai dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana bagi hasil migas, dana tambahan bagi hasil migas, dana rehabilitasi dan rekonstruksi, bantuan luar negeri melalui multidonor fund, serta dana reintegrasi. Total dana sekitar Rp 10 triliun per tahun.

    Survei barometer korupsi Aceh oleh Transparency International Indonesia pada Juni 2010 menjelaskan mengapa uang yang sedemikian besar itu belum bisa memakmurkan rakyat. Mayoritas warga Aceh yang jadi responden survei (51 persen) menyebutkan, korupsi di Aceh semakin parah setelah tsunami.

    Source: Kompas.com