siwah.com

Tag: malik mahmud

  • Pertama Dalam Sejarah, Wali Aceh Ikut Mencoblos

    TEMPO.CO, Banda Aceh – Pertama dalam sejarah hidupnya, Pemangku Wali Aceh Nangroe Malik Mahmud Al Haythar ikut mencoblos dalam pemilihan umum di Indonesia, khususnya di Aceh. “Ini sangat bersejarah bagi saya,” kata pria berusia 72 tahun itu sesaat sebelum mencoblos, Senin, 9 Maret 2012.

    Malik, atau yang biasa disapa Meuntroe karena pernah menjadi Perdana Menteri Aceh di era pemberontakan, tercatat sebagai pemilih di tempat pemungutan suara nomor 2 di Kelurahan Beurawe, Banda Aceh. Saat mencoblos, ia didampingi oleh abang sepupunya, M. Zain Sulaiman. Di daftar pemilih, Malik tercatat beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 11 Banda Aceh. “Saya menginap di sana tadi malam,” katanya.

    Panitia pemungutan suara pun menyambutnya dengan meriah. Saat memasuki gerbang TPS, Malik disambut sepasang remaja yang mengenakan baju adat Aceh. Kedatangan Malik juga tak kalah heboh. Saat mendatangi TPS, mobil Toyota Rush bernomor polisi BL 709 JW yang ia kendarai dikawal oleh enam unit mobil jip yang berlogo Brigade Partai Aceh. Di dalam mobil diisi oleh belasan pria yang merupakan para pengawal berbedan tegap. Di antara mereka ada juga yang berewokan.

    Hari ini sekitar 3,2 juta pemilih di Aceh mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk kedua kali sejak penandatanganan Mou Helsinki. Selain gubernur, pemilihan kali ini juga dibarengi dengan pemilihan 17 kepala daerah di Aceh. Malik menjadi penasihat Partai Aceh, yaitu partai yang menampung mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka.

    Malik baru setahun menjadi warga negara Indonesia. Ia sebelumnya tercatat sebagai warga negara Singapura. Istri dan anaknya masih tinggal di sana dan belum berstatus WNI.

    Dalam sepak terjangnya, Malik adalah orang nomor dua setelah Hasan Tiro, pendiri GAM. Oleh karena itu, sosoknya sangat misterius. Ia termasuk orang di GAM yang paling akhir menjadi WNI. Hasan Tiro, calon gubernur dan wakil dari Partai Aceh yang memiliki basis massa GAM, Zaini Abdullah, dan Muzakir Manaf, sudah lebih dulu memegang paspor Indonesia.

    Kepada Tempo, Malik mengatakan Kelurahan Beurawe yang kini tercatat sebagai alamatnya punya sejarah di dalam keluarganya. Meskipun lahir di Singapura, pada masa kecil dan mudanya Malik sempat tumbuh di Beurawe bersama orangtuanya.

    Beberapa keluarganya juga masih ada di kelurahan itu. Dari informasi yang dikumpulkan, Malik selama ini menyimpan rapat cerita ini dengan alasan keamanan keluarga sebab di masa pemberontakan Malik menjadi buruan wahid pemerintah. “Kali ini saya datang sebagai warga negara Indonesia dan memberikan yang terbaik untuk Aceh,” katanya.

    Source : Tempo.co

  • Mengapa Malik Mahmud Bilang Aceh Lagee Keudee Teutop?

    BANDA ACEH – Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud saat bertemu jajaran Rekrorat IAIN Ar-Raniry mengatakan Aceh lagee keudee teutop. Mengapa?

    Malik mengatakan menyebut istilah Aceh seperti “toko tertutup” ketika membandingkan kondisi Aceh hari ini dengan negara lain.

    Katanya, Aceh sebenarnya terletak pada posisi strategis untuk berkembang. “Kalau Aceh ini kita ibaratkan dengan negara lain, kita ini sama. kalau dibaratkan toko, toko geutanyoe saban dengan toko-toko orang lain yang berada di pinggir jalan, tapi toko orang lain terbuka, toko kita tertutup,” ujarnya dalam bahasa Aceh bercampur Indonesia saat bertemu Rektor IAIN Ar-Raniry dan jajarannya, Selasa, 6 Maret 2012.

    Malik lantas membandingkan Aceh dengan Singapura. Kedua daerah ini, katanya sama-sama sebagai pintu masuk selat malaka. Bedanya, Aceh di pintu barat, sedang Singapura di pintu timur.

