siwah.com

Tag: mafia anggaran

  • Biaya Politik Itu Mahal

    Jakarta, Kompas – Praktik percaloan yang diduga terjadi saat pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat antara lain dipicu oleh mahalnya biaya politik. Akibatnya, sejumlah politikus berusaha mencari tambahan penghasilan dengan mengutak-atik anggaran.

    Hendrawan Supratikno, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, di Jakarta, Rabu (5/10), menuturkan, gajinya sebagai anggota DPR praktis habis untuk membayar iuran ke partai dan memenuhi berbagai biaya sosial konstituennya. Selama ini, Hendrawan mengaku hidup dari pendapatannya sebagai pengajar dan memberi ceramah. Pemasukan lain misalnya dari kegiatan seperti kunjungan kerja anggota DPR.

    Kondisi itu terjadi, kata Hendrawan, karena banyak biaya sosial dari konstituen yang harus dipenuhi, seperti membantu biaya pernikahan dan pengobatan hingga memberi bekal konstituen yang akan bepergian.

    ”Desakan yang kuat ini, jika tidak sabar, akan memunculkan pemikiran di kalangan anggota DPR untuk meningkatkan pendapatan dalam waktu singkat, antara lain dengan memainkan anggaran,” ucap Hendrawan.

    Desakan itu, lanjut Hendrawan, makin terasa kuat karena anggota DPR juga menerima sejumlah proposal untuk kegiatan jangka menengah. ”Sepanjang tahun 2011, saya telah menerima sekitar 80 proposal, seperti untuk pembangunan tempat ibadah, perbaikan jalan, hingga sumbangan kegiatan olahraga,” tutur Hendrawan.

    ”Proposal bantuan kegiatan olahraga biasanya saya lanjutkan ke perusahaan swasta. Proposal pembangunan infrastruktur saya kirimkan ke beberapa badan usaha milik negara karena mereka memiliki program kemitraan dan bina lingkungan,” katanya.

    Romahurmuziy, Ketua Komisi IV DPR, menambahkan, memenuhi tuntutan konstituen merupakan tantangan anggota DPR saat ini. ”Tuntutan seperti untuk membantu pengobatan konstituen sebenarnya tidak terlalu memusingkan. Namun, jika sudah ada proposal, seperti permintaan perbaikan jalan atau pelabuhan, itu harus lebih dipikirkan,” kata Romahurmuziy yang setiap kali turun ke daerah pemilihannya di masa reses menerima sekitar 60 proposal. Satu tahun ada empat kali masa reses.

    Tuntutan itu, lanjut Romahurmuziy, membuat sejumlah anggota DPR berusaha agar proyek-proyek yang direncanakan pemerintah dilaksanakan di daerah pemilihannya atau sesuai dengan kebutuhan konstituennya. Padahal, proyek yang tersedia amat terbatas.

    Berdasarkan catatan Kompas, kondisi itu diduga juga memancing anggota DPR untuk menjadi calo anggaran dengan cara meminta imbalan tertentu agar proyek itu berjalan di daerah yang diinginkan.

    Tak ada yang bicara

    Di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, ada beberapa pihak saja yang berhubungan dengan pencairan APBN menjadi APBD. Bila bupati atau wali kota masih baru, mungkin bupati/wali kota yang melobi ke Jakarta untuk mendapatkan realisasi anggaran tertentu agar wilayahnya dipentingkan oleh pihak-pihak di Jakarta. Biasanya selalu ada yang menyertai dari Bagian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.

    ”Merekalah yang paling paham, apakah pencairan APBD ke Jakarta melibatkan fee yang harus dibayarkan pada pihak tertentu, entah siapa di sana, atau tidak. Namun, saya yakin, tidak akan ada yang mau bicara,” ujar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tatang Suhartono, Selasa. (NWO/ODY)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Enam Celah Korupsi dalam APBN

    Jakarta, Kompas – Kasus korupsi wisma atlet SEA Games di Palembang, yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, hanyalah puncak gunung es dari buruknya sistem perencanaan anggaran yang melanggengkan dan menyuburkan kejahatan anggaran oleh eksekutif ataupun legislatif. Bahkan, Koalisi Antimafia Anggaran menemukan, setidaknya ada enam celah korupsi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Direktur Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam, pada jumpa pers Koalisi Antimafia Anggaran, Minggu (21/8), di Jakarta, mengatakan, praktik kejahatan anggaran yang diduga melibatkan wakil rakyat itu sudah menjadi rahasia umum. ”Data penelusuran IBC menunjukkan, terdapat 63 anggota DPR periode 1999-2014 yang terlibat dalam pelbagai modus korupsi. Sebanyak 52 persen di antaranya korupsi terkait kebijakan anggaran dan pemalsuan administrasi. Sisanya, kasus korupsi penyelewengan jabatan dalam pemilihan pejabat negara,” ujar Roy.

    Adapun enam celah korupsi yang ditemukan Koalisi Antimafia Anggaran adalah bertambahnya kekuasaan DPR dalam penganggaran, tak transparan dalam penyusunan anggaran, memunculkan alokasi di luar aturan keuangan negara, tak ada rapat dengar pendapat dengan masyarakat saat penentuan anggaran, ketimpangan antara rencana alokasi dan kebutuhan daerah, serta praktik ”memancing uang dengan uang”.

    Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengingatkan, praktik mafia anggaran itu terjadi sejak hulu hingga hilir, sejak anggaran disiapkan hingga disahkan. Saat perencanaan, mafia anggaran sudah bermain. Hal ini terjadi di pemerintah dan DPR. (ong)

    Source : Kompas.com