siwah.com

Tag: mission

  • Gubernur Sampaikan Visi-Misinya ke SKPA

    BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manaf menyampaikan visi dan misinya kepada para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan para kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Aceh di Banda Aceh, Senin (2/7). Gubernur meminta visi dan misi itu dijabarkan dalam rencana pembangunan Aceh ke depan.

    Penyampaian visi dan misi gubernur Aceh 2012-2017 berlangsung di Aula Madjid Ibrahim kantor Bappeda Aceh. Wakil Gubernur Muzakir Manaf juga hadir. Selain itu, ada seluruh kepala SKPA, kepala Bappeda se-Aceh, para asisten, dan kepala biro di lingkup Pemerintah Aceh.

    Gubernur Zaini meminta agar visi dan misi mereka ini dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Aceh 2012-2017, yang nantinya menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan.

    “Pertemuan hari ini untuk menyamakan persepsi di jajaran Pemerintah Aceh terkait dengan visi dan misi pemerintah periode 2012-207,” kata Gubernur Zaini. “Dengan demikian, perjalanan lima tahun ke depan, semua pihak dapat menyesuaikan dan memberikan dukungan penuh.”

    Visi dan misi Pemerintahan Zaini-Muzakir adalah reformasi birokrasi; pelaksanaan nilai-nilai agama Islam. sosial, dan budaya; peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian; pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

    Selanjutnya, peningkatan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi; optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam; peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan membina keberlanjutan perdamaian; serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

    Gubernur Zaini berpesan agar rancangan pembangunan jangka menengan Aceh 2012-2017 bisa segera selesai disusun. “RJPM Aceh ini harus selesai dan ditetapkan sebagai qanun paling lambat tiga bulan ke depan,” kata dia.

    Bappeda Aceh juga diminta Gubernur Zaini untuk segera melakukan koordinasi serta membentuk tim penyusun RPJMA.

    “Kami minta jajaran SPKA mendorong dan mempercepat penyelesaian penetapan qanun RPJPA 2005-2025, Qanun RTRWA 2010-2030, karena itu semua akan menjadi landasan untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,” sebutnya.

    Kepala dinas juga diminta untuk membantu percepatan pembangunan Aceh. “Saya minta bekerja sungguh-sungguh dan membantu kelancaran penyusunan dokumen ini,” kata dia. []

    Source : Acehkita.com

  • Parpol Ingin Berdayakan Masyarakat

    Nanning, Kompas – Partai politik pasti berkeinginan memberdayakan masyarakat dan mendorong rakyat bisa menikmati hasil pembangunan karena parpol dibentuk sesungguhnya untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, keinginan memberdayakan masyarakat itu, dan sebagian sudah dilakukan parpol dengan beragam program, tetap harus dilakukan dengan terus menumbuhkan demokrasi.

    Demikian benang merah yang dapat ditarik dari paparan berbagi pengalaman empat parpol di Indonesia dalam Konferensi Khusus yang diadakan International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) di Nanning, China. Wartawan Kompas, Tri Agung Kristanto, dari Nanning, melaporkan, konferensi yang diadakan bersama Partai Komunis China (PKC) itu berakhir pada Selasa (6/9), setelah berlangsung selama empat hari.

    Pembicara dari empat parpol di Indonesia adalah Ketua Bidang Usaha Kecil dan Koperasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Mindo Sianipar, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Budiyanto, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar Iris Indira Murti, dan Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat M Ikhsan Modjo.

    Konferensi ICAPP diikuti sekitar 150 orang, yang mewakili parpol dari 25 negara di Asia dan Oceania, seperti dari Australia, Nepal, Thailand, Pakistan, dan India. Tema konferensi adalah ”Pembangunan dan Akses Masyarakat: Penyebaran Hasil Pembangunan pada Rakyat”.

    Budiyanto mengatakan, PKS sebagai parpol yang turut serta dalam pemerintahan di Indonesia tentu ingin mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap hasil pembangunan. PKS mempunyai sejumlah program pemberdayaan masyarakat itu.

    Namun, kata Budiyanto, peningkatan kesejahteraan rakyat itu bisa tercapai kalau ada penguatan terhadap demokrasi, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan memberikan akses yang lebih baik lagi pada rakyat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

    Iris Indira Murti mengingatkan, fungsi parpol yang esensial adalah sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Fungsi ini berjalan dengan baik jika tergambarkan dalam upaya partai untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memajukan demokrasi.

    Ikhsan Modjo menilai, arah pembangunan di Indonesia sudah benar. Agar hasil pembangunan itu dapat dirasakan rakyat secara adil dan merata, harus ada penguatan demokrasi yang produktif. Maksudnya adalah dengan dibukanya isolasi rakyat terhadap kebijakan ekonomi, penajaman visi kepemimpinan nasional, dan penguatan keilmuan masyarakat.

    Dalam sesi diskusi yang terpisah, Mindo Sianipar lebih memaparkan upaya PDI-P dalam memberdayakan masyarakat secara nyata. Hal itu, antara lain, dilakukan dengan penguatan usaha kecil dan koperasi.

    Source : Kompas.com