    “Kenapa kita yang di pintu barat Selat Malaka tertutup, sementara di timur terbuka. Itu yang selalu membuat saya berpikir. Padahal, katakanlah seperti Simeulue itu empat kali lebih besar dari Singapore,” kata Malik.

    “Saya sudah keliling ke kampung-kampung di Aceh. Kondisi Aceh saat ini sama seperti Malaysia 50 tahun lalu,” kata Malik .

    Malik mengakui membangun Aceh tak semudah membalik telapak tangan. Namun, katanya, ke depan pembangunan yang harus menjadi prioritas adalah yang menjadi matapencaharian sebagian besar rakyat Aceh yaitu sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

    “Kalau ketiga ini bisa diperhatikan, maka perekonomian Aceh akan tumbuh baik perdagangan maupun investasi,” ujar mantan Perdana Menteri GAM ini.

    Namun, kata Malik, kondisi itu baru dapat dicapai jika korupsi dapat diberantas di Aceh. “Korupsi sudah menjadi penyakit dan budaya di Indonesia. saya sedih kenapa di Aceh juga terjangkit penyakit ini. Bagaimana caranya perkara korupsi bisa kita cegah di Aceh ini,” ujarnya di hadapan Rektor IAIN Ar-Raniry Profesor Farid Wajdi dan jajarannya.

    Ia juga menambahkan, jika nantinya rakyat Aceh memberikan kepercayaan kepada Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, bersama-sama akan dipikirkan bagaimana memajukan Aceh.

    Dalam kunjungan itu, Malik juga mengajak para intelektual Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh.

    “Buet aneuk-aneuk tanyoe ka selesoe. Jinoe, masa geutanyoe ureung syik (pekerjaan anak-anak kita (gerilyawan GAM) sudah selesai. Sekarang masanya kita orang tua) dan para cerdik pandai untuk mengisi perdamaian ini sehingga kualitas hidup meningkat,” ujarnya.

    Menurut Malik, semua orang Aceh baik yang berada di Aceh maupun di luar Aceh, adalah korban konflik. Bagi orang luar Aceh, kata dia, pasti akan berpikir dua kali untuk pulang kampung. Itu sebabnya, kata Malik, semua orang Aceh punya andil terhadap tercapainya perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005 lalu. “Semua kita orang Aceh punya saham dalam Mou Helsinki. Nyan mandum-mandum tanyoe na saham,” ujarnya. []

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Malik Mahmud Bicara Strategi Pemenangan Zaini-Muzakir

    BANDA ACEH- Dari pagi hingga malam hari ini, sejumlah petinggi Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh (KPA) seluruh Aceh berkumpul di Banda Aceh membahas strategi merebut hati rakyat dalam pilkada mendatang. Bagaimana strateginya?

    Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud kepada The Atjeh Post mengungkapkan, Partai Aceh bersama Komite Peralihan Aceh (KPA), menyusun petinggi-petinggi panglima sagoe di Kecamatan di 23 Kabupaten/Kota dan Gampong, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan mantan para kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    “Sagoe-sagoe di kecamatan dan gampong di Aceh diturunkan ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan, apa yang sudah dilakukan selama ini terhadap proses penandatanganan MoU Helsinki,” kata Malek Mahmud, Minggu, 29 Januari 2012.

    Selain itu, kata Malek, pihaknya juga menyatakan siap memperjuangkan bagi hasil bumi, darat dan laut dengan pemerintah Jakarta antara 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk Pusat. “Karena itu, kehadiran Zikir (Zani-Muzakir) di Pilkada Aceh, akan membawa mamfaat besar bagi daerah Aceh, ungkapnya.

    Kedua, sebut Malik, kepala sagoe-sagoe di kecamatan dan gampong, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perjuangan KPA dalam merebut perhatian pemerintah pusat untuk provinsi Aceh. “Di samping  itu, kita juga telah melakukan koalisi sekitar 18 Partai Nasional (Parnas) dan satu Partai Lokal (Parlok), dan didukung sejumlah LSM di Aceh,” katanya.

    Informasi yang diperoleh The Atjeh Post, dalam pertemuan tertutup itu Ketua KPA/PA  Bireuen Darwis Jeunieb sempat mengadu kepada Malik Mahmud. Darwis bilang, ia sering mendapat laporan dari masyarakat tentang sikap sebagian mantan GAM yang arogan.

    Mendapat pertanyaan itu, Malek menjawab, “mantan GAM yang jahat-jahat, jangan bersama kita lagi.” Jawaban Malek itu disambut tepuk tangan yang hadir di ruang pertemuan.[]

    Source : Atjehpost.com

  • Presiden SBY Undang Tokoh Perdamaian Aceh ke Istana Negara

    Banda Aceh, (Analisa). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang seorang tokoh perdamaian Aceh Malek Mahmud ke Istana Negara dalam rangka silaturahmi membahas berbagai persoalan Aceh dan upaya penyelamatan perdamaian sekaligus mencari solusi terbaik dalam penyelesaian kisruh Pemilukada Aceh yang belum menemukan titik terang.
    Untuk memenuhi undangan tersebut, Malik Mahmud meminta pendapat, saran dan masukan dari kalangan tokoh Aceh dan politukus lintas partai tentang apa saja yang akan menjadi masukan bagi Presiden SBY sebagai solusi penyelsaian Aceh.

    Malik Mahmud yang dikenal sebagai Pemangku Wali Nanggroe pasca meninggalnya Tgk Hasan Ditiro, khusus diundang Presiden guna membahas berbagai hal tentang Aceh, termasuk masalah kisruh Pemilukada yang hingga kini belum terselesaikan dengan sempurna.

    “Pernyataan Malek Mahmud itu langsung disampaikan beliau saat halal bihalal lintas Partai di kediaman Ketua DPD Partai Demokrat Aceh Mawardy Nurdin,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Karimun Usman kepada wartawan di Banda Aceh, Senin (19/9).

    Dalam pertemuan halal bihalal pada Sabtu (18/9) malam itu selain Malik Mahmud juga hadir sejumlah tokoh lain seperti dari Partai Aceh ada Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Muhammad Yahya, Kamaruddin Abubakar, Syarifuddin Hasyim, dan Fachrul Razi. Sedangkan dari partai nasional, ada Ketua Golkar Aceh Sulaiman Abda, Ketua PKPI Firmandes, Ketua DPW Partau Bulan Bintang (PBB) Aceh Erli Hasyim, dari Ketua Parlok Partai Daulat Atjeh (PDA) Mujibussabri, dan Ketua DPD PDIP Karimun Usman.

    Dalam pertemuan halal bihalal itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Usman menyampaikan, agar Malik Mahmud saat menghadap Presiden SBY menyerahkan surat yang pernah dikirim ke SBY dari lintas partai 15 Juli 2011 lalu tentang Pemilukada Aceh. Hanya saja, surat itu hingga saat ini belum ada jawaban dari Presiden.

    Sepakat

    Karimun juga mengharapkan Malik yang akrap disapa Mentro Malik itu, agar meminta kepada Presiden supaya mengajak lembaga tinggi negara lainnya MK, BPK, DPR dan MA untuk sama-sama sepakat dengan UU No 11 tentang Pemerintah Aceh agar jangan lagi di kutak-katik dari kepeutusan awal yang telah dibuat.

    Dalam halal bihalal di rumah Ketua DPD Demokrat Aceh, Mawardy Nurdin, lanjut Karimun, Malik Mahmud menyatakan apa yang diperjuangkannya selama ini bukan untuk penetingan Partai Aceh atau KPA, namun demi Aceh dan Indonesia secara menyeluruh.

    Sebab, bagaimanapun Aceh adalah bagian dari NKRI dan NKRI itu adalah Aceh. Karenanya, kedamaian yang ada di Aceh ini harus terus dipertahankan tanpa ada yang terkutak-katik dengan hal-hal yang bisa mengganggu makna perdamaian tersebut. “Saya memberi apresiasi dari komitmen Mentroe Malek demi penyelamatan perdamaian Aceh,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Karimun Usman.

    Dalam pertemuan dengan Presiden SBY nanti, Malik Mahmud direncanakan akan didampingi sejumlah politisi Partai Aceh seperti Dr Zaini Abdullah, Muzakir Manaf. Hanya saja, sejauh ini belum ada tanggal pasti dari pemenuhan undangan tersebut.

    Di sisi lain, Karimun juga mengharapkan, jangan ada dikotomi antara Partai lokal dengan partai nasional. Sehingga situasi politik Aceh tidak akan terus memanas setiap saat. Melainkan partai politik lokal dan partai politik nasional adalah sama dalam kancah politik di daerah dan nasional. “Semua pihak harus bisa berbesar hati untuk menyelamatkan perdamaian di Aceh ini, jangan dengan sengaja atau tidak merusak perdamaian,” ujar Karimun. (irn)

    Source : Harian Analisa

    Posted with WordPress for BlackBerry.